Ditemukan 7965 data
146 — 58
mutasi jadi masihstagnan karena sejak adanya SK itu tidak pemerintahan berjalandikarenakan pegawai tidak melakukan aktifitas apaapa;Bahwa saksi menyatakan mengenai Gaji tetap dibayarkan karena itumenjadi hak dari pegawai akan tetapi hal yang lain terganggu, apalagidengan dikeluarkan nya Putusan Sela Pengadilan banyak pegawai yangraguragu untuk bekerja dan juga lelang jabatan tidak jadi dilaksanakan;Bahwa saksi mengenai Pilkada sendiri sudah dilakukan denganberkoordinasi dengan instansi terkait dan KPU
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA YLBHI, Diwakili oleh Asfinawati, S.H. dkk
Tergugat:
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia
231 — 88
Sengketa perkara a quodimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerusuhanoleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab dan agarpelayanan publik/pelayanan umum tetap berjalan denganbaik sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Namun dalam hal ini Penggugat menganggap seolaholahpenerbitan Obyek Sengketa perkara a quo tentang Tim AsistensiHukum Kemenko Polhukam telah melanggar/tidak sesuaidengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dantelah mengaburkan tugas dan kewenangan Kepolisian, KPU
87 — 19
IV (empat romawi) menunjukan letak tanah untuk instansiHalaman 163 dari 301 halaman Putusan No : 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRvertikal, untuk kantor PBB seluas 4.000 m2, Depag seluas 2.000m2, dan untuk kantor statistik dan KPU;Bahwa ada tanah 20 ha diluar tanah LUKIMIN seluas 60 ha, dandiluar tanah Bakti Praja 20 ha, yang menjadi tanah milik M3 adalahMARWAN IBRAHIM punya 3 ha, H atau HATTA alias LAHMUDINpunya 3 ha, AU adalah AULIA AZIZ punya 2 ha, AZ adalah AL AZMIpunya 2 ha, D adalah DO alias SYAHRIZAL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : CHRISMAN SAHETAPY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : FERNANDO. E. F. PARTAHI,SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HEPPIES M.H. NOTANUBUN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : MATHYS A. RAHANRA, SH
125 — 29
Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPUkabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilinan kepala daerah;j.
208 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun jabatanjabatan tersebut adalah : Kepala Seksi Intelejen Kanwil IV DJBC Jakarta ; Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan Kanwil XIV DJBC KalimantanBarat ; Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan KPU Bea Dan Cukai Tipe ATanjung Priok ;* Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 ;* Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe MadyaPabean Merak ; Kepala Subdirektorat Intelejen Direktorat P2 ; Kepala Sub Direktorat Ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan ;Adapun tugas dan fungsi dari
berhubungan denganjabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atautugasnya selaku pemeriksa dokumen Pemberitahuan ImporBarang untuk menentukan Pos Tarif dan Nilai Pabean, karenadalam kurun waktu tersebut jabatan Pemohon PeninjauanKembali adalah :* Kepala Seksi Intelejen Kanwil IV DJBC Jakarta, semenjak5 Desember 2005 sampai dengan 2 April 2007 ;* Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan kanwil XIV DJBCKalbar, semenjak 3 April 2007 sampai dengan 28 Juni 2007 ;* Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan KPU
kKewenangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukanpelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Baranguntuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangkamelakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajakdalam rangka impor, yaitu :a) Kepala Seksi Intelejen Kanwil IV DJBC Jakarta, semenjak5 Desember 2005 sampai dengan 2 April 2007 ;b) Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan kanwil XIV DJBCKalbar, semenjak 3 April 2007 sampai dengan 28 Juni 2007 ;c) Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan KPU
1.Hendra A Ginting, SH, MH
2.SYAIFUL ARIF, S.H
3.RONY KURNIAWAN, S.H.
4.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H.
5.JHON THIMOTIUS PADALANI, S.H
6.RAHMAT SYAPUTRA, S.H
Terdakwa:
1.Ismed Tumonda
2.Aike Christino Pangemanan
103 — 0
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa I Ismed Tumonda dan Terdakwa II Aike Christino Pangemanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Anggota KPU kabupaten/Kota Turut Serta Dengan Sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan KPU Republik Indonesia nomor : 1528 tahun 2023 tentang pengangkatan anggota komisi pemlihan umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara periode 2023-2028;
Dikembalikan kepada saksi Absan Tehendung.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A 72 warna putih dengan nomor telepon 0822-9264-0800;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Ismed Tumonda.
Terbanding/Terdakwa : IRPAN SUDRAJAT,S.E.
109 — 67
0130010053599);
- Uang sejumlah Rp.68.298.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu) yang ditransfer ke rekening BNI atas nama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pada tanggal 30 April 2018 ;
- Uang sejumlah Rp.73.652.220, (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang disetor ke rekening Kejati DKI Jakarta pada Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 02 Mei 2018; Bukti Setor Bank BNI nomor 85685681139001010 tanggal 28 April 2021 (KPU
-
- Kwitansi Asli, KPU Tangerang, kwitansi tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.73.652.220.-
- Kwitansi Asli, Kementerian Perdagangan, kwitansi tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.54.463.500.-
- Kwitansi Asli, Kementerian Lingkungan Hidup, kwitansi tanggal 04 Desember 2014 sebesar Rp.45.585.000.-
- Kwitansi Asli, STTD Perhubungan, kwitansi tanggal 07 Januari 2015 sebesar Rp.111.915.000.-
- 2 (dua) lembar Kwitansi Asli atas nama Bp.
TiMMY WOLYA
Terdakwa:
MOHAMAD SAMSUDIN.
183 — 0
Nasrul Amin (081311444133);
- 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 094974/KPU.01/2020 tanggal 25 Februari 2020 atas nama PT CAHAYA INTERNUSA PERDANA;
- 1 (satu) lembar copy dokumen PIB nomor 094117 tanggal 25 Februari 2020 a.n.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 094974/KPU.01/2020 tanggal 25 Februari 2020.
- 2 (dua) lembar tangkapan layar detil barang impor berupa tulisan tangan kotak no. 1 (kotak besar) dan seterusnya.
- 16 (enam belas) lembar tangkapan layar percakapan via whatsapp antara Nasrul Amin (0813 1144 4133) dan Hamdhani Yusuf pihak PPJK PT Pilar Delta Mas (0813 8510 2157).
J003/JTP-IMP/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 dengan tujuan kepada Bapak ANDO dengan nama barang Mobil, Negara Asal Malaysia dengan diskripsi biaya pengiriman auto spareparts senilai Rp 445.000.000,- yang ditandatangani oleh FIDIYAH KRISDAYANTIH;
- 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 094974/KPU.01/2020 tanggal 25 Februari 2020 atas nama PT CAHAYA INTERNUSA PERDANA;
- 1 (satu) lembar dokumen berupa fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (
MOHAMMAD ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
NELI BANNEGAU
59 — 42
Pemberitahuan KPU);
- 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024
- 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024;
- 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi;
- 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi;
- 1 (satu) kotak surat suara DPRP Papua TPS 30 hamadi;
- 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndang Nomor12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalahlembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untukmenyelenggarakan Pemilu. Berdasarkan pengertian tersebut dapatdikatakan bahwa KPU merupakan lembaga negara yang mempunyai hakdan kewajiban yang sama dengan lembaga negara yang lain.7.
(Forum Expert Meeting: Yogyakarta, 1213 Oktober 2006, halaman 89)Kemudian apabila dilihat dalam kenyataannya, Pengadilan Tipikor berada dilingkungan peradilan umum, dalam hal ini secara administratif berada dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Sebagai fakta yang tidak dapat dipungkiri ialah bahwa peregistrasian perkaraPengadilan Tipikor menggunakan nomor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Contohnya: Dalam perkara Hamdani Amin dan anggota KPU lainnya, digunakannomor peregistrasian perkara yang
Valina Singka Subekti, MA, adalah anggota KomisiPemilihan Umum (KPU) yang telah pernah diperiksa sebagai saksi olen KPK. Olehkarena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon Il lainnya juga telah mengalami241kerugian konstitusional sekurangkurangnya bersifat potensial dengan berlakunyapasalpasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon Il lainnyatersebut juga memenuhi syarat kedudukan hukum (/egal/ standing) untuk mengajukanpermohonan a quo.
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
568 — 209
. , 4 (satu) lembar surat keterangan tentang pemasukankendaraan bermotor nomor FA052795/KPU.01/BD.02/M/2015 tanggal 24072015. 368. 1 (satu) bundel dokumen penjualan PT SUN STAR PRIMAMOTOR Fatmawati untuk kendaraan Mitsubishi Pajero Sport2.5E Exeed (4x2) A/T no rangka MMBGRKG40EF041553 danno Mesin : 4D56U CFW7685 warna hitam Mika atas namapemesan SUTIKNO yang terdiri dari : a. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanankendaraan nomor : 030548 tanggal 11122015 atas Halaman 53 dari 877 Putusan
Maret 2016 untukmengambil BPKB. 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB nomor M04403054 atasi; nama SAANAN SE, Mitsubishi Pajero NO Pol : B 2 RPCwarna mobil yang ditandatangani sutikno sebagaipenerima penyerahan BPKB tanggal 290316. 1 (Satu) lembar fotocopy STNK nomor 08641509 atas nama SAANAN SE, Mitsubishi Pajero NO Pol : B 2 RPCwarna Hitam yang ditandatangani oleh DONI sebagaipenerima penyerahan STNK tanggal 15022015.. ,. 2 (Satu) lembar surat keterangan tentang pemasukankendaraan bermotor nomor FA064776/KPU
Mesin: DL615020. 1 (Satu) lembar foto copy Faktur Kendaraan Bermotordengan No Faktur : 00375/FSC/X/13, tanggal 18Oct13. 1 (Satu) lembar foto copy Nomor Identifikasi Kendaraan. 1 (Satu) lembar foto copy surat No.CC 002476/KP, Formulir A, dari Kementerian Keuangan Direktoratjenderal Bea dan Cukai , tentang Surat KeteranganTentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor :FA104606/KPU.01/BD.02/M/2013. 1 (Satu) lembar foto copy surat dari Clipan Financekepada Ditlantas Polda Metro Jaya, tanggal 09 Maret2015
Barang bukti No. 371.n : 1 (Satu) lembar surat keterangantentang pemasukan kendaraan bermotor nomor FA064802/KPU.01/BD.02/M/2015 tanggal 05092015. Barang bukti No. 371.0 : 1 (Satu) lembar foto copy SERTIFIKAT Nomor Identitas Kendaraan (NIK) nomor001354/0116/02 tanggal 12 Januari 2016.48.
BCA tanggal 17 Februari 2016 senilai Rp. 500.000,1 (Satu) lembar surat keterangan tentang pemasukan 371.n kendaraan bermotor nomor FA064802/KPU.01/BD.02/M/2015 tanggal 05092015.1 (Satu) lembar foto copy SERTIFIKAT Nomor Identitas371.0 Kendaraan (NIK) nomor : 001354/0116/02 tanggal 12Januari 20161 (Satu) lembar fotocopy buku tanda terima STNK tanggal22/2 2016 untuk dua unit Mitsubishi Pajero Sport Exeed , 372.)NO Pol: B1RPC dan B 4 RPC ditandatangani olehpengambil an.
RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
SU KIAN Alias LILY
149 — 50
November 2019;
- 1 (satu) lembar Billing DJBC nomor : 620191100111709 tanggal 12 November 2019, pembayaran total : Rp. 11.488.000,00;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang SPPB BC 2.3 nomor : 000511/WBC.08/KPP.MP.03/2017 tanggal 25 April 2017, nomor pengajuan : 050823010477-20170425-000001, nomor pendaftaran :000511 tanggal 25 April 2017 beserta 1 (satu) set dokumen Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, Kantor pabean bongkar : KPU
2017X#17018 tanggal 21 April 2017, Airwaybill nomor KCSL1704091 tanggal 22 April 2017, Airwaybill nomor 126-27047661 tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang SPPB BC 2.3 nomor : 000701/WBC.08/KPP.MP.03/2017 tanggal 27 April 2017, nomor pengajuan 050823010477-20170427-000002, nomor pendaftaran 000701 tanggal 27 April 2017 beserta 1 (satu) set dokumen Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, Kantor pabean bongkar : KPU
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 396 K/TUN/2015Strata 2 (S2) Politik Hukum Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Administrasi dalam Program Matrikulasi Peradilan Tata NegaraPengalaman Pekerjaan:Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (1990)Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (1997)Pembantu Dekan II (20002003)Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Unlam (sampai sekarang)Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan 20032008Anggota Tim Fasilitator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 20072008;g.
627 — 389
NiagaJakarta Pusat, masingmasing pada hari Selasa, tanggal 9 Perbruari 2016 dengan agenda Rapat Kreditor Pertama, hariSelasa, tanggal 23 Pebruari 2016 dengan agenda Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang/Pajak, hari Senin tanggal 29Pebruari 2016 dengan agenda Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang/Pajak lanjutan, hari Selasa tanggal 1 Maret 2016dengan agenda Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang/Pajak lanjutan dan hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 denganagenda Rapat Verifikasi PencocokanHal 3 Putusan 07/Pdt.SusP KPU
Ny. Damayanti
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Intervensi:
IKE DEWI HELMI
318 — 206
Usaha Negara yang dikeluarkanberdasarkan ketentuan Kitab UndangUndang Hukum PidanaHalaman 25 dari 79 halaman Putusan Nomor: 94/G/2020/PTUNJKTdan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atauperaturan perundangundangan lain yang bersifat hNukumpidana;e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usahaAngkatan Bersenjata Republik Indonesia;g) Keputusan KPU
84 — 27
AGUNGPURNOMO NUGROHO;Bahwa pada tahun 2008 tidak ada dana bantuan sosial yang diarahkanpada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat karena yang berhak54menerima dana bantuan sosial tersebut adalah Partai Politik, KPU,Kesehatan, dan Kelompok masyarakat/organisasi kKemasyarakatan ;Bahwa terdakwa tidak ingat berapa jumlah proposal yang terdakwaterima dari konsituen terdakwa namun jumlah proposal yang terdakwaajukan melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 56proposal;Bahwa terdakwa mengajukan proposal
1.PT. Bumi Mineral Indonesia diwakili oleh: Muhammad Aziz Wellang (Direktur)
2.Giovanni Adhiputra Aziz
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI:
PT. Fadlan Mulia Jaya
1305 — 1038
Kalau itu beschikking/keputusan apalagi denganjudul misalnya keputusan Menteri Hukum dan HAM, keputusan MenteriESDM, keputusan Menteri Pekerjaan Umum, kalau kita linat dalam konteksPasal 1 angka 9 UU Peratun maka dapat dikatakan sebagai objek PTUN.Tetapi kita uji lagi di Pasal 2 UU Peratun, diatur bahwa bukan objek TUNapabila konteksnya keperdataan, bukan objek TUN apabila konteksnyakeputusan KPU, bukan objek TUN apabila konteksnya Peradilan Militer.
106 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembayaran tersebut seharusnya tidak dilakukan karenabukan merupakan hak keuangan dewan sebagaimana diatur dalam PerdaNo.15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua danAnggota DPRD Kabupaten Pekalongan dan Tumpang tindih/dobel dengantunjangan kesejahteraan yang telah direalisasi dalam Pos TunjanganKesejahteraan ;Bahwa pada tahun 2003 anggota DPRD Kabupaten Pekalonganmengadakan kunjungan ke KPU Jakarta selama 3 (tiga) hari, Semarangselama 2 (dua) hari, Lampung selama 4 (empat) hari
Pembayaran tersebut seharusnya tidak dilakukankarena bukan merupakan hak keuangan dewan sebagaimana diatur dalamPerda No.15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketuadan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dan Tumpang tindih/dobeldengan tunjangan kesejahteraan yang telah direalisasi dalam PosTunjangan Kesejahteraan ;Bahwa pada tahun 2003 anggota DPRD Kabupaten Pekalonganmengadakan kunjungan ke KPU Jakarta selama 3 (tiga) hari, Semarangselama 2 (dua) hari, Lampung selama 4 (empat) hari
81 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangmenjabat selaku bendahara pengeluaran adalah SHELLY PETOOM, SH;Bahwa alasan Terdakwa mengganti bendahara pengeluaran dari SHELLYPETOOM ke FIRMAN RACHMAN adalah ketika pertama kali Terdakwamenjabat selaku Kajari Wamena yang menjabat selaku bendaharapengeluaran adalah SHELLY PETOOM, SH dan dalam perjalanan selamadari bulan Juni 2012 kondisi keuangan di brankas atau UP tidak ada,kemudian 22 Juli 2012 pelaksanaan Hari Bhakti Adhyaksa ditambah tugastugas untuk melakukan eksekusi perkara Tipikor anggota KPU
Lanijaya dalam kegiatan pelaksanaan KPU Kab. Lanijaya senilaiRp5 milyar, adalah Terdakwa BAITEN WENDA dengan P. 16.A Nomor :Print206/T.1.16/Ft.1/07/2013 tanggal 25 Juli 2013, YOSIAS RADJABAIKOLI dengan P. 16.A Nomor : Print210/T.1.16/Ft.1/07/2013 tanggal 25Juli 2013, YORPINA WAKERKWA, dengan P. 16.A Nomor : Print208/T.1.16/Ft.1/07/2013 tanggal 25 Juli 2013, yang merupakan splitsing dariHal. 129 dari 155 hal. Put.
184 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUDTani Nelayan Andalan Pelalawan, namun saat itu Pemimpin Seksi (Pinsi)Operasional saksi AMRIL DAUD hanya menjawab Kerjakan saja, begitu pulahalnya dengan Pemimpin Cabang Pembantu Bank Riau Capem RumbaiPekanbaru ketika itu KHAIRIL RUSLI mengatakan Kerjakan saja, nantipimpinan yang tanggung jawab sehingga saksi LUCY RACHMANIWATImembuat dan menyiapkan kelengkapan administrasi pencarian kreditnya,diantaranya Perjanjian Kredit (PK), Surat Persetujuan Pemberitahuan Kredit(SPPK), Kuitansi Penerimaan Uang (KPU
KUDTani Nelayan Andalan Pelalawan, namun saat itu Pemimpin Seksi (Pinsi)Operasional saksi AMRIL DAUD hanya menjawab Kerjakan saja, begitu pulahalnya dengan Pemimpin Cabang Pembantu Bank Riau Capem RumbaiPekanbaru ketika ituKHAIRIL RUSLI mengatakan Kerjakan saja, nantipimpinan yang tanggung jawab sehingga saksi LUCY RACHMANIWATImembuat dan mnyiapkan kelengkapan administrasi pencarian kreditnya,diantaranya Perjanjian Kredit (PK), Surat Persetujuan Pemberitahuan Kredit(SPPK), Kuitansi Penerimaan Uang (KPU