Ditemukan 9457 data
1.ARNOLDUS KAKI
2.AGUSTINA BEO
3.YULIANA LUNA
Tergugat:
1.SIMON LENGI
2.BERNADUS WAWO
3.PAULUS DHEO
4.MARTINUS LOZA
5.MARIA WASO
6.AMBROSIUS MEZE
7.DONATUS SILA
8.PETRUS LAKO
82 — 40
Bahwa dalam menyusun suatu gugatan harus memenuhiketentuanketentuan yang telah diwajibkan oleh Hukum Acara Perdatamengenai syarat formil dan sarat materil dari suatu gugatan.Sesunggugnya Gugatan para Penggugat sudah tidak sempurna danHalaman 11 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjwcacat hukum.
48 — 12
harus ditolak untuk seluruhnya ;36.Bahwa mengenai peletakan Sita Jaminan yang dilakukan harus dinyatakandicabut, sebab Pelatakan Sita Jaminan tidak bisa diletakkan terhadap Harta MilikOrang lain, yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pihakpihak dalam suatu Perkara, dimana barangbarang yang di sita Jaminan tidakada hubungan dengan Pelawan atau dengan kata lain bukan milik Pelawan ;37.Bahwa Peletakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan NegeriTanjung Pinang di duga sarat
PT. SATWIKA PERMAI INDAH
Tergugat:
1.AHMAD SYOPYANUDIN
2.SUBHAN
3.TAJUDIN
4.FAIKOH
5.SYAMSUDIN
6.FAHRUL WAHDI
7.HJ.HAMDAH
8.SAODAH
Turut Tergugat:
1.NAJIB MUHAMAD
2.TAN HENDRATO TANZIL
3.HENDRA GUNAWAN
103 — 33
Apalagi diketahui secara umum,bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang dalamkepengurusannya sarat dengan jual beli tanah dan atau bangunan(properti) ;Bahwa, dalam Angka 4., Posita Penggugat menyatakan bahwa dalampelaksanaan Pasal 3 ayat (i) PPJB, Pihak Pertama (Jamaludin/Tergugat Ill sebagai penandatangan PPJB akan mengurus danmenyelesaikan hutang atas jaminan atas Objek Gugatan denganBank Mutiara (dahulu Bank Century).
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 708 K/Pid.Sus/2016pemilik Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Prima Mandiri Durenan,yang dibeli / diakuisisi menjadi asset Pemerintah Kabupaten Trenggalek;Bahwa peran Terdakwa dalam proses pembelian Koperasi BankPerkreditan Rakyat (KBPR) Prima Mandiri Durenan, sarat dengankepentingan, dengan orientasi untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiridan orang lain;Bahwa dalam pelaksanaannya, pembelian Koperasi Bank PerkreditanRakyat (KBPR) Prima Mandiri Durenan ternyata dibeli oleh PemerintahKabupaten
118 — 58
Dalampertimbangan hukum sebagaimana terbaca dalam putusan halaman 42sampai dengan halaman 52, yang sarat dengan pendapat para ahli hukum,sepertinya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsure delik tersebut. Namun bagi kami Penasehat hukumterdakwa berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsureDengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawaorang lain tersebut.
134 — 11
bahwa di dalam dakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum,telah mendakwa dan menuntut terdakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke le KUHP dalam kualifikasisebagai Orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa didalam Arrest Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934 yang dikenaldengan istilah ARREST HOOI dan kemudian telah diikuti oleh Mahkamah Agung danselanjutnya dijadikan yurisprudensi tetap Indonesia telah membahas tentang unsur turut sertamelakukan (mede Pleger) harus terpenuhi 2 sarat
Mereka yang terlibat ada kerja sama yang erat dan mempunyai kesadaran/keinsafan yangsama akan tindak pidana yang dilakukan ;Menimbang, bahwa tentang tindak pidana tersebut telah terjadi dan dilakukan olehlebih dari satu orang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum sebelumnya telahdisimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini telah terjadi dan dilakukan olehterdakwa dan saksi Ismail, S.Pd. sehingga sarat pertama unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa tentang Mereka
123 — 62
No. 09/Pdt.SusPH1/2014/PN.Bglmengikuti aturan pasal hukum yang berlaku sebagaimana Peraturan MenteriTenaga Kerja tersebut di atas.Begitu pula dengan PKWTT yang beserta pemanggilan yang dimaksudkan didalam Gugatan Rekonvensi sudah dibuktikan adalah tidak sah secara hokumdikarena melanggar ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku,hal mana memberlakukan PKWTT yang diakui dibuat pada tahun 2013 akantetapi diberlakukan pada tahun 2009 dan pemanggilan I dan II belummemenuhi sarat atau unsurunsur
198 — 69
I DALAMPUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 685/PDT.G/2019/PN, DPS,TERTANGGAL 17 JUNI 2020 YANG SARAT DENGAN KEPENTINGANDILUAR HUKUM 7.
74 — 37
adalah perbuatan pidana yang bertentangan dengan ketentuan pidanapasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selain~ alasanalasan hukum sesuai pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, Majelis Hakim juga menilai bahwapenangkapan dan penyidikan terhadap terdakwa Arsad La Madu alias Adi Tua danterdakwa II Hubertus Wowor alias Ade Lam telah ditunggangi dengan kepentinganyang sarat
1.SAIKING
2.Hasanudin
4.PIPIN ADI CANDRA
5.JUNI ADISAH
6.MOHAMAD NOPAL
7.UMAR GANI
8.JABRI LUBIS
9.JAPARUDIN
Tergugat:
KEPALA DESA GUNUNG TIGA, KECAMATAN ULU OGAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
281 — 142
berikut tempat kedudukannyadan telah pula mencantumkan keputusan yang menjadi objek sengketa,memuat dasar dan alasan gugatan, dan terakhir menyebutkan petitum atauhalhal yang menjadi tuntutan untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih selainitu. gugatan juga telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna padaPemeriksaan Persiapan tanggal 1 Oktober 2020 sehingga layakdisidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengandemikian Pengadilan berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugattelah memenuhi sarat
78 — 30
Permata Baloi, Blok C2, No. 128, Baloi Indah, Lubuk BajaKota Batam, sehingga sangat diragukan kedudukan dan kapasitasPara Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perselisihan hakterhadap Tergugat (satu), karena sesuai dengan Hukum AcaraPerdata yang menjadi sarat formil dari Gugatan adalahkelengkapan identitas Para pihak, sehingga Gugatan ParaPenggugat yang diajukan kepada Tergugat (satu) adalah GugatanError In Persona (Cacat Formil) karena Identitas tergugat (satu)salah bukan identitas yang sebenarnya
H. ANDI HARAHAP, S.SOS, dk
Termohon:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
190 — 73
saksi sebagai Panwascam dan dalam 1 Kecamatan ada 3 orang, SKnya dari Panwas Kabupaten, berlaku sampai Pilpres;Bahwa dalam pemilihan Bupati PPU saksi melakukan pengawasan dengancara rolling karena ada 3 orang dan satu orang mengawasi 7 sampai 8 desa;Bahwa selama saksi melakukan pengawasan tidak ada hasil temuan;Bahwa Panwascan juga memberikan bimbingan teknis pelaksanaanpemungutan suara;Bahwa yang diawasi saksi meliputi Ketua KPPS nya, Penyelenggaranya,pemilinnya sesuai DPT atau tidak, memenui sarat
101 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nyatnyono,Kecamatan Ungaran Sarat, Kabupaten Semarang;Menimbang,...., Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenatindakan Tergugat dalam melakukan audit terhadap pelaksanaanruilslag Tanah Hak Pakai Nomor 5/Nyatnyono telah terbukti tidakdilakukan menurut pedoman atau tata cara menghitung nilai kerugianNegara sebagaimana mestinya;(vide Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 196/G/2013/PN.Smg. halaman 71 sampai dengan 74):.
42 — 11
kompiuterkemudian dicetak dengan printer canon ; Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fransiska Daris menemui terdakwauntuk meminta terdakwa membubuhi tanda tangannya di surat keterangan gaji dansurat rekomendasi pengajuan kredit ; Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa jabatannya sebagaibendahara di Kecamatan Kedungkandang memiliki peran dalam pengajuan kredit keBank Saudara karena dalam permohonan pengajuan kredit memerlukan tanda tanganterdakwa ; Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa sarat
GAGAN HERTAWAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIS
32 — 14
Budi butuhbantuan pinjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) denganjaminan satu unit mobil Suzuki Ertiga warna putin Nopol lupa, tetapi Saksimemberikan sarat membuat surat pernyataan jika Saksi menitipkan uangsebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satubulan.3. Bahwa setelah jatuh tempo, Sdr.
101 — 13
Oleh karena ituselurunh dalil PEMOHON hanyalah sebuah kebohongan keji untukmembenarkan tindakanikelalaian PEMOHON' dalam menafkahiTERMOHON beserta kedua anaknya meskipun PEMOHON mengetahuiTERMOHON dan kedua anaknya bersandar sepenuhnya kepada nafkahyang diberikan oleh PEMOHON;Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dan membantah dalilPEMOHON no. 13 dan 14 yang sudah secara nyata sarat dengan DUSTAdan UPAYA PEMUTARBALIKKAN FAKTA, yang sebenarnya adalahTERMOHON selalu mengerjakan sendiri seluruh tugas
94 — 58
ITIKAD TIDAK BAIK terhadapPENGGUGAT sehingga dengan sangat mudahnya TERGUGAT danTERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI mengabaikan nilainilaiyang hidup dan dijunjung tinggi di dalam masyarakat Indonesia yaitukewaiiban hukum sendiri, kesusilaan yang balk dan kepatutan ;Bahwa berdasarkan fakta disebut di atas maka secara kasat mata dapatdiketahui dengan sangat jelas jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I,dan TERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VIItersebut merupakan jual beli yang sarat
47 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga tidak benarbahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehubungandengan penguasaan tanah sengketa, keterangan saksisaksi Ketut Artika,dan saksi Nyoman Partha mengetahui bahwa ada keberatan dariPenggugat;Bahwa, keterangan saksisaksi yang diajukan adalah saksisaksi yangberada dibawah tekanan, rekayasa, adalah anggota masyarakat DesaPekraman Temukus yang sarat dengan tekanantekanan sehingga terkesantidak objektif.
175 — 116
Hal ini tidaklain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingatpada faktanya surat gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akancacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan surat gugatan a quotidak sah dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaara);l PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA A QUO ATAS DASAR KOMPETENSIABSOLUT;A.
42 — 14
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT nomor O2/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi Kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kKepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi,kolusi dan nepotisme sarat