Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 68/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
56 — 48
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
56 — 48
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.4.
Register : 01-08-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PA MAMUJU Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Mmj Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon
Termohon
59 — 19
59 — 19
Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Mamuju Pemohon telahmendapatkan Surat izin perceraian, sebagaimana disyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang ingin mengajukan perceraian yang ditandatangani oleh atasan Pemohon (surat izinterlampir);.
Register : 21-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks Tanggal 20 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
66 — 36
66 — 36
dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurHlm. 6 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.MksMediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secaralitigatif dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;DALAM KONVENSIMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, makaterlebin dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-04-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2016 Tanggal 30 Juni 2016 — MARIANTO SYAM, ST.,DKK VS BUPATI INDRAGIRI HULU;
72 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Si, selain bertentangan dengan perundangundangan berlaku, jelasjelas telah menimbulkan Kerugian kepada ParaPenggugat yaitu :3.1 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutPara Penggugat tidak lagi menerima tunjangan kelancaran tugasyang sebelumnya diterima oleh Para Penggugat ;3.2 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutjelasjelas bertujuan untuk menghambat Para Penggugat dalamusaha untuk mengembangkan karirnya selaku Pegawai Negeri Sipilyang selama ini telah
Register : 20-02-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN KUTACANE Nomor 25 / Pid.B / 2014/ PN-KC Tanggal 20 Februari 2014 — - LINDUNG ARITONANG Als Lindung ;
106 — 12
106 — 12
terdakwa tidak keberatan ;2.Saksi MAHDALENA Br SEBAYANG Als LENA Binti SAMAD SEBAYANG ;Bahwa saksi pada tahun 2010 yang lalu yang saksi tidak ingat lagi hari tanggal danbulannya yang mana pada saat itu saksi Lasmaria Br Harianja datang kerumah keluargasaksi dan mengatakan kepada saksi Rehulina Alias Lina dan saat itu saksi juga mendengarsaksi Lasmaria Br Harianja meyakinkan saksi dan keluarga saksi bahwa saksi Lasmaria BrHarianja bisa mengurus orang yang masih Honor untuk masuk menjadi pegawai negeri sipilyang
Register : 26-10-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PA RAHA Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Rh Tanggal 1 Februari 2017 — Perdata
- Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi Vs Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi
43 — 15
43 — 15
Menetapkan biaya perkara menurut hukum:Subsider:Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono) ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon di dampingiKuasa hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;Bahwa Majelis mengingatkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang dan Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari BupatiKabupaten Buton Utara dengan Nomor 243 tahun 2016
Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 34/PID/2019/PT DPS Tanggal 3 Juli 2019 — AYU APRILYANI ROSALINA BANIK
139 — 80
139 — 80
(Bukti T 5);Bahwa bukti T2 sampai dengan Bukti T 5 merupakan alat bukti outentikyang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum,oleh karenanya sudah seharusnya surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumbatal demi hukum karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalammembuat Surat dakwaan sebagaimana diatur dan dtentuan dalam PasalHal 45 dari 52 hal. Putusan No.34/P!
Register : 23-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 15 Juni 2015 — TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN
78 — 11
78 — 11
HARRI SUTJAHJO, ME adalah juga seorang Pegawai Negeri Sipilyang sejak tahun 2010 sampai dengan (September) 2014 menjabat selaku KepalaBappeda Kota Bogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota BogorNomor : 821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010.Bahwa saksi Dadan Kusnandar, ST Alias Yorikemudian menanyakan kepadaterdakwa TOTO SUPRIYADI Bin AJID KASAN mengapa IPPT belum bisa diambildan oleh terdakwa TOTO SUPRIYADI Bin AJID KASAN disampaikan agardibereskan dulu urusannya dengan menyiapkan
HARRI SUTJAHJO, ME adalah juga seorang Pegawai Negeri Sipilyang sejak tahun 2010 sampai dengan (September) 2014 menjabat selaku KepalaBappeda Kota Bogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota BogorNomor : 821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010.
Putus : 06-02-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2017 Tanggal 6 Februari 2017 — IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, S.H., M.H. vs JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
65 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
pejabat yang berwenangmenghukum dalam penjatuhan hukuman disiplin tetap mengacu padaketentuan Displin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010.Bahwa sebelum menjatuhnkan hukuman disiplin dalam keputusanTergugat/Termohon Kasasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;Tergugat/Termohon Kasasi seharusnya menyatakan kualifikasi perobuatanpelanggaran disiplin olen Penggugat sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2008 Tanggal 31 Agustus 2009 — Dra. TINA ARTINI, MA., ; MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.PAN/8/2002; dan(iii) Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak pernah memilih untukberalih ke dalam jabatan fungsinal sebagaimana ditentukan pada Bagian IX,Angka 9.4. butir 9.4.2, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan FungsionalPengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.Padahal salah satu syarat untuk diberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil darijabatan struktural adalah keharusan adanya alasan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.Wsp Tanggal 5 September 2016 — Pemohon Termohon
17 — 9
17 — 9
(ExAeque Et Bono)Menimbang, terlebih dahulu karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 57/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
LAMBERTUS ANUNUT,S.Pi
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
106 — 48
LAMBERTUS ANUNUT,S.Pi
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
106 — 48
Ml, PAL PRES PSUL ANSI) (SIS TIN mm re1.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor TengahUtara Nomor : Up.823.1.2.3/129/2001 tanggal 31 Desember 2001dengan NIP awal No. 620030072, Golongan/Ruang Gaji PenataHalaman 4 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGMuda (Ill/a) dan ditempatkan pada Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten TTU. 22 222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil
Register : 25-05-2009 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 56/G/2009/PTUN.SBY Tanggal 6 Agustus 2009 — Dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB melawan BUPATI BANGKALAN
717 — 717
717 — 717
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketakepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipildiselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaianadalah khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatuhi hukuman disiplinpemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara a contrario bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-06-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 25 Agustus 2014 — KAPRESSY CHARLES, SH, MSi Sebagai Penggugat
Melawan
GUBERNUR MALUKU Sebagai Tergugat
91 — 29
91 — 29
.; 2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat PembinaKepegawaian tersebut membuat surat pernyataanpersetujuan;Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dandisampaikana) Pejabat Pembinaan Kepegawaian Instansi yang membutuhkan ; dan ;b) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 3)4)a)b)1)2)5)a)b)Cc)6)7)Berdasarkan penyataan persetujuan tersebut, maka Pejabat PembinaKepegawaian yang membutuhkan, menyampaikan
Register : 05-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 118-K/PM I-02/AU/VII/2017 Tanggal 28 September 2017 — Raswin, Praka NRP 538956.
79 — 35
79 — 35
Bahwa setelah selesai sholat Ashar, Saksi mendengar adakeributan diluar masjid sehingga Saksi keluar dan berdiri didepan pintuutama masjid, kemudian Saksi melihat seseorang yang berpakaian sipilyang sebelumnya bergabung dengan kerumunan anggota TNI AU yangberpakaian loreng mendatangi Sdr.
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
125 — 83
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
125 — 83
tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait PengawasanDan Pengendalian Kepegawaian;Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait + Pengawasan dan PengendalianKepegawaian;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal iniPegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidanatanpa perlu memperhatikan batasan hukuman penjara baik itu batasan hukumanminimal atau batasan hukuman maksimal dan persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
persoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang dalam halini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke telah mengajukan pengusulanpemberhentian Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalamhal ini Tergugat;;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 35
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 35
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.4.
Register : 12-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTA KENDARI Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Kdi Tanggal 19 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : Hj. Suhartini binti M. Asir Diwakili Oleh : Hj. Suhartini binti M. Asir
Terbanding/Penggugat : Drs. Alamsan, M. Si bin Abd. Hamid Papua
120 — 36
Terbanding/Penggugat : Drs. Alamsan, M. Si bin Abd. Hamid Papua
120 — 36
halmana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 denganmasa kerja golongan (MKG) maksimal (32 tahun), dan gaji bersin yang diterimaadalah Rp 4.719.500,00, sehingga terdapat selisih/pengurangan potongansebesar Rp 243.900 (4,91%);Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan perhitungan pengurangan/potongan tersebut di atas, untuk menentukan kepangkatan Pemohon dalamkurun waktu antara tahun 2004 sampai 2018, berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 99 Tahun tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-03-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA BLITAR Nomor 0910/Pdt.G/2021/PA.BL Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 14
45 — 14
Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2021/PA.BLmempunyai nilai pembuktian, sehingga tuduhan tersebut tidak terbukti.Sehingga berdasarkan faktafakta di persidangan tidak ditemukan unsurunsuryang mengarah kepada perbuatan nusyuz, sehingga menurut Pasal 152 KHIPeggugat mempunyai hak iddah dari Tergugat sebagai Suaminya;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif, maka dirinya mempunyai penghasilan yang tetapsebagaimana bukti TR.1.
Register : 09-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN KALABAHI Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Klb Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 27
126 — 27
hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan lagidengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;Menimbang, dalam Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa perceraianyang diajukan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) Point a,yang menyatakan: Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabilabertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipilyang