Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA Dataran Hunimoa Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Dth Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 55
107 — 55
mencapalkesepakatan perdamaian, akan tetapi terhadap gugatan hak asuh anak(hadhanah) apabila terjadi perceraian dalam perkara a quo, para pihak telahmencapai kesepakatan bersama, dengan demikian, dalam pemeriksaaanperkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan 7 Ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 29/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
dr. YOHONA
Tergugat:
1.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR UTAMA RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO
255 — 160
dr. YOHONA
Tergugat:
1.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR UTAMA RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO
255 — 160
Perceraian PENGGUGAT tidak meminta izin pejabat berwenang adalahtidak benar karena PENGGUGAT adalah pihak yang digugat cerai oleh 2(dua) suaami PENGGUGAT yang semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tentu saja yang mengajukan cerai gugat yang wajib meminta izin keatasannya dan dibuktikan oleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Makassar;2.
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
130 — 230
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
130 — 230
Bukti T13 Notulen Rapat hari Senin Tanggal 31 Desember 2018agenda rapat Pembahasan Surat Keputusan bersamaMendagri Menpan dan RB dan Kepala BKN Nomor :182/659/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan nomor153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 TentangHalaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana kejahatan
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 30/G/2018/PTUN.PL Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Drs. Supandi
Tergugat:
BUPATI BUOL
307 — 157
Drs. Supandi
Tergugat:
BUPATI BUOL
307 — 157
132/PID.B/2010/PN.Buol tanggal 7 April 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,P8, T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-08-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 9/G/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 7 Desember 2020 — SYAEFUL ANWAR, S.Psi; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
278 — 170
278 — 170
mengambil keputusan atas keberatanse yang diajukan Pegawai Negeri Sipll ge selambat lambatnya 6' (enam) bulan setelah tanggapan dan bahanbahan& sebagaimana dimaksud Pasal @sltorima:$ Ayat (2) : Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan olehPejabat yang berwenanig menghukum tidak sebagaimanadimaksud dalam Pasa 8 ayat (1), Badan PertimbanganKepegawaian dapat mengambil keputusan atas keberatanyang diajukany Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bahan +bahansyang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 8/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
SUMIADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
160 — 75
SUMIADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
160 — 75
Dalam hal ini penerbitan Objek Sengketa adalah bentuk penegakanhukum terhadap pegawai negeri sipil pelaku tindak pidana korupsi, setelahsebelumnya dalam rentang waktu yang cukup lama penegakannya diabaikansecara massif oleh para pejabat pembina kepegawaian;Halaman 62 dari 87 halaman, Putusan Nomor 08/G/2019/PTUN.PGPMenimbang, bahwa dalam kaitannya dengan asas persamaan/tidakdiskriminatif, Penggugat tidak dapat membuktikan siapa saja pegawai negeri sipilyang mendapatkan perlakukan istimewa.
Apakah penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang diterapbkan Tergugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quobertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku?;3. Apakah objek sengketa a quo dibenarkan berlaku surut menurut peraturanperundangundangan yang berlaku?
Register : 04-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/PDT/2020/PT DKI Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Suwarno
Pembanding/Penggugat II : Alm. Bejo Sastro Tumini
Pembanding/Penggugat III : H. Zainal Abidin
Pembanding/Penggugat IV : Abdullah
Pembanding/Penggugat V : Wilson Sihombing
Pembanding/Penggugat VI : Baharatua Sipahutar
Pembanding/Penggugat VII : Sahat M. Tampubolon
Pembanding/Penggugat VIII : Sumilir
Pembanding/Penggugat IX : Alm. Suman Purba Tama Riana D
Pembanding/Penggugat X : H. Tugino
Pembanding/Penggugat XI : Eddi Sofyan
Pembanding/Penggugat XII : Suharto
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum PERUM Damri
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
105 — 88
Pembanding/Penggugat II : Alm. Bejo Sastro Tumini
Pembanding/Penggugat III : H. Zainal Abidin
Pembanding/Penggugat IV : Abdullah
Pembanding/Penggugat V : Wilson Sihombing
Pembanding/Penggugat VI : Baharatua Sipahutar
Pembanding/Penggugat VII : Sahat M. Tampubolon
Pembanding/Penggugat VIII : Sumilir
Pembanding/Penggugat IX : Alm. Suman Purba Tama Riana D
Pembanding/Penggugat X : H. Tugino
Pembanding/Penggugat XI : Eddi Sofyan
Pembanding/Penggugat XII : Suharto
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum PERUM Damri
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
105 — 88
bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunanjanda/dudanya yang belum disesuaikan ke dalam PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 1977, disesuaikan ke dalamPeraturan Pemerintah termaksud terhitung mulai tanggal 1 April1979.Dengan demikian mulai tanggal 1 April 1979 semua pensiunanPegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya menerima pensiunpokok berdasarkan peraturan perundangundangan yang sama.Akan tetapi ternyata masih terdapat pensiunan bekas PegawaiPerusahaan Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang
Nomor 97/PDT/2020/PT DKI4.Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977, disesuaikan ke dalamPeraturan Pemerintah termaksud terhitung mulai tanggal 1 April172 Dengan demikian mulai tanggal 1 April 1979 semua pensiunanPegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya menerima pensiunpokok berdasarkan peraturan perundangundangan yang sama.Akan tetapi ternyata masih terdapat pensiunan bekas PegawaiPerusahaan Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang telah diberi pensiun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
158 — 61
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
158 — 61
;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatunkan hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan ;Halaman 58 dari 124 Halaman Putusan Nomor :
Merauke, Tanggal 27 Desember 2017, (Fotokopidari fotokopi);Halaman 81 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPRBukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 24 K/PID.SUS/2016,Tanggal 17 Oktober 2016, (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 07-08-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 17/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 9 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
149 — 73
Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
149 — 73
mendasariterbitnya Obyek Sengketa berdasarkan putusan pengadilan Tindak PidanaKorupsi nomor 58/Pid.SUSTPK/2014/PN.Jap, Undangundang nomor 5 tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018;Nomor 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 31-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tanggal 16 Nopember 2017 — Pemohon, Termohon
29 — 18
29 — 18
Pasal 118 dan 129 tentangKompilasi Hukum Islam);Bahwa atas permohonan gugatan cerai talak ini oleh karena Pemohon adalahberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Pendidikanyang harus memerlukan persetujuan dari pimpinan sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No45 tahun 1990 pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi ; (1) Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan
Register : 20-04-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 117/Pdt.G/2011/MS-Bna Tanggal 12 April 2012 — PENGGUGAT,
TERGUGAT
235 — 77
235 — 77
Oleh karena Penggugat masihmemiliki harta dikampung Penggugat, selain itu Penggugat jugamemiliki gaji pensiun selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang dinikmati setiap bulannya, ditambah lagi dengan uangTaspen istri Penggigat almarhumah Isteri Penggugat yang jugasemasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Register : 01-04-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 — Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si VS PRESIDEN RI;
163 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 6Penetapan statuskepegawaiansebagaimanadimaksud dalamPasal 5dilaksanakansebagai berikut:a. bagi PegawaiNegeri Sipil daerahyang dipekerjakanpada UniversitasMaritim Raja Ali Hajidapat dialihkanstatusnya menjadiPegawai Negeri Sipilpusat danditugaskan padaUniversitas MaritimRaja Ali Haji;b. b. bagi yangberasal bukan dariPegawai Negeri Sipilyang bekerja padaUniversitas MaritimRaja Ali Haji dapatdiangkat menjadiCalon PegawaiNegeri Sipil pusatsepanjangmemenuhipersyaratan sesuaidengan ketentuanperaturan
Upload : 13-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 16/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN DRH. AHMAD RUSDI LUBIS
32 — 19
32 — 19
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
Ahmad Rusdi Lubis diangkatdalam jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada DinasKelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon penata muda (Ill/a); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 16/PID.SusTPK/2016/PT.Mdn Halaman 8535.
Register : 24-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. H. Idham Khalid, SH. Selaku Penggugat â I;
2. Ir. Astiani Rahmi M.Si., Selaku Penggugat â II;
3. Hamzah Lau, SH., Selaku Penggugat â III;
4. Gunawan., Selaku-Penggugat â IV;
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
M E L A W A N :
Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
103 — 52
103 — 52
Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan = struktural dilingkunganinstansi Pemerintahan Daerah Kota Makassar, masingIMASING : ono on nn nnn nner nn nnn nn nnn nnn nnn nnn n nen n nese Penggugatl eselon Ill dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat IVbjabatan lama Kepala Bidang HubunganAntar Lembaga Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kota Makassar, kemudiandiberhentikan dari jabatan structuraleselon lila dan diturunkan/dinonjobkansebagai Staf Badan Kesatuan Bangsa danPolitik
Denganpengangkatan Pegawai Negeri Sipilyang dipandang cakap dan mampupada jabatan aquo, maka tujuanpenetapan Keputusan aquo akanterwujud j2 2022202 22Pejabat yang diangkat dipandang cakap danmampu serta memenuhi syarat untuk pencapaianVisi dan Misi Pemerintah Kota Makassar yang termuatdalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka68Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun20142019 ;e Dalil Para Penggugat yangmenyatakan bahwa KeputusanTergugat aquo saling
Register : 23-06-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1700/Pdt.G/2015/PA.JS Tanggal 27 April 2016 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
33 — 5
33 — 5
,dengan penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA JS, dengan hasil mediasitidak berhasil sebagaimanalaporan mediator tanggal 05 Agustus 2015;Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkait dengan Disiplin Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 jo.
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
162 — 114
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
162 — 114
Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKPerubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanBupati Seruyan No. 888/15/BID.IVBKPSDM/XV2017 tanggal 6 Nopember 2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 20/G/2018/PTUN.PL Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
IMRAN. S.Sos
Tergugat:
BUPATI BUOL
157 — 181
IMRAN. S.Sos
Tergugat:
BUPATI BUOL
157 — 181
Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Sesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 29/G/2018/PTUN.PL Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Samsurizal M. Lahama
Tergugat:
BUPATI BUOL
163 — 161
Samsurizal M. Lahama
Tergugat:
BUPATI BUOL
163 — 161
Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Sesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Register : 01-03-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 16 Juli 2013 — HADI SOENYOTO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SURABAYA
49 — 28
49 — 28
Dan Formulir Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/AnumertaSerta Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun, Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia,Atau Tewas Dan Pemberian Pensiun Janda / Dudanya ; Bahwa berdasarkan keputusan a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yangnamanya tersebut dalam lajur dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 5,dengan gaji pokok dari
Register : 26-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 26 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 28
71 — 28
Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaansengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegwai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan Tunjangan umumpada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang