Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 28-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Bkn
Tanggal 26 September 2019 — Pemohon:
Erlina Sari Harahap
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar c q Kepala Kepolisian Sektor Tapung Hulu
232 — 159
  • tidak profesional menangani LaporanPolisi LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April2019, sehingga mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yakniadanya hubungan keperdataan antara Pelapor dengan PEMOHONtentang hutang piutang yang merupakan ranah keperdataan sebagaimanapasal 1754 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pinjam meminjamadalah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihakyang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karenapemakaian, dengan sarat
Pengadilan PN MUARA BULIAN Perdata Tanah
Register : 18-03-2015 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Mbn
Tanggal 4 Nopember 2014 — PENGGUGAT : AHMAD SUKANDI. Alias AMAT SUKANDI TERGUGAT : Ir. NASRI Bin SIDAR dan EDI
88 — 11
  • Nasri/ Bain berukuran 38 meter.e Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak milik Penggugat berukuran 38 meter.3 Memerintahkan kepada tergugat I untuk menyerahkan tanah kebun karet/parahberukuran + 38 meter X + 106 meter + 100 (seartus) batang pohon karet/parahdengan baik tanpa sarat apa pun yang batas batasnya sebagai berikut :e Sebelah Timur berbatas dengan Damanik dan Lili Astuti berukuran 106/meter.e Sebelah Barat berbatas dengan dengan H. Beny Hidayat dan M.
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Cjr
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat: 1.BAGINDA SRI AJI NURZIZATIL.M.A. 2.WILLIAM TICOALUI 3.ANWAR POLA 4.HENDRA LUKMAN 5.Suwarno Tergugat: 1.Robert Kakantanu Direktur Utama PT. Raga Gading Sakti Cq Green Apple Garden 2.KGP. Moh. Alfian PB Pimpinan Badan Pengelola Lingkungan 3.H. DADANG RACHMAT, SE,Msi. Direktur PT.PILAR ANGGADA PRIMA
284 — 1385
  • Keberadaankerugian materil menjadi sarat sah nya suatu gugatan.Perihal salah menempatkan pihak5. Bahwa Tergugat telah bekerjasama dengan Tergugat Ill sebagai direkturUtama PT PILAR ANGGADA PRIMA untuk melakukan kegiatan pengelolaanGreen Apple yang selanjutnya disebut Badan Pengelolaan Lingkungan, jadiyang bertanggung jawab keseluruhan telah diserahkan PT.PILARANGGADA PRIMA. sebagai Badan Pengelolaan Lingkungan (BPL).
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-06-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjs
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH,S.H
Terdakwa:
RENDY APRILIANDI Als RENDY Bin RAHMADI
86 — 32
  • No. 292/PID/2020/PT SMR(Videpasal 14 Ayat 1 Perkap 12 Tahun 2009 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana);Bahwa terjadinya hubungan antara Tersangka denganpolisi penangkap yang dijadikan sebagai saksi penyidikyang saling bertolak belakang dimana keterangankesaksian ke dua orang saksi penangkap a quo di mukapersidangan dalam perkara yang dimohonkan banding aquo menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa selakuPembanding sarat unsur subjektivitas yaitu kepentinganuntuk menghukum Tersangka yang dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2009 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1920 K/PID.SUS/2008
Tanggal 27 Januari 2009 — JOHANSYAH UDONG Bin LELAM,
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • A :03, Tahun : 2002, Nomor :, tertanggal 10 April 2002 ;Nota No. 05 tertanggal 18 April 2002 ;Sarat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Kegiatan Rehabilitasi Hutan danLahan di Desa Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat,No : 05, tanggal: 25 Maret 2002 ;Surat Serah Terima Barang No. 05/Kel.
    A: 03, Tahun : 2002, Nomor :, tertanggal 10 April 2002 ;Nota No. 05 tertanggal 18 April 2002 ;Sarat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Kegiatan Rehabilitasi Hutan danLahan di Desa Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten KutaiBarat, No : 05, tanggal: 25 Maret 2002 ;Surat Serah Terima Barang No. 05/Kel. Tani/V/2002 tanggal 18 April2002 ;Kelompok Tani Sanjaya Desa Muara Tokong Kecamatan Damai,Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 05, perihal : pesanan barang saprodi;Hal. 106 dari 116 hal. Put.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Tip.Smg
Tanggal 29 April 2014 — HARYOKO SEPUTRO bin HARJO SEPUTRO
61 — 18
  • Korupsisertipikat tanah disahkan, ditetapbkan namanya, kemudiansertipikat dicetak dan diterbitkan.Bahwa syarat yang dipenuhi untuk penerbitan sertipikattanah yang perolehan haknya dari tanah tukar gulingbengkok dengan tanah milik perorangan, harus ada Suratljin dari Bupati rekomendasi dari Gubernur dan atau tanahYasan sebagai penukar sudah dilakukan permohonanpengajuan sertipikat atas tanah pemerintah desa, setelah itubaru tanah tukar guling dilakukan proses untuk atas namapribadi/perorangan, untuk sarat
    atas namaKARBINO HARDJO SEPUTRO, tanah tersebut tahun 1992beralih penguasaan kepada SUWARDI bin KARTOMULYOdengan cara jual beli, selanjutnya tahun 1996 dikuasai olehSUKINI.Bahwa terdakwa membuat surat tersebut agar permohonanyang diajukan oleh SUKINI bisa memenuhi sarat, sehinggaterdakwa merobah menjadi tanah Yasan KARBINOHARDJO SEPUTRO, dimana KARBINO HARDJOSEPUTRO adalah ayah terdakwa dan telah meninggaldunia tahun 2004.Bahwa surat keterangan tersebut terdakwa buat tidaksesuai dengan keadaan yang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 256/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 — PT. TERMINAL BUILDERS M E L A W A N BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), SEKRETARIAT NEGARA RI, Cq. BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN (BUNG KARNO) KANTOR PERTANAHAN BPN JAKARTA PUSAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA,
142 — 96
  • Bahwa, gugatan yang diajukan PENGGUGAT dengan menuntutpembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanTERGUGAT I dan TERGUGAT III, sarat dengan aspek hukum tata usahaNegara, sehingga ada atau tanpa eksepsi, hakim secara ex officioberkewajiban untuk menolak gugatan tersebut, juncto Yurisprudensi MARINo. 3199 K/Pdt/1992 tgl. 27 Oktober 1994 dan No. 2480 K/Pdt/1997 tgl. 30Oktober 1997 ;1.5.
    Dalil tentang sengketa aquo sebagaisengketa hak milik juga harus ditolak dengan fakta bahwa posita danpetitum gugatan PENGGUGAT maupun Repliknya sarat dengan dalil danalasan yang mempersoalkan eksistensi tentang Surat Keputusan ;3.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3214 K/Pdt/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — KOPERASI UNIT DESA BINA JAYA LANGGAM DK VS MULIADI CHANDRA DKK
76 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bina Jaya Langgam sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan Surat Nomor 522.1/PR/XII/2002/1920tanggal 17 Desember 2002, bukan berarti secara serta merta Areal/ LahanKawasan dimaksud mutlak beralin menjadi milik Penggugat/Termohon Kasasiyang hanya mengantongi SKT/SKGR dari Kepala Desa yang sarat RekayasaHalaman 122 dari 135 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/201520.
    Lagi pula Kelompok Tani itu sendirianggotanyapun sangat sarat muatan Fiktif (vide daftar anggota kelompok taniPenggugat). Hasil keterangan dari beberapa warga dan Batin Mudo tokohmasyarakat setempat yang mengatakan bahwa tidak satupun wargamasyarakat setempat memiliki kaplingan kebun sawit di lahan yang mengakuKelompok Tani Mandiri Jaya.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 30-05-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PADANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
1.HERU ROMSA,ST,DKK
2.JHON RIKI, S.H Pgl. RIKI
117 — 44
  • /PN Pag.g) Bahan : Kuningan.h) Tebal Tabung :1,5 mm.i) Kapasitas angin tabung : 10002000 PSI.j) Pompa :Gejluk (manual) sampai dengan50 kali pompa istirahat.k) Kaliber :4,5 mm.1) Tali sandang senapan : terbuat dari nilon dan terpasangpermanen.m)Kokang / tarikan : 67 tarikan.n) Peredam : Drat dan Tancap.0) Pejera depan : Lancip.p) Pejera belakang : Bulat dan tebal.Bahwa Saksi menerangkan saat penyidik memperlinatkan satu unitsenapan angin Merk SANAJI dan satu lembar Sarat Tanda KepemilikanSenapan Angin
    ( STKS ) atas nama ERMAN (Ketua Kelompok Tani BuruTupai Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto )setelah saksi teliti itu bukan Senapan angin yang Diproduksi SANAJI dansatu lembar Sarat Tanda Kepemilikan Senapan Angin ( STKS ) jugabukan diterbitkan oleh SANAJI karena saksi mengetahui dari perbedaanFhisik Senapan dan surat antara lain:Pada senapanBahwa Penulisan merk SANAJI pada sisi kiri kamer didugamenggunakan Cap/Stempel sendok dan kelihatan tidak rapi sedangkanproduk asli SANAJI
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 16-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Krs
Tanggal 17 Mei 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
34 — 6
  • Menghukum Tergugat rekonpensi atau siapapun juga yangmemperoleh hak daripadanya atas sebagian atau seluruhnya yangmerupakan obyek sengketa/harta bersama tersebut agar segeramenyerahkan kepada Penggugat rekonpensi dengan tanpa sarat,jika perlu dengan bantuan polisi, selanjutnya harta tersebut dibagidua sesuai dengan ketentuan hukum dan apabila tidak dapat dibagisecara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in naturayaitu dijual secara lelang baik dengan bantuan Pengadilan AgamaKraksaan maupun
Pengadilan PN Pasarwajo Perdata Tanah
Register : 16-09-2012 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN Pasarwajo Nomor 9/Pdt.G/2012/PN.PW.
Tanggal 3 Juli 2013 — Perdata - WA AMA, dkk ( Penggugat ) MELAWAN - KEPALA DESA KAOFE ( Tergugat I), - LA AIYTO ( Tergugat II ).
81 — 12
  • yang pernah ada di sebelah barattanah objek sengketa dibangun pada tahun 1976 oleh Kepala DesaKaofe ketika itu yang bernama la baala dengan jalan meminta izin dariTergugat Il (LA AYTO) sekeluarga karena tanah tempat dibangunnyabalai desa lama tersebut maupun Kantor Desa Kaofe yang barusekarang ini adalah milik dan/atau peninggalan orang tua Tergugat Ilyang bernama almarhum LA ODE ZALIDU, sehingga dengan faktatersebut dimana para Penggugat dalam menyusun dalil gugatannyapenuh dengan rekayasa dan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/TUN/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 — RUSTANDI JUSUF vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI, DK
150 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DRI dan bukan termasuk dalam Boedel Pailit.Pelaksanaan lelang ini sarat dengan masalah hukum dan bertentangan denganhukum, karena:a Melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, yakni:= Lelang dilaksanakan dalam keadaan diblokir oleh Kantor BadanPertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali, sebagaimanaSKPT dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten BadungProvinsi Bali dan Salinan Risalah Lelang Nomor 154/2010tertanggal 15 Juni 2010;= Kurator melakukan Lelang
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2020 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Drh
Tanggal 19 Februari 2021 — - Penggugat :JHON TUHUTERU Alias KO TITI - Kuasa Hukum Penggugat 1. ROOS JEANE ALFARIS, S.H., 2. JHON MICHAELE BERHITU, S.H., M.H. -ParaTergugat - LEONORA LISAPALY Alias ADE dkk - Kuasa Hukum Tergugat 1. JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H dkk
149 — 62
  • Bahwa terhadap dalil gugatan point ke5 dan 6 Tergugat menolak dengankeras dan tegas karena dalil tersebut tidaklah benar dan sarat akanrekayasa yang mana dapat ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut : Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.DrhBahwa setahu Tergugat Il selama Tergugat II bekerja untuk Alm. BerthyThemalagi, Alm. Berthy Themalagi dalam kerja sama dengan Penggugat,tidak pernah menunda kewajiban pembayaran kepada Penggugat sampailebih dari satu bulan.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 02-06-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 05 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 2 Juni 2014 — SYAHRUDIN Bin (alm) NORMANSYAH
36 — 10
  • Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
    Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/201 2 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 05-08-2010 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 196/Pdt.Plw/2010/PN.Sby
Tanggal 5 Agustus 2010 — PT. TAMAN PERMAI INDAH VS 1. PT SINAR FONTANA RAYA 2. PT TRIDJAYA KARTIKA 3. BUDI SAID
87 — 29
  • Tetapi kemudian tetapmengajukan Permohonan PK dengan dalil membonceng adanya penemuan2 (dua) alat bukti baru ;Kesimpulannya, Putusan PK Nomor : 635 PK/Pdt/2008, yang sarat dengan pelanggarantidaklah dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Pemeriksa PerkaraNomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., untuk menjatuhkan putusan yang isinya memenangkanTerlawan ; Ad.B.
    ,karena senyatanya Terlawan telah mengetahui bahwa obyek yangdimohonkan sita jaminan tercatat atas nama Pelawan, tidak tercatat atasnama Turut Terlawan Il, tidak pula tercatat atas nama Turut Terlawan lI,sehingga bukan milik pihakpihak yang terlibat dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby ;Bahwa sita jaminan dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., tidak hanya keliru,akan tetapi sejak awal dari proses menuju pelaksanaan sita jaminan itu sendiri sarat dengankekeliruan dan pelanggaran.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — HANDOKO SOELAYMAN
125 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan Terdakwa HANDOKO SOELAYMANdalam memberikan keterangan mengenai data yuridis dalam permohonanHak Guna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabayatersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarat tipu muslihat sehinggamengaburkan keberadaan PT. Pertamina (Persero) yang secara nyata danteruSs menerusS menguasai tanah tersebut sejak tahun 1965 dan terikatHal. 43 dari 174 hal. Put.
    Perobuatan Terdakwa HANDOKO SOELAYMANdalam memberikan keterangan mengenai data yuridis dalam permohonanHak Guna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabayatersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarat tipu muslihat sehinggamengaburkan keberadaan PT.
    Pertaminadalam permohonan HGB alas tanah yang terletak di Jalan MarmoyoNo. 2 Surabaya, telah memberikan keterangan mengenai data yuridissecara tidak benar dan tidak dilandasi itikad baik serta sarat tipumuslihat yang bertujuaan mengaburkan keberadaan aset PT.Pertamina sebagai kekayaan negara adalah perbuatan melawanhukum.Bahwa Sertifikat HGB No. 738 tanggal 8 Maret 2007 yang diterbitkandan ditandatangani saksi H.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 PK/Pdt/2012
Tanggal 17 September 2014 — PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU, ; PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, dkk
142 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GunaBangunanannya terbit sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996;Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju menerbitkan 2 (dua)penetapan berturutturut sebagaimana yang telah diuraikan dalam suratgugatan, yang disusul dengan surat pelaksanaan eksekusi tanggal 28 Juni2007 yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007sampai dengan 13 Juli 2007 yang ditujukan kepada masingmasingsebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan, sangat jelas bahwadalam perkara ini adalah sarat
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata Perjanjian
Register : 29-11-2017 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 18/Pdt.G/ 2017/PN Lsm
Tanggal 8 Mei 2018 — M. HARUN A.GANI LAWAN BUDIMAN MASLAN, DKK
337 — 141
  • Pada sarat itu (bulan September 2017) Tergugat bersamasama dengan Pejabat Notaris PPAT telah menunggu padasuat tempat yang ditentukan guna untuk menanda tanganiAkta Jual Beli atas tanah bangunan HARUN SQUAREtersebut, akan tetapi sangat disayangkan Penggugat tidakberkenan hadir, tanpa alasan yang jelas, akibatnya hinggasaat ini jual beli tidak dapat dilaksanakan ;c.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 89/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 19 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : TUMPAL SP.SIBUEA,SH,
Terbanding/Tergugat : SIA CAHYONO PURNOMO BUDIONO
56 — 23
  • Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan pada butir 2 paragraf ke 1 s/d4 (hal. 2) Perlawanan a quo, yang menyatakan bahwa terbitnya Putusan PKHalaman 22 dari 54 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.DKI10.11.12.No. 287 dinilai sangat tidak adil dan sarat dengan pelanggaran hukum olehkarena Putusan PK No. 287 dapat membatalkan suatu Putusan PK No. 21yang berkekuatan hukum tetap.KetentuanPasal 24 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-09-2013 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 204/Pdt.G/2012/PN.Sda
Tanggal 26 September 2013 — PT ACRETIA SHOSHA INTI PERSADA M E L A W A N : PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA, DKK.
136 — 44
  • Disampingitu posita gugatan dibuat secara umum, tidak terstruktur dan sarat dengannuansa politis serta bersifat spekulatif dengan menyeretnyeret PemerintahRepublik Indonesia dalam hal ini Menteri BUMN ke dalam persoalanhubungan antara Penggugat dengan Tergugat I (Lihat dasardasar gugatanPenggugat angka 27);68Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim menerima eksepsiTergugat VI serta menetapkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diteruskan ataugugatan tidak dapat diterima (niet