Ditemukan 16778 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-07-2013 — Upload : 20-10-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 183/Pid.Sus/2013/PN.Bgl
Tanggal 9 Juli 2013 — EDI SUSANTO Bin RAMLAN
2212
  • melakukansuatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidakberhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pengobatan/perawatan medisdan kepentingan ilmu pengetahuan ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009menentukan pengguna dapat menggunakan psikotropika berdasarkan surat bukti yang sahserta rumah sakit, apotek
Register : 20-02-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PA BANTUL Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Btl
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3221
  • PUTUSANNomor: /Pdt.G/2019/PA.Btlsz i sahara =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT,tempat/tanggal lahir Bantul,11 Desember 1984,agamaIslam,pekerjaan Karyawan Apotek, pendidikan SarjanaApoteker,tempat tinggal Kabupaten Bantul,berdasarkan SuratKuasa Nomor : tanggal 02 Februari 2019 memberikan Kuasakepada KUASA
Register : 27-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Bpp
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
AMIE YULIAN NOOR,S.H.
Terdakwa:
MUSLIM Als MUS Bin HARUN
358
  • Sus/2020/PN Bppsabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaktidaknya diri Terdakwabukan pegawai kesehatan/apotek. Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabushabu tersebut adalahtanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
Register : 21-07-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 975/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
1.ERFAN PRATAMA ALIAS ERFAN
2.ARI SIGIT MULYONO ALS SIGIT
4221
  • bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek
Putus : 12-12-2013 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1428 K/PDT/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — POH TJEMPAKA POLLES, vs RATNAWATI GUNAWAN,
3731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perlu dipertimbangkan dengan seksama, apakah hasil audit yangmemunculkan angka Rp40.738.426,50 yang dibuat oleh seseorang yangbernama Ali yang merupakan karyawan Tergugat dibagian Apotek sudahdisetujui oleh Penggugat/Pembanding? yang kemudian dipergunakan dalampertimbangan hukum untuk menentukan amar putusan?
Register : 05-01-2017 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 7 Februari 2017 — Sukrianto Bin Alm Abdul Hasan
444
  • Apabila dipergunakan dalam jangka waktu) yang lama akanmenyebabkan ketergantungan. aoRenaeenSaeH Menimbang, bahwa terdakwa yang menjual obat tersebut sangattidak wajar karena melebihi dosis/takaran dan tidak sesuai indikasi/kegunaan.Bahwa yang berwenang menjual obat tersebut adalah orang yang mempunyaikeahlian dalam bidang sediaan farmasi dan toko obat serta apotek yang berijinyang mempunyai Asisten Apoteker.
Putus : 28-02-2012 — Upload : 13-06-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 595/PID.B/2011/PN.SBG
Tanggal 28 Februari 2012 — Basarani Napitupulu als. Kak Kek
24969
  • disebutkan bahwa narkotika hanyadapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskanbahwa narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu. untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannyahanya dapat dilakukan oleh apotek
Putus : 24-01-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1796/Pid.Sus/2016/PN Lbp
Tanggal 24 Januari 2017 — Nama : MUHAMMAD EBY FAZRIN Als EBBY ANANDA; Tempat Lahir : Bandar Labuhan; Umur /Tgl Lahir : 20 Tahun / 14 Mei 1996; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Bandar Labuhan Dusun V Kompleks Puskopabri Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang; Agama : Kristen; Pekerjaan : Wiraswasta;
2010
  • Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izinkhusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) UndangUndangNomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukanpenyerahan adalah:a) Apotek;Rumah sakit;Pusat kesehatan masyarakat;Balai pengobatan; danDokter;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum nyata bagi MajelisHakim jika terdakwa bukanlah salah
Register : 04-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN PELALAWAN Nomor 124/Pid.Sus/2015/PN.Plw
Tanggal 7 Juli 2015 —
4915
  • Suratsurat mana terlampir dalam berkasperkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalamindustri farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter danHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.B/20 14./PN.
