Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-05-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Pkp Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 7
15 — 7
Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat
Register : 22-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 19-06-2015
Putusan PA PARIAMAN Nomor 222/Pdt.G/2014/PA.Prm Tanggal 1 Juli 2014 — *Khairul, SH., M. Si. bin Amir
*Linda Osra, SH., MH. binti Drs. Oeyoen Syarif
19 — 9
19 — 9
Pasal 138 Kompilasi HukumIslam di Indonesia Tahun 1991;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
Register : 11-10-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 226/Pdt.G/2016/PA.Pspk Tanggal 1 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 18
25 — 18
, mawaddah dan rahmahsesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidakberhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dipandang telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-06-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Mkd Tanggal 23 Juni 2021 — Pemohon:
FRANSISKUS XAVERIUS DIKA KURNIAWAN
27 — 4
FRANSISKUS XAVERIUS DIKA KURNIAWAN
27 — 4
Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapanin) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenHalaman 12 dari 13, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN MkdMagelang untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebutpada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang bersangkutan;4.
Register : 23-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Yk Tanggal 15 April 2021 — PEMBANDING LAWANG TERBANDING
97 — 36
97 — 36
Pasal 3 ayat (1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidikdan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diberi tunjangan profesi setiap bulan; ayat (2) Tunjangan profesisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosenpegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil; Pasal 4 Tunjangan profesibagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsionalguru dan dosen diberikan sebesar 1 (Satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipilyang
Register : 22-09-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 226/Pdt.G/2014/PA.Psp Tanggal 17 Desember 2014 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
66 — 11
66 — 11
mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 20-02-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA.LK Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 8
12 — 8
sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-12-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA SORONG Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Srog Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 36
115 — 36
verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)R.Bg;Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon merupakan PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, telahmendapatkan izin cerai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.TTE Tanggal 25 Maret 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
23 — 19
23 — 19
Penggugat bertempat tinggal dalamwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuanPasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadiKompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;non Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan
Register : 14-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 524/Pdt.P/2020/PN Bdg Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon:
NUR HIDAYAH
32 — 4
NUR HIDAYAH
32 — 4
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandung untukmencatat tentang perkawinan Pemohon tersebut dalam buku register catatan sipilyang berlaku bagi warga Negara Indonesia;5.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106 ( seratus enamribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh YullSinthesa Tristania, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus,yang ditunjuk untuk memeriksa perkara Permohonan ini, berdasarkan Penetapan
Register : 09-03-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PA MASAMBA Nomor 188/Pdt.G/2018/PA.Msb Tanggal 16 Mei 2018 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
18 — 11
18 — 11
2016tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilihmediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan telah dilakukan mediasisecara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi,ternyata mediasi gagal;Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidangpertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidakberhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalamsetiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 104/Pdt.P/2012/PN.Bgl Tanggal 7 Februari 2012 — ABD.HALIM
26 — 5
26 — 5
Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafanPemohon dan istri mengakibatkan kelahiran anak tersebut belumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sehingga sampai sekarang anak tersebut belumnetipunyed Akie Ke lai taiy 2S SSS SS SS Se SS ee Se ee Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan / atau untuk kepentinganlain dari anak
Register : 24-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PA SORONG Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Srog Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 29
35 — 29
., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpahadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan danketerangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antarakedua belah pihak berperkara adalah gugatan perceraian;Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Sekretaris XXXXXXXXXXX Raja Ampat, dan telahmendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyerahkankepada Hakim
Register : 29-09-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Tjb Tanggal 28 Desember 2016 — - TERGUGAT : ROBINHUT PAKPAHAN
- PENGGUGAT : MAGDALENA MANALU
67 — 7
67 — 7
tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang menyatakan bahwaPegavai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinterlebih dahulu dari pejabat, yang harus diajukan secara tertulis denganmencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin perceraiantersebut,Ketentuan harus memperoleh izin atasan dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA Teluk Kuantan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Tlk Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 18
37 — 18
No.45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP.Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil (PNS) Pasal 3 ayat (2) menyatakan Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secaratertulis.Menimbang, bahwa setelah dibaca, surat Pemberian Izin PerceraianHalaman 7 dari 15 halaman Putusan
Register : 22-07-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 01-06-2015
Putusan MS BIREUEN Nomor 258/Pdt.G/2014/MS Bir Tanggal 10 Desember 2014 — M.Ali Ahmad, S.H
Vs
M. HUSEN, S.H
14 — 7
14 — 7
Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap dipersidangan;Menimbang bahwa Penggugat adalah berstatus Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai kewajiban untuk mendapatkan Izin dari atasannya apabilahendak melakukan perceraian, dalam hal ini Penggugat telah mendapatkanSurat Izin dari atasannya dengan Nomor : Kd.01.12/PW.01/2357/2014 tanggal 14Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian
Register : 12-01-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 25-03-2019
Putusan PA PRAYA Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra Tanggal 10 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 6
14 — 6
Rekonvensimenyatakan kesediannya untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensisesuai dengan keadaan dan rasa keadilan, maka untuk menentukan besaranatas nafkah iddah tersebut Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkanmengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan yang harus diterimaoleh Penggugat Rekonvensi sehingga dari kKeduanya tercermin rasa keadilan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukanfakta dimana Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Bahkan selama masa ikatan perkawinan tersebutantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga belum dikaruniaiketurunan;Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 30Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dikaitkandengan status Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan II/d di Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenLombok Timur dengan gaji pokok sebesar Rp 2.431.200,00 (dua juta empatratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka
Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 28/G/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Maret 2013 — BUDIYONO, S.H., S.Sos.; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
113 — 45
113 — 45
Selain itu pejabat yang berwenang dapatmendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu ataudapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Berdasarkan hasil pemeriksaantersebut wajib dikualifikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa Bukti T1 berupa Berita Acara Pemeriksaan oleh TailaniMoehsad.S.H (Plh.
Dengan demikian Penggugat secara sah dan meyakinkantelah melakukan pelanggaran atau tidak melakukan kewajiban Pegawain Negeri Sipilyang ditentukan dalam Pasal 3 angka 5 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak melaksanakan tugaskedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab dan tidak bekerja dengan tertib dan cermat untuk kepentingan negara ;Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan objek sengketa yaituKeputusan
Register : 23-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 268/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29 April 2015 — YUSTEN YEMBORMIASE, S.H;JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
52 — 36
52 — 36
hukuman penjara 4 (empat)tahun atau diancam dengan ancaman hukumanyang lebih berat adalah merupakantindakpidana kejahatan yang berat.Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadapsesuatu tindak pidana telah ditetapkan, namunhukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakimterhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabedasehubungan dengan berat ringangnya tindak pidanayang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya.Berhubung dengan itu, maka dalammempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang
PegawaiNegeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/anjiatau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berat dan menurut pertimbangan atasan yangberwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapatdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancamdengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancamdengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindakpidana kejahatan yang berat.
Berhubung dengan itu, makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan tindakpidana kejahatan itu akandiberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikanHalaman 95 dari 123 halaman Putusan No.268/G/2014/PTUNJKTdengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidanakejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan beratringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan.Bahwa terhadap
Register : 13-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Amp Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 28
69 — 28
Putusan Nomor :206/Pdt.G/2021/PN.AmpPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat keteranganuntuk melakukan perceraian nomor : 60/Kk.18.5.1/Pw.01/04/2021 yangditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Karangasem, sehingga syarat untuk mengajukanperceraian untuk Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;Menimbang