Syarifuddin terjatuh ke arah kiri jalan tertimpa sepeda motornya.5 Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menghentikanmobilnya ke arah kiri jalan dan langsung turun dari kendaraan dan langsungmengangkat sepeda motor dan memindahkannya dekat rumah penduduk,selanjutnya melakukan pertolongan dengan menghentikan kendaraan orang sipilyang lewat di TKP kemudian memerintahkan Prada Darwan Syahputra (Saksi1)dan Prada Prima ikut membawanya ke RSUD Aceh Tamiang selanjutnya Terdakwamengamankan

Pasal 8 ayat(1) Apabila perceraian terjadi atas Kehendak PegawaiNegeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkanHalaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/PDT/2021/PT KPGsebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dananakanaknya; (Vide Putusan halaman 11 dari 38halaman)(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) alah sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertigauntuk anak atau anakanaknya; (Vide ptsan him 11. )(6) Apabila bekas Istri Pegawai Negeri = Sipilyang bersangkutan kawin

OBYEK GUGATAN:22222n nnn nnnnnnn ene eeeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Keputusan Bupati Dompu 814.2/101/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/340/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Idrus;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan

pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan

pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

muslihat, keji terhadapanak dan istri dengan demikian Pemohon telah melanggar Pasal 7 ayat (1)serta Pasal 14 Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak ;10.Bahwa pada posita 10 permohonan Pemohon adalah benar dan merupakan11pembuktian yang sempurna atas kemampuan Pemohon terhadap nafkahanak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak serta memang benarPermohon mempunyai kemampuan financial yang lebih dan cenderung kayaraya apalagi dengan pekerjaan salah satunya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Ida Bagus Made Rai;Bahwa dari buktibukti tersebut pula tidak ada bukti autentik dari catatan sipilyang mencatat bahwa antara Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II)dengan Ida Bagus Eka Suryadinatha tersebut telah melaksanakan perkawinanPada Gelahang, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi danPenggugat II Konvensi/Tergugat Il Rekonvensi bukan berstatus kepurusa pula ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12 beralasan hukum untuk ditolak

Tergugat Il), atas dasar kondisi dan keadaan yang penuhketerbatasan baik dari segi domisili/tempat tinggal dan ekonomi masingmasing para Ahli Waris pada akhirnya seluruh Para Ahli Waris secaraLISAN telah sepakat bersama agar dalam pengurusan/penyelesaiantanah yang diatasnya terdapat rumah dinas/rumah Negara MilikPemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang diperuntukkan/dijualkepada (alm) Adolf Haurissa sebagai pengharagaan atas jasajasa (alm)Adolf Haurissa semasa aktif menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

yang ditandatangani oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan Gubernur; Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil tersebut adalah tindakan administratif yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang melakukanpelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Perundangundangan di bidangKepegawaian, bukan tindakan administratif yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang

dalam prosesPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman terhadap PeraturanPemerintah ...Halaman 54 dari63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLKPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( VideBukti T 13) tidak diatur mengenai Pemberian Surat Peringatan dan Surat Teguranterlebin dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Pemberhentian karenamelakukan pelanggaran atau tindak penyelewengan; Menimbang bahwa, oleh karena proses Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Said Hasyim Syarif, bahwa bukti tersebut membuktikan halhalsebagai berikut:Bahwa apabila bukti tersebut diajukan pada tingkat Judex FactiPengadilan Negeri Tanah Grogot, maka gugatan tersebut akandikabulkan karena yang bersangkutan memang Pegawai Negeri Sipilyang punya otoritas untuk menyatakannya, dan yang bersangkutanikut memaraf segel dimaksud;Bahwa bukti baru (novum) tersebut membuktikan kesalahan dalampertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Tanah Grogotdalam Putusan tanggal 21 Juli 2014

1979,khususnya diatur dalam Pasal 9 huruf a yang pada pokoknya menyatakan :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeriSipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, dan didalam Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tidak diatur adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang

, T5,T3 dan terakhir adanya pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 23300000045 tanggal 1 September 2016 (vide bukti T2), dan selanjutnyaberdasarkan pada Pasal 139 UU ASN yang pada pokoknya menyatakan bahwaSemua Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 masih tetap berlakusepanjang belum diadakan peraturan yang baru berdasar UU ASN (vide buktiT17), oleh karenanya mengenai mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Kemang Dalam X/D.98 RT.005RW.002, Kelurahan Bangka, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan di bawah72sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut ;Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon kenal dengan almarhum Satriasebagai suami dari Pemohon ;Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan almarhum Satriayang diadakan dirumah kakak saksi yang bernama Leo ;Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Satria dilakukan di Catatan Sipilyang dihadiri keluarga Pemohon dan kakak dari almarhum Satria

;Bahwa prosesi pernikahan Pemohon dengan almarhum Satria di Catatan Sipilyang dipandu oleh Ibuibu ;Bahwa almarhum Satria meninggal dunia pada bulan Agustus 2009 karena sakitjantung dan disemayamkan di KantornyaBahwa semasa hidupnya almarhum Satria dengan Pemohon ada mengangkatseorang anak di tahun 1995 dan pada waktu itu almarhum masih tinggal saturumah dengan Pemohon, akan tetapi pada tahun 2000 almarhum Satria denganPemohon telah pisah rumah dimana almarhum Satria tinggal di kantornya ;Bahwa saksi

Foto copy Akta Nikah atas No. 1082 tanggal 18 Desember 2000 atas nama IrSatria Rifai dengan Ir Peni Larasati yang ytelah dinazegeling dan diperlihatkanaslinya TII.3;Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi ahli dari catatan Sipilyang bernama Drs.

dan tindakan Tergugat iniadalah merupakan tindakan yang sewenangwenang dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat (2), a, b, cUndangundang Nomor : 5 tahun 1986.Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dari Tergugat terlalu berat, tidak menjunjungrasa keadilan karena dalam pertimbangan keputusan Tergugat maupun KeputusanMeneteri Agama Repubilik Indonesia in litis tidak mepertimbangkan kepentinganPenggugat bahwa Penggugat telah lama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa adapun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Percerain Bagi Pegawai Negeri Sipiltersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara danabdi masyarakat menjadikan contoh bagi masyarakat padaumumnya; agar Pegawai Negeri Sipil atau pejabat dapat mentaatinormanorma atau aturanaturan perkawinan dan perceraian;4.

Kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian Butir E Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi: "Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagaiberikut:1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuankelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuaikeadaan yang sesungguhnya.2.

FC Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2015,2. FC Kartu Keluarga3. Tanggapan tertulis atas Gugatan Cerai tanggal 16Februari 2017 dimana tidak terdapat salam pembuka yaitu"Assalamualaikum wrWb" dan salam penutup"wassalamu'alaikum wr. Wb."4.b Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugatbekerja untuk mencukupi kebutuhan diri Tergugat sendiri saja,sedangkan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersamaadalah Penggugat.

Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN.SMG.dikutipsebagai berikut :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : Pasal 1 angka 3.Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah WargaNegara Indonesia yang memenuhi syarattertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secaratetap oleh Peyjabat Pembinan Kepegawaianuntuk menduduki jJabatan pemerintahan.

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P1=bukti T1) ;Menimbang, bahwa setelah mencermati segala ketentuan yangterkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak ada satupun ketentuan atau pasal yang mengaturtentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipilyang

Rangkapan JayaBaru Kec.Pancoran Mas Kota Depok , sewaktu Terdakwa sedang berjalankaki tibatiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Windu Wahyudin,SH, SaksiHarsono, Saksi Aka Muttaqin,SH dan beberapa orang berpakaian sipilyang mengaku dari Polresta Depok yang sedang melaksanakan observasidi Wilayah Pancoran Mas menerima informasi bahwa di JI.

Allahkelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.untuk itu diperlukan data kongkrit penghasilan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri sipilyang berdasarkan bukti P.5. gaji pensiun setiap bulannya sebesar Rp.3.584.300,00 ( tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Tergugat makasecara hukum Tergugat tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untukmemberikan sesuatu sebagai akibat dari perceraiannya