Putus : 14-08-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN KISARAN Nomor 271/Pid.B/2013/PN-Kis
Tanggal 14 Agustus 2013 — MULIONO ALS IMUL
638
  • Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor: 35 tahun2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:a) Apotek;b) Rumah sakit;c) Pusat kesehatan masyarakat;d) Balai pengobatan; dane) Dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jikaterdakwa bukanlah
Register : 27-08-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NOFIMAR
Terdakwa:
RULI AMINNULLOH alias SEM
2811
  • bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek
Register : 04-08-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN CIREBON Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Cbn
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
BUDI SUCIPTO, SH
Terdakwa:
YUDI ALFIAN REFANSYAH bin MAI
10410
  • Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izinkhusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) UndangUndangNomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukanpenyerahan adalah:a) Apotek;Halaman 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Cbnb) Rumah sakit;c) Pusat kesehatan masyarakat;d) Balai pengobatan; dane) Dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
Register : 14-10-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3133/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 22 Februari 2021 — Terdakwa : ANDI WIJAYA alias TIAR
252
  • Sus/2020/PN MdnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumahsakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihakpihak selainApotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidakmempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkannarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UndangUndangRepublik Indonesia
Putus : 15-11-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 240/Pid.Sus/2016/PN Kdr
Tanggal 15 Nopember 2016 — PAMUJI KRISTIYAN Bin SUWITO
12222
  • ;Atau Kedua:Bahwa terdakwa Pamuji Kristiyan Bin Suwito padawaktu dan tempat sebagaimanadakwaan Pertama di atas, terdakwa telah memiliki bahanbahan yang tremasuk obat daftarG dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima, bahanbahanini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi sedangkan terdakwa bukan pedagang besaryang diakui, Apoteker, atau dokter yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan, berupa100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus plastik dan berdasarkan hasil pemeriksaanLaboratorium
Register : 18-07-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 778/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 25 September 2018 — Penuntut Umum:
HERI PRIHARIYANTO, SH
Terdakwa:
1.HARIYANTO bin HERMANTO
2.ANJAR HARI WIBOWO bin WAGIMAN
3622
  • bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek
Register : 21-06-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 03-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 23 September 2021 — Penuntut Umum:
ANITA THERESIA,SH
Terdakwa:
ABDUL KADIR Alias KADIR Bin SAPARUDDIN
4316
  • bahwa Narkotika dalam bentukobat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasipedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelahmemeliki izin knusus penyaluran dari menteri.Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diaturdalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapatdilakukan oleh apotek
Register : 31-12-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 171/Pid.Sus/2013/PN.Pks.
Tanggal 17 Maret 2014 — MUHAMMAD HOLILI
584
  • untuk ditebus keBahwa dalam hal terapi penanggulangan ketergantungan terhadap Narkotikaseorang tenaga medis dapat memberikan terapi dengan pengurangan dosisnamun tidak menggunakan zat metafethamine karena zat ini bukanmerupakan alternative pada terapi tersebut tetapi menggunakan obat narkotikagolongan lain;Bahwa pendistribusian Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi, sedangkanpenyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek
Register : 16-09-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN MALANG Nomor 449/Pid.Sus/2013/PN.Mlg
Tanggal 6 Nopember 2013 — JOKO SULIANTO
2318
  • dilakukan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi;Bahwa, pengertian secara Tanpa Hak terkait dengan adanyapenyalahgunaan dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yangdihubungkan dengan ketentuan pasal 39 dan pasal 43 UndangUndangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yanghanya dapat dilakukan melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yanghanya dapat melalui apotek
Putus : 07-05-2014 — Upload : 19-05-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 101/Pid.Sus/2014/PN.Kdr
Tanggal 7 Mei 2014 — Supriyanto Alias Kampret Alias Tomblok Bin Giman
293
  • 196UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa SUPRIANTO ALIAS KAMPRET ALIAS TOMBLOK BINGIMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, dengan sengajamemiliki bahanbahan yang termasuk obat daftar G dalam jumlah sedemikian rupasehinggra secara normal tidak dapat diterima, bahanbahan ini hanya diperuntukkanpemakaian pribadi sedangkan terdakwa bukan pedagang besar yang diakui, Apotekeratau Dokter yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan yang dilakukan dengan
Putus : 15-12-2015 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 515/Pid.Sus/2015/PN.TBT
Tanggal 15 Desember 2015 — KHAIRUDDIN NASUTION Alias MAFIA KERITING
529
  • Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahanNarkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh faktabahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan kepemilikan, penggunaanmaupun jualbeli Narkotika jenis shabu maupun jenis lainnya;Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan unsur ketiga yangmerupakan unsur pokok (bestandeel delict), oleh karena itu sebelummenyatakan unsur