Simbuang ;Surat Perintah Kerja Nomor : 01 / SPK / V / 2007 tanggal 28 Mei2007;Surat Pengantar / Jalan dari Kepala Gudang Bulog Sub Divre VIPalopo yang diserahkan pihak pengangkut ;Surat Rekomendasi Pengangkutan Raskin Tahun 2007 Nomor 511.1 /0155 / Ekon tanggal 26 Januari 2007 ;Surat Keterangan Nomor 16 / Ill / 2007 An. Ny. Tulen Ranteupasebagai Suplyer dan Pengangkut bantuan Raskin Tahun 2007 keKec.

Raskin dalam Tahun2007 dari Perum Bulog kepada Pengangkut / Ny.

Surat Perintah Kerja Nomor : 01 / SPK / V / 2007 tanggal28 Mei 2007;10.Surat Pengantar / Jalan dari Kepala Gudang Bulog SubDivre VI Palopo yang diserahkan pihak pengangkut ;11.Surat Rekomendasi Pengangkutan Raskin Tahun 2007Nomor 511.1 /0155 / Ekon tanggal 26 Januari 2007 ;12.Surat Keterangan Nomor 16 / Ill / 2007 An. Ny. TulenRanteupa sebagai Suplyer dan Pengangkut bantuanRaskin Tahun 2007 ke Kec.

F460 / 21010 /03042007 tanggal 3 April 2007 ;29.Surat Pengantar / Jalan dari Gudang Perum Bulog dalamtahun 2007 yang diberikan kepada pengangkut ;Hal. 22 dari42 hal. Put. No.659 K/Pid.Sus/201130.

Simbuang ;Surat Perintah Kerja Nomor : 01 / SPK / V / 2007 tanggal 28 Mei2007;Surat Pengantar / Jalan dari Kepala Gudang Bulog Sub Divre VIPalopo yang diserahkan pihak pengangkut ;Surat Rekomendasi Pengangkutan Raskin Tahun 2007 Nomor511.1 / 0155 / Ekon tanggal 26 Januari 2007 ;Surat Keterangan Nomor 16 / Ill / 2007 An. Ny. Tulen Ranteupasebagai Suplyer dan Pengangkut bantuan Raskin Tahun 2007ke Kec.

, pengangkut yang sarana pengangkutnyamenuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya, jadi pengangkut yang akanberangkat menuju ke luar daerah pabean wajib membawa dokumen manifesatas barang yang di angkutnya; Bahwa kapal KM.

YANTO;Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen muatan resmi atau manifeskapal, yang ada hanya dokumen sarana pengangkut/kapalnya saja; Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.

Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barangekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain didalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,Wayjib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnyasebelum keberangkatan sarana pengangkut,Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mewajibkan bagi setiappengangkut untuk menyerahkan pemberitahuan pabean atas setiap barangyang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, sehinggaapabila ada pengangkut

Terang Bulan IVyang bertanggung jawab atas suratsurat sarana pengangkut maupun barangmuatan yang berada dalam kapal tersebut dan ternyata Terdakwa tidakmemenuhi kewajibannya ketika mengangkut barang ekspor yaitu tidakmenyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumHalaman 21 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbkkeberangkatan sarana pengangkut sebagaimana yang diamanatkan dalamPasal 9A ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan danberdasarkan fakta hukum di persidangan juga diketahui bahwa sama sekalitidak ditemukan dokumen manifest atau daftar muatan saat proses penegahankapal baik itu manifest kedatangan sarana pengangkut (inward manifest)maupun manifest kedatangan sarana pengangkut (outward manifest);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menilalapakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak;Menimbang, bahwa meskipun dalam delik pada Pasal 102A

Bengkalis termasuk DaerahPabean Indonesia, yang berlaku sagala ketentuan tentang UUKepabeanan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 21/BC/2009tanggal 8 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, Ahlimenjelaskan, yang dimaksud pengangkut adalah orang, kuasanya atau yangbertangungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atauorang dan sarana pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau daratyang dipakai untuk

Penyerahan Pemberitahuan Rencanakedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut; e Bahwa yang dimaksud Manifes sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 17 tahun 2006 adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam saranapengangkut.

yang akan berangkat ke luardaerah pabean harus dilakukan di kawasan pabean tetapi dalam hal tertentudapat dimuat di luar kawasan pabean melalui permohonan pemuatan barangekspor di luar kawasan pabean yang diajukan oleh eksportir atau kuasanyadengan izin kepala kantor pabean;c Untuk pengangkut ang mengangkut barang ekspor wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatansarana pengangkut yaitu berupa Outward Manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri

Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 108/PMK.04/2006;e Bahwa kapal KM.

Menurut aturan undangundang, untuk pengangkut yang mengangkut barangekspor wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut yaitu berupa outward manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan

, Pelintas Batas danBarang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluhdolar amerika ) per orang atau FOB USD.1.000( Seribu US Dollar ) per

keluarga untuk setiap kedatangan diberikanpembebasan bea masuk.2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungutbea masuk dan pajak dalam rangka impor.e Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidakmembawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.2.

yang terdaftar sebagai barang Lost and Found sebagaimanadimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukanpemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan AwakSarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan

, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, PejabatBea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atasbarang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak SaranaPengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.2 pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan:(1).

Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) Undangundang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang RI No. 10tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftarbarang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yangmembawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasukidaerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.Bahwa terhadap muatan berupa bawang merah yang dibawa dengan menggunakankapal KM.

MITRA BARU dan pemilik muatan bawang merahsebanyak + 2.600 (dua ribu enam ratus) karung / + 26 (dua puluh enam) ton (belumdilakukan pencacahan);Bahwa terkait dengan sarana pengangkut yang digunakan berupa KM. MITRABARU, Terdakwa menjelaskan bahwa KM.

TbkY 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. MITRA BARU dengan 1 (satu) unit mesin merk"Nissan 8D 1 (satu) unit handphone Nokia 220 warna kuning, nomor IMEI 1 : 355200062269599,nomor IMEI 2 :355200062269607; 1 (satu) buah GPS merk Garmin;Y 1 (satu) buah kompas;v Muatan KM.

Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentangHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 59/Pid.Sus/2017/PN.Tbkperubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud denganManifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

Jadisarana pengangkut yang membawa barang berupa bawang merah, dari luar daerahpabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barangyang diangkutnya.Terhadap muatan berupa bawang merah yang dibawa dengan menggunakankapal KM. MITRA BARU oleh terdakwa DARMANSYAH SITORUS bin SANGKOTSITORUS selaku Nakhoda juga bertentangan dengan ketentuan :1.

("Permenhub 77"):(1) Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnyabarang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yangdisimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporankeberangkatan (check in), penumpang telah menyatakan danmenunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang berhargaatau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untukHalaman 3 dari 46 hal.

Nomor 1317 K/Pdt.SusBPSK/2017mengangkutnya;(2) Dalam hal pengangkut menyetujui barang berharga atau barang yangberharga di dalam bagasi tercatat diangkut sebagaimana dimaksud padaayat (1), pengangkut dapat meminta kepada penumpang untukmengasuransikan barang tersebut;Catatan: Disinilah maksud Pasal 169 Undang Undang Nomor 1 Tahun2009 tentang Penerbangan ("UU Penerbangan") dijelaskan olehPermenhub di atas yang dimaksud perjanjian khusus tersebut yang dibuatdi awal sebelum barang bagasi tercatat diserahkan

Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011tentang Tanggung Jawab Pengangkut ("Permenhub 77"):(1) Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadaphilangnya barang berharga atau barang yang berharga milikpenumpang yang disimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali padasaat pelaporan keberangkatan (check in), penumpang telahmenyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatatHalaman 23 dari 46 hal. Put.

Pasal 144 dan Pasal 168 ayat (2) Undang Undang Penerbangan diaturbahwa:Pasal 144:"Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita olehpenumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yangdiakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat beradadalam pengawasan pengangkut;Pasal 168 ayat (2):"Besarnya ganti kerugian untuk kerusakan atau kehilangan sebagian/seluruh bagasi tercatat atau kargo dihitung berdasarkan berat bagasitercatat atau kargo yang dikirim yang hilang

Dengan terjemahan sebagai berikut "Dalam pengangkutan bagasitercatat dan barang, tanggung jawab pengangkut terbatas pada jumlah250 franc (yang setara dengan USD 20) per kilogram, kecuali pada saatpaket itu diserahkan kepada pengangkut, pengirim melakukan deklarasikhusus dari nilai pada pengiriman dan telah membayar sejumlahtambahan dalam hal diperlukan.

Bengkalis termasuk DaerahPabean Indonesia, yang berlaku sagala ketentuan tentang UUKepabeanan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 21/BC/2009tanggal 8 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, Ahlimenjelaskan, yang dimaksud pengangkut adalah orang, kuasanya atau yangbertangungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atauorang dan sarana pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau daratyang dipakai untuk

Penyerahan Pemberitahuan Rencanakedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut; Bahwa yang dimaksud Manifes sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 17 tahun 2006 adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam saranapengangkut.

yang akan berangkat ke luardaerah pabean harus dilakukan di kawasan pabean tetapi dalam hal tertentudapat dimuat di luar kawasan pabean melalui permohonan pemuatan barangekspor di luar kawasan pabean yang diajukan oleh eksportir atau kuasanyadengan izin kepala kantor pabean;c Untuk pengangkut ang mengangkut barang ekspor wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatansarana pengangkut yaitu berupa Outward Manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri

Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 108/PMK.04/2006;e Bahwa kapal KM.

Menurut aturan undangundang, untuk pengangkut yang mengangkut barangekspor wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut yaitu berupa outward manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana PenyerahanHal. 19 dari 23 halaman PUTUSAN No.: 181/PID.SUS/2013/PN.DUMPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. RASYID JAYA dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi 4D (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);Dirampas untuk Negara- 1 (satu) buah buku pas besar KM. RASYID JAYA No. PK.210/I/15/KSOP-SPK-2013 tanggal 01 Desember 2013;- 1 (satu) buah sertifikat keselamatan perlengkapan kapal KM. RASYID JAYA No. PK.001/01 46/UPP.TGM 2017 tanggal 01 Januari 2017;- 1 (satu) buah surat ukur KM. RASYID JAYA No.

RASYID JAYA) bertolak dari Sungai daerah Bukit Batu,Bengkalis, Provinsi Riau (Indonesia) menuju Kuala Linggi (Malaysia) tanpamembawa muatan (Nil Cargo) dan terdakwa Sudirman Alias Amad Bin Darwisdengan menggunakan sarana pengangkut KM.

HERI SUSTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan denganpengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifestdengan menggunakan sarana pengangkut KM.

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP08/BC/1997 tentangPenghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut danBarang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan PenegahanBarang. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP58/BC/1997 tentangPatroli Bea dan Cukai.

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP08/BC/1997 tentangPenghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut danBarang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan PenegahanBarang. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP58/BC/1997 tentang PatroliBea dan Cukai.

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP08/BC/1997 tentangPenghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut danBarang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan PenegahanBarang.

pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama3 (tiga) bulan;

Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/JadwalKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0);b. Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan SaranaPengangkut (BC 1.1);c. Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untukdiangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya(BC 1.2);d.

Berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik, kewajibankewajiban iniharus dilakukan oleh pihak pengangkut sebagai orang yang bertanggungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut (dalam hal ini KM.BERKAH GT.25 No.40/PPc), dan pihak importir atau orang yangmengimpor barangbarang yang terdapat diatas kapal tersebut;Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2016/PN Kspd.

Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dilakukan olehpengangkut, yaitu:Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pengangkut harussudah terdaftar/teregistrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telahmendapat Nomor ldentitas Kepabeanan (NIk);Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau orangyang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal KM.

BERKAH GT.25No.40/PPc wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berupa RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) secara elektronik keKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama KualaLangsa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal.Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam,maka Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) wajibdiserahkan paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut;Setelah kapal datang, pengangkut wajib

BERKAH GT.25No.40/PPc jelas sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undangundang Kepabeanan jyaitu. tidak melaksanakan kewajibankewajibankepabeanannya, seperti tidak menyerahkan pemberitahuan pabean berupaRencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan InwardManifest (BC 1.1);Bahwa benar sebagai akibat pengangkut atau orang yang bertanggungjawab atas pengoperasian kapal KM.

Bahwa perbuatan itu saksi lakukan sejak Bulan Mei 2016 hinggatertangkapnya salah satu supir pengangkut buah kelapa sawit dariKebun Balimbingan yang saksi ketahui tertangkap pada hari Rabutanggal 21 September 2016.

Saksi JAMAN DAMANIK; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kerani Timbangan padaPKS Dolok Sinumba antara lain melakukan penimbangan padakendaraan (mobil) pengangkut buah kelapa sawit yang dikirim dari tiapPutusan Nomor : 535/Pid.B/2016/PN Sim.

Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut sejak Bulan Mei 2016hingga tertangkapnya salah satu supir pengangkut buah kelapa sawitdari Kebun Balimbingan yang saksi ketahui tertangkap pada hari Rabutanggal 21 September 2016.

FRANKI SUHERI EDISIMONPANDIANGAN alias FRENKI telah pula memberikan keterangan, yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan menyuruh supir pengangkut buahkelapa sawit milik PTPN IV yang seharusnya diantar ke PKS (Pabrik KelapaSawit) Bah Jambi dan PKS Dolok Sinumba dan saksi arahkan ke PKS diKerasaan.

Sudarsono dan Anggiat dan masingmasing supir yang dihubungioleh Terdakwa 1 tersebut bersedia bekerja sama dengan terdakawa 1; Bahwa tugas sopir pengangkut buah kelapa sawit adalah mengantarkan buahdari kebun menuju ke PKS Bah Jambi atau PKS Dolok Sinumbahsebagaimana yang ditentukan dalam Surat Pengantar Buah yang diterimaoleh masingmasing sopir.

Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017penerimaan negara atas impor barang yang dilakukan olehpenumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas";Bahwa dalam peraturan tersebut memang Kantor Pelayanan Beadan Cukai menerima pembayaran penerimaan Negara (salahsatunya adalah PPN Impor) namun terbatas untuk impor barangyang dilakukan hanya oleh penumpang, awak sarana pengangkut,dan pelintas batas, tidak termasuk perusahaan/importirsebagaimana yang dijalankan oleh Pemohon Banding.

atau barang pribadi awak saranapengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganpenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikanoleh penumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanyadengan menggunakan:a.

Jasa pelayanan manifest kedatangan sarana pengangkut(inward manifest);Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, AwakSarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, diatur:Pasal 6:Halaman 18 dari 32 Halaman.

Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017(1)Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapppengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikan olehenumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanya denganmenggunakan:a.Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk barangpribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapengangkut yang terdaftar di dalam manifes;CD yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atauawak sarana pengangkut

Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yangdilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, ataupelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayan impor untuk barang impor yang tidakdikenakan pungutan impor;2.

IZRA oleh Tim Patroli BC.1603 di Perairan Gosong Releigh TanjungMedang Rupat Provinsi Riau Indonesia pada hari Minggu tanggal 29 April2014 sekira pukul 16.00 WIB.Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dari penyidik bahwa KM.IZRA berlayar dari kuala linggi Malaysia tujuan Dumai Indonesia;Bahwa bagi sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean wayjibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) palinglambat 24 (dua puluh) Jam sebelum keberangkatan ke Kantor Pabean Tujuansebelum

kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut yangmelalui darat;Bahwa sebelum ditegah, KM.

IZRA tersebutmenuju Dumai Provinsi Riau Indonesia telah diajukan Rencana KedatanganSarana Pengangkut (RKSP) ke kantor bea dan cukai setempat atau tidak yanglebih mengetahuinya secara pasti adalah Terdakwa selaku tekong/ NahkodaKM. IZRA.Bahwa benar sebelum melakukan pemuatan bawang merah di Kuala LinggiMalaysia, KM.

/muatan yang ada disarana pengangkut danjika diperlukan membuat Berita Acara Penyegelan serta membuat LaporanPemeriksaan (LP) yang ditanda tangani kedua belah pihak yaitu Patroli BCdiwakili oleh KOPAT sedangkan kapal yang ditegah ditandatangani olehnahkoda/ tekong.Bahwa menurut ahli jika sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapalsetelah sampai di Kantor Bea dan Cukai diserahkan kepada PPNS Ditjen Beadan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut.

Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerahpabean yang memasuki daearah pabean wajib membawa dokumen manifesatas barang yang diangkutnya.Pada pasal 7A ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang saranapengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuanPutusan perkara pidana No: 109/Pid.Sus/2014/PN.TBK. halaman 17 dari 33 halaman.18pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukanpembongkaran.

sebanyak 7 (tujuh) orang lalu terdakwa datang denganmenggunakan sepeda motor dan melihat saksi dan para pengangkut bekerjamengangkat besi rel kereta untuk diangkat kedalam mobil truck ;e Bahwa saksi melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor dari jarak 2(dua) meter sampai 3 (tiga) meter ;e Bahwa nantinya besibesi rel kereta tersebut mau dijual oleh saksi danterdakwa ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidakbenar dan keberatan ; Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa

sebanyak 7 (tujuh) orang13lalu tidak berapa lama terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor danmelihat saksi Olipar Bin Somad dan para pengangkut sedang bekerjamengangkat besi rel kereta untuk diangkat kedalam mobil truck ; Bahwa benar terdakwa berada ditempat tersebut selama (satu) jamsekalian menyenter pengangkutpengangkut rel dengan menggunakan lampubaterai yang kecil guna pengangkutpengangkut tersebut dapat membawa danmenaikkan besi rel kereta kedalam mobil truck ;e Bahwa benar pada saat

potongan besi rel kereta api sebanyak 90 (sembilan puluh)potong dengan panjang masingmasing 2 (dua) meter milik PT.KAI yang tadinyaberada dipinggir rel kereta api lalu diangkut oleh 4 (empat) orang dimana ke4 (empat)orang tersebut antara lain bernama saksi Suratno Bin Misdih dan saksi Sujarwo BinUntung kedalam kebun karet yang berjarak 100 (seratus) meter dari pinggir rel keretaapi lalu setelah itu besi rel kereta tersebut yang sudah berada didalam kebun karetdiangkat kembali oleh para pengangkut

, dan jugasupir mobil truck adalah mengambil 90 (sembilan puluh) batang besi rel kereta apidengan ukuran 2 (dua) meter adalah milik PT.KAI , di persidangan diperoleh faktahukum bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa iin daripada PT.KAI(Kereta Api Indonesia), dengan demikian perbuatan terdakwa bersamasama dengansaksi Olipar Bin Somad, 7 (tujuh) orang pengangkut, dan juga supir mobil truck telahmelanggar hak subyektif daripada PT.KAI (Kereta Api Indonesia)tersebut selakupemilik besi rel

Sehingga dengan demikian, maka perbuatanterdakwa tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawanhukum ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa bersamasamadengan saksi Olipar Bin Somad, 7 (tujuh) orang pengangkut, dan juga supir mobil truckdilakukan dengan maksud memiliki besi rel kereta api tersebut, sedangkan perbuatantersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, maka unsur ini harus dinyatakanterpenuhi;Tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Barang ekspor di dalam kawasan pabean di pelabuhan muat pemuatannya keBanding dalam kapal adalah tanggung jawab pengangkut dan pengusaha TPS;;Menurut Majelis Kronologi bahwa Pemohon Banding melakukan ekspor /.000,00 MT Crude Palm Oil , Pos Tarif1511.10.00.00, dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 005382 tanggal 30Desember 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean Dumai, dengan tujuan BudgeBudge, India dengan Asia Adventurer;bahwa atas ekspor Crude Palm Oil

;bahwa penagihan Bea Keluar didasarkan pada Tarif Bea Keluar dan harga ekspor, sertakurs yang berlaku pada tanggal selesai pemuatan ke sarana pengangkut, sebagai berikut:e sesuai ketentuan, pada saat realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan eksporseharusnya PEB dibatalkan dan eksportir seharusnya mengajukan PEB barudengan perhitungan Bea Keluar baru;e berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikan dengan saattelah dimuat di sarana pengangkut;e harga ekspor untuk penghitungan

yang digunakan untuk mengangkut barang ekspontersebut sesuai dengan yang diberitahukan dalam PEB, dimuat di pelabuhan yangsama di kawasan pabean yang sama maka timbulnya realisasi ekspor yang berbedadengan tanggal perkiraan ekspor dikarenakan jadwal keberangkatan kapal ataurencana keberangkatan sarana pengangkut yang diberitahukan atau disampaikan padaPemohon Banding tidak sama atau berubah, yang semula tanggal 05012011 tetapipelaksanaannya dimuat ke sarana pengangkut pada tanggal 06012011, sedangkanpemasukan

Dokumen pabean yang merupakan kewajiban pengangkut adalah outwardmanifest dan kedatangan kapal ke Kantor Pabean diberitahukan dengan dokumen BC1.0 kepada Kantor Pabean yang merupakan kewajiban dan tanggung jawabpengangkut pemuatan barang kedalam sarana pengangkut dan keberangkatan saranapengangkut bukan juga menjadi tanggung jawab eksportir, maka kesalahan perkiraanekpor yang diakibatkan jadwal pemuatan dan jadwal keberangkatan saranapengangkut yang tidak sesuai dengan perkiraan didalam PEB bukanlah

kesalahaneksportir melainkan merupakan kewajiban dan tangung jawab pengangkut;F. bahwa dalam UndangUndang No. 10 tahun 1995 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan tidak mengatur tentang kewenanganPenetapan Kembali oleh Terbanding;bahwa yang mengatur kewenangan Terbanding untuk menetapkan perhitungan kembalibea keluar hanya dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2008 tentang pengenaanbea keluar terhadap barang ekspor;bahwa menurut UUD RI Tahun 1945 amandemen I

(Outward Manifest) dengan Kode BC 1.1; danbarang dikategorikan sebagai barang ekspor pada Pasal 2 ayat (2) yaitubarang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan daripabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang@KS POI, 2222 = oo ono nnn nnn nnn nnn ere nnn nnn noe ne oe ee nn ne nae one nee nen een neeSecara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean,namun mengingat segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkinmenempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang

garis perbatasan,maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barangtersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluardaerah pabean dan terhadap sarana pengangkut yakni kapal KM.PUTRA INDAH 2 yang mengangkut berupa Kayu Tekisebanyak 1.750(seribu. tujuh ratus lima puluh) batang wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya dan berdasarkanPermendag No. 44 / MDAG / PER7 / 2012 tentang Barang yangDilarang Ekspo0r. 2727 22> nn rn n nnn non nn nnn

(Outward Manifest) dengan Kode BC 1.1 dan barang dikategorikan sebagai barang ekspor pada Pasal 2 ayat (2) yaitubarang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan daripabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean,namun mengingat segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkinmenempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, makasecara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang

tersebut telahdimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean danterhadap sarana pengangkut yakni kapal KM.

Putra Indah 2ditegah oleh Tim Patroli BC30001 pada hariSenin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 WIB bertempat di PerairanTanjung Jat, IMAG ES1a;~ nnn nine neni en meanBahwa awalnya pada saat Tim Patroli BC 30001 sedang melakukan Patrolidi Kepulauan Riau melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut KMPutra Indah 2pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 wibdi Perairan Tanjung jati Indonesia pada Koordinat 01 38 42 U/ 102 Bahwa setelah KM.

Menetapkan Barang Bukti berupa: a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal SB. PRO EXPRESS 03 dengan 5 (lima) unit mesin "Yamaha 200 PK Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor : S385/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 06 September 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB.

PRO EXPRESS 03 ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan sesuai surat persetujuan hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 5/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 07 September 2017.; Hibah barang bukti mendapat persetujuan dari tersangka Sdr.

DICKE bin DUDDU alias DIKI, dkk sesuai pernyataan tanggal 07 September 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan surat nomor : S- 395/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, Berdasarkan Surat Perintah Hibah Barang Bukti nomor : SPHBB-033/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, penyidik telah menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 45 KUHAP yaitu melakukan hibah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut

) dan Manifest yang merupakan dokumen muatan kapal,yang didalamnya mencantumkan rincian barang yang dimuat di dalamsarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (rencana kedatangansarana pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabeanpengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kKepabeanan yangdiatur dengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasikepabeanan dilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen idetitasperusahaan, serta mendaftarkan sarana pengangkut yang akandipergunakan

Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor,dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalamdaerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukanrencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuansebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkutdarat;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mensyaratkan/mewajibkanbagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnyadalam manifest sehingga apabila ada pengangkut

) dan Manifest yang merupakandokumen muatan kapal, yang didalamnya mencantumkan rincian barang yangdimuat di dalam sarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (RencanaKedatangan Sarana Pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabeanpengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kepabeanan yang diaturdengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasi kepabeanandilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan sertamendaftarkan sarana pengangkut yang akan

dipergunakan, dengan tidakadanya nomor registrasi kepabeanan maka pengangkut tidak akan dapatmembuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)dan Manifest, sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatanpengimporan barang dan yang wajib mengajukan manifest adalah pengangkut,manifes yang telah diajukan dan diterima oleh pejabat Bea dan Cukaiselanjutnya mendapatkan nomor dan tanda pendaftaran, yang biasanya disebutnomor dan tanggal BC 11, sedangkan terhadap barang yang masuk

) danManifest sebagai pemberitahuan pabean, pengangkut harus terlebih dahulumelakukan registrasi kepabeanan sebagaimana diatur dalam PMK No.179/PMK.04/2016, knusus untuk pengangkut registrasi kepabeanan dilakukandengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan sertamendaftarkan sarana pengangkut yang akan dipergunakan, dengan tidakadanya nomor registrasi kepabeanan maka pengangkut tidak akan dapatmembuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)dan Manifest, sehingga tidak

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X tanpa plat dengan nomor mesin REV1E102635G dan nomor rangka MH1KEV111YK026437;

Dikembalikan kepada Saksi Nurjannah Nasution;

1 (satu) unit becak bermotor barang pengangkut

Kemudian terdakwa berangkat ke Dusun VIII Kampung Pelintahan DesaSei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tersebutdengan menggunakan sepeda motor sesampainya di tempat depot air isiulang tersebut terdakwa hendak membawa 5 (lima) buah galon air minumtersebut namun tidak bisa membawanya sekaligus sehingga terdakwameminjam becak bermotor pengangkut barang dengan jenis Honda VerzaNo Pol BK 6480 XAB milik depot air isi ulang tersebut, Kemudian terdakwamengantarkan 5 (lima) buah galon

air minum ke acara pesta pernikahantersebut dengan menggunakan becak bermotor pengangkut barang tersebutkemudian terdakwa bersama dengan saksi FERDIANSYAH kembali ketempat depot air isi ulang tersebut hendak mengembalikan becak tersebutdimana posisi saksi FERDIANSYAH di boncengan oleh terdakwa namunpada saat di perjalanan tepatnya di jalan umum Simpang Bedagai menujuDesa Pekan Tanjung Beringin Dusun VIII Kampung Pelintahan Desa SeiRampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai terdakwaHalaman

6 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Srh2.oleh Terdakwa yang mengendarai becak bermotor barang pengangkut isiulang galon air merk Honda Verza tersebut; Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk memulangkankembali becak bermotor tersebut, lalu Saksi dibonceng oleh Terdakwa danberangkat dari Dusun Kramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin,Kecamatan Serdang Bedagai menuju Dusun VIII, Kp.

Taufik Hidayat, dan Anak dudukdidepan, ibu Anak duduk dibelakang bersama dengan Reza Safil; Bahwa Anak melihat becak pengangkut galon terangkat ban sampingkirinya dan kemudian oleng kekanan sehingga menabrak sepeda motorhonda Supra X tanpa plat; Bahwa akibat kecelakaan, mengakibatkan ayah Anak bernama TaufikHidayat meninggal dunia, Saksi Nurjannah Nasution dan Reza Safimengalami lukaluka;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya;4.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor honda Supra X tanpa plat dengan nomormesin REV1E102635G dan nomor rangka MH1KEV111YK026437;Dikembalikan kepada Saksi Nurjannah Nasution; 1 (satu) unit becak bermotor barang pengangkut isi ulang galon airmineral Oxy Go merk Honda Verza No Pol BK 6480 XAB dengan nomormesin : KC51E1054673;Dikembalikan kepada Eva Rindayanti;6.

barang impor dari luar negeri ke Indonesiatidak ada memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) keKantor Pabean sebelum kedatangan sarana pengangkut tersebut;13 Bahwa terhadap barangbarang bekas yang diangkut atau dibawa Terdakwa dariMalaysia seharusnya tidak boleh di bawa masuk ke Indonesia, karena menurutPeraturan Menteri Perdagangan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru;14 Bahwa Terdakwa dalam mengangkut barangbarang bekas tersebut berusahamenghindari petugas agar tidak

yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajibmencantumkan barang dalam manifesnya.4 Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:a. luar daerah pabean; ataub. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerahpabean melalui luar daerah pabean,wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantorpabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali saranapengangkut darat.Ad

barangimpor dari luar negeri ke Indonesia tidak ada memberitahukan Rencana Kedatangan SaranaPengangkut (RKSP) ke Kantor Pabean sebelum kedatangan sarana pengangkut tersebut;Menimbang, bahwa barangbarang bekas yang diangkut atau dibawa Terdakwa dariMalaysia seharusnya tidak boleh di bawa masuk ke Indonesia, karena menurut PeraturanMenteri Perdagangan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengangkut barangbarang bekas tersebutberusaha menghindari petugas agar

Unsur Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:a. luar daerah pabean; ataub. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerahpabean melalui luar daerah pabean,wajibmemberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut ke kantorpabean tujuan sebelumkedatangan saranapengangkut, kecualisaranapengangkut darat;Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif/ pilihan dengan adanya kataatau dalam

akan dikonversi menjadiinward manifes yang diterbitkan oleh Agen Pelayaran di Indonesia untuk didaftarkan diKantor Bea Cukai setempat dan Terdakwa sebagai pengangkut barang impor dari luarnegeri ke Indonesia tidak ada memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP) ke Kantor Pabean sebelum kedatangan kapalnya di Dumai (Indonesia);Menimbang, bahwa Terdakwa dalammengangkut barangbarang bekas tersebut berusaha menghindari petugas agar tidakketahuan dan tidak ada memberitahukan kedatangannya

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiel kepada Penggugat sebagai berikut : 1.

No: 607/PDT.G/2014/PN.JKT.PSTa. keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan gantirugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang ;b. diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen)dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuanlain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (rerouting), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbanganlanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tu juanapabila tidak ada moda transportasi

(1)mengatur sebagai berikut:Pasal 12(1) Dalam hal terjadi pembatalan penerbangan sebagaimanaDimaksud dalam Pasal 9 huruf c, pengangkut wajibmemberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 (tujuh) harikalender sebelum pelaksanaan penerbangan.Dengan demikian JerqugattelahmelakukanPerbuatanMelawanHukum melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri PerhubunganNo. 77 Tahun 2011 Tentang Tanqqung Jawab Pengangkut AngkutanUdara, hal mana Terqugat tidak memberitahukan perihal pembatalanpenerbangan sampai

Pasal 12 ayat21(3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 TentangTanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Tergugat sebagaiPengangkut wajib memberitahukan perihal pembatalan penerbangankepada para calon penumpang minimal 7 (tujuh) hari sebelum harikeberangkatan, apabila kurang dari 7 (tujuh) hari maka Pengangkut wajibmengalinkan para calon penumpang ke maskapai lain hingga sampai ditujuan yang dimaksud tanpa ada tambahan biaya apa pun, bahkan jikaharus dengan peningkatan kelas (up grading

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perobuatan Melawan Hukummelanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukummelanggar Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiel kepadaPenggugat sebagai berikut :1.

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukummelanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukummelanggar Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiel kepadaHim 26 Put.