yang selanjutnya didaftarkan dalam perkaraa quo pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritertanggal 26 Februari 2016, sehingga masih dalam tenggat waktu 90(Sembilan puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuanpasal 55 UU No.5 Tahun 1986 000nnanenenann nnBahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalahpenetapan tertulis yang Dersifat 2 messsnnernnnceeninmnnnncmmmimnnennKONKRET, berarti jelas tidak Abstrak tetapi berwujud, tertentuatau dapat ditentutkan yaitu Keputusan TUN

HUSNI) ; INDIVIDUAL, yaitu dalam OBJEK SENGKETA yang diterbitkanoleh TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum tetapi secara jelasditujukan kepada PENGGUGAT ; 22 no ne eneHal. 3 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi2.0.FINAL, karena OBJEK SENGKETA tidak memerlukanpersetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negaralainnya, sehingga berlaku definitif ; MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM, artinya Keputusan TUN telahmenimbulkan akibat hukum ~ yakni = hilangnya =hakhakPENGGUGAT sebagai Kepala

SMK Negeri 1 Mawasangka sejakKepuldsan TUN GIKGIUAIKAM 5 ~~~~~~n nnn nnn nnn mnn nnn nnnDari uraian diatas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteriasebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (9) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di rubah dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya PTUN Kendari berwenangmengadili perkara Ini ; Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat diterbitkannya ObjekSengketa oleh TERGUGAT yakni : a.

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKTBahwa oleh karena Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebuttelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh UUPERATUN serta telah menimbulkan akibat hukum yang merugikankepentingan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53ayat (1) UU PERATUN, Penggugat berhak untuk mengajukanGugatan kepada pengadilan yang berwenang (dalam hal ini,Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (untuk selanjutnya disebutsebagai Pengadilan TUN Jakarta) untuk memohon agar SuratKeputusan

Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Pengadilan TUN Jakartauntuk menerima Gugatan Penggugat secara formil ; LATAR BELAKANG SENGKETASebelum Penggugat menguraikan faktafakta dan alasanalasanhukum yang menimbulkan sengketa tata usaha negara dalamperkara a quo, perkenankan Penggugat untuk terlebih dahulumenguraikan latar belakang pengajuan permohonan penebusan ataupembelian kembali Rumah Penggugat sesuai dengan ketentuanPasal 25 dari Peraturan Menteri 71/2015 ; Penggugat adalah pemilik yang sah atas

Penggugat mendapatkan informasibahwa oleh karena Bank Bira merupakan salah satu bank yangdibekukan operasinya oleh Pemerintah, maka seluruh aset danjaminan utang yang dikuasai oleh Bank Bira (termasuk RumahPenggugat) demi hukumberalih penguasaannya kepadaBPPN.Sebagai informasi bagi Pengadilan TUN Jakarta, Penggugattidak memahami dan mengetahui secara pasti bagaimana RumahPenggugat bisa beralin ke BPPN.

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKT19.20.Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau asasasas umum pemerintahan yang baik, danoleh karena itu sudah sepatutnya untuk dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan TUN Jakarta ; Tergugat Tidak Berwenang Untuk Menerbitkan Surat KeputusanPenolakan Tergugat ~~~ === == ~ nnn nnnBahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penggugatsehubungan dengan permohonan penebusan Rumah Penggugatberdasarkan Pasal

Menteri 71/2015)sesuai dengan kewenanganPengadilan TUN Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8)dan ayat (9) UU PERIATUN 3 #e=sesstecse teresHal. 13 dari 60 Hal.

BC1, Setiabudi, Jakarta 12920; Bahwa PENGGUGAT selanjutnya mengajukan gugatan a quo pada tanggal10 November 2016, namun berdasarkan PENETAPAN No.17/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 3 Januari 2017, yang menimbang, bahwapada tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakim telah menerima suratperihal: pencabutan gugatan TUN No. 17/G/2016/PTUN.DPS tertanggal 13Desember 2016 yang dikirimkan Penggugat melalui bagian umumPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan mengemukakan alasanbahwa Penggugat akan melengkapi berkas

Putusan Kasasi MA No. 27K/TUN/ 2015 Tanggal 7 April2015.2. Putusan MA No. 104PK/TUN/2016 Tanggal 27Oktober 2016. Dan BPN mengetahui karena menjadi Para Pihak dalam Perkara.

Serta Menimbulkan Akibat Hukum bagiPENGGUGAT karena Surat Keputusan tersebut jelas merugikan hakdan kepentingan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanahhak guna bangunan yang dimaksud dalam Sertifikat HGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No. 61/Kutuh) dan SHGB No.1678/Ungasan tersebul. n0 nnn nn nen n nn mene nenaBerdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Objek Sengketaadalah merupakan Keputusan TUN, sebagaimana yang dimaksud dalampasal 1 ayat (9) UU PTUN. 222020202200"E.

PENETAPANNomor 0812/Pdt.P/2016/PA.JPr Sash =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau,Malaysia telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah(pengesahan nikah) yang diajukan oleh:Tahir bin Bosa, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun

Fuad Kunak, Malaysia , sebagai Pemohon ;Harlina binti Totteng, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagalPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telan mempelajari berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telan mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07

Andarias, 29 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Hal 3 dari 9 hal.

Eliza binti Tahir, 26 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suam1 istri, tetapisaksi tidak tahu kapan mereka menikah;Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II danPemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon dengan Pemohon II tidakpernah

) Cek/Bilyet Giro atasnama Para Pembantah dari Turut Terbantah (PT Bank Central Asia Tbk KC PuriIndah) mengakibatkan : Kerugian berupa Pencemaran Nama Baik dan Kehilangan JKepercayaan dari Pihak lain:8 Bahwa, menurut hukum mengenai sengketa Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 434/110/19 2/IX/PHK/42005, tertanggal 12April 2005, jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.221/G/2005/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Juli 2006, jo.Putusan Mahkamah AgungRI No.382K/TUN

Putusan Mahkamah AgungRI No. : 382 K/TUN/2006 tanggal 30 Januari 2007 jo. PenetapanWakil Ketua Hubungan Industrial pada PN.

BeritaAcara Eksekusi Sita/Pemblokiran Rekenig No. 03/2009 Eks. tanggal 9 Maret 2011sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No. 382 K/TUN/2006 tanggal 30Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 221/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juli 2006 Jo.

VIII 1 );2Fotocopy Putusan PK No. 18 PK/TUN/2009 tanggal 30 Oktober 2009Tidak ada aslinya (Bukti T.L,0,IV.V.VI.VIL VII 2);Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/2009 Eks JoNo. 434/110/192/IX/PHK/42996 Jo.221/G/2005/PT.TUN.JKT. Jo.

No.382 K/TUN/2006 tanggal 22 Januari 2009 tidak ada aslinya (BuktiT.LULIV.V.VI.VIL VIII 3);22222025Fotocopy Penetapan No, 03/2009 Eks Jo No. 434/110/192/IX/PHK/42005 tanggal 03 Mei 2011 sesuai dengan aslinya (Bukti T.LII.IV.V.VI.VILVIUL Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pencairan Daft.No.03/2009 EKS, tanggal24 Mei 2011 sesuai dengan aslinya (Bukti T.LII,TV.V.VI.VII.

rapatpermusyawaratan majelis hakim banding, dicapai kata sepakat bulat, bahwaputusan dan pertimbangan pengadilan tata usaha Banjarmasin perlu diperbaikitentang bagian pertimbangannya, yang akhirnya menjatuhkan putuspdan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini ; KoMenimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa>dalam perkara ini adalah ;P Keputusan Badan Permusyawaratan DesaySungai Bakung, Nomor01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih, tanggal18 Nopember 2016 ( Keputusan TUN

objek sengketa), sebagaimana tersebut dalam bukti TIl Intv.2Menimbang, bahwa Keputusan TUN objek sengketa tersebut telahditindak lanjuti dengan ,Keputusan Bupati Banjar Nomor 794 Tahun 2016,tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pambakal Terpilih.

Alasan eksepsi tersebut, karena yang memenuhi kreteriasemua unsur Keputusan TUN objek sengketa adalah bukti TIl Intv.1, bukan bukti TII Intv.2;Menimbang, ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UgsangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut ; & Keputusan Tata Usaha Negara adalah suattxypenetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yangberisi tindakan hukum

tata usaha, negara yang berdasarknaperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,iindividual, dan final, any menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;Menimbang, suatu am TUN objek sengketa harus memenuhiunsurunsur secara Kumulatif (Semua unsur) yang meliputi unsur konkret,individual, dane Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalamperkara ini tidak memenuhi unsur final, pengertian bersifat final di sinibermakna sudah definitif , karenanya dapat menimbulkan

Keputusan TUN objek sengketa yangdiajukan oleh Penggugat/Pembanding di sini, adalah Keputusan BPD yangmasih harus dilanjutkan kepada Bupati yang kemudian diterbitkan KeputusanPengesahan dan Pengangkatan Pambakal Terpilih. Oleh karena itu,berdasarkan Pasal 2 huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9Tahun 2004, tanggal 29 Maret 2004 ditentukan tidak termasuk dalamHal 9 dari hal 12 Put.

Seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalam Bundel B perkaraNomor ; 35/G/2020/P TUN. SBY. 5 nanan ct4.

TUN.

TUN. SBY.Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Selasa,tanggal 13 Oktober 2020 oleh Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H., KetuaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim KetuaMajelis dan didampingi oleh H.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H., dan H.ARIYANTO, S.H.

TUN. SBY.Perincian Biaya Perkara :1.. Meteral Rp. 6.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003. Biaya Proses Banding Rp. 234.000,00Jumlah Rp. 250.000,00( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor : 156/B/2020/PT. TUN. SBY.

Sehingga membuat Saksi korban mengalami gangguan episodedepresi berat yang dapat menimbulkan rasa tidak berdaya, tidakberharga, tidak berguna dan saksi korban OK TUN Hidayat telahmengalami ketakutan, hilang rasa percaya diri dan hilang kKemampuanuntuk bertindak dan rasa tidak berdayaBerdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum No 49/SK/VISUM/X1I/2014 dari Rumah Sakit Umum DR Pirngadi Medan SMF PenyakitJiwa Medan pada tanggal 10Nopember, 13 Nopember, 15 Nopemberdan 29 Nopember 2014 (4 kali pemeriksaan

Tun Hidayat, SE yang diperiksa oleh Dr. Susiati dan Penanggungjawab dr Evawaty Siahaan, Sp.KJ Nip 19600208 198703 2 02 dandiketahui oleh Dr Mawar Gloria Tarigan Sp KJ. Berkesimpulan :Pada pemeriksaan hari ini OS (saksi Koroban OK.Tun Hidayat SE :Mengalami gangguan Episode Depresi berat , yang mungkin disebabkanbeberapa hal :1.

Dimana saksi korban merasakan tedakwa tidakmerawat saksi serta anak saksi Pengeran Deyzan yang masih kecil ,dan saksi merawat sendiri anak saksi tanpa bantuan seorang ibu ,perasaan minder dan malu pada teman dan tetangga karena istri saksipergi dari rumah dan bersama dengan pria lain sehingga membuat Saksikorban mengalami gangguan episode depresi berat yang dapatmenimbulkan rasa tidak berdaya, tidak berharga, tidak berguna dansaksi korban OK TUN Hidayat telah mengalami ketakutan, hilang rasapercaya

Tun Hidayat, SE yang diperiksa oleh Dr. Susiati dan Penanggungjawab dr Evawaty Siahaan, Sp.KJ Nip 19600208 198703 2 02 dandiketahui oleh Dr Mawar Gloria Tarigan Sp KJ. Berkesimpulan :Pada pemeriksaan hari ini OS (saksi Korban OK. Tun Hidayat SE :Mengalami gangguan Episode Depresi berat , yang disebabkanbeberapa hal :3.

