Ditemukan 4513 data
108 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Udin bin Cengeng tertanggal7 Januari 1999, tentang Perjanjian Pemanfaatan Lahan dari PT. BumiIndira Wisesa yang diketahui Lurah Pulo Gebang tidak tercatat/teregister di buku register Kelurahan Pulo Gebang Jakarta Timur;d. Bahwa bukti PK3 tersebut telah saling bersesuaian dengan bukti P28, yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalamHalaman 48 dari 59 Hal. Put.
352 — 241
(copy dari Web Mahkamah Agung RI)Putusan Mahkamah Agung No. 017/PK/N/1999 tertanggal7 September 1999. (sesuai aslinya)Surat dari kurator Turut Tergugat kepada Penggugat No.O0009/PAILITPTPS/BCP/V/15 tanggal 23 Juni 2015,perihal: Tanggapan atas Surat No. Ref: 540452, tanggal 22Juni 2015 perihal: Status Terkini Daftar Harta Pailit PTPutra Samudra (Dalam Pailit).
104 — 10
., untuk dan atas nama KoperasiHarapan Makmur, Nomor : 07.04/SSDBA/KETTANAH/2014, tertanggal7 April 2014, diberi tanda bukti T.5;6. Surat Advokat Sugi Santosa, SH., MH., untuk dan atas nama KoperasiHarapan Makmur, Nomor : 08.07/KUDHM/BA/2013, tertanggal 8 Juli2013, diberi tanda bukti T.6;7. Surat Koperasi Unit Desa Harapan Makmur Nomor : 015/KUDHM/BA/VII/2013, diberi tanda bukti T.7;8. Berita Acara Musyawarah Warga Masyarakat Desa Bandar Agung,tertanggal 9 Juni 2013, diberi tanda T.8;9.
922 — 701
; panes TENTANG DUDUKNYA SENGKETA ==~Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yangterdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 01September 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 064/G/2014/PTUN.Smg, dantelah diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknyamendalilkan, sebagai berikut : Adapun Objek Gugatan ini adalah: Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal7
Semen Gresik(Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah tertanggal7 Juni 2012; Setelah adanya Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai KelayakanLingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan PabrikSemen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, pada tanggal 7 Juni 2012 GubernurJawa Tengah kembali mengeluarkan Keputusan Nomor: 660.1/17 Tahun2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan PembangunanPabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.
76 — 43
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewaejibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut.Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.283 K/Pdt/1996 tertanggal7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus menguraikan danmembuktikan adanya unsurunsur perouatan melawan hukum menurutketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:e Suatu Perbuatan Melawan Hukum.Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan denganhukum
131 — 68
(satu milyar seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) :Bahwa dengan adanya Eksekusi dan Pelaksanaan Eksekusi PengosonganDalam Perkara No.12/Eks/2015/PN.Kpn ini Penggugat sebagai PemilikTanah dan Bangunan dengan SHM No.2991 tanggal Penerbitan tertanggal7 Maret 1998,Surat Ukur No.12.30.18.13.00494/1998 tertanggal 6 Maret1998 Luas : 217 M2 atas nama Suparman memperhitungkan kerugian yangdiderita dan Wajib dibebankan (GantiRugi) kepada Tergugat sebesarRp.1.193.000.000.
165 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rembang Nomor 01/Pdt.Sita/2008/PN.Rbg. juncto Nomor 270/Padat.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 08 Mei2008;Sita Jaminan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 02/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Mgl. juncto Nomor 270/Padat.G/2007/PN .Jkt.Pst tertanggal18 April 2008;Sita Jaminan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 01/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Slw. juncto Nomor 270/Padat.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 29April 2008;Sita Jaminan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Boyolali juncto Nomor 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal7
ILYAS ISMAIL
Tergugat:
Bupati Kepala Daerah Pasaman
Intervensi:
MUHAMMAD ILBAR
226 — 144
Majelis Hakim sementara;Telah membaca Putusan Sela tanggal 2 Desember 2020 tentangmengabulkan permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi dalamperkara a quo;Telah membaca buktibukti Surat dari Penggugat, Tergugat danTergugat IIIntervensi yang telah diajukan di Persidangan;Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Perkara ini dan segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan ini;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal7
Terbanding/Tergugat I : SULTAN KERTAPATI
Terbanding/Tergugat II : H. MUH. AMIN, SH.,M.Si
Terbanding/Turut Tergugat I : Hj. SYAMSIAH
Terbanding/Turut Tergugat II : WULAN TRIA SUPITA
39 — 34
denganketerangan saksi DEDI WAHYUDI, dengan demikian dalil posita poin 3dapat Pembanding/Penggugat buktikansecara sempurna, dengandemikian dalil posita a quo merupakan dalil posita perbuatan melawanhukum;Bahwa dalam posita poin 4 yang menyatakan bahwa terhadap fasilitaspinjaaman uang a quo, secara hukum, semestinya Tergugat 1berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman uang a quokepada Penggugat pada bulan November 2017, sebagaimana janji yangtelah disampaikan Tergugat 1 kepada Penggugat melalui SMS, tertanggal7
ROYKE OTNIEL HEUMASSE
Tergugat:
1.ARNIS KAPITAN
2.PT. PEMALUT UTAMA, Direkturnya ARNIS KAPITAN selaku Penanggung Jawab
3.PT. BANK MANDIRI EKS BAPINDO CABANG AMBON atau PIMPINAN CABANG PT BANK MANDIRI PERSERO TBK CABANG AMBON PANTAI MARDIKA
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PUSAT CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG AMBON
5.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Turut Tergugat:
1.NOTARIS MUHAMMAD GIMIN KOTTA, SH
2.NOTARIS TUASIKAL ABUA
170 — 91
LEKY TERTIUS PHILIPUS ;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P1 tentang Kutipan Akta Kelahiran No.19/Disp/J.P /1993/64, P2 tentang Petikan Akta Perkawinan Nomor 391/1974 tertanggal10 Nopember 1979, P3 tentang Penyerahan sebidang tanah atas tanahPersekutuan Adat Negeri Urimessing Dati Belakangantunganlama tertanggal7 Oktober 1976, P4 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 658/KelurahanBenteng tertanggal 19 September 1985, P5 tentang Surat Keterangan AhliWaris
BUDIANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
306 — 212
;Fotocopy sesuai asli, Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 3 Tahun 1979mengenai permohonan dan pemberian hak baru atastentang Ketentuanketentuantanah asal konversi hakhak barat;Fotocopy sesuai asli, Pernyataan a.n Djiman, Tertanggal7 Desember 2009 tentang tidak pernaha ada pengukurantanah dari Kantor Pertanahan Kota SurabayaFotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan a.n Harmadi,Tertanggal 20 Desember 2009;Fotocopy sesuai asli, Pernyataan a.n Soewandi,Tertanggal 26 Desember 2009;Fotocopy sesuai asli, Surat
104 — 16
cukup, diberi tanda T.III2;e Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah,tertanggal 21 Januari 2009, yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya, telah bermaterai cukup, diberi tanda T.III3;e Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 85/SKT/Pem2009,tertanggal 21 Januari 2009, yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya, telah bermaterai cukup, diberi tanda T.III4;Bahwa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat kemukaPersidangan berupa :e Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (jJual Beli Tanah), tertanggal7
166 — 86
Muhammad Nizar tanggal 14 April 2015(Fotokopi sesuai dengan asili);: Bukti Tanda Terima Berkas/Surat (Fotokopi sesuai dengan asili);: Surat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Partai GerindraNomor 005/B/LAHGERINDRA/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016(Fotokopi sesuai dengan asili);: Surat DPR RI Nomor PW/03624/DPR/II/2017 tanggal 27 Februari2017 (Fotokopi sesuai dengan asili);: Keterangan Ahli Pemilu oleh Engelhartia Bhayangkara tertanggal7 Agustus 2017 (asili);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildalil
141 — 68
Najim, sesuaidengan Kohir Nomor : C.902/Desa Gerem, Blok Benteng Persil Nomor :134/D/l, tertanggal7 Desember 1973, Seluas : 0,191 Ha (nol koma seratussembilan puluh satu heckto are) atau seluas 1.910 M*(seribu sembilanratus sepuluh meter persegi), yang terletakdi Desa Gerem, KecamatanPulo Merak, Kewedanaan Cilegon, Kabupaten Serang, KeresidenanBanten, Provinsi Jawa Barat; Namun karena sering terjadi PengikisanTanah (Abrasi) oleh air laut terhadap Tanah Objek Sengketa (Asal)tersebut, maka Tanah tersebut
112 — 38
.: JKT/HR/Rlc030/10 perihal Confirmation of Relocation (=Surat Perjanjian Relokasi) dandalam Email TERGUGAT REKONVENSI tertanggal 26 April 2010 dan yang tertanggal7 Mei 2010 yaitu sebagai berikut:a.
48 — 44
adilnya.Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikankesimpulan secara tertulis tertanggal 11 September 2019, sebagai berikut:FAKTAEAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan PermohonanCerai Talak tertanggal 25 Juni 2019; Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawabandan Rekonvensi tertanggal 31 Juli 2019; Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik atasJawaban dan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tertanggal7
87 — 49
Yaitu:6.1.6.2.6.3.Ternyata tanggal Akta Jual Beli Nomor: 241/Jb/Agr/1982, adalahTertanggal 15 Desember 1982, bukan tertanggal 14 Desember 1982,dan tanggal Akta Jual Beli Nomor: 242/Jb/Agr/1982, adalah tertanggal7 Desember 1982 bukan tertanggal 14 Desember 1982;Ternyata identitas penjual di dalam Akta Jual Beli Nomor:241/Jb/Agr/1982 Tanggal 15 Desember 1982 adalah Mustopa Ramin,umur 71 tahun, beralamat di kampung dan Desa Lengkong Kulon,Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, bukan bernama Mustopabin
JULIADI
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN MERANTI
285 — 116
DalamPemilihan Kepala Desa Nlpah Sendanu, Kecamatan TebingTinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019,tertanggal 7 September 2019 (sesuai dengan aslinya);Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala DesaNipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, KabupatenKepulauan Meranti, tertanggal 7 September 2019 (sesualdengan aslinya);Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, KecamatanTebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal7
563 — 381 — Berkekuatan Hukum Tetap
kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikanpengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antaraBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat:Dalam kerangka itulah, gugatan di Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang atas terbit dan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik(Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal7
Putusan Nomor 91 PK/TUN/2017Gz,di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal7 Juni 2012;Pada tanggal 15 Februari 2013 PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, telahmemegang lIzin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengandikeluarkannya Keputusan Bupati Rembang Nomor 545/0230/2013Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi ProduksiBatuan Tanah Liat Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk;Bahwa dalam rencana pembangunannya
258 — 118
Putusan 84/G/2019/PTUN.JKT.pembina Yayasan Dwijendra yang melibatkan dua oknum Pembina YayasanDwijendra ini Sah dan Mengikat karena tidak melanggar Anggaran DasarYayasan Dwijendra dan Akta Pendirian Yayasan Dwijendra No. 1 tertanggal7 Juli 1953 dibuat dinadapan Ida Bagus Ktut Rurus, Sekretaris Daerah Balimerangkap Notaris di Denpasar;.