Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
JASMAN, S.Pd.,M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
145 — 93
JASMAN, S.Pd.,M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
145 — 93
Pegawai NegeriSipil daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara melalui KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4517.03/00075/KEP/P/13 tanggal29 Desembe 2000 sampai pada jabatan terakhir Pelaksana di Dinas Pendidikanpada instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Vide Bukti P1 jo.P3Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Karena melalukan tindakPidana Korupsi (vide Bukti P13=T10) yang telah memiliki kekuatan hukumMenimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilYANG DerDUNYi: nnn nnn nnn nnn neem nn nnn nnn nen nn nnn ne nnnnnnnnnnnanannnnsPasal 266; Hal 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karenamelakukan
Register : 10-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 252/Pdt.P/2019/PN Mks Tanggal 8 Mei 2019 — Pemohon:
HADIAH D
53 — 6
HADIAH D
53 — 6
Melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Makassar untuk perubahan nama pemohon agar dibuatkancatatan pinggir pada register akta dan Kutipan Akta pencatatan Sipilyang bersangkutan ;7. Membebankan biaya permohonan yang timbul kepada PemohonMembebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp. 181.000, (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Demikian ditetapkan di Makassar pada hari : SENIN, Tanggal 16 JULI2018, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH.
Melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Makassar untuk perubahan nama pemohon agar dibuatkancatatan pinggir pada register akta dan Kutipan Akta pencatatan Sipilyang bersangkutan ;4.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PT PALU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL Tanggal 10 Juni 2015 — ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd., M.Si VS JAKSA
52 — 22
52 — 22
SMAN 2 Ampibabo,SMAN 1 Mepanga atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang termasukdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah,melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Propinsi Sulawesi Tengah,melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PT PALBahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-02-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 12/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 28 Mei 2014 — DRS. ASWAD DAULAY,SH.,MH : BUPATI TAPANULI SELATAN
106 — 54
106 — 54
II.bterhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 ( vide bukti P3);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Keputusan Bupati TapanuliSelatan Nomor : 18/KPTS/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian DalamJabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan,dimana surat Keputusan tersebut telah diadakan perubahan/perbaikan dengan telahdikeluarkannya Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa in litis dalam diktumPERTAMA disebutkan Memberhentikan Pegawai Negeri SipilYANG
Bahwa berdasarkan surat Gubernur Nomor 800/ 219959/BKD/HI/2013 tanggal 26Nopember 2013 perihal Konsultasi Pengangkatan pejabat eselon II.b di lingkunganPemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berisi tentang penilaian olehGubernur Sumatera Utara mengenai kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II.b diHal 75 dari 78 hal.
Register : 27-09-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 4637/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 34
66 — 34
Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan dari Pemohondalam perkara ini, ternyata pihak Pemohon belum mencantumkan izin dariatasan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Pereceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang pada intinya : Seorang suami (yang Seminggu setelahnya Pemohonberkata di depan orang tua Termohon) " saya
Putus : 26-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1749 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 26 Maret 2014 — MUHAMMAD YASIN AP, S.Pd Bin ABDULLAH PAHANG
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini terkait dengan kondisi konflikyang terjadi di Aceh yaitu konflik TNI versus GAM dan terkait juga dengankondisi pasca perdamaian yang menimbulkan euforia pada mantanmantan kombatan (tentara panglima GAM) yang cendrung memberikanrasa ketakutan pada masyarakat sipil, khususnya bagi masyarakan sipilyang berstatus PNS, in casu Kepala Sekolah.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru menerapkan hukumatau menerapkan hukum
Register : 25-04-2011 — Putus : 06-07-2011 — Upload : 15-08-2011
Putusan PN POSO Nomor 23/PDT.G/2011/PN.PSO Tanggal 6 Juli 2011 — NMM vs PB
53 — 6
53 — 6
Hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Nomor: 392 K/Sip/1969 kewajibanmembiayai penghidupan pendidikan dan pemeliharaan anak,tidak hanya dibebankan kepada ayah saja, tetapi jugaterhadap ibu ;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang pegawaiNegeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang ijinperkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil,pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-04-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
KRISTISON ABINOAS BENU
79 — 74
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
KRISTISON ABINOAS BENU
79 — 74
Seorang pria yang telah kawin;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seorang pria yangtelah kawin adalah seorang pria sebagai subyek hukum yang terikat dalamperkawinan, sebagimana diatur didalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dengan mana perkawinan tersebut dilakukan menuruthukum agamanya masingmasing dan kepercayaannya itu dan dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku dalam hal ini Kantor Catatan Sipilyang berlaku.Menimbang, bahwa unsur seorang pria yang telah
Register : 29-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 5/G/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 20 Oktober 2020 — AINI ANGGRAINI; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
261 — 144
261 — 144
Selama menjalankan Cuti Melahirkan, Pegawai Negri Sipilyang bersangkutan menerima penghasilan Pegawai NegriSipil ( Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangandan Tunjangan Jabatan). Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan cutisecara lisan di sertai Surat Cuti Lahiran dari Rumah SakitAnanda Bekasi Akan tetapi Cuti Lahiran hanya diberikan 2Minggu saja.
Register : 11-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PA Kepahiang Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kph Tanggal 15 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 32
36 — 32
dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari KartuTanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah masingmasingkuasa hukum Pemohon, maka Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telahmemenuhi syarat formil dan materil serta berkualifikasi sebagai Advokat ataukuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telahmemenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 Tentang Advokat;Izin Atasan Bagi PNSMenimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pegawai negeri sipilyang
Register : 03-04-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PA KLATEN Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Klt Tanggal 4 September 2018 — Pemohon-Termohon
71 — 4
71 — 4
,;Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut: Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonpensi termasuk awam hukum,maka harus dibaca sebagai hak dari seorang isteri Pegawai Negeri Sipilyang dicerai oleh suaminya menuntuthaknya berupa 1/3 gaji; Bahwa, namun demikian yang dituntut adalah 50 % dari Rp3.500.000,perbulan, jumlah tersebut menjadi tidak jelas, angka Rp3.500.000, apa yang menjadi ukurannya, karena Penggugat Rekonpensimendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi
Register : 26-03-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA GARUT Nomor 1060/Pdt.G/2018/PA.Grt Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
Indonesia NOMOR 45TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN' ATAS PERATURANPEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINANDAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL sebagai manatercantum dalam pasal (3) ayat (1) berbunyi : bahwa Pegawai Negeri sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau suratketerangan lebih dahulu dari pejabat.pemerintah atau dimana ia bekerja;ayat (2) berbunyi : bahwa Bagi Pegawai negeri Sipil yang berkedudukansebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukansebagai
Register : 17-06-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2013/PTUN.PLK Tanggal 24 September 2013 — ANWAR EFFENDI, SE
Melawan
BUPATI KAPUAS
147 — 128
147 — 128
(sesuai foto copynya); Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 1308/BKPPD TAHUN 2012tertanggal 30 Nopember 2012 Tentang Memberhentikan sementaradari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Anwar Effendi,SE (sesuai foto copynya); Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.3262/99 tertanggal 20 November 2012 tentang Pegawai Negeri SipilYang Dyatuhi Hukuman Pidana (sesuai foto copynya); 4. Bukti T.4...Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No. 19/G/2013/PTUN.PLK4. Bukti T.45. Bukti T.56.
Register : 16-10-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN BATAM Nomor 203/Pdt.G/2014/PN. BTM Tanggal 18 Nopember 2014 — RATNA SARI DEWI PARDOSI; SURAHMAN SIMANUNGKALIT
66 — 42
66 — 42
Sesuai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 mengatakan, PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau SuratKeterangan terlebih dahulu dari Pejabat :1) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau SuratKeterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaansecara tertulis;2) Dalam Surat Permintaan Izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraianuntuk mendapatkan Surat
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 293/Pdt.G/2015/PA,Wsp. Tanggal 12 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
16 — 12
16 — 12
(et aquoet bono)Menimbang, terlebin dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 14-06-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN Bintuhan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
ITA USPINI, SH.I
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
2.Bupati Kabupaten Kaur
136 — 140
ITA USPINI, SH.I
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
2.Bupati Kabupaten Kaur
136 — 140
Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyaikewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara;Halaman 22 dari 25 HalamanPutusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN BhnMenimbang, bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannyamengemukakan bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap Penggugat, yang mana pada tahun 2016 saatPenggugat membuat NPWP untuk persyaratan tes CPNS status pekerjaanPenggugat dalam NPWP yang diterbitkan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA SORONG Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Srog Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 21
35 — 21
mendapatkan izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana surat Nomor: 522/245/KPMP UNIT IISRG/VIII/2021,tertanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pit.Kepala KPHP Unit Il Sorong Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-08-2008 — Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/MIL/2008 Tanggal 8 Agustus 2008 — DANY CHANDRA KUSUMA
29 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 45 K/MIL/2008kamu serahkan kepada saya, saya akan antarkan kamu ke Medan, Terdakwajawab "sudah abang ikut, di mobil pistol akan saya kasihkan sama orang sipilyang menyerahkan HP ini".24. Bahwa selanjutnya Saksi10 naik ke mobil dan Terdakwa duduk sebagaipengemudinya kemudian Terdakwa menyerahkan Pistol dan HP kepada orangsipil tersebut selanjutnya kendaraan Terdakwa kemudikan menuju Medansedangkan HP dan Senjata api diambil oleh Dan Sub Den Pom IM/23.25.
Register : 26-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 101/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 6 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 64
96 — 64
pengujian segi Kewenangan, Prosedural dan substansidari penerbitan objektum litis, sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam pengujian materi gugatan Penggugat, pertamatama Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenanganTergugat dalam menerbitkan objektum litis, sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalammenerbitkan objektum litis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 32ayat (1) UndangUndang No. 5 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
bahwapelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terberat adalah penggunaannarkotika mengingat larangan penggunaan narkotika merupakan kejahatan yangluar biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan UndangUndang No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, lebihlebin bila hal tersebut dilakukan oleh seorangAparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi tauladan dan harusmenghindarinya karena efeknya yang buruk bahkan Aparatur Sipil Negara harusaktif memberantasnya, terlebin lagi Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-06-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 407/Pdt.G/2016/PN.Dps Tanggal 5 Desember 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
15 — 14
15 — 14
Padt.G/2016/PN Dpsbahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai BankIndonesia (BI) Denpasar, dimana Bank Indoensia (BI) adalahmerupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) sebagaimana dalamPemerintah Nomor 10 tahun 1983 jonto Peraturan Pemenntah Nomor45 / 1990 Pasal 1 ayat (2) huruf C maka sudah selayaknya sebelumgugatan diajukan Penggugat memperoleh ijin dari atasannya;bahwa dalam Surat Edaran Nomor 08/Se11983 tentang ijin perkawinandan perceraian pegawai negeni Sipil disebutkan Pegawai Negeri Sipilyang