Bahwa Tergugat 2pun secara tidak langsung mengakui kebenaranGRONDKAART (Peta Tanah) tahun 1929 (yang sebenarnya tidak dibuatHal. 3 Putusan No.300/PDT/2017/PT.SMGtahun 1929), sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Tanggal 09 Juni 2014 Nomor 13/G/2014/PTUN.SMG. junctoPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22Oktober 2014 Nomor 167/B/2014/PT.TUN.SBY. juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132K/TUN/2015, yang menyatakan gugatan

Menyatakan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum,yang merugikan Penggugat, yaitu mengakui kebenaran GRONDKAART(peta tanah) tahun 1929 (yang sebenarnya tidak dibuat tahun 1929),sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal09 Juni 2014 Nomor 13/G/2014/PTUN.SMG. juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober 2014 Nomor167/B/2014/PT.TUN.SBY. juncto Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132 K/TUN/2015;9.

TERGUGAT mempertanyakan legal standing PENGGUGAT dalammenghitung dan mendalilkan kerugian yang diderita PENGGUGATmengingat adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 16 April 2015 Nomor 182 K/TUN/2015 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyebutkan bahwaPENGGUGAT tidak memiliki /egal standing dan tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan.b. TERGUGAT meminta PENGGUGAT membuktikan kerugian yangdiderita PENGGUGAT secara riil.c.

No.132K/TUN/2015. Tergugat Il telah terbukti dalam persidangan diPengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak yang telah melakukanperbuatan hukum administratif benar dan sesuai peraturan perundangundangan, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat menganggapTergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum.Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat II mohondengan hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan:.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2015tanggal 16 April 2015, telah ternyata bahwa obyek sengketa berupaSertifikat Hak Milik Nomor 43, Desa Pakembaran a.n. Chomisah bintiChanapi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 8/Pdt/G/1987/PN.Slw tanggal 5Mei 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Pebruari 1989 jo.

Nomor 191/K/TUN/2008. Bahwa terbukti, berdasarkan Putusan perkara Nomor 105/G.TUN/2006/PTUN. SBY jo. Nomor 12/B.TUN/ 2008/PT.TUN. SBY jo. Nomor191/K/TUN/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, lokasi tanahtersebut merupakan tanah asset Penggugat yang berasal dari Petok DNomor 374 Persil 5 seluas 5.850 m? atas nama Setu P.

SBY jo.Nomor 191/K/TUN/2008. Dengan demikian, Penggugat Tusenkomst telahkeliru karena objek yang disengketakan tidak sesuai dengan alas hak yangdidalilkan Penggugat Tusenkomst;Bahwa para pihak dalam perkara Nomor 105/G.TUN/2006/PTUN. SBYadalah Setu P.

Nomor 191/K/TUN/2008, telahmenemukan bukti bahwa tanah yang saat ini terletak di Kelurahan DukuhPakis Kecamatan Dukuh Pakis merupakan tanah aset Pemerintah KotaHal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 1619 K/Pdt/2015Surabaya yang berasal dari Petok D Nomor 374 Persil 5 seluas 5.850 m?atas nama Setu P.

Nomor 191/K/TUN/2008. Bahwa terbukti, berdasarkan Putusan perkara Nomor 105/G.TUN/2006/ PTUN. SBY jo. Nomor 12/B.TUN/ 2008/PT.TUN. SBY jo. Nomor191/K/TUN/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, lokasi tanahtersebut merupakan tanah asset Tergugat III Tusenkomst yang berasal dariPetok D Nomor 374 Persil 5 seluas 5.850 m? atas nama Setu P. Surionoyang telah dijual ke KMS (Kotamadya Surabaya) dan bukan merupakanlokasi tanah Petok D Nomor 1003, persil nomor 5, kelas D Ill seluas 1.142ha an.

Nomor 191/K/TUN/2008, tanah yang dipermasalahkanoleh Penggugat Tusenkomst (objek sengketa) dalam perkara ini merupakantanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diperoleh dari pembebasanPetok D Nomor 374 Persil 5 seluas 5.850 m? yang tercatat atas nama SetuP.

) ;Menimbang, bahwa guna mempermudah sistimatika dalam menyusunpertimbangan hukum sengketa a quo, Majelis Hakim di dalammempertimbangkan terhadap eksepsieksepsi yang diajukan oleh Tergugat,Tergugat Il Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat Il Intervensi 3 tidak akan merujukberdasarkan urutan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, namun akanmendasarkan pada alur pertimbangan hukum dari Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 UndangUndang tentang Peradilan TUN mengatur Hakim

, atas nama Amran Sitepu ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50Undang Undang Tentang Peradilan TUN, dapat diketahui mengenaikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1angka 10 Undangundang Tentang Peradilan TUN telah menentukan batasanSengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangTata

;gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya tidakdisebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat,berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5K/TUN/1992, tanggal 6 Pebruari 1993 Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI NomorHalaman 57 Putusan Perkara Nomor 76/G/2018/PTUNMDN: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo.

Hal ini sesuai dasar pengujian diPeradilan TUN yang berdasarkan ex tunc serta berdasarkan asas dominus litis,alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan berupa bukti surat danketerangan saksi serta keyakinan Hakim yang diperoleh selama pemeriksaansengketa ( sebagaimana ketentuan Pasal 106 UndangUndang tentangPeradilan TUN) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dasar penerbitan objeksengketa oleh Tergugat didasarkan atas data fisik dan data yuridis yang tidaksesuai sebagaimana diatur

) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatkonkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum2 Bersifat, individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 9 UndangUndang PERATUNkarena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;B Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum BersifatFinal Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha1Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN

) adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukumperdata; Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

atas, maka obyek sengketa a quo yaituLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 tanggal 6Mei 2013 (LHPKKN) merupakan keterangan Ahli yang merupakanrangkaian proses pidana dan akibat hukum sesungguhnya baru timbulapabila ada hasil akhir dari pemeriksaan pidana, sehingga bukan merupakanKeputusan TUN

;+Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belumbersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.; C Pengadilan TUN Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo KarenaObyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan TUN Sebagaimana~ diatur dalam UUPERATUN .3 nne1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo yaitu LaporanHasil

Pada hari Kamis tanggal19 Mei 2011 No. 100 K/TUN/2011 Juncto putusan MahkamahAgung RI. Dalam Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 26 Maret 2013Nomor. 127 PK/TUN/2012, Seandainya Putusan Pembatalansertifikat atas nama Samsiarti Natsir ini sudah ada dan berkekuatanhukum tetap pada saat Jumasang Dg. Tiro, Sudding Dg. Bani, danDaeng Talli diproses dalam perkara pidana pencurian dan10penuerobotan dan mengajukan bukti pembatalan sertifikat tersebut,maka Jumasang Dg. Tiro, Sudding Dg. Bani, dan Dg.

Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 No.100K/TUN/2011 Juncto Putusan Mahkamah Agung, RI Dalam PeninjauanKembali (PK) tertanggal 26 Maret 2013 Nomor. 127 PK/TUN/2012,Juncto Penetapan Eksekusi Nomor.07/PEN.EKS/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. Pada tanggal 8 Mei 2012;.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor WilayahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor. 14/Pbt/BPN73/2013 tanggal 14Mei 2013, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor.23549/Batua atas nama Hj.

No.100 K/TUN/2011 tanggal 19 Mei2011, diberitanda 1.1, 2, 33;4. Putusan PK No.127 PK/TUN/2012 tanggal 26 Maret 2013, diberi tanda T.1,2,34;5. Salinan Resmi Penetapan Eksekusi No. 07/PEN.EKS/ G.TUN /2012/P.TUN.MKS tanggal 08 Mei 2012, diberi tanda T.1, 2, 35;6. Turunan/Salinan Akta Jual beli No. 08 tanggal 17 September 2013, diberitanda T.1, 2,36;7. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik), tanggal 10 102013, diberitanda T.1, 2, 3 7, diberi tanda T.1, 2, 3 7;8.

Hj, Samsiartitersebut ;Menimbang, bahwa isi bukti T1.2.3 4 yakni foto copy PutusanMahkamah Agung RI No.127 PK/TUN/2012, maka telah terungkap fakta bahwaMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadiliPerkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hj, Samsiarti Natsir terhadapPutusan Mahkamah Agung RI No. No.100 K/TUN/2011, telah memberikanunPutusan yang dictumnya adalah Menolak Permohonan PeninjauanKembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Hj.

33Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.No.87 /G.TUN/ 2009/P.TUn.Mks tanggal 25 Mei 2010 jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No.79/B.TUN/2010/P.TUN.Mks tanggal 16Nopember 2010 jo Putusan Kasasi MARI No.100 K/TUN/2011 jo Putusan PKMARI No.127 PK/TUN/2012 memerintahkan : Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik No.23549/Batuatanggal 18 Maret 2009, Surat UkurNo.03602/Batua/2008 tanggal 26 September 2008 luas8.440 m2 atas nama Hj.

No. 2368 K/Pdt/2008telah pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung, yakni putusan No.2170 K/Pdt/1989 dan 186 K/TUN/2001 ;Bahwa tentang Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak ini dapatdirujuk buku karangan Prof.

No. 2368 K/Pdt/2008Bahwa mencermati gugatan Penggugat, terang dan jelas bahwaperkara a quo, baik objek maupun subjeknya, sama dengan perkarayang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 186 K/TUN/2001, dimana yang dimintakan oleh Penggugat adalah agar Pengadilanmenyatakan cacat hukum sertifikat Hak Milik No. 11 dan Hak Milik No.12;Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara No.186 K/TUN/2001 juga adalah Danny Soetanto selaku Presiden DirekturPT.

Sebab Tergugat 1 Rekonpensi telah mengajukan sebuah perkara yang secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaknidua putusan Mahkamah Agung No. 2170 K/Pdt/1989 dan No. 186 K/TUN/2001 ;Bahwa gugatan Tergugat 1 MRekonpensi telah melecehkanwibawa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yudikatif tertinggi dinegeri ini.

No. 186 K/TUN/2001 tanggal 20 September 2002 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) menyatakan sah hakmilik No. 11/Pasar Laban dan hak milik No. 12/Pasar Laban atasnama Zainal Zein letaknya di Kelurahan Pasar Laban KecamatanBungus Teluk Kabung Kotamadya Padang Propinsi Sumatera Baratadalah milik Pemohon Kasasi ;.

No. 186 K/TUN/2001tanggal 20 September 2002. Bahkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu, dikuatkan lagi dengan penolakanpermohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Termohon Kasasi sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan PeninjauanKembali Reg. No. 04 PK/TUN/2004, yang salinan resminya Pembanding terima dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang padahari Selasa tanggal 05 September 2006 ;.

YurisprudensiMahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidahhukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisiktanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebutperlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudiandapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karenadidasarkan atas data yang keliru serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum Bahwa gugatanmengenai

Untuk itu mohonkiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaktidaknyamenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;4.

Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/KaryaBaru/2019 tanggal 30 April 2019 adalah kebijakan TUN dari Tergugattanggal 30 April 2019 diumumkan dan diterbitkan secara hukum, makadengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;b. Bahwa karena objek Tata Usaha Negara SHM Nomor : 5344 Kec.Alangalang Lebar Kel.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 yang menegaskan..tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa TUN sebagai penggantisertifikat SHM Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 16, 17 yang menegaskan...penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat kewenangan dancacat prosedur atas nama Linda Hakim dinyatakan batal atau tidak sah danmencabut objek sengketa TUN dalam sistem administrasi tanah..., adalahtidak benar, yang benar adalah Tergugat (Kantor Pertanahan KotaPalembang) telah menerbitkan Objek sengketa TUN penggantian sertifikatyaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin Kab.

Nomor 3375 K/Pdt/2017Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 junctoPutusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDNjuncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut :a. Tanah Kebun Kepunyaan Sarmidi bin Masayo seluas 2 (dua) hektarberdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/111/SKHUAT/02/2004 tanggal 21 Pebruari 2004/Pademaran;b.

PLG, tertanggal 21 Desember 2012juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2018/K/PDT/2013,tertanggal 20 November 2013 yang amarnya pada pokok perkaranyaberbunyi sebagai berikut : Menyatakan tanah seluas 24 (dua puluh empathektar) yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa MulyaGuna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunyaKecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung Membatalkan dan Mencabut SertifikatHak Atas Tanah Milik

Nomor 3375 K/Pdt/2017Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 Mei2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor98/B/2013/PT.TUNMDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor 490/K/TUN/2013 yang amar putusan selengkapnya berbunyisebagai berikut:MENGADILIDalam Eksepsi:1. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;2.

Bahwa Sarmidi bin Masayo, dkk., bukanlah pemilik tanah objekeksekusi dan tidak ada satu kalimatpun baik dalam pertimbanganmaupun dalam amar didalam Putusan Pengadilan Putusan MahkamahAgung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUNPLG yang menyatakan Sarmidi bin Masayo, Dkk adalah Pemiliktanah objek eksekusi oleh karena itu Sarmidi bin Masayo, dkk., tidakmempunyai

Bahwa pada dalil angka (1), dalam surat perlawanan eksekusi tanggal 6Maret 2015 yang diajukan Para Pelawan, yang mendalilkan ParaPelawan adalah Pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak diDusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering lliryang dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalamtingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 juncto Putusan PengadilanTinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUNPLG, adalah

Legalitas Puska Kessos FISIP UI Surat Keputusan RektorUniversitas Indonesia Indonesia No.1320/SK/R/UI/2009 tentangPusat Riset di Universitas Indonesia; belum terbukti tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, karena sedangdi uji di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara No. 23/Pdt.G/2018/PNDmk., dengan demikian Pengadilan TUN harus menyatakan tidakberwenang dan tidak dapat mengadili perkara nya (di NO / nietOntvankelijke Verklaard);3.

gugatan TUN yaitu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yangdiatur pada pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara.

Sedangkan gugatanaguo didaftarkan pada tanggal 19 September 2018, yang mana 100(seratus) hari terlewati untuk diajukan gugatan TUN ke Pengadilan TataUsaha Negara Semarang; Bahwa adapun alasan dari Penggugat yang mengatakan barumengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 8 September 2018yang diketahui dari media sosial Facebook karena ada peserta pilpradesdari Desa Mojodemak yang kalah bernama Muhdhor, tidaklah dapatdijadikan alasan untuk mengajukan gugatan TUN karenapengumuman hasil seleksi Perangkat

Halaman 41 dari 60 halamanBahwa telah diajukan gugatan keperdataan terlebin dahulu tentangapakah suratsurat atau perbuatan dan tindakan hukum yang didalilkanpada gugtan TUN tersebut berkekuatan hukum atau tidak? Dengandemikian untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satudengan yang lainnya walaupun pada peradilan yang beda. 3.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

Pst.Bahwa dalam surat kuasa khusus yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat berisi kuasa untuk : Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mendampingi dan ataumewakili dalam mengurus pelaksanaan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 311 K/TUN/2008 Jo.

Bahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) mempunyai permasalahan hukumdengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI yang telahdiputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan 311 K/TUN/2008 dengan salah satu amar yaitu mengembalikan PihakPertama mendapatkan Posisi Setara Direktur. (terlampir);2.

Erman Radjagukguk, SH selaku perwakilan MenteriBUMN RI dalam rangka mendapatkan surat keputusan sebagaimanayang dimaksud dalam Putusan TUN yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut;Bahwa setelah upayaupaya advokasi dan negosiasi yang panjangdengan Pihak Menteri BUMN, maka pada tanggal 31 Agustus 2012,Penggugat menerima Draf Perjanjian Perdamaian dari KementerianBUMN RI terkait Menteri BUMN RI akan mengeluarkan keputusankeputusan sesuai putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut

Pihak Pertama (TERGUGAT) meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA(PENGGUGAT) untuk mengupayakan agar Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara melaksanakan putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No, 311 K/TUN/2008, yaitu mengembalikan Pihak Pertama(TERGUGAT) mendapatkan Posisi Setara Direktur;b. Mengupayakan Pihak Pertama (TERGUGAT) mendapatkan hakhaknya selaku Direktur Personalia dan Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero);5.

Pihak pertama meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA untukmengupayakan agar Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara RI melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor311 K/TUN/2008, yaitu mengembalikan Pihak Pertamamendapatkan Posisi SetaraDirektur; 2. Mengupayakan PIHAK PERTAMA mendapatkan hakhaknyaselaku Direktur Personalia dan Umum PT.

Bahwa unsur tindakan hukum tata negara; karena tindakan hukumtata usaha negara merupakan suatu keputusan yang menciptakanatau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya hubunganhukum yang telah ada, jadi untuk dapat dianggap sebagai suatupenetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Pejabat TUN ituharus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untukmenimbulkan suatu akibat hukum TUN;Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT denganpemenang PT.

SURAMADU NUSANTARA ENJINIRINGmerupakan objek TUN yang dapat disengketakan pada PengadilanTata Usaha Negara Bandung, dan oleh karenanya Pengadilan TataUsaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;lil.

Bahwa hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalambeberapa putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya, PutusanMahkamah Agung RI No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/TUN/2007 tanggal22 September 2005, Putusan Mahkamah Agung RI No. 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung RI No.189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan PutusanMahkamah Agung RI No. 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Perbuatan

Bahwa hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalambeberapa putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya, PutusanMahkamah Agung RI No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/TUN/2007 tanggal22 September 2005, Putusan Mahkamah Agung RI No. 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung RI No.189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan PutusanHalaman 60 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDGMahkamah Agung RI No. 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember2008

Bahwa karena yang dimaksud dalam gugatan a quo adalah sengketaterhadap proses pemilihan penyedia dimana terdapat proses evaluasiyang tidak benar dilakukan oleh TERGUGAT, maka Keputusan TUNyang digugat adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan olehTERGUGAT yaitu Objek Sengketa a quo, sehingga sudah tepat danberalasan hukum kiranya PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa aquo merupakan Keputusan TUN yang menjadi dasar gugatan a quo.Halaman 65 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG3.

Bahwa perihal lewat waktu mengajukan gugatan sejalan denganYurisprudensi MARI No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari1993,jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No.5 Tahun1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusanyang merugikan.Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yang kaidah hukumnyabahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidakdituju. langsung dari surat keputusan tata usaha negaratenggangwaktu tersebut sebagaimana dimaksud

Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994,tanggal 10 Nopember 1994, jo.

/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo.Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo.Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yaitu sertifikat ObjekSengketa diketahui Penggugat tanggal 14 November 2015 dan gugatan diajukanPenggugat tanggal 29 Januari 2016, oleh karenanya terhadap eksepsi yang diajukanTergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang tenggang waktumengajukan gugatan telah lewat waktu haruslah ditolak; .

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001 Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untuk memeriksanya.Halaman47dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTRYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001Kaidah Hukum Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan denganmasalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang

Peradilan Umumdengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1999.