Ditemukan 22952 data
9 — 7
Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2telah memohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukanpermohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang telahdituangkan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
12 — 4
hukum atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
27 — 15
1 (satu) unit HP merk Apple tipe Iphone 4S warna putih didalamcounternya, lalu Terdakwa melihat ada CCTV di counter tersebut, lalu Terdakwamenyarankan agar korban untuk mengecek rekaman CCTV dan waktu itu korbanmenjawab dengan bahasa jawa yo engko ae gampang iku (iya nanti saja, mudahitu) karena pada waktu itu counter korban banyak pembeli, dan sekitar jam berapaTerdakwa tidak tahu atau siang itu setelah korban kehilangan HP, lalu korbanmengajak Terdakwa makan siang di warung padang depan pasar legi
13 — 7
telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaanmajelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dantidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hakhak keperdataannya,sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggapmengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara inidapat dijatunkan secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut personalrecht yang memiliki aturan khusus (/ex specialis derogat legi
8 — 3
yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkanorang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orangzalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran tersebutbukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara a quo dapat diputuskansecara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khususyang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas lexspecialis derogat legi
7 — 6
permohonannya poin 2telah memohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukanpermohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalamduduk perkara di atas;Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0449/Padt.G/2019/PA.Sdn.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas /ex specialis derogat legi
15 — 8
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
15 — 7
alsa Cys Sle Cll (3 (peArtinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka iatermasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugatdalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memilikikekuatan pembuktian
27 — 8
Juncto Pasal1910 KUH Perdata melarang Kedua Saksi Pemohon untuk memberikankesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai Orangtuakandung Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islammengecualikan ketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangantersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yangmenyatakan Lex specialis derogat legi generali (hukum yang bersifat khususmengesampingkan
6 — 3
Juncto Pasal1910 KUH Perdata melarang Kedua Saksi keluarga Pemohon untukmemberikan kesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungansebagai keluarga tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikanketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal inidimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan Lexspecialis derogat legi generali (hukum yang bersifat knhusus mengesampingkanhukum
71 — 5
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
56 — 13
Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telahmengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara inimenyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asasLex Specialis Derogat Legi Generali yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat
32 — 8
dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggapbahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapatpula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalildalilpermohonan Pemohon secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa = meskipun Termohon tidak hendakmempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukumserta dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), akan tetapi karenaperkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas /ex spesialisderogat legi
11 — 6
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
11 — 8
Putusan No.94/Pat.G/2021/PA.MprArtinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasukorang zalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas /ex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugatdalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memillikikekuatan
13 — 7
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Pkpmerupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untukbercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUHPerdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antaraPemohon (isteri) dan Termohon (Suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suamisteri Sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, permohonan mana dapat diterima
18 — 16
konsekwensinya wajibmemperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian, namun dalam Pasal95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negaratersebut di atas secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa bagi pegawai BUMNtidak berlaku ketentuan kepegawaian yang diterapkan untuk Pegawai NegriSipil, terhadap pertentangan kedua norma hukum tersebut Majelis Hakimmerujuk pada kaidah hukum yang berbunyi Lex Posterior Derogat Legi
12 — 6
hukum atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
50 — 14
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan lebihenam bulan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan,berarti dalildalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiapyang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalildalil Penggugattersebut benar dan menjadi tetap, tetapi karena perkara ini merupakanperkara perceraian yang menyangkut ikatan suci pernikahan (mitsaganghalidzan), maka sesuai asas /ex specialis derogat legi
9 — 5
hukum atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi