Ditemukan 4988 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 35/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
YUSDI NOORHASNI,S.SOS.,M.A
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
194 — 88
  • Maryono NIP19660101 198804 1004, Dkk (3 orang) tertanggal 4 Juli2018Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK 2630/V 555/99 Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian tertanggal17 April 2018Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 13-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 40
  • Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yangtelah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 119/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — NASARUDDIN vs BUPATI DOMPU
72 — 45
  • OBJEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/038/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/143/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaopbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNasaruddin.Halaman 5LL DASAR HUKUM OBJEK GUGATANBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 28-08-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 16 Januari 2018 — Pemohon:
Muhammad Rosdham Ali, S.Pt Bin A.M. Sahuri Dham .Alm
Termohon:
Sri Rezeki, SP Binti M. Yusuf Anang
27 — 19
  • nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz dan begitujuga dalam pasal 80 Kompilasi hukum islam yang mewajibkan ayahmemberikan nafkah kepada anakanaknya;Menimbang bahwa mengenai nafkah anak, maka Penggugat telahmengajukan tuntutan nafkah anak sebanyak Rp 6.050.000,/obulan untuk keduaanaknya namun Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan mengajukan buktidaftar gaji dari Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;Menimbang bahwa karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 13-02-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 13 Februari 2017 — MUHAMMAD SHOLEH melawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dkk
326 — 115
  • Dan jadilah Lanudal Djuanda melayani penerbangan sipilyang pengelolaannya sejak 7 Desember 1981 dilakukan oleh DirektoratJenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI. Pada 1Januari1985, pengelolaan bandara komersial ini dialinkan kepada PerumAngkasaPura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun1984. Seiring waktu berjalan, frekwensi penerbangan sipil disana punHal.7 Putusan No. 208 /Pdt.G/2016/PN.Sbybertambah.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 24/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 —
157 — 77
  • Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan(tanpa asili);: Surat a.n. Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 131/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : PRAWIRA ADIANTO
Pembanding/Penggugat II : SAROJINI
Pembanding/Penggugat III : RUDY LEO
Pembanding/Penggugat IV : HARTATY AR GINTING S
Pembanding/Penggugat V : LIAN TO
Pembanding/Penggugat VI : SRI WITIYA
Pembanding/Penggugat VII : HUNNIJATI
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Tergugat II : Direksi PD Pasar Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Negara Kota Medan
56 — 47
  • ., Kesemuanya Para Pegawai Negeri Sipilyang bertugas pada bagian hukum Kantor Dinas Lingkungan Kota Medanserta kepada para Advokat, yaitu: 1. Daldiri, SH., MH 2. Citra RamadhanSH., MH., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 180/1844 tanggal 27Februari 2019, bertindak baik secara bersamasama maupun sendirisendiri., selanjutnya disebut TERBANDING semula sebagai TERGUGAT I:DIREKSI PD PASAR KOTA MEDAN, diwakili oleh Drs.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 31/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Jamaluddin, S. IP
Tergugat:
BUPATI BUOL
170 — 70
  • Pengaduan Masyarakatmerupakan Jabatan Pelaksana;Halaman 45 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PLMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandungmakna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Musa Lesilawang, SH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
199 — 85
  • Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3466 K/PDT/2016
Tanggal 21 Maret 2017 — JENNY VS SIGIT SISWANTO, SH., dkk. NOTARIS KOTA DEPOK;
762 — 579 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut ke Catatan Sipilyang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri; Dengan pertimbangan tersebut diatas, jelas dan tegas MajelisHakim Banding telah melampaui kewenangannya sekaligusmerendahkan harkat dan martabat Jabatan Hakim yaitu: menyatakanPenetapan Pengadilan bisa dilakukan oleh bukan Hakim danmenyatakan melanggar penetapan pengadilan bukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2015
Tanggal 16 April 2015 — EDWARD MARHUTALA SURYADARMA, SE., MM vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
156 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2010 tentang Pengalihnan Status Anggota TNI dan AnggotaPOLRI Menjadi PNS Untuk Menduduki jabatan Struktural, yangberbunyi: "Bahwa jabatan struktural di lingkungan instansi sipilmerupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi dan diduduki olehPegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri yang telahdialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil".Bahwa menurut Pemohon, BNP2TKI bukanlah salah satu instansi sipilyang bisa diduduki oleh anggota kepolisian yang tidak dialihkanstatusnya
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 23 April 2018 — Pembanding/Penggugat : Muliadi Baharuddin
Terbanding/Tergugat I : Drs. Adong Kadir
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman KPPDK Sulawesi Selatan
94 — 70
  • Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipilyang terdapat dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulseldan yang terdapat dalam jajaran Pengadilan Negeri, pegawai PTTUN, pegawaiPTUN, pegawai Lapas, pegawai Rutan, pegawai Imigrasi, pegawai Bapas sertapara pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sulseldan dari Jajaran Pengadilan Negeri, yang merupakan anggota KoperasiPengayoman dan yang pernah menjadi Anggota Koperasi Pengayoman yangtelah
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 62/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
DRS. MAXIMUS TANESIB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
175 — 49
  • PTUNKPGtanggal 28 Februari 2019, harusnya surat keputusan tersebut berlakusurut tetapi dengan adanya surat edaran ini maka tidak berlaku Surut.Kalau saat itu sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap seharusnya langsung diberhentikan tetapi karena berlaku surutmaka tujuannya untuk tidak mengembalikan uang negara yangdibayarkan setelah diaktifkan kembali sebagai PNS ; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,tempat mengajukan banding administratif bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Penggelapan
Register : 02-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 19-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 236/Pid.B/2017/PN Tte
Tanggal 28 Maret 2018 — WELLY GEORGE TOGO alias WELLY
99 — 52
  • Proses pelunasan pinjaman kredit konsumtif pegawai negeri sipilyang lama dengan cara pengambilan kredit konsumtif baru (TopUp)2.Proses menaikkan atau menambah nilai pelunasan pinjamankredit konsumtif3.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
65 — 47
  • ditegaskan, Tergugat dalam menerbitkan Surat KeputusanNomor : 2393/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, berdasarkan adanya aturan baru yaituSurat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153/KEP/ 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 18-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
HERMANUS MARTHEN LUTHER DUMGAIR. ST
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
310 — 124
  • paling banyak Rp.171.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).Bahwa Pasal 87 ayat (4) Huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 294/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
BUDI UTARI
Tergugat:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
235 — 152
  • Panitia SeleksiBadan Pengawas Perusahaan daerah dengan tidakmengumumkan perubahan batas usia calon dewanpengawas secara resmi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.Bahwa Pasal 3 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53tahun 2010 tentang Displin PNS berbunyi Setiap PNSwajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dantanggungjawab.Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
    berbunyI :Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c terdiri dari :1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun;2) Pemindahan dalam rangka penurunan = jabatansetingkat lebih rendah;3) Pembebasan dari jabatan;4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai PNS.Bahwa dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi Hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 23-05-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 26 Oktober 2016 — MUHAMMAD KARNI HAJIRI, S.Pd.I, M.Pd. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
172 — 114
  • TentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah tidak ada prosedurpemberhentian CPNS, akan tetapi dalam pemberhentian umpamanyakepada si X tidak serta merta terbit SK pemberhentian akan tetapi harusada prosedur prosedur yang dilakukan karena menyangkut perlindunganhak azasi manusia dalam hal pekerjaan ;Bahwa benar, dalam pengadaan PNS menggunakan PP No. 11 tahun2002 akan tetapi jika melakukan pemberhentian PNS harus menggunakanPP No. 53 tahun 2010 ;Bahwa masa percobaan secara contrario bagi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang dijadikan dasar menerbitkan objek sengketa a quo berbunyi:Calon pegawai negeri sipil diberhentikan:a. mengajukan permohonan berhenti;b. ...dstnya;c. ...dstnya;d. ...dstnya;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 18 ayat
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 04-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 108/PID/2019/PT JAP
Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : JHON W. R, SH
Terbanding/Terdakwa : NURUL KUSUMA WARDHANI
114 — 30
  • 1.450.000 1.450.000 PPH 21 4.750.0004.205.205 4.205.205 PPh 22118.070.000 4.750.000 122.820.000 Kerugian Keuangan Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 30-K/PM.II-11/AD/VII/2020
Tanggal 23 September 2020 — Oditur:
Sahat M Nasution, SH
Terdakwa:
1.Rohadi Yulianto bin Mohadi
2.Bambang Gunawan Bin Tugimin
3.Afrizal Muflihin Bin H. Muktar Yasin
4.Andri Nurkiman Bin Edy Sutrisno
199 — 83
  • Bahwa selanjutnya Saksi dan 3 (tiga) oranganggota Polsek Kota datang ke lokasi dan melihat adaseorang anggota TNI mengamankan 3 (tiga) orang sipilyang berada di dalam truk Nopol G 1589 LD.11. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi3menanyakan posisi dan dijawab berada di MakodimKlaten selanjutnya Saksi menyusul Saksi3 keMakodim Klaten.
    ,dan di jawab, "Ya Mas, di sini proyeknya" saat ituwarga sipil sedang membongkar aspal denganmenggunakan linggis, kurang lebih 5 (lima) menitTerdakwa tiba di lokasi, datang dua mobil Sedan warnaHal 53 dari 104 hal Putusan Nomor: 30K/PM II11/AD/VII/2020putih dan Toyota Avanza warna hitam, setelahpenumpangnya turun ternyata dari anggoota Kodim0723/Klaten sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang,setelah bertanya asalusul para pekerja warga sipilyang sedang mengerjakan proyek dan selanjutnya dijawab oleh