Ditemukan 16778 data
22 — 12
melakukansuatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidakberhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pengobatan/perawatan medisdan kepentingan ilmu pengetahuan ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009menentukan pengguna dapat menggunakan psikotropika berdasarkan surat bukti yang sahserta rumah sakit, apotek
32 — 21
PUTUSANNomor: /Pdt.G/2019/PA.Btlsz i sahara =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT,tempat/tanggal lahir Bantul,11 Desember 1984,agamaIslam,pekerjaan Karyawan Apotek, pendidikan SarjanaApoteker,tempat tinggal Kabupaten Bantul,berdasarkan SuratKuasa Nomor : tanggal 02 Februari 2019 memberikan Kuasakepada KUASA
AMIE YULIAN NOOR,S.H.
Terdakwa:
MUSLIM Als MUS Bin HARUN
35 — 8
Sus/2020/PN Bppsabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaktidaknya diri Terdakwabukan pegawai kesehatan/apotek. Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabushabu tersebut adalahtanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
1.ERFAN PRATAMA ALIAS ERFAN
2.ARI SIGIT MULYONO ALS SIGIT
42 — 21
bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek
37 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perlu dipertimbangkan dengan seksama, apakah hasil audit yangmemunculkan angka Rp40.738.426,50 yang dibuat oleh seseorang yangbernama Ali yang merupakan karyawan Tergugat dibagian Apotek sudahdisetujui oleh Penggugat/Pembanding? yang kemudian dipergunakan dalampertimbangan hukum untuk menentukan amar putusan?
44 — 4
Apabila dipergunakan dalam jangka waktu) yang lama akanmenyebabkan ketergantungan. aoRenaeenSaeH Menimbang, bahwa terdakwa yang menjual obat tersebut sangattidak wajar karena melebihi dosis/takaran dan tidak sesuai indikasi/kegunaan.Bahwa yang berwenang menjual obat tersebut adalah orang yang mempunyaikeahlian dalam bidang sediaan farmasi dan toko obat serta apotek yang berijinyang mempunyai Asisten Apoteker.
249 — 69
disebutkan bahwa narkotika hanyadapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskanbahwa narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu. untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannyahanya dapat dilakukan oleh apotek
20 — 10
Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izinkhusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) UndangUndangNomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukanpenyerahan adalah:a) Apotek;Rumah sakit;Pusat kesehatan masyarakat;Balai pengobatan; danDokter;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum nyata bagi MajelisHakim jika terdakwa bukanlah salah
49 — 15
Suratsurat mana terlampir dalam berkasperkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalamindustri farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter danHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.B/20 14./PN.
63 — 8
Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor: 35 tahun2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:a) Apotek;b) Rumah sakit;c) Pusat kesehatan masyarakat;d) Balai pengobatan; dane) Dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jikaterdakwa bukanlah
NOFIMAR
Terdakwa:
RULI AMINNULLOH alias SEM
28 — 11
bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek
BUDI SUCIPTO, SH
Terdakwa:
YUDI ALFIAN REFANSYAH bin MAI
104 — 10
Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izinkhusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) UndangUndangNomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukanpenyerahan adalah:a) Apotek;Halaman 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Cbnb) Rumah sakit;c) Pusat kesehatan masyarakat;d) Balai pengobatan; dane) Dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
25 — 2
Sus/2020/PN MdnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumahsakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihakpihak selainApotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidakmempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkannarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UndangUndangRepublik Indonesia
122 — 22
;Atau Kedua:Bahwa terdakwa Pamuji Kristiyan Bin Suwito padawaktu dan tempat sebagaimanadakwaan Pertama di atas, terdakwa telah memiliki bahanbahan yang tremasuk obat daftarG dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima, bahanbahanini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi sedangkan terdakwa bukan pedagang besaryang diakui, Apoteker, atau dokter yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan, berupa100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus plastik dan berdasarkan hasil pemeriksaanLaboratorium
HERI PRIHARIYANTO, SH
Terdakwa:
1.HARIYANTO bin HERMANTO
2.ANJAR HARI WIBOWO bin WAGIMAN
36 — 22
bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek
ANITA THERESIA,SH
Terdakwa:
ABDUL KADIR Alias KADIR Bin SAPARUDDIN
43 — 16
bahwa Narkotika dalam bentukobat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasipedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelahmemeliki izin knusus penyaluran dari menteri.Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diaturdalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapatdilakukan oleh apotek
58 — 4
untuk ditebus keBahwa dalam hal terapi penanggulangan ketergantungan terhadap Narkotikaseorang tenaga medis dapat memberikan terapi dengan pengurangan dosisnamun tidak menggunakan zat metafethamine karena zat ini bukanmerupakan alternative pada terapi tersebut tetapi menggunakan obat narkotikagolongan lain;Bahwa pendistribusian Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi, sedangkanpenyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek
231 — 8
dilakukan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi;Bahwa, pengertian secara Tanpa Hak terkait dengan adanyapenyalahgunaan dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yangdihubungkan dengan ketentuan pasal 39 dan pasal 43 UndangUndangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yanghanya dapat dilakukan melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yanghanya dapat melalui apotek
29 — 3
196UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa SUPRIANTO ALIAS KAMPRET ALIAS TOMBLOK BINGIMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, dengan sengajamemiliki bahanbahan yang termasuk obat daftar G dalam jumlah sedemikian rupasehinggra secara normal tidak dapat diterima, bahanbahan ini hanya diperuntukkanpemakaian pribadi sedangkan terdakwa bukan pedagang besar yang diakui, Apotekeratau Dokter yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan yang dilakukan dengan
52 — 9
Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahanNarkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh faktabahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan kepemilikan, penggunaanmaupun jualbeli Narkotika jenis shabu maupun jenis lainnya;Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan unsur ketiga yangmerupakan unsur pokok (bestandeel delict), oleh karena itu sebelummenyatakan unsur