Ditemukan 9457 data
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
T.2203.VIII Tahun2010 tanggal 30 Maret 2010, adalah sarat dengan pertimbanganpertimbanganyang bersinggungan dengan asasasas terselenggaranya pemilukada. WalauPemohon tetaplah memperhatikan tahapan Pemilukada, lalainya tahapan samadengan pembengkakan biaya. Dalam upaya meminimalisir hal tersebutsemuanya telah dilakukan Pemohon. Termasuk juga adanya surat Pemohonselaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 253A/KPUProv007/III/2010tanggal 29 Maret 2010.
110 — 24
Selain itu tayangantayangan di media juga sarat dengan pornografi, dimana banyak sekalipublic figure yang memberikan contoh berpakaian dan berperilaku tidakbaik yang dapat mempengaruhi pikiran orangorang yang menonton ataumelihatnya khususnya terhadap anakanak dan remaja;b.
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
timbul dalam perkara ini;SubsidairApabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya (Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa prinsipprinsip dari gugatan Perdata adalah harus ada dasarhukumnya, harus merupakan suatu sengketa, harus dibuat secara cermat danterang, apabila salah satu dari prinsipprinsip tersebut tidak terpenuhi makagugatan dinyatakan cacat formil dan tidak memenuhi sarat
99 — 21
Bahwa Pengkreditan Pajak dilakukan melalui SPT masa PPN dengan fakturpajak telah memenuhi syarat formil dan materiel, dimana dalam Pasal 13 ayat(5) UU No. 18 Tahun 2000 disebutkan sarat formil dan materiel SPT dinyatakansah apabila memenuhi syarat antara lain :1. Syarat formil :a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak.b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang pembeli/penerimaBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.c.
ITON, DKK.
Tergugat:
PT. TRADEWIND INDONESIA
88 — 29
66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.SusPHI/2020/PN.Badg.e Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatantetap; e Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan;e Dalam sengketa sengketa mengenai bezitrecht;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 7yaitu menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahuluwalaupun terdapat upaya perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad), maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salahsatu sarat
28 — 6
Bahwa Termohon bersedia dicerai oleh Pemohon dengan sarat Pemohonharus memberikan :a. Nafkah terhutang selama 18 bulan @ Rp. 1.000.000, X 18 bulanRp. 18.000.000.;b. Mut ah Rp. 5.000.000,;c. Nafkah dah @ Rp. 1.000.000, X 3 bulan Rp. 3.000.000,;6. Bahwa kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama bukan ataskemauan Termohon melainkan diusir oleh Termohon;Dalam Rekonpensi :1. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi termuat dan tertulis dalamRekonpensi;.
33 — 8
jutalima ratus ribu rupiah) perhari, sejak putusan dalam perkara ini bekekuatanhukum tetap sampai adanya pelaksanaan putusan yang nyata.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il atau orangorang dan pihakmanapun juga yang menguasai, memiliki, menghaki dan menyandarkanserta mendapatkan hak atas tanah objek perkara untuk menyerahkanbidang tanah objek perkara ( Petitum Poin nomor 8 dan nomor 9 hurufa dan b di atas) kepada Penggugat dan Penggugat II dalam keadaanbaik, aman dan kosong serta suka rela tanpa beban/sarat
Terbanding/Penggugat : HEKY PRATOYO
Terbanding/Turut Tergugat I : Kanina
Terbanding/Turut Tergugat II : Ruci
Terbanding/Turut Tergugat III : Rari
Terbanding/Turut Tergugat IV : Wahyu Indriani Satyaningsih SH
Terbanding/Turut Tergugat V : Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat II : Ignatius Widiarsanto
Turut Terbanding/Tergugat III : Ir. Thomas Widiantoro
73 — 557
Sehingga Putusan PengadilanNegeri Depok tidak dapat dilaksanakan atau pada akhirnya tidak terciptaharapan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringansebagaimana yang diharapkan karena Judex Facti Tingkat Pertama telahdengan ceroboh menerapkan asas tersebut tanpa melihat duduk perkaradan pihakpihak yang terlibat didalamnya dan hanya mengamini dalilTerbanding (dahulu Penggugat) yang sarat dengan muatan pribadinya(vested interest);Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, mohon Majelis
125 — 44
PenasihatHukum juga berpendapat terhadap keterangan Saksi lainnya seperti Saksi Riko SahatSiahaan, Saksi Heryan Nurfalara dan Saksi Erizal Yunanda tidak bisa dianggap sebagaiketerangan yang penting dalam pembuktian persidangan ini, karena semua saksi iniadalah anak buah Saksi Kasat Narkoba Syamsuir sehingga menurut keyakinan umumadalah berada di bawah hegemoni atau kekuasaan dari Saksi Syamsuir, dengandemikian, jika keterangan Saksi Syamsuir tidak memiliki nilai pembuktian karena kasusini diduga sarat
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari persidanganHal. 50 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017yang cukup melelahkan dan sarat dengan kepentingan oknum tertentu untukmendiskreditkan posisi Pemohon Kasasi, jelas terbukti jika Team PenasehatHukum Pemohon Kasasi mampu membantah dan/atau menangkis seluruhunsur yang dikenakan kepada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi.
54 — 30
Bahwa saksi menerangkan kalau hasil panenya sampai selesai kurang lebih sebesarRp, 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah).e Bahwa saksi menerangkan sarat untuk mengambil tanah lalu dimasukkan kedalamtambak.e Bahwa saksi menerangkan untuk mengambil tanh tersebut dibutuhkan waktu selamakurang lebih 30 menit.e Bahwa saksi menerangkan alatalat tersebut memang berada ditambak.e Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilaporkan ke Polda Jatim dikasih garis PoliceLine, lalu kurang lebih 3 bulan panen dan ditjinkan
104 — 65
Sehingga laporan demikian secara hukumdiragukan objektivitasnya atau sarat kepentingan maka itu segera setelahberpindahnya Kepemilikan Saham kepada pembeli, TERGUGAT VI ditarikkembali ke Perusahaan PENGGUGAT ( AJB. BP 1912 Sesuai dengan Suratdari AJB.Bumiputera 1912 No 1968/SDM/AP/U/VV/99 Tanggal 23 Juni1999 dan Nomor : 17 /Dir/SDM/06/2001 tanggal 13 Juni 2001.Hal 50 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.
diterima dari TERGUGTA I.Bahwa TERGUGAT Ill, PARA TURUT TERGUGAT , Vil dan VIIl menolak daliPENGGUGAT soal dalil kerugian sebagaimana dalil gugatannya angka 15oleh karena pernyataan Aktuaris Independen ( TERGUGAT ) adalahAktuaris yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukumsedangkan Laporan Keuangan yang menjadi dasar transaksi jual beli sahammilik PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGATVill adalah AKTUARIS internal sehingga sudah pasti Laporannya diragukankarena sarat
65 — 36
Sarat keterangan kepemilikan tanah No. 1518/1972 tanggal 13Februari 1972 atas nama Sdr. H. Djaafar;b. Gambar kasar situasi tanah seluas 40 ha tanggal 20 November 1973atas nama Sdr. H. Djaafar;c. Pengumuman Kepala Daerah Riau No. 14/Peng/1971, tentang wajibmengerjakan tanahtanah dst... dst...d. Pengumuman Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar dst... dst...Jawaban Tergugat VI sebagai berikut:a.
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa kalau saksi tidak mengaku,saksiakan dibawa ke Polda NTT dan ditahan disana, serta ada foto satelit yangmerekam keberadaan saksi di TKP, yang menurut penyidik adalah teknikdari penyidik dalam pemeriksaan,...dstnya meskipun dalam KUHAP tidakdiatur".Bahwa penegasan Judex Facti meskipun dalam KUHAP tidak diatur padaakhir pertimbangan diatas sebagai bentuk pembenaran terhadap tindakanpenyidik yang bertentangan dengan hukum, sekaligus sebagai buktibahwa Terdakwa diajukan kepada persidangan ini sarat
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Undangundang Nomor 3 Tahun 1982,dinyatakan apabila perusahaan berbentuk perusahaan perorangan, makasebagai sarat kelengkapan administrasi dan halhal yang harus didaftarkan/dilampirkan adalah nomor dan tanggal bukti diri, di dalam penjelasanundangundang tersebut yang dimaksud bukti diri adalah seperti KTP, SIM,dan lainlain, dan tidak menjelaskan atau mensyaratkan bahwa seseorangyang akan berusaha di wilayah tertentu, ia harus orang yang berKTPdaerah tertentu, hal ini dibenarkan pula oleh katerangan
52 — 19
ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara;sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan az.as kekeluargaanataupun usahamasyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikanmanfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa baik dari keterangan Ahli Emma Sugema, SE. dari SPKPPerwakilan Propinsi Jawa Sarat
33 — 14
untuk pembayaran belanjapenggandaan dan penjilidan Pandangan Umum FraksiFraksi DPRD, Nota108Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRD dan Pendapat Akhir Walikotapada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Pesanan(SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.102. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahun Anggaran 2010 dan sarat
untuk pembayaran belanjapenggandaan dan penjilidan Pandangan Umum FraksiFraksi DPRD, Nota155Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRD dan Pendapat Akhir Walikotapada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Pesanan(SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.102. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahun Anggaran 2010 dan sarat
untuk pembayaran belanja212penggandaan dan penjilidan Pandangan Umum FraksiFraksi DPRD, NotaJawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRD dan Pendapat Akhir Walikotapada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Pesanan(SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.102. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahun Anggaran 2010 dan sarat
Terbanding/Penggugat I : EDWARD SITORUS
Terbanding/Penggugat II : LAMRIA HUTASOIT
Terbanding/Penggugat III : MARUBAH BONI SORITUA SITORUS
Terbanding/Penggugat IV : SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS
53 — 34
Bahwa karena penerbitan 8 (delapan) SHM atas nama paraPenggugat hanya sebuah rekayasa saja yang didahului denganpenerbitan Surat Keterangan tanah atas nama Nuratmi tanggal 12Nopember 1990, Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 25 Oktober2003 antara Kastari dan Edward Sitorus dan Surat Ganti Rugi tanggal25 Nopember 2012 antara Kasmidi dengan Sangkot PandapotanSitorus yang sarat dengan permainan rekayasa, maka Tergugat sangatyakin bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui siapa dandimana percisnya
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGGA WARDANA, S.H.
96 — 39
naikstatusnya sebagai Terdakwa atau jauh sebelum ada putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap / inkracht, yang menurut Sudut pandangkami hal itu sangat keliru, sekaligus juga memperlihatkan adanyadorongan kuat dari pihak lain untuk memastikan agar terdakwa harusdan wajib dihukum berat.Rekaman pembicaraan tersebut diatas menjadi petunjuk kuat bagipemohon banding bahwa jalannya pemeriksaan perkara ini mulai daritahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan di muka persidangansepenuhnya dipaksakan serta sarat
49 — 6
Sarrip ini telah berupa sertifikat dengan Sertifikat Hak MilikNo. 625, namun ternyata penghibahan yang telah dilakukan oleh Busani alias Hj.Siti Honiyah kepada tergugat ini telah dilakukan dengan tidak mendasarkankepada sertifikat dimaksud, melainkan didasarkan kepada Petok C, sehinggakaruan saja hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan hukumnya; Bahwa selain adanya beberapa kejanggalan dan kesalahan, serta sarat sekalidengan rekayasa dan i'tikad tidak baik sebagaimana di antaranya telahdisebutkan