Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234 K/Pdt/2015
Tanggal 21 September 2015 — TUMPAL SIMANJUNTAK, S.H, DKK VS SUTRISIAH, DKK
102 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengenai nilai wajar danpatut terhadap objek sengketa, yaitu bahwa TermohonKasasi VI mengakui nilai yang wajar untuk menaksir hargaobjek sengketa bilamana dijual dimulai dari hargaRp160.000.000,00 (seratus enam uluh juta rupiah) padatahun 2010 sebagaimana tertuang dalam PengumumanLelang, sedangkan dalam AJB 455/2009 disebutkan hargajual objek sengketa adalah sebesar Rp35.280.000, (tigapuluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);3) Hal ini jelas terbukti bahwa AJB Nomor 455/2009 dibuatdengan sarat
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 16-06-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 27/Pid.B/2015/PN Tsm
Tanggal 16 Juni 2015 — INDRA GRAHA bin RIJAN RATIZAN
119 — 39
  • Apabila orang dengan perbuatannya telahmenimbulkan suatu akibat tertentu yang tidak dikehedaki dan juga tidakmenjadi tujuannya sedangkan kesadaran atau pengertian, bahwaperbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat tadi tidak pula ada padanyasewaktu melakukan perbuatan itu namun waktu itu ia sadar atau mengertibahwa mungkinlah perbuatan itu akan menimbulkannya maka dalam halyang demikian ia pun dapat dianggap dengan sengaja menimbulkanakibat itu apabila satu sarat dipenuhinya yaitu bahwa ia telah begitubertekat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana - HIDAYAT ABDUL RACHMAN
158 — 39
  • report sama dengan Lulus Ujisaksi tidak ingat, akan tetapi disitu ada tim teknis dan kalau sertifikasi itutentunya bagian teknis makanya pada saat aanwinzing selain Pokja kamijuga mengundarg tim teknis;Bahwa pada saat evaluasi yang menentukan adalah Pokja tapi segalasesuatunya kami konsultasi dengan tim teknis yang tahu karena mengacupada KAKnya, karena Pokja secara teknis tidak paham dengan Ligth Trap;Kalau mengenai seperti surat perijinan itu dari Pokja, dan sertifikasi itumerupakan bagian dari sarat
    bebanberkesinambungan dan uji kesesuaian.Bahwa syarat agar saksi dapat mengeluarkan TestReport adalah melakukan uji penunjukan, lalu ujipelayanan dan uji verifikasi, sedangkan uji bebanberkesimbungan dan uji kesesuaian dilaksanakan harusdisesuaikan dengan daerah daerah yangmenggunakannya, biasanya dilaksanakan oleh BadanLitbang dan bukan wewenang BPMA, karenakewenangan litbang, sedangkan uji bebanberkesinambungan juga tidak dilaksanakan karenamemang sebenarnya untuk light trap, belum ada SNIunjuk kerja dan SNI sarat
    lulus uji yang beda dengan test report.Bahwa test report hanya semacam raport saja, setelahdiuji, begitu keluar hasil uji, itu yang dikeluarkansebagai hasil test uji, sedangkan sertifikasi adalah adapersyaratannya, yaitu dikeluarkan oleh LembagaSertifikasi Produk Alat Mesin tersebut,persyaratannya, produsennya harus sudah menerapkanSertifikasi Mutu ISO 9001 tahun 2008 dan diambilsecara acak mesin yang diuji, setelah diuji, kemudiandisandingkan antara parameter yang ada denganparameter yang ada di sarat
    Namun sampai sekarang, light trap tersebutbelum ada SNI sarat mutu maupun SNI Unjuk kerjajadi belum ada sertifikasi yang dikeluarkan, hanya testrepor, dan prosesnya adalah berbeda jauh.e Bahwa tentang pelelangan, saksi tidak tahu.e Bahwa kewenangan saksi berdasarkan PeraturanMenteri adalah melaksanakan pengujian alat pertaniandan juga disebut sebagai lembaga sertifikasi alsintandengan mengeluarkan sertifikasi.e Bahwa yang diuji hanya tiga, karena yang pentingadalah unjuk kerja dan dua lagi sedangkan
    untuk sertifikasi lelbih tinggilagi.Bahwa surat permohonan uji dari Produsen ke BPMA,yang diuji adalah uji unjuk kerja, verifikasi danpelayanan, jadi yang keluar hanya test repor bukansertifikasi.Bahwa tahap yang diuji sebagaimana yang saksiterangkan sebelumnya yaitu UJI UNJUK KERJA hasillight trap yang dimohonkan disebutkan kapasitas,efisiensi dll, (tidak ada menyebutkan tentangpekerjaannya baik atau tidak, lulus atau tidakdisebutkan dalam sertifikat, dengan menyandingkansarat unjuk kerja dan sarat
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.sus.TPK/2016/PN.Dps
Tanggal 12 Oktober 2016 — I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH
105 — 45
  • pernyataantanggung jawab belanja dan daftar amprah.Amprah tahap ketiga diajukan kepala Desa Tulikup pada tanggal 7Nopember 2014 sesuai surat Nomor : 140/178/Keu/XI/2014, perihalpermohonan pencairan dana ADD tahap ketiga TA 2014 yang dilampirisurat pernyataan tanggung jawab belanja dan daftar amprah.Bahwa mekanisme penyaluran dana ADD dapat saya jelaskan setelahamprah diterima di bagian Pemdes kemudian dilihat persyaratannyadiantaranya adanya APBDes yang memuat dana ADD tersebut, setelah itudibuatkan sarat
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-01-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 1/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat:
ILYAS YUSUF
Tergugat:
Peutuha Tuha Peut
Intervensi:
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK (P2K) GAMPONG KEUDE JEUNIEB
175 — 75
  • Ali selaku Calon KeuchikGampong Keude Jeunieb, terkesan sarat dengan manipulasi dan faktor interestdan subyektif terhadap 1 (Satu) orang calon dari 2 (dua) calon yang dinyatakanlolos verifikasi.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: NATALIA GO, SE anak dari GO SIANG SAN
440 — 158
  • Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi - Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
187 — 21
  • report sama dengan Lulus Ujisaksi tidak ingat, akan tetapi disitu ada tim teknis dan kalau sertifikasi itutentunya bagian teknis makanya pada saat aanwinzing selain Pokja kamijuga mengundang tim teknis;Bahwa pada saat evaluasi yang menentukan adalah Pokja tapi segalasesuatunya kami konsultasi dengan tim teknis yang tahu karena mengacupada KAKnya, karena Pokja secara teknis tidak paham dengan Ligth Trap;Kalau mengenai seperti surat perijinan itu dari Pokja, dan sertifikasi itumerupakan bagian dari sarat
    bebanberkesinambungan dan uji kesesuaian.Bahwa syarat agar saksi dapat mengeluarkan TestReport adalah melakukan uji penunjukan, lalu ujipelayanan dan uji verifikasi, sedangkan uji bebanberkesimbungan dan uji kesesuaian dilaksanakan harusdisesuaikan dengan daerah daerah yangmenggunakannya, biasanya dilaksanakan oleh BadanLitbang dan bukan wewenang BPMA, karenakewenangan litbang, sedangkan uji bebanberkesinambungan juga tidak dilaksanakan karenamemang sebenarnya untuk light trap, belum ada SNIunjuk kerja dan SNI sarat
    lulus uji yang beda dengan test report.Bahwa test report hanya semacam raport saja, setelahdiuji, begitu keluar hasil uji, itu yang dikeluarkansebagai hasil test uji, sedangkan sertifikasi adalah adapersyaratannya, yaitu dikeluarkan oleh LembagaSertifikasi Produk Alat Mesin tersebut,persyaratannya, produsennya harus sudah menerapkanSertifikasi Mutu ISO 9001 tahun 2008 dan diambilsecara acak mesin yang diuji, setelah diuji, kemudiandisandingkan antara parameter yang ada denganparameter yang ada di sarat
    Namun sampai sekarang, light trap tersebutbelum ada SNI sarat mutu maupun SNI Unjuk kerjajadi belum ada sertifikasi yang dikeluarkan, hanya testrepor, dan prosesnya adalah berbeda jauh.e Bahwa tentang pelelangan, saksi tidak tahu.e Bahwa kewenangan saksi berdasarkan PeraturanMenteri adalah melaksanakan pengujian alat pertaniandan juga disebut sebagai lembaga sertifikasi alsintandengan mengeluarkan sertifikasi.e Bahwa yang diuji hanya tiga, karena yang pentingadalah unjuk kerja dan dua lagi sedangkan
    untuk sertifikasi lelbih tinggilagi.Bahwa surat permohonan uji dari Produsen ke BPMA,yang diuji adalah uji unjuk kerja, verifikasi danpelayanan, jadi yang keluar hanya test repor bukansertifikasi.Bahwa tahap yang diuji sebagaimana yang saksiterangkan sebelumnya yaitu UJI UNJUK KERJA hasillight trap yang dimohonkan disebutkan kapasitas,efisiensi dll, (tidak ada menyebutkan tentangpekerjaannya baik atau tidak, lulus atau tidakdisebutkan dalam sertifikat, dengan menyandingkansarat unjuk kerja dan sarat
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-01-2022 — Putus : 18-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PT AMBON Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB
Tanggal 18 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
212 — 99
  • terdakwadinyatakan terbukti bersalah dalamdakwaan primer Pasal 2UndangUndang Tipikor, sebab fakta hukum Terdakwa telahmelawan hukum dalam arti menyalahgunakan wewenangnya(species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukanmelawan hukum secara umum (genus) sebagaimana diaturdalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor; Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan JaksaPenuntut Umum di depan persidangan, patutlah dicermatikebiasaankebiasaan yang tidak professional dari para penegakhukum yang sangat sarat
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 14-05-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BOGOR Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bgr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.REOPAN SARAGIH, SH, MH
2.MARIO NARDO SAGALA, SH
Terdakwa:
Ir. ELVIS YANWAR S, Msc Bin PURBA SINOMBATUA SIREGAR
148 — 25
  • ROESLAN SALEHbahwa : kesalahan memang susuatu yang penting dalam menentukan ukuranpidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu,manfaat juga merupakan sarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurutancaman maupun menurut ukuran dan anekah macam pelaksanaannya ( segilain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegasserta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untukpembalasan dandam atas perbuatan terdakwa
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 79/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Ade Trisna Putra Branch Manager PT Bank Mandiri Tbk Cabang Banda Aceh
Terbanding/Penggugat : Ir. Ali Amril
Turut Terbanding/Tergugat II : Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
176 — 75
  • Bahwa terhadap Jawaban Sanggahan tersebut diangka 5, perusahaanPENGGUGAT bersikap tidak setuju atas Jawaban Sanggah dimaksudkarena belum menjawab seluruh substansi/pokok keberatan yang diajukandiantaranya konstruksi proses tender yang telah berlangsung, hasil evaluasiberikut penetapan pemenang yang belum memenuhi syarat, dan terjadinyapenyimpangan serta sarat rekayasa, sehingga perusahaan PENGGUGATada mengajukan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada DR. dr.Azharuddin, Sp.OT, KSpine, FICS selaku
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 128/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 30 Maret 2017 — 1. TIMBANG SIANIPAR, Let. Kol. Purn. TNI-AD,(Lk), beralamat diJalan Sei Serayu No. 43, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan,NIK 1271020711420001,selanjutnya disebut PENGGUGAT - I; 2. R. H. SIMANJUNTAK, (PR), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sei Serayu No. 43,Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, NIK 1271024707500002, selanjutnya disebut PENGGUGAT - II; 3. SAMUEL HOTMA MANGASI SIANIAPAR atau disebut juga SAMUEL, (LK), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jend. Sudirman KP. Lalang, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah,Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, NIK 1407050303750006, selanjutnya disebut PENGGUGAT–III; 4. RENTA ELIZABETH DORAWATY SIANIPAR, S.P. atau disebut juga ELISABETH, (PR), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan GN Agung No. 1 LK. II, Kelurahan Binjai Estate,Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai,NIK 1271025101740001, selanjutnya disebut PENGGUGAT- IV; 5. V. LUDIK SIMANJUNTAK, (LK), Pelda. Purn. TNI-AD, beralamat di Jl. Pelikan II No. 317, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, NIK 1207260807580006,selanjutnya disebut PENGGUGAT– V; dalam hal ini memberi kuasa kepada H. HAMDANI HARAHAP, SH. MH., DAM HASONANGAN HARAHAP, SH. MH., SUIDIA CECILIA KUSNO, SH., dan NAJIR SARIF SIREGAR, SH., Advokad/Penasehat Hukum, Pengacara – Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “CITRA KEADILAN “ yang berkantor di Jalan Sutomo No.6 Medan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ; M E L A W A N 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) cq. PRESIDEN RI Cq. MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN RI Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT cq. PANGLIMA KOMANDAN ARMADA REPUBLIK INDONESIA KAWASAN BARAT cq. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT I BELAWAN, beralamat di Jl. Serma Hanafiah No. 1 Belawan, untuk selanjutnya disebut ... TERGUGAT - I ; 2. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA cq. BUPATI DELI SERDANG, berlamat di Jl. Negara Lubuk Pakam, untuk, selanjutnya disebut ..... TERGUGAT - II ;
251 — 16
  • Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 156/3/PK/81 tanggal 24 November1981, yang pada pokoknya menerangkan Parjo benar adanya mengusahaitanah persawahan di pasar Il Paluh Hiyu Lorong V Desa Paluh Kurau, yangdiperolehnya dari penerbitan berdasarkan Sarat Camat Hamparan Perak No.283/3, tanggal 12 Maret 1980, seluas 2 (dua) Ha, Patok No.62, ditandatanganioleh Kepala Desa Paluh Kurau) 4an diketahui oleh CamatKecamatan Hamparan Perak, telah dinazegeling selanjutnya diberi tandaBukti P25.c ;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PDT.SUS/2011
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK; SULADI, DKK.
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 821 K/Pdt.Sus/201 1merupakan para pekerja pada Perusahaan Tergugat dan tidak terikatPerjanjian Kerja dengan manajemen Perusahaan Tergugat , sehingga tidakmemiliki hubungan hukum ketenagakerjaan dengan Perusahaan Tergugat I.Oleh karena itu sangat jelas sekali bahwa motif dan tujuaan Para Penggugat(Suladi dkk) dalam Perkara No. 245/PHI.G/2010/PN JKT.PST. dan ParaPenggugat (Entah Tahma dkk) dalam Perkara No. 246/PHI.G/2010/PNJKT.PST. mengajukan gugatangugatan tersebut sarat dengan muatanitikad tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 04-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 4 April 2017 — PT MUARABUNGO PLANTATION VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
322 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 29 PK/Pdt.SusKPPU/2017Apabila Termohon Keberatan bertindak secara jujur, fair dan konsisten sertakemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkan padaketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi TermohonKeberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuanPasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 juncto Pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 57/2010;Putusan KPPU Nomor 1/2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baik dalamperspektif yuridis maupun cara/metode
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949 K/PID/2010
Terdakwa; I Wayan Suanda
288 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlakuan Tidak Adil dan Pelanggaran Hak Membela Diri Dikurangi.Bahwa mengingat proses perkara ini mulai dan tingkat penyidikan hinggaputusan Hakim Judex Facti sarat dengan intervensi dan kepentingan, makatidak dapat menyembunyikan kekhawatiran atas nasib Terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — ROBINSON;
50 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TERJADINYA PELANGGARAN HAKHAK TERDAKWA DALAM PERKARAINI (MISCARRIAGE OF JUSTICE)Bahwa didalam tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak awalperkara ini dipaksakan dan sarat dengan rekayasa serta adanyapenyalahgunaan kekuasaaan oleh penyidik. Tindakan sewenangwenang, menyesatkan, merekayasa berkas dan barang bukti dalam perkara ini akankami uraikan satupersatu agar dapat dilihat secara gamblang bagaimanaHal. 80 dari 89 hal. Put.
Pengadilan PA BONTANG Perdata Agama
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA BONTANG Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Botg
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
AMRIZAL BIN BAHRUDDIN
Tergugat:
NURHAYATI BINTI IMAM SABRI
65 — 50
  • Bahwa kami selaku Penggugat, menyangkal dengan tegas semuaketerangan saksisaksi dan juga buktibukti surat yang diajukan Tergugat dimuka persidangan oleh karena smuanya tidak benar dan sarat akanrekayasa, kecuali yang diakui kebenarannya oleh kami selaku Penggugat dipersidangan serta tidak bertentangan dengan surat gugatan dan replikserta jawaban atas gugatan rekonvensi Tergugat yang telah kamisampaikan;5.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 231/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat XVII : Parningotan Samosir Diwakili Oleh : Bahren Samosir
Terbanding/Penggugat I : Syarifuddin Sirait, SP
Terbanding/Penggugat II : Nur Asli Pujiono
Terbanding/Penggugat III : M. Nur Hasyim Manurung
Terbanding/Penggugat IV : Karinam
Terbanding/Penggugat V : Payan Sinurat
Terbanding/Penggugat VI : Muhammad Masrob
Terbanding/Penggugat VII : Parlin Manik
Terbanding/Penggugat VIII : Japenri Silalahi
Terbanding/Turut Tergugat XVII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge Cq Kepala Desa Gotting Sidodadi
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge
Terbanding/Turut Tergugat XIX : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat XX : Suyanti
Terbanding/Turut Tergugat XXI : Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Utara Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Marisi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jaunur Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat X : Jahisar Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XI : Hotler Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tiarma Samosir
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jemi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Mariana Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XV : Jesron Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Jerri Butar Butar
84 — 41
  • JULIANUS BUTAR BUTAR sebagaimana sarat Nomor 1 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah tanggal20 Februari 1979 tersebut, yang mengakibatkan menjadi persengketaan keduabelah pihak antara Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Turut TergugatIll dan Turut Tergugat IV dapat diKualifisir melakukan perbuatan melawanhukum ;Bahwa apabila timbul suratsurat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III danIV untuk kepentingan Tergugat s/d X ataupun orang lain selain Penggugat ,II, Hl, IV, V, VI, Vil dan VIII
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 5/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
TOLAP RACHMAD GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
182 — 99
  • Biaya ATK Perkara.......cccccccccececceeeeeeeeeneeeeeseeeeeeeeeeee caaeeeeeeeneees Rp. 200.000.2 Bigya Sarat PUUQQ IAN ss wc: c sass saa a5 85 acon vee 6 x8 ancien eww eon os Rp. 395.800,3. Biaya Hakhak Kepaniteraan......... 2.2.02. cce cee cee ceeeeeeententeeeeees Rp. 30.000,4. Biaya Materal ..........2. cc cee cee cee cee cee eee cee cee cee eee ceessseeeeeeeeeeees Rp. 12.000,5. Biaya RedakSl........... 6. cece ee cee cce cee cee eee cee ceecsseneee ceeeeeeeeeeeeees Rp. 10.000,6.
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 30-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN SUMBER Nomor 194/Pid.B/2018/PN Sbr
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ARY IQBAL SETIO NASUTION, SH
Terdakwa:
1.IWAN RAMDHANI Alias KODOK Bin SULAEMAN
2.SARBUDI Alias BUDI Lahir dari KARDISA
3.BUDIMAN SAPUTRA Bin SLAMET
4.ARDI WAWAN PERMADI Alias BULUS Bin ABDUL MANAN
5.TAKSIRA Alias TATAK Bin SANUDIN
6.GUNAWAN Alias LUWAK Bin DASKIM Alm
7.AHMAD KHAERUDIN Bin ADE RUSLANDI
8.SADELI ANDRE ANTO Bin KOSASIH
9.IPAN GUNAWAN Bin TAWI
10.HARYANTO Alias TISON Bin RUSMANDI
11.AJI ANGGARA Bin CASYONO
12.HARDI BUDI PRIYONO Alias KAMPLENG Bin BADIO Alm
13.SANJAYA Alias ODANG Bin MULYADI
14.ABDUL SOFYAN Alias DOBLANG Bin TARSINA
15.MOHAMAD SAEFUL ADJI Bin H.TASIYA SOMADI
16.INDRA TRI MAULANA Alias bontot Bin TRISNA Alm
17.TOMI SUGIANTO Alias TOMI Bin HENGKI SUGIANTO Alm
41 — 9
  • baru pasti dipukuli oleh tahanan yang lainnya karenadianggapnya sebagai tradisi selama satu hari;Bahwa benar disuruh makan kardus oleh Para Terdakwa;Bahwa benar disuruh makan rokok 3 batang juga;Bahwa kejadian tersebut dialami juga oleh alm Arif Rahman;Bahwa setelah masuk sel pakaian disuruh dibuka oleh tahanan yang lain;Bahwa bagian dada yang sering dipukul sehingga Arif Rahman mati;Bahwa pemukulan lebih lama, malam hari dan pagi;Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 15 jam 16.30. wib;Bahwa benar sarat
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 18-01-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 3/PDT.G/2016/PN Klk
Tanggal 7 April 2016 — SISWANDI,S.HUT., bertempat tinggal di Jalan Tajahan Antang RT 1 Kecamatan Lahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naduh,SH. dan Guruh Eka Saputra,SH.,MH. Advokat dari kantor hukum NADUH,SH.& REKAN, beralamat jalan Sapan Raya Nomor 37 RT 09 RW IX Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. L A W A N 1. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, Dalam hal ini diwakili DR.Amir Syamsudin,SH.,MH. selaku Ketua Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai Demokrat. Berkedudukan di jalan Kramat Raya nomor 146 Jakarta Pusat.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marianus Rikhardus Djoka,SH.,MH. dan Makarius Nggiri,SH. Para Advokat dari DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT , beralamat jalan Kramat Raya nomor 146 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PULANG PISAU CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PULANG PISAU, Dalam hal ini diwakili Agus Peternady Sahai selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pulang Pisau, berkedudukan di jalan Abel Gawei Nomor 2 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Dalim,SH.,MH. dan Kartika Candrasari,SH.,MH. Para Advokat HSD & ASSOCIATES, beralamat jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. AGUS PETERNADY SAHAI, bertempat tinggal di Jalan Abel Gawei Nomor 2 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Dalim,SH.,MH. dan Kartika Candrasari,SH.,MH. Para Advokat HSD & ASSOCIATES, beralamat jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
102 — 26
  • sangatlah sarat akankejanggalankejanggalan hukum, yang patut untuk diduga olehPENGGUGAT, telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalamproses Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU) in casu;13. Bahwa kejanggalan hukum tersebut sebagaimana dalam uraianPosita angka 12 (dua belas) terlihat dalam argumenPertimbangan Hukum TERGUGAT I! sebagaimana dalamPutusan Nomor: 005/ DPPPHPU/ 2014, tanggal 16 September2015.