Ditemukan 5003 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 21-12-2015 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 7085/Pdt.G/2015/PA.KAB.MLG
Tanggal 9 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 14
  • tentangpemberian ijin melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Sriyamioleh Bupati Malang, maka terbukti secara administratif bahwa Penggugat telahmemenuhi ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto PP 45 tahun1990;Menimbang begitu pula Tergugat yang berstatus sebagai PegawalNegeri Sipil berlaku ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 (ayat 2) Junto PP 45 tahun 1990tentang perubahan atas PP 10 1983 yang berbunyi: Bagi Pegawai Negeri sipilyang
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 93/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 1 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat II : ANWAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Pembanding/Tergugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Terbanding/Penggugat : H. MUHTAR H. AHMAD Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : BURHANUDIN UMAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
75 — 31
  • Perdata Nomor 93/PDT/2018/PT MITRdan istri Pembanding semula Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang secara ekonomi kehidupan sosial Pembanding semulaTergugat dibandingkan Terbanding semula Penggugat sangat jauhperbedaannya dan yang benar terjadi adalah Terbanding semulaPenggugat telah menjual obyek tanah sengketa kepada Pembanding semula Tergugat dengan harga yang telah disepakati sebesarRp.50.000.000, dan Terbanding semula Penggugat menjual obyektanah sengketa tersebut karena Terbanding semula
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
166 — 32
  • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiapPNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapun juga yangberhubungan
    Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapunjuga yang berhubungan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 53/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
215 — 121
  • K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangTelah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 04-03-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 41
  • wajib memperoleh suratizin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat ;Menimbang, bahwa di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olmayat (1) menjelaskan bahwa : Ketentuan ini berlaku bagi setiap PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
Drs. AMIRULLAH, M.Si
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
114 — 58
  • Amirullah WD, (Penggugat), (vide Bukti T2);Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah adasetidaktidaknya sejak tahun 1974 yang secara substansi tidak ada perubahan samasekali hingga saat ini.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 21-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 7/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
SAHAT PATAR LUMBAN GAOL, S.Sos, M.A, M.Pd
Tergugat:
1.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
135 — 68
  • Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini;Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat memberikankuasa atau delegasi wewenang kepada pejabat lainnya; Pasal 4Memberikan delegasi wewenang kepada pejabatpejabat yangtersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menyelenggarakan danmenandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian atas namaMenteri tentang jenis mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3(tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 019/G/2016/PTUN SMG
Tanggal 23 Juni 2016 — WAHYUDIONO, S.STP Melawan BUPATI BANJARNEGARA
103 — 38
  • Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2009 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil, yang diperjelas dengan SuratKepala BKN Nomor K.2630/V.3262/99 tanggal20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman16Bahwa dalil Penggugat pada posita 40, apabiladikaitkan dengan proses penerbitan KeputusanBupati a quo, akan Tergugat uraikan sebagai berikutBahwa putusan Tergugat untuk memberhentikanPenggugat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Drs. Hamis Mahu
Tergugat:
Bupati Buru selatan
271 — 293
  • ketentuanperaturan perundangundangan sebagai Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerahdan/atau Bupati Buru Selatan;Berisi Tindakan HukumBahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usahanegara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi oranglain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati BuruSelatan telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimanaPenggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Gpr
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
1.MARLIYANTO
2.TADJI
3.WINI ASIH
4.ASTUTIK
5.BUDIONO
Tergugat:
5.Ir. EDY YUWONO, M.T
6.Ir. H. M. Insaf Budi Wibowo
7.Samsul Huda
8.CHOIRUL HUDA
9.MEILINA DEWI MUHLISHOH
10.DEWI MARIATUS SA’ADAH
11.SYAIFUDIN ZUHRI
12.MARIATUL KIPTIYAH
Turut Tergugat:
12.PAULUS BINGADIPUTRA, S.H
13.HABIB, S.H, M.Hum
14.TJATUR RIDJAJANI, S.H, M.Kn.
16.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEDIRI
302 — 83
  • AktaIkatan Jual Beli No. 02 tertanggal 06 Maret 2003 dan Akta Kuasa SubtitusiNo. 03 tertanggal 06 Maret 2003 yang dilakukan oleh Tergugat II kKemudiandi pindah tangankan kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III selakuNotaris yang ditunjuk untuk mengeluarkan Pernyataan Pelepasan Hak atasAkta Notaris Nomor : 058, tertanggal 13 November 2018 untuk dikuasai olehPemerintah Kabupaten Kediri selaku Penerima yang memiliki/menguasaiobjek perkara A Quo yang diwakilkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 09-07-2013 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1053/Pdt.P/2013/PN.Sda.
Tanggal 9 Juli 2013 — DITA PRIMA KARTIKASARI
24 — 2
  • ADITYA NAGESWARARAOMANDAVILLI di Rumah Sakit Budi Mulia Surabayapada tanggal 6 Oktober 1982 jam 21.20 Wib ;Bahwa tentang kelahiran anak pemohon karena kesibukan sertakealpaan, hingga kini belum pernah Pemohon laporkan ke KantorCatatan Sipil yang bersangkutan ;Bahwa Pemohon baik pada saat sekarang maupun disaat mendatangsangat membutuhkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut ;Bahwa oleh karena keterlambatan Pemohon dalam hal melaporkantentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipilyang
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 5287/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 19 Mei 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
27 — 0
  • Firmah Allah dalam AlQuran surat AlBaqarah ayat 241 Jo.Pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensitersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dengan telahmenyerahkan bukti P4, P5, P6 danP7 dan bukti tersebut yang menerangkanbahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai pinjaman di Koperasi Simpan PinjamSMAN 2 Tanggul sehingga gajinya menurut bukti P6 tinggal Rp. 1.943.100,dan walaupun demikian Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 24-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5579/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 11
  • 45 Tahun 1990 dinyatakan:Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi Apabila perceraian terjadi ataskehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajidb meneyerahkansebagaian gajinya untuk kehidupan bekas istrinya dan anak anaknya;Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi "Pembagian gaji sebgaimana dimaksuddalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yangbersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anakatau anakanaknya;Pasal 8 ayat (7) yang berbunyi Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
380 — 133
  • Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 20-11-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 86/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 29 April 2015 — AHMAD HATIB, SH VS REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
79 — 61
  • Pengertian.Dalam keputusan ini dimaksud dengan : 1 Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang gajinya dibebankan dengan pada anggaranpendapatan dan Belanja Negara dan bekerja padaDepartemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan LembagaKepresidenan, Kantor Negara Koordinator, KantorMenteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia.Lembaga Pemerintah NonDepartemen, KesekretariatanLembaga Tinggi/Tinggi Negara, Badan NarkotikaNasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpinoleh Pejabat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 98/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
234 — 122
  • Pasal 33huruf b PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan : Pasal 32Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratifPasal 33 Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : Pejabat Pembina Kepegawaian untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c. Tidak dapat diajukan upaya administratif.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 14-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 14 September 2020 — Pembanding/Penggugat : JOHANES PASARIBU Diwakili Oleh : FAISAL WAN, SH
Terbanding/Tergugat I : RINTO SIANTURI
Terbanding/Tergugat II : Notaris PPAT KHAIRUN NISYA, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi
109 — 59
  • Bahwa secara khusus pengangkatan anak bagi Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan untuk mendapatkan tunjangan anak diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan GajiPegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa pengangkatan anakharus dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri,sehingga fakta hukum pengangkatan anak adalah PentapanPengadilan Negeri.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Waris
Register : 20-12-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 493/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,
Tanggal 25 Juli 2017 — Ishak Iskandar, DKK LAWAN Djoko Tjahjono Iskandar
198 — 51
  • Yaitu. kerugian karena kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sertamengganggu aktifitas kerja Penggugat DR sebagai Pegawai Negeri Sipilyang sekalipun tidak dapat dinilai dengan uang tetapi demi adanyakepastian hukum akan Penggugat DR tentukan nilainya sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) :Bahwa apabila Tergugat DR dan atau Para Tergugat DR lainnya lalai dalammelaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka beralasan dan berdasarkanhukum pula kiranya apabila Tergugat DR dan atau Para Tergugat
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-10-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SINGKEL Nomor 56/Pid.B/2011/PN-SKL
Tanggal 12 Oktober 2011 — JAMINUDDIN BERUTU BIN JAKFAR BERUTU Dkk.
187 — 35
  • H.Sairun S.Ag Bin Budi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berstatus Guru yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakatdan anakanak didiknya.Halaman 55 dari 59 HalamanMengingat akan ketentuan Pasal 160 Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 56 KUHP jo Pasal 170 ayat (1)KUHP, Pasal 191 KUHAP dan Ketentuan Peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan perkara ini.MENGADILI.1 Menyatakan Terdakwa I.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 33/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 22 Nopember 2013 — YASINTA ABUK, S.Ag.
59 — 40
  • Selain itu, Terdakwa adalah pegawai negeri sipilyang bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SDKLafaikfera berdasarkan keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/KEP/2007 tanggal 17Nopember 2007 dan juga sebagai Penanggungjawab Tim Managemen BOS di SDKLafaikfera.