HASIBUAN;1.DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) REPUBLIK INDONESIA,2.KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA

dan fasilitas sebagai anggotakomisioner KPU.

Pada awalnya semuarekan anggota KPU Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, yang berjumlah 5 orangbekerja secara baik, saling bantu membantu sesama rekan KPU dan menghormatiposisi masingmasing di KPU Padang Lawas Utara, Sumatera Utara ;Bahwa belum genap sebulan Penggugat bekerja sebagai anggota KPU PadangLawas Utara, Sumatera Utara, petaka menimpa Penggugat. Penggugat mengalamipelecehan seksual yang di terjadi di lingkungan kerja yang dilakukan atasankepada bawahan.

Penggugat menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukanKetua KPU Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Bapak Drs. Safri Siregar diKantor KPU Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, tepatnya di ruang kerja KetuaKPU Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Penggugat yang ingin mengabdiuntuk masyarakat dan bangsa dengan bekerja sebagai anggota KPU KabupatenPadang Lawas Utara, Sumatera Utara, tidak pernah bermimpi menjadi korbanpelecehan seksual yang justru dilakukan Ketua KPU Kabupaten Padang LawasUtara, Sumatera Utara. Sebagai Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara,Sumatera Utara, Bapak Drs.

Apalagi KPU ProvinsiSumatera Utara tidak mau dan tidak berani memberikan sanksi keras sesuaiPeraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKKP No, 13 tahun 2013 Jo. No. 11Tahun 2012 Jo No. 1 Tahun 2012 Tentang KODE ETIK PENYELENGGARAPEMILU kepada Drs.

Rencana Kebutuhan Biaya Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 Putaran I (Pertama) dari KPU Kota Mataram.11. Surat No: 279/359/KPU-KM/XII/2010 tanggal 31-12-2010 perihal Laporan pertanggung-jawaban Dana Hibah Pemilukada Kota Mataram dan Lampiran berupa :a. Laporan pertanggungjawaban Belanja Honorarium dan Uang lembur KPU Kota Mataram dalam rangka Pemilukada Tahun 2010.b.

Tunjung Bulan No: 280/276/KPU-KM/IX/2010 tanggal 01-09-2010 dan Kwitansi tanggal.... 2010 sebesar Rp. 94.413.000.- untuk pembayaran SPK.No. 019/PPKo/KPU-KM/V/2010 taggal 4 Mei 2010 pekerjaan pengadaan formulir Pemilukada Kota Mataram pada KPU Kota Mataram 2010.14. 1 (satu) buah dokumen pekerjaan pengadaan sampul/amplop Pemilukada Kota Mataram tahun 2010 atas nama CV. Jati Suara, surat permohonan transfer dana untuk pembayaran rekanan dari Bendahara Pemilukada KPU Kota Mataram ke rekening CV.

Jati Suara No : 280/274/KPU-KM/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dan Kwitansi tanggal 2010 sebesar Rp. 26.953.000.- untuk pembayaran SPK.No. 005/PPKo/KPU-KM/II/2010 taggal 10 Pebruari 2010 pekerjaan pengadaan amplop/sampul Pemilukada Kota Mataram pada KPU Kota Mataram tahun 2010.15. Foto copy Cek No. AHH 439793 tanggal 05 April 2012 sebesar Rp. 78.769.016.- 16.

SK KPU Kota Mataram No : 37a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Barang/Jasa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Mataram TA 2010 pada Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2010.21. SK KPU Kota Mataram No.: 37b Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Barang/Jasa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Mataram TA 2010 pada Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2010.22. Daftar Terima Uang THR an.

Ps. 21 atas pembayaran honorarium Badan Penyelenggara Pemilukada tahun 2010 pada KPU Kota Mataram bagian Juni 2010 an. Lafat Akbar dkk.- Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Badan Penyelenggara Pemilukada tahun 2010 pada KPU Kota Mataram bulan Juli 2010 an. Lafat Akbar dkk.- Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Badan Penyelenggara Pemilukada tahun 2010 pada KPU Kota Mataram bulan Agustus 2010 an. Lafat Akbar dkk.Dikembalikan kepada kepada KPU Kota Mataram.9.

KPU Kota Mataram Tahun 2010.SK KPU Kota Mataram No.: 37b Tahun 2010 tentang PengangkatanPejabat Penerima Barang/Jasa Pemilu Walikota dan Wakil WalikotaMataram TA 2010 pada Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2010.Daftar Terima Uang THR an.

Jumlah Anggaran yang dialokasi/SP2Dkan ke KPU Rp 5,794,800, 856 , b. Jumlah Anggaran yang dipergunakan oleh KPU Rp 5, 783,952,060 , c.

dan Sekretaris KPU Kota Mataram serta Pejabat Pembuat Komitmen(PPKo).

Honorarium Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi, Anggota Pokja KPU Provinsi,Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota, PPK, Sekretariat PPK, PPS, sekretariat PPS, KPPS, PetugasPemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Provinsi, Sekretariat PanwasluProvinsi, Anggota Pokja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota, Anggota PokjaPanwaslu Kabupaten/ kota, Panwaslu Kecamatan, SekretariatPanwaslu Kecamatan

Honorarium Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota,Sekretariat KPU Provinsi, Anggota Pokja KPU Provinsi, Sekretariat KPUKabupaten/Kota, Anggota Pokja KPU Kabupaten/ Kota, PPK, SekretariatPPK, PPS, sekretariat PPS, KPPS, Petugas pemutakhiran data pemilih,Halaman 108 dari 159 Putusan Perkara Nomor : 24/PID.SUS.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;4.

Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008-2013 ;5.Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 412.000,- (Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) ;

THOMAS IMBIRI;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA; HESKIEL MANSI, SE.,; FRANSISKUS ANTONIUS LETSOIN; MAX FREDIK WARINUSA, SH.; FERDINAND FRANSISCUS YAWAN, SE.; DAN IMAN H. KELIWAR

29 (4) menyatakan Untuk menggantikan Anggota KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti ataudiberhentikan tidak diperlukan lagi pembentukan TimSeleksi. fakta menyatakan lain karena kekosongan yangada tidak dilakukan pergantian antar waktu) (PAW) namunpihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua secaradiamdiam dan secara sepihak berdasarkan Surat KPUProvinsi Papua No. 109/P/SET KPU/IV/2010 TentangPemebentukan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Sarmitertanggal 16 April 2010 dan hasil

KPU Kabupaten Sarmiperiode 20032008 atas nama :1.

2010 Saksi bersama ImanKalewar dan Bitsael Marao menemui Ketua KPU ProvinsiPapua dan pada pertemuan itu) Ketua KPU menyatakan bahwaThomas Imbiri tidak terbukti terlibat Partai Politik bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 KPU Provinsimelantik Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang baru2.

, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotaberhenti antar waktu karena :* meninggal dunia ;" mengundurkan diri ; atau. diberhentikan.Ayat 3Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilakukan dengan ketentuan: :a.anggota KPU oleh Presiden ;b.anggota KPU Provinsi oleh KPU ; danC.anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenangmenerbitkan objek

Kalewar pernah menemui Ketua KPU Provinsi Papuamenanyakan perihal PAW Anggota KPU Kabupaten Sarmi dan padapertemuan itu).

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; ___________________________3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; ____________________________________________________ 4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 ; ________________________________________________ 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar RP.220.000,- ( Duaratus dua puluh ribu rupiah ) ; __________________________________________________

Sifat final danmengikat dari putusan DKPPharuslah. ....haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu= dalammelaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusanPresiden,KPU,KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawasluadalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifatkonkrit,individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan diperadilan TUN.

Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilaikembali putusan DKPP yang' menjadi dasar keputusanPresiden,KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilanTUN. Dengan demikianputusan final dan mengikat yang dimaksud dalam UndangUndang aquoharuslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusanDKPP ;9.

dan mengikatbagi. ....bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota danBawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP.

Pasal 27 ayat (5) huruf c menyebutkan : penggantian antar waktuKPU, KPU Provnsi, KPU Kab/Kota pada ayat (1) dilakukandengan ketentuan anggota KPU Kab/Kota oleh Calon AnggotaKPU Kab/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihanyang dilakukan oleh KPU Provinsi ; Oleh karena Tergugat II Intervensi merupakan urutan peringkat 6Calon Anggota KPU Kota Medan dalam seleksi fit and propertest(bukti TII1), maka menurut Tergugat II Intervensi penerbitan BeritaAcara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara

Foto copy Surat KPU Kota Medan kepada Panwaslu Kota Medan No.675//KPU002.434863/2014 tanggal O5 Mei 2014 Tentang Undangan.Leen eee nee eee EEE EEE E EE; EEE EEE; EEE EEE EEE EEE EEE EEE EES (Bukti P6);7. Foto copy Surat KPU Kota Medan kepada KPU Provinsi Sumatera UtaraNo.681/KPU.002.434863/2014 tanggal 06 Mei 2014 Tentan mohon konsultasi.seeteeeseeeeeeee(Bukti P7);8.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Nomor : 821.2-36 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pemberhentian Saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-35 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pengangkatan saudara Yohanis Wemben,SH, MH sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : Nomor : 821.2-36 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pemberhentian Saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-35 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pengangkatan saudara Yohanis Wemben,SH, MH sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura ; 4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan/mengaktifkan kembali saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura yang sah ; 5.

Tentang Penundaan Surat Keputusan Nomor : Nomor : 821.2-36 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pemberhentian Saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-35 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pengangkatan saudara Yohanis Wemben,SH, MH sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 202.000,- (Dua Ratus Dua Ribu Rupiah)

Penggugat:
PADRIANTO,TH
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi rawas
2.Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kab.Mura

Pembanding/Penggugat : AKHYANI
Terbanding/Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Terbanding/Tergugat II : dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H

.;VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAYBRAT; Drs. AGUSTINUS SAA, M.Si.; ANDARIAS ANTOH, S.Sos., M.Si.

M.Sitelah lolos verifikasiadministrasi dan faktual sesuaisurat keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Maybrat No.14/KPU/2011 tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati KabupatenMaybrat yang lolos verifikasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011 adalahsah menurut hukum;3.

No.14/KPU/2011 tanggal 24 Maret 2011tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati yang lolosverifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011. Dengandemikian Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten MaybratNo.

No. 14/KPU/2011 tanggal 24Maret 2011 tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati yang lolosverifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011adalahsah menurut hukum;tersebut diatas maka Para Tergugat IlIntervensi, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura Cq. Hakim Tunggaldalam perkara iniagar memberi putusan sebagai berikut:1.

M.Si) telah lolosHalaman 15 dari 35PUTUSAN No. 30/G.TUN/2011/PTUN.JPRverifikasi administrasi dan factual sesuai surat keputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat No. 14/KPU/2011tentang Peninjauan Kembali/Pembatalan Surat Keputusan (SK)KPU No. 12/KPU/2011 tentang Penetapan Pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yang lolosverifikasi dan faktual pada Pemilukada Kabupaten Maybratperiode tahun 2011 adalah sah menurut hukum;Bahwa masalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat

No. 14/KPU/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentangPeninjauan Kembali/Pembatalan Surat Keputusan (SK) KPU No.12/KPU/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danCalon Wakil Bupati yang lolos verifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada Kabupaten Maybrat periode tahun2011. Dengan demikian Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Maybrat No.

Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA) berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar Nomor : 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT.

Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA), berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT. Surya Agung ;-----------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat (Plt. Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT.

Bahwa tidak benar dan keliru Gugatan Penggugat pada poin 11,12,13,dan 14 yang antara lain menyatakan Penggugat melayangkan SuratSanggahan ke KPU Kota Makassar dengan Nomor surat : 052/S A/2013tanggal 9 Juli 2013, mempertanyakan alasan Panitia Pengadaan Barangdan Jasa KPU Kota Makassar tahun anggaran 2013 dalammenggugurkan penawaran PT.

Bukti T6 : Foto copy sesuai asl Surat dari Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor:14/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalUsulan Penetapan Sangsi Daftar Hitam, yang ditujukankepada Sekretaris KPU Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asli lembar disposisi KPU Kota Makassar,yang diterima tanggal 17 Oktober 2013 ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.

Sekretaris KPU KotaMakassar Nomor : 96/P.KWK/SetMks024.43348 1/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, perihal PermohonanPencantuman dalam Pengumuman Daftar Hitam pada PartaiNasional LPSE, yang ditujukan kepada Bapak KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diJakarta ; nn : Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 3 Oktober 2013 ;: Foto copy sesuai asli Surat dari Plt.Sekretaris KPU KotaMakassar Nomor: 36/P.KWK/SetMks025.43348 1/V/2013,tanggal 13 Mei

Sekretaris KPU KotaMakassar, Nomor: 44/P.KWK/UND/V/2013, tanggal 22Mei 2013, perihal Undangan yang ditujukan kepada PanitiaPengadaan Barang/Jasa Pemilukada Kota Makassar ; Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 14 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 26 September 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 12 September 2013 ;Foto copy sesuai asli Surat dari Plt.

Adi Perkara ; Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 04 September 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 12 September 2013 ;Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 24 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 23 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 27 Agustus 2013 ;Foto copy

Menetapkan barang bukti berupa : -------------------------------------------------- (Copy) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 tahun 2012 tentang Tahapan program dan Jadual penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 19 tahun 2013 ;----------------- (Copy) DPT Dsn. Wologeru, Ds.

Ende berdasarkan Model A.3.KPU Kec. Ndona, Ds. Nila TPS : 04 Wologeru, serta ;---------------------------------------------------------------------- (Asli) Surat keterangan KPU Kabupaten Ende Nomor : 88/KPU/Kab.018.433996/V/2014 ;------------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ;--------------------------------------------5.

sebagaimana diubah terakhir dengan peraturanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 19 tahun 2013 ;(Copy) DPT Dsn.

Endeberdasarkan Model A.3.KPU Kec. Ndona, Ds.

notabene adalah KPPS pada TPS 04 Wologeru tersebutdi atas adalah benar sebagai KPPS ditempat tersebut Suratketerangan KPU Kabupaten Ende Nomor :88/KPU/Kab.018.433996/V/2014 ;Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT) Dsn.

Penggugat:
INTERMAN
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI R I Cq GUBERNUR PROVINSI KALTENG Cq BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS
2.KPU RI Cq.KPU PROVINSI KALTENG Cq. KPU KABUPATEN GUNUNG MAS
Turut Tergugat:
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

STP, M.APyang kesemuanya merupakan PegawaiPemda Kabupaten Gunung Mas berdasarkansurat tugas dari Bupati Gunung Mas No.180/41/III/HUK.2020 tanggal 10 Maret 2020,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;KPU RI Cq. KPU Provinsi Tempat kedudukan Jalan SupraptoKalteng Cq. KPU Kabupaten Kelurahan Tampang Tumbang = AnjirGunung Mas Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Masdalam hal ini memberikan tugas kepada1.Jimmy Winarta, S. STP, 2.Yaman S.Hut,3.Heru.

Prastowo, S.IP, 4.Imelda, ST,Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN KknDewan Perwakilan DaerahKabupaten Gunung Mas5.Spidun, S.Sos, 6.Tri Agung PriyambogoSH, 7.Julistin Falentino yang kesemuanyamerupakan Pegawai KPU KabupatenGunung Mas berdasarkan surat tugas dariKetua KPU Kabupaten Gunung Mas No.46/HK.06.2ST/6210/KPUKab/III/2020tanggal 13 Maret 2020, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat II;Tempat kedudukan Jalan DiponegoroKelurahan Tampang Tumbang = AnjirKecamatan Kurun Kabupaten Gunung

Bahwa sejak tanah milik Penggugat dihibahkan oleh Tergugat kepadaTergugat Il dan hingga Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenGunung Mas (Tergugat II) diresmikan, Tergugat belum pernah melakukanpembebasan lahan atas sebahagian tanah milik Penggugat yangdipergunakan tersebut dengan ukuran luas 4.136 m2;7.

Adapun secara fakta keadaan lapangan adalah tanah KantorKomisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Gunung Mas dimaksudcuma seluas 3.544,8 M? dan lebar depan 70,8 Meter. Sehingga dapatdisimpulkan ukuran maupun objek secara spesifik tidak dapat ditunjukkanoleh Penggugat.

Dimana dengandasar tersebut dibangunlah Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas padatahun 2005 dan langsung dioperasionalkan.

dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

MP, dkk vs KETUA KPU PUSAT cq KETUA KPUD PROVINSI RIAU cq. KETUA KPUD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, dkk

KETUA KPU PUSAT cq KETUA KPUD PROVINSI RIAU cq. KETUA KPUDKABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di jalanK.H. Dewantara Kecamatan Tembilahan Kota KabupatenIndragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;2. KETUA PANWASLIH PROVINSI RIAU cq. KETUA PANWASLIH KABUPATENINDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan KembangKecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir,selanjutnya disebut sebagai ............. TERGUGAT II;3. KETUABAWASLU PUSAT cq. KETUA PANWASLU PROVINSI RIAU cq.

KETUA KPU PUSAT cq. KETUA KPUD PROVINSI RIAU, beralamat di JalanGajah Mada Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT XIV;n Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal27 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahanpada tanggal 27 Oktober 2008 dibawah register Nomor : 03/PDT.G/2008/PN.TBH ,telah mengemukakan halhal sebagai berikut : 1.

Bahwa pada surat pengantar Tergugat disampaikan kepada Para Penggugat,No. 270/KPUDUM/216, 30 September 2008, pada lampiran ke tiga tentangcatatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS, pada nomor urut satu disebutkanbahwa jumlah pemilin terdaftar yang menggunakan hak pilin berdasarkandaftar pemilih tetap untuk TPS wilayah KPU Kabupaten, adalah sebanyak286.506.

Pembanding/Penggugat : AKHYANI
Terbanding/Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Terbanding/Tergugat II : dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor 02/PAN/KPU/PILKADA /PAKET.I /2010, tanggal 14 April 2010;6. Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Penawaran Nomor 03 / PAN /KPU / PILKADA / PAKET.I/2010, tanggal 14 April 2010;7. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 04/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.I/2010, tanggal 19 April 2010;8. Dokumen Evaluasi Penawaran wsPekerjaan Pengadaan/ Cetak Surat Suara Tahun Anggaran 2010;9.

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 05/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.I/2010, tanggal 19 April 2010;11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 07 / PAN / KPU / PILKADA / PAKET.I / 2010, tanggal 20 April 2010;12. Berita Acara Pembuktian Hasil Pelelangan Nomor 08 / PAN / KPU / PILKADA / PAKET.I / 2010, tanggal 20 April 2010;13. Surat Panitia Pengadaan Nomor : 09/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.I/2010, tanggal 20 April 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan/ Cetak Surat Suara;14.

Surat Sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor : 270/218B-SET/KPU-BJM/IV/2010, tanggal 21 April 2010 perihal Penetapan Pemenang;15. Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor : I0/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.1/2010, tanggal 22 April 2010 perihal Pengumuman Pemenang;16. Syarat-syarat umum kontrak;17. Dokumen Penawaran PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk.18.

Surat Sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor : 270/253A/KPU-BJM/IV/2010, tanggal 30 April 2010, Perihal Penunjukkan Penetapan Penyedia Barang/ Jasa Untuk Pelaksanaan Pengadaan/ Cetak Surat Suara pada KPU Kota Banjarmasin;19. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 270/254.a-SET/KPU-BJM/V/2010,tanggal 3 Mei 2010. 20. Amandemen Kontrak - 1 Pekerjaan Pengadaan / Cetak Surat Suara (Paket 1) Nomor : 270/257.a - SET/KPU - BJM/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 21. Surat Direktur PT.

Surat Pengguna Anggaran KPU Kota Banjarmasin Nomor : 270/262.a-SET/KPUBJM/V,/2010, tanggal 5 Mei 2010, perihal Undangan Negosiasi Amandemen Kontrak I.23. Berita Acara Negosiasi Amandemen Kontrak I Nomor : 270/264.a-SET/KPU-BJM/V/2010, tanggal 6 Mei 2010. 24. Amandemen Kontrak Nomor : 270/265.a-SET/KPU-BIM/V/2010, tanggal 5 Mei 2010. 25. Surat Kuasa Nomor : 075/JTP-MRKT/V/2010, tanggal 24 Mei 2010, Dari Direktur PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk kepada Drs. H.

ACHMAD SYAZALIBahwa saksi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin yangdiangkat sejak tanggal 27 Oktober 2009 hingga sekarang.Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua KPU Kota Banjarmasin tersebutadalah Ketua KPU Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK No. 30/SK/2009tanggal 07 Nopember 2009.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika dilantik sebagai Sekretaris KPU KotaBanjarmasin sekitar bulan Desember 2009.Bahwa tugas Sekretaris KPU tersebut melaksanakan kegiatan pengadaan suratsuara

(KPU)Kota Banjarmasin dengan jabatan sebagai Kasubbag Hukum.

Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin tahun 2010.Bahwa saat itu Ketua KPU bilang, simpan saja, nanti dibicarakan.Bahwa saat itu tidak ada petunjuk lain dari Ketua KPU.Bahwa yang ikut hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU, semua Anggota KPU,Sekretaris KPU dan saksi sendiri.Bahwa sebelum berangkat ke Jakarta ada lagi diadakan rapat, namun saksi tidakiKut.Putusan No. 26/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.

Kepala Daerah pasangan Nomor urut 6 diMahkamah Konstitusi di Jakarta, namun Ketua KPU ada menyinggung tentangpembagiannya, yaitu 70 % untuk Anggota KPU., dan 30 % untuk Sekretariat, akantetapi terdakwa mengusulkan supaya pembagiannya 50 % untuk Anggota KPU.

simpandilacinya, kemudian setelah dimasukkan kedalam map KPU dan disimpan kedalam brankas KPU ;Bahwa terdakwa tidak mengetahui besar uang yang diberikan oleh GustiSopyarrahman Fuadi tersebut, tetapi ada kaitannya dengan pekerjaan cetakkertas Suara yang pembayarannya sudah dilunasi KPU ;Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010melporkan pada Ketua KPU dan mengusulkan pembagian 70 % untukSekretariat, sedangkan 30 % untuk bagian anggota KPU ;Bahwa usulan tersebut dipending

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU),

No.1913 K/Padt/201 1Vi.KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam melaksanakanverifikasi sehingga merugikan dan/atau menguntungkan Partai Politikcalon Peserta Pemilu maka Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslukabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjutitemuantemuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupatensebagaimana di maksud pada ayat (2);Bahwa pada saat pelaksanaan

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kotamelakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politikcalon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota.2.

Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan olehanggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalammelaksanakan verifikasi sehingga merugikan dan/ataumenguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu,Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikantersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kotamenyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota ;3.

Bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 memberikan saranaperlindungan hukum bagi calon peserta pemilu yang kepentingannyadirugikan karena adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui ketentuan Pasal 18 ayat(2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi:Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kotamenemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggotaKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakanverifikasi

/Kota yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (I) dan Pasal 45 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008, Penggugat in casu KPU telahmendelegasikan kewenangan pelaksanaan verifikasi faktualpersyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun2009 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masingmasing kepadaKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;Bahwa dengan adanya pendelegasian kewenangan dari Tergugat(in casu KPU) kepada KPU Kabupaten/Kota, maka tanggungjawabpelaksanaan

Surat Keterangan dari KPU Kab.

KPU Kab Seluma,tanggal 08 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 9.000.00 ( Sembilan ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

KPU Kab Seluma.

.Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .

Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma .

)01.3361 Peneriksaan di lingkuangan setjen KPU, Sekretariat KPU Rp 3.528.000,Provinsi, dan secretariat KPU Kab.

)01.3361 Peneriksaan di lingkuangan setjen KPU, Sekretariat Rp 3.528.000,KPU Provinsi, dan secretariat KPU Kab.

KPU Kab.

pemilu KPU Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-1 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;3. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-3 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-8 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-9 yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;6. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-10 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;7. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-11 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;10. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;11. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencalonan No : 25 / K / DPD PKS / 1434, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model BA dan Model B daftar Bacaleg;14. 5 (lima) lembar foto copy Surat Laporan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up Report) an. ZAINADI;Dikembalikan kepada KPUD Kab.

di KPU Kab.

Natunaatas nama terdakwa Zainadi yaitu blanko BB, BB1, BB3, BB8, BB9,BB10, dan BB11;Bahwa benar verifikasi dokumen pendaftaran adalah berdasarkanperaturan KPU dan Petunjuk tekhnis dari KPU RI, dan setelah verifikasidilakukan rapat pleno untuk menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS).e Bahwa benar dokumen persyaratan terdakwa ZAINADI pada saattersebut dinyatakan memenuhi syarat atau MS oleh KOMISIONERKPUD Kab.

Natuna.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 1 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 3 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 8 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 9 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 10 yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 11 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai KeadilanSejahtera(PKS) yang telah di legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telahdi legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telahdi legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera(PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telahdilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telahdilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisirKPU Kab.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat No. 59/Kpts/KPU-Prov.033/IX/Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan calon terpilih An. Ir Yahuda ,MM tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Demokrat Pemilu tahun 2014;----------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat No. 59/Kpts/KPU-Prov.033/IX/Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan calon terpilih An. Ir Yahuda, MM tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Demokrat Pemilu tahun 2014;-------------------------------------4.

Ir.Yahuda Salempang,MM:;2) Surat KPU Prov. Sulbar Nomor : 423/KPUProv033/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 ditujukan kepada DPDLAKI Perihal Tindak lanjut laporan permasalahan Calonterpilin anggota DPRD Prov. Sulbar;l) Penyampaian Surat KPU Prov. Sulbar Kepada Ketua KPU RItertanggal 18 Agustus 2014 Pelaksana KPU Provinsi Sulbarberupa : Surat KPU Prov.

Sulbar mendapatkan penjelasan secara lisan, danselanjutnya menunggu penjelasan secara tertulis;0) Surat KPU RI kepada KPU Provinsi Sulbar tertanggaltertanggal 27 Agustus 2014, Surat KPU RI Nomor :1497/KPU/VIII/2014 tgl. 27 Agustus 2014 Perihal PenjelasanPenggantian Caon Terpilin Anggota DPRD;p) Rapat KPU Provinsi Sulbar tertanggal 30 Agustus 2014Pelaksana KPU Povinsi Sulbar berupa : Menindaklanjuti hasilkonsultasi dari KPU RI dan perlunya dilakukan klarifikasikembali ke Pengadilan Negeri Polewali

,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikanbakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, danHalaman 75 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.MksPanwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasilkajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten

KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRDProvinsi; dan;c.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotasekurangkurangnya di 1 (Satu) media massa cetak harian danmedia massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massacetak harian dan media massa elektronik daerah serta saranapengumuman lainnya selama 5 (lima) hari;Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepadaKPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10(sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan;Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.Mks(6) KPU, KPU Provinsi, dan

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan No. 107/Kpts/KPU-Prov-025/VIII/2013, tertanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ;------------------------3.

Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan No. 107/Kpts/KPU-Prov-025/VIII/2013, tertanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ;----------------------------------------------------4.

Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan yang mencantumkan nama Penggugat (H.A.ABD.WARIS HALID,SS) dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 7 (tujuh) dengan Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ;-----------------------------------------------5.