Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan PN DEMAK Pidana Umum Penganiayaan
Register : 10-09-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN DEMAK Nomor 129/Pid.B/2015/PN Dmk
Tanggal 7 Januari 2016 — JEMI TRIYA AKBAR Bin SUMARTO
82 — 26
  • Proses hukum perkara a quo tidak disertai dengan bukti permulaanyang cukup sarat dengan pelanggaran hukum oleh kepolisian resortDemak;b. Terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk didampingi PenasehatHukum ketika proses introgasi pada penyidikan pertama di KepolisianResort Demak;c. Terdakwa telah mencabut keterangannya yang ada pada BAP Penyidikkarena saat itu Terdakwa diperiksa dalam keadaan tertekan dan terpaksaakibat adanya kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak;d.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 14-12-2017 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 12
  • menyerahkan tanah itu secara fisik dan bebas darisengketa kepada pihak pembeli untuk serta merta dikuasai dandimanfaatkan pihak pembeli;Bahwa karena penerbitan 8 (delapan) SHM atas nama para Penggugathanya sebuah rekayasa saja yang didahului dengan penerbitan SuratKeterangan tanah atas nama Nuratmi tanggal 12 Nopember 1990,Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 antara Kastaridan Edward Sitorus dan Surat Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012antara Kasmidi dengan Sangkot Pandapotan Sitorus yang sarat
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 23-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr
Tanggal 20 Maret 2019 — WELLY PERMANA, Dkk VS PT. RIAU MEDIA TELEVISI
146 — 19
  • tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan hubunganIndustrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melaluiperundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, danhal ini senyatanya sampai saat ini belum pernah ada perundingan bipartityang dituangkan dalam Risalah perundingan sebagaimana diatur dalamPasal 6 UU a quo, dan hal ini Mediator dinilai telan melakukan kesalahanprosedur sesuai mekanisme penyelesaian perselisinan industrial dan sangattendensius sarat
Pengadilan PN Parigi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN Parigi Nomor 5/PDT.G/2016/PN PRG
Tanggal 2 Agustus 2016 — ZAINAB MAKARAMA
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
124 — 10
  • sedemikian idealnya harus secara cerdas, bijak dan kemanusiaandapat dipertimbangkan oleh tergugat , dan bukan justru secara kejam menerkammemangsa debitur / penggugat (dan mengabaikan asasi ekonomi debitur) yangsecara langsung/serta merta melakukan lelang yang curang dengan intrik harga yangtidak wajar untuk semata mengejar prestasi dilingkungan internal kerjanya tanpamemperhitungkan kewajaran harga objectumliis dan hanya sekedar untukterlunasinya hutang penggugat sebagai debitur, perouatan lelang yang sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 9 Juni 2015 — dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M. Surg
574 — 554 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mmHGPasang dauer catheterPasang Maag slangInjectie meropenem 1 g IVAmbil informed concern (surat persetujuan operasi)Pasien tiba di RSDKT jam 14.00 WibSaya berangkat ke RSDKT dan menangani kondisi pasien sampai stabilsampai jam 14.00 Wib.Dalam persetujuan Operasi sudah saya jelaskan sesuai standaroperasional pabi, baik prosedur, komplikasi, perawatan pasca operasisampai kematian. pasien menolak dilakukan colostomy Dari sini jelas terlihat kondisi pasien sebelum operasi saat konsultasisemua memenuhi sarat
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Putus : 07-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2010/PTUN-PBR
Tanggal 7 Februari 2011 — Kadeni VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
102 — 39
  • sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf bUndang undang Nomor 9 Tahun 2004 dan bertentangan denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang PemberianHakhak dan Pengumuman Data Fisik dan Dara Yuridis danPengesahannya, karena tidak melakukan penelitian dankecermatan dalam menerbitkan objek sengketa sertakeberadaan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum karena berasal dariproduk Surat Dasar/ Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah yangCacat Hukum dan Sarat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 255/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 8 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : INDRIATI KUSMALI,
Terbanding/Penggugat IX : FATUR RAHMAN
Terbanding/Penggugat VII : AGUS SALIM,
Terbanding/Penggugat V : SITI ASMARA,
Terbanding/Penggugat III : RATNA SITI HAWA,
Terbanding/Penggugat I : SITI CHAERONI,
Terbanding/Penggugat VIII : DARYANTO
Terbanding/Penggugat VI : , Ny. DEDEH,
Terbanding/Penggugat IV : , MUTIARA SRI HASTUTI,
Terbanding/Penggugat II : , SITI HARRIYAH,
Terbanding/Turut Tergugat I : PUSAT PEMBANGUNAN PEMBIAYAAN HUTAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Turut Tergugat II : YOHANNES BUDI KRISTANTO, SH., Magister Kenotariatan,
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
111 — 91
  • Proses pemeriksaan perkara ini sarat denganpertimbangan yang tidak objektif, cenderung ceroboh, terkesan hanyamelihat kepetingan salah satu pihak, dan mengesampingkan faktafakta hukum serta melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku. Atashal tersebut Pembanding/dahulu Tergugat memohon dengan segalahormat kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis HakimTinggi yang memeriksa dan mengadili untuk kembali memeriksasecara menyeluruh secara seksama peristiwa yang terungkap.
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 26-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 2 September 2019 — PEMOHON KONPENSI/TERGUUGAT REKONPENSI DAN TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI
23 — 21
  • TnkMenimbang, bahwa bukti P3 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya,maka bukti tidak dapat memenuhi sarat formil, maka bukti tersebut harusdikesampingkan ;Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksikemuka persidangan yang bernama XXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam,alamat Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, hubunganteman kerja Pemohon;Menimbang, bahwa saksi kedua yang dimajukan Pemohon adalahXXXXX, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Kopolisian,betempat
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bau
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
1.MURSALAM
2.MULYADI
3.MAJID NENE
4.HALKING
Tergugat:
1.Yayasan Pendidikan Islam Qoimuddin YPIQ Baubau
2.Sekolah Tinggi Agama Islam STAI YPIQ Baubau dalam hal ini Pj. Ketua An. Drs. H. Abdul Majid, MM
166 — 85
  • Surat dimaksud menunjukkan bahwa Ketua YPIQ Baubau sangattidak memahami tugas dan tanggunjawab yang diembannya karena telahHalaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2020/PN Baumencampuradukan tugas yang melekat pada Senat sebagaimana diaturdalam STATUTA yang didalamnya telah sangat jelas dan rinci mengatur tatacara pertimbangan calon Ketua dan Pembantu Ketua khususnya pada Pasal32;15.Bahwa surat Nomor 06/YPIQ/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dimaksudsangat sarat dengan kepentingan antara
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 15-01-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Sidrap
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 20
  • Kecamatan PancaRijang Kabupaten Sidrap dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah utara : Tanah NamriSebelah Timur : Tanah Pak AdamSebelah Selatan : Jalan MawarSebelah Barat > Tanah NarunSedangkan pada batas sebelah Sarat dalam kenyataan dilokasi adalahberbatasan dengar, tanah Abd.Jabbar bukan tanah Harun;Sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1975 menyatakan "Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelasdan tegas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 —
58 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PenggunaAnggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab dari segiadministrasi, fisik, keuangan dan fungsional ataspengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun2003, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebelummenetapkan penerima dana Block Grant seharusnyameneliti atau) mengecek calon penerima dana BlockGrant tersebut karena salah satu tanggungjawab KuasaPenggunaan Anggaran adalah dari segi administrasi,fisik, keuangan, yaitu visitasi lapangan = yangmerupakan sarat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 294/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 8 Mei 2019 — Drs. SAPARI, Apt., M.Kes ; KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
276 — 178
  • Dalam hubungannya dengan sengketa /n /itis, Tergugattidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, selama Penggugatbekerja sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan baik diBanjarmasin maupun di Surabaya sarat akan prestasi. Sehingga tidak adaalasan apapun Tergugat memberhentikan Penggugat dengan kurang dari2 tahun, yang jelasjelas melanggar Pasal 116 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 27-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Tnk
Tanggal 2 Agustus 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
28 — 1
  • Dan perluuntuk diketahui bahwa nominal gaji sebesar 25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) itu pun baru Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensiperoleh ditahun 2015 setelah mendapat promosi pekerjaan,sebelumnya gaji Pemohon lebih kecil dari jumlah tersebut.20.Bahwa pernyataan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalamjawaban poin 12 (dua belas) sub c, sarat akan kebohongan.
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 19-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tgl
Tanggal 24 Mei 2017 — Yapeknas, Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional melawan PT. Bank Mandiri, Persero Tbk Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Mandiri, Persero Tbk Cabang Tegal dan Ida Bagus Urdaya
71 — 35
  • Bahwa terdapat juga pada halaman 3 Pasal 5 KUASA DEBITURkepada BANK peryataan ini juga sarat dengan pelanggaran terhadap:Undang undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen BAB V KETENTUAN PENCANTUMANKLAUSULA BAKUPasal 1(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat ataumencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atauperjanjian apabilad. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelakuusaha baik
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 181/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 12 Maret 2019 — -. ARNOLDUS KAKI, DKK VS -. SIMON LENGI, DKK
135 — 119
  • Bahwa dalam menyusun suatu gugatan harus memenuhiketentuanketentuan yang telah diwajibkan oleh Hukum Acara Perdatamengenai syarat formil dan sarat materil dari suatu gugatan.Sesunggugnya Gugatan para Penggugat sudah tidak sempurna dan cacathukum.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-12-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 27 Februari 2019 — ENDAR, dkk.; Melawan; PT. BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES;
103 — 62
  • tangan yang menurut undang undangmempunyai kekuatan bukti;e Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan tetap; e Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan;e Dalam sengketasengketa mengenai bezitrecht;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 6 (enam) yaitumenyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upayaverzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad),maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salah satu sarat
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN BANGKINANG Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bkn
Tanggal 29 Desember 2021 — Penuntut Umum:
BUDI SETIA MULYA, SH.,MH
Terdakwa:
TAUFIK AKBAR als TAUFIK bin M YUNUS
89 — 32
  • Bahkan Mahkamah Agung dalam Putusannyapada Perkara Nomor: 1531K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor:Halaman ke 55 dari 59 halalaman Putusan No.438/Pid.Sus/2021/PN Bkn.2591K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan caracara Penyelidikan danPenyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supayamembebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi ini Majelis Hakimmemberikan pendapat dan pertimbangan
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 23-07-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 37
  • dalil jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara pada point 10adalah sangat setuju Bahwa karena tanahtanah sengketa tetap dikuasai dandipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas yang tidak dapatdibenarkan secara hukum, maka wajar pula menurut hukum apabila ParaTergugat atau Siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukumuntuk membagi waris tanah tanah sengketa dan menyerahkannya kepadaPenggugat sesuai dengan hak bagiannya masingmasing menurut hukumyang berlaku (hukum faraidh) tanpa sarat
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Tanah
Register : 12-12-2012 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 160/Pdt.G/2012/PN.Pbr
Tanggal 4 Juni 2014 — Benny Luhur VS Sdr. Kadeni, Dkk
176 — 70
  • Perdata No.160/Pdt.G/2012/PN.PBR53 Ayat 2 Huruf b UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 danbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun1997, tentang Pemberian Hakhak dan Pengumuman Data Fisikserta Data Yuridis dan Pengesahannya, karena tidak melakukanpenelitian dan kecermatan dalam menerbitkan objek Sengketaserta keberadaan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas TIDAK SAHdan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM karena berasal dariProduk Surat Dasar / Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah yang CACATHUKUM dan SARAT
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-04-2011 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 27/PDT.G/2011/PN.TMK
Tanggal 20 Februari 2012 — HENNY SOERYWINATA ROSALIN DJAMAL, DKK
81 — 32
  • Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 67K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa petitum yang tidaksejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat (obscuur libel), oleh karena itugugatan dinyatakan tidak dapat diterima;Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalihdalih yangdisampaikan Pengguat dalam Gugatannya sarat akan ketidakjelasan dan bahkanbertentangan satu sama lain sebagaimana akan Tergugat III kelaskan berikut ini:a Gugatan Penggugat merupakan