Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-04-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 327/Pdt.G/2017/PA.Mpw Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat
VS
Tergugat
33 — 3
33 — 3
TASPEN(Persero), proses tersebut terlambat karena keadaan mengenai waktu danjauhnya proses pengurusan memasukan anak kami kedalam daftar gaji.Karena proses tersebut harus dimasukan usulan ke PT.TASPEN (Persero)dan dibawa ke Badan Kepegawaian Daerah kapuas Hulu, mengingatTergugat adalah Pensiunan dari tugas terakhir adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kapuas Hulu. Lalu proses berkasnya dimasukan kembalike kantor PT.TASPEN (Persero) di Pontianak.
Register : 09-01-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PA MAROS Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mrs Tanggal 24 Agustus 2017 — perdata
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
14 — 10
14 — 10
Pasal45 tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakanHal. 13 dari 31 Put. No. 16/Pat.G/2015/PA Mrs.perangkat hokum acara, sehingga adanya surat izin atasan tersebut tidakmempengaruhi terhadap diterima atau ditolakn ya permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 64/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
RAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
115 — 58
RAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
115 — 58
Selanjutnya menunggu terbitnya NIP;Bahwa saksi menyatakan benar NIPnya Penggugat dan saksi terbit;Bahwa saksi menyatakan bahwa benar setelah NIP terbit, tahapselanjutnya menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil;Bahwa saksi menyatakan benar 390 Calon Pegawai Negeri Sipil yangdinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil termasukPenggugat dan saksi;Bahwa saksi menyatakan benar 390 Calon Pegawai Negeri Sipilyang dinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil padatanggal 16 Oktober 2015
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kKemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 14-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1361 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 September 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat ; Ir. MARUSEL MARPAUNG
97 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkat calonPenata Muda (Ill/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama Drh.Ahmad Rusdi Lubis;36.
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
Anmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
Register : 12-03-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/G/2018/PTUN.PDG Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
HARI YENI. R
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
109 — 129
HARI YENI. R
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
109 — 129
Bahwa berdasarkan undangundang ASN, pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang sudah adaputusan pengadilan inkrach wajib diberhentikan tidak dengan hormat;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telahmenyerahkan kesimpulannya masingmasing pada persidangan tanggal 26Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor: 6/G/2018/PTUN.PDGJuni 2018, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkarayang
Namun demikian, substansi, semangat,atau ruh norma dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi, semangat, atauruh norma pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang selengkapnyaberbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan ...dstnya;b. dipidanadengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
Register : 09-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PA MAKALE Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 11
61 — 11
Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai gaji rutin setiap bulan, namun Tergugat Rekonvensi jugamempunyai kebutuhan hidup yang harus dicukupi;2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gaji pokok TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)per bulan;Hal. 23 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.MkI3.
Register : 03-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — DRA. LISBETH MEIESTA NAPITUPULU, M.Pd VS I. SEKRETARIAT DIREKTORI JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (dahulu DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN., II. IR. I GEDE PANCA, MPD;
75 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
berat sebelah dalam penerapan hukum karena berdasarkanperaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1)dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat(1) dan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1983 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil;Dalam Pasal 3 ayat (1) Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA Bb Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 19
23 — 19
Tergugat adalah seorang pegawainegeri sipil yang bekerja di Kantor Badan Kesbang dan Politik KotaBaubau dengan jabatan sebagai Caraka penghasilan Tergugat darigaji PNS sebesar Rp 3.101.600,00 (tiga juta seratus satu ribu enamratus rupiah), (bukti T.1) di tambah dengan tunjangan Jabatan sebesarRp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (bukti T.2) sehingga totalnyasebesar Rp 3.601.600,00 (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratusrupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-08-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 22-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Tanggal 8 Oktober 2013 — Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI
70 — 36
70 — 36
SIGIT SRIDOYO adalah Pegawai Negeri Sipilyang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, PolitikHal 34, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang diangkatberdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor : 821.2/01/2009 tanggal 5Januari 2009, adapun dasar pengangkatan yang bersangkutan sebagaiPNS adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 818.121.13963tanggal 28 Februari 1990 ; Bahwa dalam kurun waktu bulan Pebruari 2009 sampai dengan April2009
Register : 06-03-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PA PALEMBANG Nomor 397/Pdt.G/2012/PA.Plg Tanggal 26 Nopember 2012 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
20 — 3
20 — 3
adalah salah satu korban dari acara reuni sekolah sedang maraksekarang ini, Tergugat adalah korban CLBK ( cinta lama bersemi kembali)dan Tergugat merasa adalah korban perselingkuhan antara Penggugat dengansalah seorang teman SMA nya, dan bukannya permohonan maaf yang datangkepada Tergugat tapi malah gugatan dari Penggugat mengajukan gugatancerai kepada Tergugat;Bahwa dengan terburuburu Penggugat telah melupakan surat edaran Nomor :08/SE/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-04-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 146/Pdt.G/2016/MS.BIR Tanggal 22 September 2016 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
22 — 8
22 — 8
Oleh karenanya dengandidasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, maka MahkamahSyariyah Bireuen berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun
Register : 03-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 235/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 8 Maret 2016 — BELKI SAMPE ANGIN;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
56 — 34
56 — 34
pengujian dari segi kewenanganTergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa selanjutnya MajelisHakim memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 164) yang mengatur sebagai berikut :1) Pasal 1 angka (1) : Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-10-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 83/G/2013/PTUN.Mks Tanggal 13 Februari 2014 — Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, S.IP, Melawan Bupati Bone
87 — 99
87 — 99
Bahwa dalam Surat Keputusan in litis tidak ada satupun dari Pegawai Negeri Sipilyang dipindah tugaskan karena mendapat hukuman dari tergugat akibat melanggarDisiplin atau karena kesalahan dalam memegang jabatan struktural sebagaimanadiatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Nomor 13 Tahun 2002Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
Register : 21-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan MS KUTACANE Nomor 27/Pdt.G/2019/MS.KC Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 6
29 — 6
Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohondan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilantersebut, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan.Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang di persidangan telah mengajukan izin perceraian yang dikeluarkan
Register : 04-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PA MASAMBA Nomor 378/Pdt.G/2013/PA Msb Tanggal 28 April 2014 — Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi
Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi
21 — 13
21 — 13
berujung dengan kepergian Penggugat meninggalkanTergugat; Bahwa keberatankeberatan Penggugat yang harus menerima perceraianyang tidak dikehendaki Penggugat adalah karena Tergugat mengusirPenggugat, Keluarga Tergugat tidak suka kepada Penggugat danmenginginkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Latar belakang kehidupan social ekonomi Penggugat danTergugat,adalah Penggugat sekarang ini masih kuliah dan tidak mempunyaipenghasilan tertentu, sedang Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-01-2012 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 03-07-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 01/G/2012/PTUN.ABN Tanggal 18 Juni 2012 — Drs. Nurdin Rahawarin, MM sebagai Penggugat Melawan Gubernur Propinsi Maluku sebagai Tergugat
91 — 42
91 — 42
32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Republik Indonesia; P12: Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia, Nomor : 821.2/1489/SJ, tanggal 13 Juli 2006 PerihalPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural diLingkungan Pemerintah Daerah ; P13: Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, tanggal 28 Maret2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — ELOK MAYASARI vs BUPATI DOMPU
50 — 42
50 — 42
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat denganPutusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.sewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/030/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/127/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/030/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/127/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama ElokMayasari, S.Pd.;3.
Register : 23-09-2010 — Putus : 28-10-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 34-K/PM I-05/AD/IX/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 — - PELDA YASRUN
126 — 53
126 — 53
Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Dishub Kota Singkawang sejak tahun1978 hingga sekarang menjabat sebagai Kasi lalulintas Dishub Komunikasi dan Informatika yang tugasdan tanggung jawabnya dalam bidang lalu lintas diKota Singkawang.3. Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksiahli dalam perkara kecelakaan lalu lintas yangterjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Dusun LirangKel. Sedau, Kec.
Register : 10-10-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat:
SUTANTO, ATD, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
116 — 58
SUTANTO, ATD, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
116 — 58
mendatang;(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;(8) kepentingan pria dan wanita.Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar asaskemanfaatan karena dengan adanya objek gugatan tidak membawa dampakperubahan yang signifikan baik untuk kemajuan birokrasi maupunkinerjapemerintahan di pusat maupun di daerah Provinsi Papua justru dengan diterbitkanobjek gugatan yang memberhentikan PENGGUGAT dari pekerjaan dan jabatannyamenyebabkan Pemerintah Provinsi Papua kehilangan aset Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-06-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN SENGETI Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt. Tanggal 16 Agustus 2016 — Pidana
- Hendriyati alias Heny Binti BaâÂÂatun
78 — 31
78 — 31
tanggal 2 Mei 2014, Terdakwamenyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah) kepada Saksi atas permintaan Saksisendiri sebagai imbalan Saksi menemani Terdakwa namunSaksi membantah dan menyatakan tetap padaketerangannya;Menimbang, bahwa Terdakwa Hendriyati alias Heny Binti Baatun dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:e Bahwa Terdakwa diperiksasehubungan dengan tindakpidana penipuan dalampenerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang