Ananda RizkiPermata;e Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa bermula ketika saksimelihat terdakwa membuat datadata fiktif pengangkut buah kelapasawit namun mobil pengangkut buah kelapa sawit tersebut tidak adamasuk ke PKS Cindur PT.

Ananda RizkiPermata;Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa bermula ketika saksimelihat terdakwa membuat datadata fiktif pengangkut buah kelapasawit namun mobil pengangkut buah kelapa sawit tersebut tidak adamasuk ke PKS Cindur PT.

Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidakmembawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.halaman 5 dari 78Putusan No:38/Pid.Sus/2013/PN.PLG2.

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat(3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impormelalui :a.

rupiah) diselesaikan sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku.d Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengannilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpangatau Barang Pribadi awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan beamasuk.e Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengannilai pabean melebihi batas pembebasan bea

ERWIN , sepengatuhan saksi bahwa KM MitraUtama adalah merupakan Kapal Niaga dan bukan Kapal Perikanan , sehingga tidakmewajibkan kapal tersebut memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) , dansaksi tidak mengetahui ketentuan walaupun bukan Kapal Perikanan tetapi kalaumemuat atau mengangkut ikan wajib memiliki Surat Ikjin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI) Bahwa saksi telah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KM Mitra Utamadalam Pengangkutan Ikan dari Belawan tujuan Lumut Malaysia dengan

Bersalah telah melakukan pengangkutan ikan tanpadilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:a. 1 (satu) unit kapal km.

Mengoperasikan Kapal pengangkut Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia3. Melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait4.

ZAITUN 3014, tidak dapat menunjukan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI) , sesuai Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009, tentangperubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan , bahwa setiaporang yang memiliki dan/atau mengoperaskan kapal pengangkut ikan berbenderaIndonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) wajib memilikiSIKPI.Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, menurut Majelis unsur Tidak memilikiSIKPI telah terpenuhi.Menimbang, bahwa

Menyatakan terdakwa ARDIAL SIANIPAR Bin ABDUL LATIF tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidakmemiliki SIKPI ( Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan )2.

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. MOGA JAYA dengan 1 (satu) Mesin Yanmar 6D- Uang rupiah sebesar Rp 15.300,- (lima belas ribu tiga ratus rupiah).- 1 (satu) buah bendera Indonesia;Dirampas untuk negara;- Muatan KM.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unitsarana pengangkut KM. MOGA JAYA dengan 1 (satu) MesinYanmar 6D 1 (satu) buah Kompas;Dirampas Untuk Negara Muatan KM.

Jadi pengangkut yang berasaldari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya;Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN TbkBahwa setibanya sarana pengangkut ke kawasan pabean, beralihkewajiban pelaporan tersebut kepada importir (pemilik barang), dimanapemilik barang harus melengkapi dokumen berupa PPFTZ01.

DAHLANSYAH BIN ALM.RAHMAN selaku ABK KM.MOGAJAYA berupa :1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. MOGA JAYA dengan 1 (satu)Mesin Yanmar 6D;2. Muatan KM.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undangundang Nomor 17 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pengangkut yangsarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkanbarang yang diangkutnya dalam manifes.

Jadi pengangkut yang berasal dariluar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya;Bahwa setibanya sarana pengangkut ke kawasan pabean, beralih kewajibanpelaporan tersebut kepada importir (pemilik barang), dimana pemilik barangharus melengkapi dokumen berupa PPFTZ01.

ANWAR terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Suratjin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagai mana di atur dan di ancampidana dalam pasal 94 Ayat (1) jo.

Indonesia yang melakukanpengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat IjinKapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Ikan (SIKPI); Bahwa Terdakwa selaku nahkoda Kapal KMN GUA HIRA O01 GT12 tetap melakukan pengangkutan ikan walaupun tidak memiliki SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); Bahwa saat itu mengangkut ikan jenis tembang sebanyak 2 (dua)ton atau 2000 (dua ribu) Kg, namun dikarenakan ikan tersebut mudahHalaman 9 dari 19 halaman.

Setiap orang;2. yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;3. melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait tidakmemiliki SIKPI;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

ikan ataukah hanya berperan sebagai nakhoda yangbertugas mengoperasikan kapal pengangkut ikan?

Atas ekspor barang curah, PEB ~~ dapat disampaikan ke KantorPabean Pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut (PEBmekanisme curah).. Adapun ketentuan tentang perhitungan BK sesuai Pasal 6 ayat (2) PP 55Tahun 2008 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 214/PMK.04/2008 adalahberdasarkan Tarif BK dan HE yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan di Kantor Pabean..

(Pasal angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaanatau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantungkepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermagapelabuhan serta cepat lambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO kedalam sarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB)yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupaterjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor,

Seharusnya jadwal kapal sudah dapatdiketahui oleh Terbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutsesuai dengan Pasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yangsarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantorpabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut dan kesiapanbarang ekspor juga dapat

menurut Majelis dari kedua pasal dari dua peraturan perundangundangan tersebut terdapat perbedaan pengertian, menurut Undangundang barang dianggap diekspor adalah barang telah dimuat ke saranapengangkut sedangkan menurut Peraturan Menteri apabila kataperkiraan diabaikan mempunyai arti, tanggal ekspor adalah tanggalkeberangkatan sarana pengangkut, jadi titik penentu diekspor menurutUndangundang adalah barang telah dimuat sedangkan menurut PeraturanMenteri Keuangan adalah keberangkatan sarana pengangkut

, antara telahdimuat dengan keberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yangsangat berbeda, kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belumberangkat karena kemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain,tetapi kalau keberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudahdimuat.

Kemudian terdakwa danERIK memindahkan Bengbeng sebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus, Rotimerk Roma sebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus dan Wafer Chocolatesebanyak + 250 (dua ratus lima puluh) Dus dari mobil pengangkut No.

Pol. 9471 Il;Bahwa terdakwa IRWAN EFENDI HARAHAP telah memiliki Bengbengsebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus, Roti merk Roma sebanyak + 900(sembilan ratus) Dus dan Wafer Chocolate sebanyak + 250 (dua ratus limapuluh) Dus dari mobil pengangkut No.

Kemudian terdakwa dan ERIK memindahkanBengbeng sebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus, Roti merk Romasebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus dan Wafer Chocolate sebanyak +250 (dua ratus lima puluh) Dus dari mobil pengangkut No.

Pol. 9471 Il;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Psp> Bahwa terdakwa IRWAN EFENDI HARAHAP telah memiliki Bengbengsebanyak + 900 (Sembilan ratus) Dus, Roti merk Roma sebanyak + 900(sembilan ratus) Dus dan Wafer Chocolate sebanyak + 250 (dua ratus limapuluh) Dus dari mobil pengangkut No.

Kemudian terdakwa dan ERIK memindahkan Bengbeng sebanyak + 900 (sembilan ratus) Dus, Roti merk Roma sebanyak + 900(sembilan ratus) Dus dan Wafer Chocolate sebanyak + 250 (dua ratus limapuluh) Dus dari mobil pengangkut No.

besi dengan mengendaraikendaraan pick up grand max BE 9556 JD;* AGUNG YUDHA NUGRAHA bin MUHIDIN bertindak sebagai supir trukBE 9282 M;* SUYONO bin SAILI bertindak sebagai supir trukBE 9424 JL;* RUBIYANTO bin JARI sebagai tenaga pengangkut besi;* JONI HARSONO bin CIKIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SURATNO bin MISDIH sebagai tenaga pengangkut besi;* HERI SUYANTO bin NARIMIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SUJARWO bin UNTUNG sebagai tenaga pengangkut besi;* HARDIYANTO bin ARSYAD sebagai tenaga

tersebut;Bahwa tugas dan peran masingmasing dalam aksi pengabilan besi rel tersebutyakni :10* MUKTAMARUDIN bin SOLIHIN bertindak sebagai pengantar tenaga kerjakerja pengangkut besi dengan mengendaraikendaraan pick up grand max BE 9556 JD;* SAKSI bertindak sebagai supir truk BE9282 M;* SUYONO bin SAILI bertindak sebagai supir trukBE 9424 JL;* RUBIYANTO bin JARI sebagai tenaga pengangkut besi;* JONI HARSONO bin CIKIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SURATNO bin MISDIH sebagai tenaga pengangkut besi

;* HERI SUYANTO bin NARIMIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SUJARWO bin UNTUNG sebagai tenaga pengangkut besi;* HARDIYANTO bin ARSYAD sebagai tenaga pengangkut besi;* SUPRIADI bin ABAS sebagai tenaga pengangkut besi; Bahwa besibesi yang saksi angkut tersebut rencananya akan dibawa ke DaerahBandar Jaya dan besibesi tersebut sepanjang 2 (dua) meter;e Bahwa yang menyuruh saksi membawa mobil truk BE 9282 M tersebut adalahpaman saksi yang sekaligus selaku pemilik mobil yang bernama YATMIN dimanapada

pengangkut besi;* HERI SUYANTO bin NARIMIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SUJARWO bin UNTUNG sebagai tenaga pengangkut besi;* HARDIYANTO bin ARSYAD sebagai tenaga pengangkut besi;* SUPRIADI bin ABAS sebagai tenaga pengangkut besi;Bahwa saksi bersamasama para terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawabesibesi rel kereta api dengan tanpa memiliki surat ijin dari pihak PT.KAI;Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;12Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas

besi dengan mengendaraikendaraan pick up grand max BE 9556 JD;* AGUNG YUDA NUGRAHA bin MUHIDIN, bertindak sebagai supir trukBE 9282 M;* SUYONO bin SAIRI bertindak sebagai supir trukBE 9424 JL;* RUBIYANTO bin JARI (terdakwa v) sebagai tenaga pengangkut besi;* JONI HARSONO bin CIKIN (terdakwa vi sebagai tenaga pengangkut besi;* SURATNO bin MISDIH (terdakwa vi) sebagai tenaga pengangkut besi;* HERI SUYANTO bin NARIMIN (terdakwa p sebagai tenaga pengangkut besi;* SUJARWO bin UNTUNG (terdakwat) sebagai

memeriksa dokumendokumen sebagaimana dimaksud pada hurufb;melakukan wawancara singkat dengan Nakhoda SaranaPengangkut yang berkaitan dengan asal dan tujuan saranapengangkut, muatan sarana pengangkut dan halhallainnya yangdianggap perlu;sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan, meminta NakhodaSarana Pengangkut untuk membuat surat pernyataan BersediaDiperiksa dan kebenaran muatan sarana pengangkut yangdilaporkan dalam dokumen muatan;meminta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untukmenyaksikan pemeriksaan

Halaman 15 dari 85meminta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untukmembuat dan menandatangani surat pernyataan yangmenyatakan bahwa pemeriksaan berjalan dengan tertib dan tidakada kerusakan, kehilangan, dan pengambilan barang dari pihaksarana pengangkut yang diperiksa;meneliti ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan olehsarana pengangkut yang diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaandari anggota satuan Tugas Patroli;memerintahkan sarana pengangkut yang telah diperiksa untukmeneruskan perjalanannya

dicantumkan dalam manifes akan tetapi terdapat dugaanbahwa barang dan/atau sarana pengangkut tersebut melanggarketentuan perundang undangan, sarana pengangkut dibawa kekantor terdekat.Dalam hal dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dankemudian dilakukan penegahan, Komandan Patroli :memerintahkan kepada Satuan Tugas Patroli untuk:mengamankan awak sarana pengangkut dengan cara melokalisirke bagian sarana pengangkut yang paling mudah diawasi ataudipindahkan ke kapal patroli setelah dapat

Menyerahkan Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atauAwak Sarana Pengangkut, beserta berkas penindakan yang telahdilakukan kepada: Kepala Kantor terdekat atau pejabat yang ditunjuk dalam halSarana Pengangkut dibawa ke Kantor terdekat; Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yangditunjuk, dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor PejabatPenerbit Surat Perintah Patroli; Kepala Kantor tempat tujuan Sarana Pengangkut atau pejabatyang ditunjuk dalam hal Sarana Pengangkut

dibawa ke Kantortempat tujuan Sarana Pengangkut; Membuat Berita Acara Serah Terima.

(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Para Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c. Harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang eksporberupa Crude Palm Oil (in bulk) ditetapkan sebesar USD 883.00 /MT,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor: 2056/KM.4/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang PenetapanHarga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar,d.

(Pasal 1 angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaan ataupraduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepadakedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhanserta cepatlambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalamsarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB) yang dimuatke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupa terjadi sebelumtanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor

Seharusnya jadwal kapal sudah dapat diketahui olehTerbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai denganPasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelumkedatangan sarana pengangkut dan kesiapan barang ekspor juga dapatdiketahui

sebagai titikdilampauinya tanggal perkiraan ekspor, maka akan lebih banyak lagi PEByang akan ditetapkan kembali.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undangundang 17 Tahun2006, barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut,berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraankeberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar

, antara telah dimuat dengankeberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yang sangat berbeda,kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belum berangkat karenakemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain, tetapi kalaukeberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudah dimuat.Sehingga Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 dibuat dan dibentuk tidak sinkron dengan peraturanperundangundangan di atasnya yaitu Pasal 2 ayat (2) UndangundangNomor 10 Tahun 1995 tentang

Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c. Harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang eksporberupa Crude Palm Oil (in Bulk) ditetapkan sebesar USD 804.00/MT,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor: 1675/KM.4/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang PenetapanHarga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar,d.

(Pasal 1 angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaan ataupraduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepadakedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhanserta cepatlambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalamsarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB) yang dimuatke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupa terjadi sebelumtanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor

Seharusnya jadwal kapal sudah dapat diketahui olehTerbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai denganPasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelumkedatangan sarana pengangkut dan kesiapan barang ekspor juga dapatdiketahui

sebagai titikdilampauinya tanggal perkiraan ekspor, maka akan lebih banyak lagi PEByang akan ditetapkan kembali.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undangundang 17 Tahun2006, barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut,berdasarkan Pasal I angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraankeberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar

, antara telah dimuat dengankeberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yang sangat berbeda,kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belum berangkat karenakemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain, tetapi kalaukeberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudah dimuat.Sehingga Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 dibuat dan dibentuk tidak sinkron dengan peraturanperundangundangan di atasnya yaitu Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atauorang yang dipekerjakannya;Pasal 4 ayat (2) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011berbunyi sebagai berikut:Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dinyatakanbersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggitingginya sebesarkerugian nyata penumpang;Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 77 Tahun 2011tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara bahwa pengangkut hanyabertanggung jawab terhadap bagasi tercatat, sedangkan terhadap bagasiyang tidak tercatat adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri;Untuk lengkapnya adapun bunyi Pasal 5 Peraturan Menteri PerhubunganNomor: PM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut UdaraHalaman 6 dari 26 hal.

Tidak realistis dan merupakan beban beratapabila perusahaan pengangkut harus menjamin setiap barang yang dibawaHalaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.SusBPSkK/2017oleh pengangkut padahal sudah jelas bahwa jasa utama yang disediakanadalah pada pengangkutan saja. Perusahaan pengangkut juga bukanperusahaan penitipan barang.

PM 77 Tahun 2011 tentangTanggung Jawab Pengangkut Udara bahwa pengangkut hanya bertanggungjawab terhadap bagasi tercatat, sedangkan terhadap bagasi yang tidaktercatat adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri;Untuk lengkapnya, Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara adalah berbunyisebagai berikut:Pasal 5 ayat (1);Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan,musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud

Nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembaliselaku pengangkut penumpang tidak bertanggung jawab atas hilangnyabagasi kabin dari Termohon Peninjauan Kembali.

Pengangkut", danPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P10/BC/2006tentang "Tata Cara Penyerahan dan Penata Usahaan PemberitahuanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest KedatanganSarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut"yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Menteri KeuanganNo 39 / PMK .04 / 2006;Dalam UndangUndang No. 10 tahun 1995:Pasal 28 :Ketentuan dan tata cara tentang :a.

Penggunaan dokumen pelengkap Pabean , diatur oleh Menteri;Pasal 291) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan UndangUndang inidilakukan oleh pengangkut importir atau eksportir;Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 39 / PMK.04/2006 tentang "TataLaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan SaranaPengangkut" :Pasal 21) Pengangkut yang Sarana pengangkutnya akan datang dari a.

Luar daerahPabean wajib menyerahkan Pemberitahuan berupa Rencana KedatanganSarana Pengangkut (RKSP) kepada Pejabat di setiap Kantor Pabeanyang akan disinggahi, paling lambat 24 ( dua puluh empat ) jam sebelumKedatangan Sarana pengangkut;Pasal 31) Pengangkut yang Sarana pengangkutnya datang daria. Luar daerah PabeanHal. 21 dari 33 hal. Put.

Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut danManifest Keberangkatan Sarana Pengangkut" yang merupakan PetunjukPelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan No 39 / PMK .04 / 2006.Pasal 1Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksud dengan :11) Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut adalah pemberitahuan tentangrencana Kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan olehpengangkut ke Kantor Pabean.Pasal 21) Pengangkut yang Sarana pengangkutnya akan datang daria.

Pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan No39 /PMK .04 / 2006 tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut;Pada Pasal 2.

Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkuttidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:a Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpangatau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

No.05/TIPIKOR/2014/PT.PLGBarang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas danBarang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak yaitu :1.

Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:a Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpangatau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 2) kepada Pejabat Karantina.3.

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harusmengeluarkan barang impor melalui :a.

Apabila Pengangkut bermaksud menggugat Pedagang, Pengangkutjuga mempunyai hak memilih untuk mengajukan gugatan di tempat usahaPedagang. Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempatmaka yurisdiksi dan pilihan hukum terletak di Pelabuhan muat atauPelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut;5.

Apabila Pengangkut bermaksud menggugatPedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untukmengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang;Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempat makayurisdiksi dan pilihan hukum terletak di Pelabuhan Muat atauPelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut:;e.

Apabila Pengangkut bermaksud menggugatPedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untukmengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang. Apabila klausul initidak berlaku di bawah hukum setempat maka yurisdiksi dan pilihanhukum terletak di Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar ataspillhan Pengangkut;Penyampingan hukum dalam B/L tersebut sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 3253 K/Pdt/1990 tanggal 30 November 1993;f.

Apabila Pengangkut bermaksud menggugatPedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untukmengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang;Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempat makayurisdiksi dan pilinan hukum terletak di Pelabuhan Muat atauPelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut;e.

Apabila Pengangkut bermaksud menggugatPedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untukmengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang. Apabila klausul initidak berlaku di bawah hukum setempat maka yurisdiksi dan pilihanhukum terletak di Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar ataspililhan Pengangkut;Penyampingan hukum dalam B/L tersebut sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 3253 K/Pdt/1990 tanggal 30 November 1993;f.

dan manifest,penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkutdan melakukan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatanpenyerahan dokumen sarana pengangkut;Bahwa berdasarkan peraturan menteri Keuangan nomor : 158/PMK.04/2017tentang tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana KedatanganSarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan manifeskeberangkatan Sarana Pengangkut, Prosedur kepabeanan yang harusditempuh atas kapal Niaga yang membawa barang niaga dari

luar negeri,sebagai berikut : Pertama sekali sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal),pengangkut atau agen pelayaran yang ditunjuk wajib memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan paling lambat 24(dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal; Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurangdari 24 (dua puluh empat)jam, maka RKSP wajib diserahkan paling lambat sebelum kedatangansarana pengangkut; Pada saat kedatangan kapal, pengangkut

Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajibmemberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantorpabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecualisarana pengangkut darat;Berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun1995 Tentang Kepabeanan, bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya memasuki daerah pabean

16 dari 42 halamanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes KedatanganSarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi olehpengangkut yaitu: Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkutatau orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapalTanpa Nama yang dinakhodai oleh ADAMSYAH BIN MUKHTARwajid menyerahkan pemberitahuan pabean berupa RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) secara elektronikke Kantor Pengawasan

, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, juncto Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor:PER38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan,Perbaikan dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan SaranaPengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut, Pengangkut adalah orang,kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian saranapengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang;Bahwa berdasarkan

Atas ekspor barang curah, PEB ~~ dapat disampaikan ke KantorPabean Pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut (PEBmekanisme curah).. Adapun ketentuan tentang perhitungan BK sesuai Pasal 6 ayat (2) PP 55Tahun 2008 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 214/PMK.04/2008 adalahberdasarkan Tarif BK dan HE yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan di Kantor Pabean..

yang akan berangkat ke luar daerah pabean,dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;Pasal 14 ayat:(2) Terhadap pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat(1), eksportir wajib melaporkan kepada pejabat bea dan cukai dikantor pabean pemuatan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerjaterhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yangtercantum dalam pemberitahuan pabean.4.

(Pasal angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaanatau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantungkepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermagapelabuhan serta cepat lambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO kedalam sarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB)yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupaterjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor,

Seharusnya jadwal kapal sudah dapatdiketahui oleh Terbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutsesuai dengan Pasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yangsarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantorpabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut dan kesiapanbarang ekspor juga dapat

sarana pengangkut, antara telahdimuat dengan keberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yangsangat berbeda, kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belumberangkat karena kemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain,tetapi kalau keberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudahdimuat.

hukuman kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

MATOA 01 melakukanbongkar muat atau transhiment ikan ke = Kapal KM.HATURESSY sebagai kapal pengangkut ikan (yang masingmasing diproses dalam berkas tersendiri) di pelabuhanPT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) Ambon ;Bahwa setelah selesai menerima ikan dari Kapal KM.MATOA 01, kapal pengangkut ikan tersebut berlabuh diPelabuhan PT. Aneka Sumber Tata Bahari (PT.

WHATURESSY (Terdakwa) sesuai denganSIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) yang dimilikioleh Terdakwa di atas kapal adalah SIKPI Ol Nomor15.08.0028.16.21255 tanggal 21 Oktober 2008 = dariDirektorat Jenderal Perikanan Tangkap pada DepartemenKelautan dan Perikanan Republik Indonesia, bahwa untukpelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat atau. singgahbagi Kapal KM.

SIKPI, pasal 30 menyatakanbahwa pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhanperikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yangditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untukmemuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atauHal. 3 dari 18 hal.

Aneka Sumber Tata Bahari (PT.ASTB) untuk dipindahkan ke kapal pengangkut ikan, yangdilakukan pada bulan November 2008 sampai denganJanuari 2009, dan pelaksanaannya~ dilakukan lebihbanyak pada malam hari dibandingkan pada siang hari,Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.1594 K/Pid.Sus/2010dengan cara dari kapal ke kapal (ship to ship) ; Bahwa setelah selesai menerima ikan dari Kapal KM.MATOA 01, kapal pengangkut ikan tersebut berlabuh diPelabuhan PT. Aneka Sumber Tata Bahari (PT.

HATURESSY ;Menimbang, bahwa Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan atauSIKPI Ol Nomor : 15.08.0028.16.21255 tanggal 21Oktober 2008 diberikan untuk kapal pengangkut ikan KM.HATURESSY dan berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Oktober2011 ;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi danTerdakwa, kapal KM.