Putusan No. 010/Pdt.G/ 2018/PA.LKBahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat,maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat Rekomendasi Untuk MelakukanPerceraian Nomor: 1347/BKPSDMLK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Plt.

Putusan Nomor 65 PK/TUN/2014dijatunkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelakukan pelanggaran disiplin dan menentukan pejabat yangakan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin, sesuai dengantingkat wewenangnya;8.

Hal ini dipertegas dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan bahwa:Apabila ada alasanalasan kuat, pejabat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat meninjaukembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabatbawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungan masingmasing;e.

Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b ke atas;2. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangkujabatan struktural eselon atau jabatan lain yang wewenangpengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.;b.

Bukti T8Penyerahan Keputusan Adminsitrasi Kepegawaian yangditujukan untuk penerima SK (Sesuai dengan aslinya);Surat Undangan Bupati Pelalawan Nomor: 890/BKP2DPEM.DIK/2019/159 tanggal 6 Februari 2019 perihalPenyerahan Keputusan Administratif Kepegawaian yangditujukan untuk pimpinan OPD terkait (Sesuai dengan aslinya);Berita) Acara Nomor: 863/BAP/BKPPDPEMDIK/2019/164tanggal 8 Februari 2019 tentang Penyerahan KeputusanAdminsitrasi Kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana

Februari 2019 perihalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadapPNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Sesuai denganfotokopinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintahhalaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUNPBRNomor 11 Tahun 2017, mengatur bahwa Bupati / Walikota selaku PejabatPembina Kepegawaian daerah Kabupaten / Kota telah menerima pendelegasianwewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan fungsional (JF) ahli madya, ahli muda, dan ahli pertamaserta jabatan fungsional (JF) penyelia, mahir, terampil dan pemula;Menimbang, bahwa Pasal

OBJEK GUGATAN :Adapun yang menjadi Objek gugatan adalah mengenai Surat Keputusan (SK)Bupati wajo Nomor: 00045/27313/AV/03/21 tanggal 15 Maret 2021 Tahun2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun di lingkungan pemerintah Kabupatenwajo, atas nama PENGGUGAT ;Il.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 00045/27313/AV/03/21, tanggal 15maret 2021 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun telah di terbitkan sesuai dengan wewenangdan prosedur yang diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.1053/99, Tanggal 15 September 2017 (Angka 1 Huruf D PoinHalaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.2 C) Tentang wewenang pemberhentian PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017

S.Ked,tanggal 15 Maret 2021;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar, Nomor: 800/3408/BKPSDM, yang ditujukan kepada Para Kepala Unit KerjaLingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, yang ditandatangani olehKepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab.Wajo, tanggal 16 Oktober 2017;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala BadanKepegawaian Negara, Nomor: K.2630/V.1052/99, tanggal 15September 2017 yang dikeluarkan oleh Badan KepegawaianNegara;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Data Pegawai Negeri Sipilyang

Termohontidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pengadilan Negeri Binjai tanggal 5 Juli 2018 mengemukakan keberatanterhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal6 Juni 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :Adapun alasan Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeritersebut adalah terhadap ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimanaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara tersebut tidakmempertimbangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1472LT310120190044tanggal 01 Februari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kadis Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSuardy,S.Sy (Nip. 19620820 198301 1 00 1), saksi korban masih berusia 12(duabelas) Tahun saat perkara ini dilaporkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

Rh9 ayat 4 Tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapatdiputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkakawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianharus memperoleh izin dari atasan pegawai yang bersangkutan

telah sesuai dengan prinsip hukum Islam danperaturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pada posita kedua tersebut dapat dikabulkan sebagaimanaamar penetapan perkara ini ;Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2020/ PA DpsMenimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menganggap perlumenetapkan lebih lanjut tentang perintahn kepada para Pemohon untukmencatatkan perihal pengangkatan anak ini kepada pejabat pencatatan sipilyang

Oleh karena itu Majelisberpendapat terpenuhilah ketentuan administratif bagi Pedawai Negeri sipilyang akan melakukan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo.

., MH. namun upaya mediasi juga telah gagaluntuk mendamaikan Penggugat dan TergugatBahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri yang harusmendapatkan izin perceraian dari atasan sesuai dengan Peraturan yangberlaku dan ternyata surat izin atasan dimaksud telah diperoleh olehPenggugat dengan surat Nomor 810/665/k/2014, tertanggal 31 Desmber 2014yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Padang Lawas Utara, dengandemikian oleh dan

tentang Administrasi Kependudukan Jo.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenyebutkan :Ayat (1) : Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap* ;Ayat (2) : Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan aktasebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

alih dan dijadikansebagai alasan dan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi;Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor :104/PID/2017/PT.MND.Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pidanayang dijatunhkan terhadap terdakwa haruslah dirubah denganpertimbangan disamping halhal yang memberatkan yang telahdikemukakan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama menurut majelishakim Pengadilan Tinggi, masih ada halhal yang memberatkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

RlNomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak, maka YONATAN MAUKAMANG dan ADILENAOMANI merupakan Wali dari SELFINA ATAPULA yang menjalankankekuasaan asuh terhadap SELFINA ATAPULA;Menimbang, bahwa dari segi ekonomi dan sosial, Para Pemohon mampuuntuk mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, baik untukkehidupan seharihari maupun untuk kepentingan pendidikan dan kesehatananak tersebut karena Pemohon 1 (satu) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Banjarnegara, terhadap anak perempuan bernamaTERMOHON, yang lahir di di B pada tanggal 2014, anakkandung dari suami istri sah bernama AYAH KANDUNGTERMOHON dengan IBU KANDUNG TERMOHON;3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atauPejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara yang ditunjuk untuk segeramengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk dicatat Pengangkatan Anak tersebut kedalam daftar pencatatan sipilyang

Keputusan Kepala BKN No. 38 Tahun 2003tentang Bentuk Persetujuan Pengangkatan Menjadi PegawaiNegeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Yang MenjalaniMasa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun, Dan FormulirKeputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta SertaPemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun, Cacat Karena Dinas,Meninggal Dunia, Atau Tewas Dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya ; e Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa a quo, diputuskan antara lain halhalsebagai

berikut : e Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimanatersebut dalam lajur 5, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimanatersebut dalam lajur 7 Keputusan ini ; e Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangnamanya tersebut dalam lajur pada akhir bulan tersebut dalam lajur 9Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasajasanya selamabekerja pada Pemerintah Republik Indonesia ; Terhitung

No. 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil; T17 : Fotokopi sesuai legalisir Petikan Keputusan Bupati Jember Nomor :882/371/313/2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Di LingkunganPemerintah Kabupaten Jember, tanggal 14 Mei 2012, atas nama Ir.

II LOMBOKBARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK. IILOMBOK BARAT.9. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajuakansomasi tertanggal 23 Maret 2020 dengan No.08/LBHTS/NTB/VI/2020, 1Juli 2020 dengan No.09/LBHTS/NTB/VII/2020 dan 23 juli 2020 denganNo.12/LBHTS/NTB/VII/2020 akan tetapl Tergugat tidakmengindahkannya.10.

Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KepalaDaerah Kabupaten TK II Lombok Barat Nomor : 1169, tanggal 12Oktober 1993, Tentang PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH HAKPAKAI YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH TK I LOMBOKHal 6 dari 33 halaman Putusan Nomor : 81/PDT/2021/PT MTR.BARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK IILOMBOK BARAT, akan tetapi pada posita angka 8, Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitu

Bahwa setelah kumpul kemudian SaksiIV memberikan arahan kepadapara Terdakwa, Saksi dan II untuk segera berangkat ke daerah KacangSingkarak Solok dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu mobilKijang Patroli warna Hijau Noreg 1264Il dan mobil Sedan Coronna warna BiruNopol : BM1615TF tujuannya membubarkan, menangkap masyarakat sipilyang sedang melakukan pemungutan liar di jalan rusak Desa Lorong Biteh.Hal. 3 dari 30 hal. Put.

Terdakwall Serma Rinaldi dan TerdakwaIll Serka Zudiar, Saksi Serka Tengku dan Saksill Serka Efripen untuk segeraberkumpul dirumah SaksiIV di Asrama Perwira Kodim0309/Solok.3, Bahwa setelah kumpul kemudian SaksiIV memberikan arahan kepadapara Terdakwa, Saksi dan II untuk segera berangkat ke daerah KacangSingkarak Solok dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu mobilKijang Patroli warna Hijau Noreg 1264Il dan mobil Sedan Coronna warna BiruNopol : BM1615TF tujuannya membubarkan, menangkap masyarakat sipilyang

Putusan No.0697/Pdt.G/2018/PA.Bks.Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai NegeriSipil yang untuk melakukan perceraian tidak mendapat izin dari pejabatyang berwenang dan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat telan menyerahkan surat keterangan dari pejabat yangberwenang, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa oleh sebab

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadirsendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipunmenurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari;Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang