Ditemukan 4981 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan MS CALANG Perdata Agama
Register : 25-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan MS CALANG Nomor 51/Pdt.G/2019/MS.Cag
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 11
  • Putusan Nomor 51/Padt.G/2019/MS.CagPenggugat berada di wilayah hukum Mahkamah Syariyah Calang, makadengan di dasarkan kepada ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a danPasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannyadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syariyah Calangberwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah
Pengadilan PA PANDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 16-08-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PA PANDAN Nomor 76_Pdt_G_2013_PA_Pdn_NO_20131213_CeraiGugat_Tahun 2013
Tanggal 11 Desember 2013 — Penggugat VS Tergugat
48 — 19
  • patut;Bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir sampai proses pemeriksaan selesai;Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namundemikian Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengancara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetapmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Bahwa di dalam persidangan, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 159/Pdt.P/2020/PN Wng
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
PASRI NGESTI HENGGAL DUGI
50 — 6
  • penetapanpembetulan nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, untukselanjutnya Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Wonogiri membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikanakta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarikserta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon dan Pejabatpencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 30-08-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PA RAHA Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Rh
Tanggal 3 Januari 2017 — Perdata - Penggugat Vs Tergugat
15 — 13
  • lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurutrelas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebanyak 2 kali yaitu padatanggal 20 Nopember 2016 dan tanggal 28 Desember 2016;Bahwa berkaitan dengan status penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,Kabupaten Muna Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkakawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 10-12-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Ptk
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 15
  • telah terjadi pertengkaran atauperselisinan yang tidak ada harapan akan rukun kemball;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas,Tergugat sejak acara mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti P1 dan P22 dan saksisaksi yaitu SERITAKETAREN, S.E. dan IRA CHRISTINE I;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil danmenurut pasal 3 ayat (1) PP No.45 Tahun 1990 disebutkan Pegawai Negeri sipilyang
Pengadilan PA Wangi Wangi Perdata Agama
Register : 08-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0106/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Tanggal 29 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 18
  • dan/atau pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasanTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari atasan Tergugat, Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan Pengatur Muda, IV/b dengan pengangkatannyasebagai CPNS terhitung sejak Juli 1982 sesuai dengan NIP Tergugat atautelah memiliki masa kerja 38 tahun jika dihitung sejak gugatan ini diajukan,sehingga dengan fakta
    Putusan No.0106/Padt.G/2020/PA.Wgwdan/atau pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkanSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari atasan Tergugat, Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan Pengatur Muda, IV/b dengan pengangkatannyasebagai CPNS terhitung sejak Juli 1982 sesuai dengan NIP Tergugat atautelah memiliki masa kerja 38 tahun jika dihitung sejak gugatan ini diajukan
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Tanah
Putus : 01-08-2011 — Upload : 25-11-2011
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/ PDT.G/ 2011/ PN.PDG
Tanggal 1 Agustus 2011 — 1. UNAH binti DJARSA 2. TATU JUHAETI binti DJARSA melawan 1. MUSLICH JAENUDIN 2. ENDANG SUJANA, S.H
98 — 22
  • ALAM JAYA telah meninggal dunia,karena sakit stroke yang dideritanya, dimana tangankanannya tidak dapat digunakan dan almarhum ALAMJAYA adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang hidup seorang diri' tidak memiliki anak jugaistri. Dan semasa hidupnya hubungan antara AlmarhumALAM JAYA ~ dengan Penggugat tidak harmonis,dikarenakan percekcokan yang lebih kepada sikap paraPenggugat yang lebih serakah dan tamak, terhadapharta warisan ;4.
    Bahwa benar TB ALAM JAYA telah meninggal dunia,karena sakit stroke yang dideritanya, dimana tangankanannya tidak dapat digunakaan dan almarhum ALAMJAYA adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang hidup seorang diri tidak memiliki anak jugaisteri. Dan semasa hidupnya hubungan antara almarhumALAM JAYA dengan Penggugat tidak harmonis,dikarenakan percekcokan yang lebih kepada sikappara Penggugat yang lebih serakah dan tamak terhadapharta ;.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 05-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PA MEDAN Nomor 843/Pdt.G/2015/PA.Mdn
Tanggal 26 Mei 2015 — 1. PENGGUGAT 2. TERGUGAT
13 — 0
  • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, maka dalampersidangan Penggugat menyerahkan izin tersebut kepada Majelis.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugatmengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugatdengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran
Pengadilan PA NGAWI Perdata Agama
Register : 01-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA NGAWI Nomor 402/Pdt.G/2019/PA.Ngw
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 3
  • No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai NegeriSipil ( PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat/Pemohon) wajibmemperoleh
Pengadilan PA CIANJUR Perdata Agama
Register : 28-08-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 2135/Pdt.G/2017/PA.Cjr
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat Tergugat
9 — 3
  • dansesuai dengan maksud PERMA No.1 tahun 2016, Ketua Majelis telahmenunjuk salah seorang mediator dari kalangan non hakim bernamaDrs.A.dam Murtagi, MH dan berdasarkan laporan dari mediator mediasi telahdilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengandemikian ketentuan aquo telah terpenuhi;Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan atas PeraturanPemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan PemerintahNo.10 tahun 1983 pasa 3 ayat (1) menyebutkan ....bagi Pegawai Negari Sipilyang
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 23-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA SERANG Nomor 1155/Pdt.G/2019/PA.Srg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
  • yurisdiksi dari Pengadilan Agama Serang;Menimbang, bahwa dari bukti P.2 maka ternyata antara Pemohonkonvensi dengan Termohon konvensi adalah sebagai suami isteri sah yangtelah menikah pada tanggal 13 September 1997 dengan mengikuti tata caraAgama Islam dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakankewenangan absolute Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Serang;Menimbang, bahwa bukti P.3 Foto copy slip gaji dengan nominal Rp.10.917.256, menunjukan bahwa pemohon benar seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BANJARNEGARA Perdata
Register : 20-02-2017 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Bnr
Tanggal 1 Maret 2017 — Perdata-Pemohon-NAFIATUN.
34 — 6
  • NUR FAOJI TUJIONO diubah / diperbaikimenjadi tertulis dan terbaca TUJIYONO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, Hakim berpendapat patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum keduasampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam SuratPermohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebutmaka biaya perkara
Pengadilan PA PALU Perdata Perceraian
Register : 09-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PA PALU Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Pal
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat vs Tergugat
28 — 29
  • Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Pal.Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi kewenangan PengadilanAgama Palu ;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA Sukamara Perdata Agama
Register : 03-08-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA Sukamara Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Skr
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 23
  • ., namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon danTermohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian,dalam kaitannya dengan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon diPengadilan Agama Sukamara;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian, wajid memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagaiPenggugat/Pemohon
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 11-12-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 06-03-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 323/Pdt.P/2014/PA.Sda
Tanggal 12 Februari 2015 — PEMOHON I & PEMOHON II
7 — 0
  • KANDUNG PARA PEMOHON, tanggallahir 11 September 2002, ANAK KANDUNG II PARA PEMOHON, tanggal lahir05 November 2004, dan ANAK KANDUNG IIl PARA PEMOHON, tanggal lahir25 September 2006 ditetapbkan sebagai anak kandung Para Pemohon patutdikabulkan;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan BAB V Pasal 27 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, makadiperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaksebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT PALU Nomor 13/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 22 April 2020 — Pembanding/Penggugat : SALMAN SAID UMAIYER
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu
Terbanding/Tergugat II : SYEHA MAHFUD GODAL
68 — 33
  • Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1982 disebutkan:1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajid memperhatiakn denganseksama alasanalasan yang dikemukakan dalam Surat Permintaan Izindan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;2) Apabila alasanalasan dan syaratsyarat yang dikemukakan dalampermintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harusmeminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA GIANYAR Perdata Agama Perceraian
Register : 23-02-2012 — Putus : 09-08-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PA GIANYAR Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Gia
Tanggal 9 Agustus 2012 — Perdata Agama Perceraian Penggugat vs Tergugat
56 — 29
  • Surat Keputusan pemberian izin perceraian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Bupati Gianyar dengan Nomor 830/06F/HK/2012 tertanggal 8Pverursturss DOL, mmc nrBahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua)orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat, yaitu;1.
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 15-04-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp
Tanggal 11 Juni 2015 — penggugat dan Tergugat
23 — 19
  • Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlakuSubsider:Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, terlebin dahulu karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat olen Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama
Register : 20-10-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2432/Pdt.G/2020/PA.Bjn
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 33
  • Tergugat sebagai POLRI telah memberitahukan/melaporkan kepada atasan Tergugat, kemudian atasan Tergugatmenerangkan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugatsebagaimana surat Pemberitahuan dari Kapolres Bojonegoro NomorB/1104/XI/KEP/2020/Bagsumda tanggal 9 November 2020 yang diserahkanoleh Penggugat kepada Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim menilalbahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang ljin Perceraian dan Perkwinan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 05-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 19/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
GABRIEL KOLI KOLIN
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
332 — 156
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSANGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : BKD.882.2 / 240 /MUT PP / 2017, TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 TENTANGPEMEBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN TANPA HAK PENSIUNATAS NAMA GABRIEL KOLI KOLIN. NIP. 196004132014061001,YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;4.