Ditemukan 17968 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 21-10-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 470/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 26 Nopember 2013 — Penggugat
Tergugat
26 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 65/Pdt.P/2014/PA.Ktbm Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
19 — 2
19 — 2
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 18-11-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 514/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 10 Desember 2013 — Penggugat
Tergugat
30 — 2
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 01-02-2011 — Putus : 26-07-2011 — Upload : 23-08-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 314/Pdt.G/2011/PA.Slw Tanggal 26 Juli 2011 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
9 — 7
9 — 7
Sertifikat wakaf (kalau ada). Rekomendasi dari pejabat setempat minimal Camat. Kalau bentuknya Pendidikane Jumlah siswa atau anak yatime Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMAT16NB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas
Register : 27-03-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PA PEKANBARU Nomor 46/Pdt-P/2014/PA.Pbr. Tanggal 21 April 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
37 — 18
37 — 18
memberikanpandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang halhal yang berhubungandengan pengangkatan anak tersebut, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap denganpermohonannya;Menimbang, bahwa pada Pasal 49 Undangundang Nomor 03 Tahun 2006atas perubahan pertama Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, tentang PeradilanAgama disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 04-03-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PA POLEWALI Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Pwl Tanggal 30 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 10
22 — 10
yang telah memenuhi syarat material;Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudahsedemikian tersebar luas (syahadah alistifadhah), sebagaimana disebutkandalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:Hal. 7 dari 12 halamanPenetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.PwIlArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 17-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PBR Tanggal 14 Juli 2020 — Pemohon:
PERKUMPULAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
178 — 68
PERKUMPULAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
178 — 68
Pendaftaran Tanah Pertama Kali1)Konversi, Pengukuran dan Penegasan Hak;Pemberian Hak;" 200220 2 non nonn=Wakaf Dari Tanah Belum Bersertipikat;Wakaf Dari Tanah Negara;P3MB/Prk.5;cccncnn nnn nnnnnnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnPendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;Pemberian Hak Guna Usaha.b.
Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah1)2)Peralihan Hak Atas Tanah Dari Satuan Rumah Susun;Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik AtasRumah Susun;Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha;Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/HakPerpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai danPemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di Atas HakPengelolaan;Pembaharuan Hak Guna Usaha;Wakaf Dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat;Perubahan Hak Atas Tanah);Hal. 15 dari
Register : 27-10-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 13-12-2022
Putusan PA JEMBER Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA.Jr Tanggal 13 Desember 2022 — Pemohon melawan Termohon
24 — 10
24 — 10
- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah harta benda wakaf berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1232 M2 yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Roudlotul Muttaqin seluas 615 M2 yang terletak di Jl.
Register : 30-05-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN BREBES Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bbs Tanggal 12 Nopember 2014 — - RODIYAH Binti TULAP
- NY.SITI ATIKOH Binti ALIPI
73 — 5
73 — 5
Peradilan Agama adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragamaIslam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang ini;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 49 UU no. 3 tahun2006 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agamamenyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
beragama selain islam;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti permulaan yang diajukanpihak tergugat yaitu berupa fotocopy sesuai asli silsilah keluarga H.alRais Bukti T5) dan fotocopy sesuai asli akta hibah (bukti T3) bahwaperkara aquo berkaitan erat dengan keahliwarisan;Menimbang, bahwa dengan bukti permulaan berupa akta hibah(bukti permulaan T3) sebagaimana pedoman teknis administrasi danperadilan Agama pada poin 8 huruf c halaman 374 menyatakan jikabukti atas hak milik tersebut atas dasar hibah, wasiat, wakaf
Register : 09-04-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bkn Tanggal 27 Mei 2015 — SITI Binti ABDULLAH,dkk melawan MAISURA
72 — 49
72 — 49
Yang dimaksuddenganantara orangorang yang beragama Islam adalah termasuk orang ataubadanHukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarelakepadaHukum Islam mengenai halhal yang menjadi kewenangan peradilanagamasesuai dengan kektentuan pasal iniPutusan MARI No. 1321.K /Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 KaidahHukum :Sejak UU No. 7 /1989 tentang peradilan agama berlaku, PN tidak lagiberwenangmemeriksa atau mengadili perkara perkawinan, warisan, wasiat,hibah, wakaf,sadaqah,Putusan MARI No.
intinyamendalilkan mengenai sengketa warisan dan selanjutnya memohon kepadaPengadilan Negeri Bangkinang untuk menyatakan tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara aquo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan penggugattidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesuai putusan MARI No. 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26Januari 1994 Kaidah Hukum : sejak UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama berlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa ataumengadili perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf
Putus : 25-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/AG/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 — ZUBAEDAH binti AHMAD VS HENRIA ANUGRAHANY binti UKTOLSEYA HENDRIK LEONARD
236 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf; f. Zakat; g.Infag; h. Shadagah dan; i. Ekonomi syariah";Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat 1 UU No. 3/2006 dinyatakan: "Dalamhal terjadi sengketa milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harusdiputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum";Berdasarkan uraian tersebut sangat jelas bahwa Pengadilan AgamaJakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara a quo.
Wakaf; f. Zakat; g.Infaq; h. shadagah; dan i.
Register : 09-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA MARABAHAN Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Mrb Tanggal 12 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 45
97 — 45
Sebelah Barat : Carwidi;
- Sebidang tanah persawahan dengan luas 10.000 M2, yang berlokasi di Desa Babat Raya RT 10 RW 02 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Abdul Halim;
- Sebelah Selatan : Jalan/Tersier;
- Sebelah Timur : Tanah wakaf
, yang berlokasi diJalan Babat Raya RT 11 RW Il Desa Babat Raya KecamatanWanaraya Kabupaten Barito Kuala, dengan batasbatas sebagai: Tanah wakaf;: Tanah Darsin;berikut: Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat> Abdul Ajiz;: Jalan Tani/Tersier;: IkKhwan;: Zainal Abidin;6. Sebidang tanah persawahan dengan luas 9.991 M?
, yang berlokasidi Desa Babat Raya RT 10 RW 02 Kecamatan Wanaraya KabupatenBarito Kuala, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat: Tanah Abdul Halim;: Jalan/Tersier;: Tanah wakaf;: Tanah Darsin;5.
Register : 20-06-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 25/Pid.B/2022/PN Drh Tanggal 31 Agustus 2022 — Terdakwa : ERNIA WATI Alias IBU NIA
135 — 0
135 — 0
Juan S;1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Pekarangan *) hibah jual beli / wakaf **) nomor: 590/004.a/D/W/SK.PHAT-P/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang menerangkan tentang adanya peristiwa jual beli atas sertifikat tanah Nomor 43 atas nama Soebeno terbit tanggal 06 Agustus 1996 dari Sdr. Soebeno kepada Sdri.
Ernia Wati yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Waimital atas nama Maryadi S.Sos;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Pekarangan *) hibah jual beli / wakaf **) nomor: 590/004.a/D/W/SK.PHAT-P/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang menerangkan tentang adanya peristiwa jual beli atas sertifikat tanah Nomor 43 atas nama Soebeno terbit tanggal 06 Agustus 1996 dari Sdr. Soebeno kepada Sdri.
Register : 13-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTA MEDAN Nomor 107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn Tanggal 28 Agustus 2019 — PEMBANDING V TERBANDING
91 — 44
91 — 44
Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah,dengan batas-batas:- Utara berbatasan dengan Hutan Negara;- Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf;- Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Siais;- Barat berbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;2.12 Sebidang tanah/ kebun sawit terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa
Agus Salim, selaku PejabatPembuat Akta Tanah ,dengan batasbatas:Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara;Timur : Berbatasan dengan Tanah Wakaf;Selatan: Berbatasan dengan Jalan Danau Siais;Barat : Berbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;Sebidang tanah/kebun sawit terletak di Desa Malombu, KecamatanAngkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi SumateraUtara, yang mana objek tersebut hanya berjarak + 4 (empat) Kmdengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan DesaRaniate Kecamatan Angkola
Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat AktaTanah,dengan batasbatas:Him.18 dari 23 hlm.Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn Utara berbatasan dengan Hutan Negara; Timurberbatasan dengan Tanah Wakaf; Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Siais; Baratberbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;2.12 Sebidang tanah/ kebun sawit terletak di Desa Malombu,Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan,Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanyaberjarak +4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Skh Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
1.HARTANTI Binti HADI YUWONO
2.HARTANTI Binti HADI YUWONO, AM.KEB
Tergugat:
1.PT. BPR Syariah Insani Madani
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakata
3.PT.BPR SYARIAH Insan Madani
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
201 — 56
1.HARTANTI Binti HADI YUWONO
2.HARTANTI Binti HADI YUWONO, AM.KEB
Tergugat:
1.PT. BPR Syariah Insani Madani
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakata
3.PT.BPR SYARIAH Insan Madani
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
201 — 56
Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariahadalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembagakeuangan mikro syariah, aSuransi syariah, reasuransi syariah, reksadanasyariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritassyariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiunlembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq,dan shadagqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensiusmaupun volunteer. b.
Peradilan Umum menyatakan Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana danperkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPengadilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat,d. hibah, e. wakaf
Putus : 26-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3293 K/Pdt/2012 Tanggal 26 April 2013 — IIS DARTI BURDIATIN vs TITI MARYANI SUGANDI (selaku Direktur Utama oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT BPR Sebaru Sejahtera Lestari), Dkk
411 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
411 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari faktatersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara yuridis formil tidakmempunyai hak atas objek sengketa karena secara de yuris objek sengketatersebut adalah tercatat atas nama Tergugat II Pasal 1 butir 20 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : Sertifikat adalahsyarat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c)UndangUndang Pokok Agraria untuk hakhak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf hak milik atas satuan rumah susun dan hak
tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon/Terbanding I/ Penggugat secara yuridis formil tidak mempunyai hak atasobjek sengketa karena secara de yuris objek sengketa tersebut adalahtercatat atas nama Termohon II/ Terbanding II/Tergugat II, hal ini sesuaidengan ketentuan dari:Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hakhak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
Register : 22-06-2011 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 29-10-2012
Putusan MS BIREUEN Nomor 211/Pdt-G/2011/MS-Bir Tanggal 28 Juni 2012 — TIRAMLAH BINTI DAUD, dkk vs FATIMAH BINTI MUHAMMAD, dkk
58 — 12
58 — 12
Kabupaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Asnawi dan Mardani;Selatan dengan Saluran Irigasi;Barat dengan Jalan Kabupaten;Timur dengan tanah Ismail AR;Bahwa Objek tersebut ditaksirkan senilai Rp. 200 Juta Rupiah, dan objek tersebutsaat ini dikuasai oleh : Pihak Tergugat I;Sepetak tanah sawah berukuran + 80 x 40 x 80x 40 M, yang terletak di GampongBlang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabuapaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Ibu Fad dan tanah Wakaf
No. 211/Pdt.G/2011/MSBiribu Fat dan tanah Wakaf, hanya dengan Tgk.
Din/Ilyas Hamzah, tentang taksiranharga tidak sesuai dengan harga pasaran, melainkan hanya berkisar taksiran hargaRp. 25 ribu rupiah/meter, dan penguasaan bukan Tergugat I saja melainkan denganTergugat II, untuk objek No. 6 batas sebelah Selatan tidak benar dengan IbrahimAbdurrahman akan tetapi berbatas dengan tanah Wakaf Lorong, dan taksiran hargapun tidak sesuai dengan kondisi tanah, hanya berkisar taksiran harga Rp. 30 riburupiah/meter;DALAM REKONVENSIBahwa apaapa yang telah Tergugat dalam konvensi
Register : 07-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 22/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat:
HONIPA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
116 — 71
HONIPA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
116 — 71
., halaman 20 dari halaman 65bahwa adapun pengangkatan dan pemberhentian penjaga Asta Tinggi sertapenentuan tanah pecatonnya di tuangkan dalam bentuk SK Bupati atas usulnadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep.. bahwa berdasarkan surat kuasa hadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep(RB. H. Abd. Gaffar ) kepada RP. Mohammad Mochtar, SH dan surat kuasaBupati Sumenep kepada kepala Kantor Agraria Kab.
Kohar, SH No. 40 tanggal 7 Agustus1984 yaitu akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep. bahwa di dalam Anggaran dasar Yayasan Panembahan somala Sumeneppasal 8 huruf d kewajiban dan wewenang badan pengurus adalahpengangkatan dan pemberhentian petugas jaga Asta Tinggi, kuburan rajaraja, kuburan ulamaulama yang termasuk dalam lingkungan Asta Tinggitermasuk pula penentuan tanah Catonnya atas usul badan pengurus yangdiketahui oleh ketua Wakaf Panembahan Somala Sumenep di tetapkandengan surat keputusan
Register : 09-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN Tanggal 8 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
29 — 25
29 — 25
Wakaf, Kel.
Register : 14-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
1.Safrizal bin Sabirin
2.Nursia Laila binti Adrizal
18 — 1
1.Safrizal bin Sabirin
2.Nursia Laila binti Adrizal
18 — 1
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim perlumengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf