Bahwa segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antara PIHAKPERTAMA dengan PIHAK KEDUA tersebut diatas dinyatakan selesaidengan tuntas baik di Kepolisian maupun Di Pengadilan..

Bahwa PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakantelah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai,Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian No. 42/Pdt.G/2018/PN Maddan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun pengaduan dansemua proses pemeriksaan baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan dan mencegah timbulnya perkara, baik perdata maupunpidana serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan denganalasan apapun juga.10.Perjanjian perdamaian ini, penafsiran

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) dari total hutang yaitu Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan putusan ini dilaksanakan secara tuntas;6.

Il yang juga tidakmelakuksanakan prestasinya kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka meskipun Penggugat dan Tergugat Il tidak mempunyai hubungan hukumsecara langsung, namun oleh karena hal ini merupakan satu rangkaianperistiwa atau keadaan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan sertauntuk mewujudkan suatu proses peradailan yang menganut asas peradilansingkat, sederhana dan biaya murah serta dalam rangka menyelesaikanmasalah keperdataan secara tuntas

Rp. 410.000.000, (empat ratus sepuluh juta rupiah) atausebesar Rp. 4.100.000, (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulannyaterhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan putusan ini dilaksanakansecara tuntas;6. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah) secarabersamasama atau tanggung rentang;7. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;Hal.17.

Slw.Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju semua permasalahan diantara PENGGUGATPENGGUGAT Il, TERGUGAT dan TERGUGAT Il terkait dengan Perkara iniselesai dan tuntas seluruhnya, dengan demikian Para Pihak dengan alasan apapuntidak akan saling menuntut dan/atau mempermasalahkan dalam bentuk dan caraapapun baik sekarang maupun dikemudian han.Pasal VBahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dan wajib mematuhi seluruh ketentuandalam Akta Perdamaian ini, dan karenanya Para Pihak sepakat bahwa seluruh syaratdan

apapun dan dar pihakmanapun, dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan tuntutan dalam bentukapapun dikemudian har, baik di antara Para Pihak sendiri maupun kepada badanbadan peradilan dan/atau intansi lainnya yang berwenang, dan Para Pihak apabilaterdapat tuntutan/gugatan/keberatan/upaya hukum di kemudian hari terhadap Perkarainimaka akan menjadi nebis in idem.Pasal VIBahwa dengan dilaksanakannya Perdamaian ini, maka perselisihan dan ataupermasalahan hukum menyangkut Perkara ini telan selesai tuntas

No. 96 K/Pdt/2013hukum (according to the law/due process of law), adil (fair and just trial) yangdapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkara a quo, yangtidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkan permasalahan baru diantara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baikpihak Penggugat maupun Tergugat telah menimbulkan problematik Yuridis yangharus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlaku

Secara komprehensifdan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalam permasalahan di maksuddan guna menetapkan hakhak pihak yang terlibat atas obyek tanah terperkarapihakpihak terkait adalah sangat Esensiil dan merupakan conditio sine quanondengan penyelesaian secara komprehensif dan tuntas permasalahan perkara aquo;Bahwa gugatan Penggugat kabur (exceptlo obscuri libell) sebagaimanaketentuan hukum acara yang berlaku gugatan harus dibuat secara jelas, secaracermat, benar dan lengkap sehingga gugatan

Agar orang lain yang dapat membaca akun facebookTerdakwa dapat mengetahui permasalahan yang Terdakwa alami dan pihakpihak yang terkait segera mengusut tuntas pembakaran rumah yangTerdakwa laporkan di Polsek Barus pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2008Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Sbgdan penikaman di Polsek Medan Baru pada tanggal 29 bulan Septembertahun 2008 atas diri Terdakwa yang melibatkan Bahktiar Anmad Sibarani;.

Menuliskan status facebook dan memposting foto Bakhtiar Anmad Sibaraniyang diterbitkan tanggal 31 Mei 2010 Maksud dan tujuan Terdakwa samaseperti halnya status akun facebook Terdakwa yang lain agar penegakhukum dan publik mengetahui bahwa Bakhtiar Anmad Sibarani adalah otakdan dalang tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Tapteng terhadapTerdakwa, dan sampai saat ini belum tuntas;.

Menuliskan status pada akun facebook yang diterbitkan tanggal 12November 2009 maksud dan tujuan Terdakwa atas tulisan tersebut adalahdengan tulisan tersebut Terdakwa bermaksud agar orang lain yang dapatmembaca dan mengetahui permasalahan yang Terdakwa alami dan pihakpihak yang terkait segera mengusut tuntas pembakaran rumah yangTerdakwa laporkan di Polsek Barus pada tanggal 26 bulan Juni tahun2008 dan penikaman di Polsek Medan Baru pada tanggal 29 bulanSeptember tahun 2008 atas diri Terdakwa yang

SERUAN, MABES POLRI, KAPOLDASU, POLRES TAPTENGUSUT TUNTAS TINDAK KEJAHATAN INI, Salam Pergerakan;Bahwa postingan yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2009:Penikaman didepan Gubsu saat memimpin aksi SFPTR menyuarakanPenindasan, penyerobotan lahan yang terjadi di Tapteng olehpemerintah Drs. Tuani Lumban Tobing (kader Domokrat). Dilakukanoleh Koti PP Medan, otak dan dalangnya adalah Baktiar Sibarani (ketuaHanura Tapteng) seorang warga Kec. Barus.

SERUAN, MABES POLRI, KAPOLDASU, POLRESTAPTENG USUT TUNTAS TINDAK KEJAHATAN INI, SalamPergerakan;Bahwa postingan yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2009:Penikaman didepan Gubsu saat memimpin aksi SFPTR menyuarakanPenindasan, penyerobotan lahan yang terjadi di Tapteng olehpemerintah Drs. Tuani Lumban Tobing (kader Domokrat). Dilakukanoleh Koti PP Medan, otak dan dalannya adalah Baktiar Sibarani (ketuaHanura Tapteng) seorang warga Kec. Barus.

Terdakwa tersebut pernah datangkerumah sakit Wijaya dalam keadaan tidak sadar, Saksi yangmerawat dirumah sakit tersebut dan setelah terdakwa sadar,Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang ketergantunganNarkotika jenis Shabu ; Bahwa Terdakwa tersebut dirawat inap di Rumah Sakit Wijayatersebut selama 5 (lima) hari Yaitu dari tanggal 2 April 2013 sampaidengan tanggal 6 April 2013 dan seharusnya terdakwa melakukankontrol mulai dari tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 9 April2014 akan tetapi belum tuntas

Kecamatan Mayangan kota Probolinggo ; Bahwa setelah ditangkap = selanjutnya Polisi melakukanpenggeledahan dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buahplastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,51 gram, 1(satu) buahbong, 1(satu) buah pipet dan 1(satu) korek api, 1(satu) buah HPSamsung warna hitam dan 2(dua) buah sedotan pendek warna putih; Bahwa Terdakwa memakai sabusabu tersebut sudah lama danTerdakwa pernah dirawat di rumah sakit di Surabaya dan pernahmelakukan obat jalan tapi tidak sampai tuntas

KecamatanMayangan kota Probolinggo ; Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukanpenggeledahan dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buahplastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,51 gram, 1(satu) buahbong, 1(satu) buah pipet dan 1(satu) korek api, 1(satu) buah HPSamsung warna hitam dan 2(dua) buah sedotan pendek warna putih;10Bahwa benar Terdakwa memakai sabusabu tersebut sudah lamadan Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit di Surabaya dan pernahmelakukan obat jalan tapi tidak sampai tuntas

tersebut pernah datang kerumahsakit Wijaya dalam keadaan tidak sadar, Saksi yang merawatdirumah sakit tersebut dan setelah terdakwa sadar, Terdakwamengatakan bahwa terdakwa sedang ketergantungan Narkotika jenisShabu ;Bahwa benar Terdakwa tersebut dirawat inap di Rumah Sakit Wijayatersebut selama 5 (lima) hari Yaitu dari tanggal 2 April 2013 sampaidengan tanggal 6 April 2013 dan seharusnya terdakwa melakukankontrol mulai dari tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 9 April2014 akan tetapi belum tuntas

ke Probolinggo ;Menimbang, bahwa setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukanpenggeledahan dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klipkecil berisi sabu dengan berat 0,51 gram, 1(satu) buah bong, 1(satu) buah pipetdan 1(satu) korek api, 1(satu) buah HP Samsung warna hitam dan 2(dua) buahsedotan pendek warna putih ;Menimbang, bahwa Terdakwa memakai sabusabu tersebut sudah lamadan Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit di Surabaya dan pernahmelakukan obat jalan tapi tidak sampai tuntas

Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 226) Permendag No. 11 STP No. 2768 telah berakhir demi hukum terhitungsejak tanggal 1 april 2012; Pasal 22 (6) Permendag No. 11 mengatur sebagai berikut:"Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusanperjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapaipenyelesaian secara tuntas (clean break), maka sementara penyelesaiansecara tuntas tetap diu sah akan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipaldapat menunjuk agen, agen tunggal,

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 (3) Permendag No. 11, apabila suatu perjanjiandistribusi berakhir sebelum habisnya masa berlaku STP, maka STPuntuk distributor baru akan diberikan setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break) antara distributor lama dan principal;7. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi denganitikad baik telah meminta Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi.

(clean break) kepada Penggugat Rekonpensi Dengan ini Penggugat Rekonpensi tegaskan bahwa Tergugat Rekonpensi tidakmemi'iki alasan yang dapat dibenarkan untuk menahan penerbitan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi; Berdasarkan halhal yang disebutkan di atas, Tergugat mohon agar MajelisHakim yang mulia memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkansurat penyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi:;II.

Tindakan Tergugat Rekonpensi Tidak Menerbitkan Surat Penyelesaian Secara10.11.Tuntas (Clean break) Tanpa Alasan Yang Jelas Telah Menimbulkan KerugianBagi Penggugat Rekonpensi.Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa tindakan TergugatRekonpensi tidak menerbitkan surat penyelesaian secara tuntas (clean break)tanpa alasan yang jelas telah menghambat proses penunjukkan distributor Penggugat Rekonpensi yang baru ;Dalam hal ini, menurut Permendag No. 11, apabila suatu perjanjian distribusiberakhir

Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkan surat penyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi;5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk secara sekaligus dan seketikamembayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 75.000 Euro (tujuh puluh lima ribu Euro) kepada Penggugat Rekonpensi;6.

/SKP/DKP/2018 tertanggal 5 Mei 2018;

Bank Tabungan Negara (BANK BTN)berdalih kejadian pada waktu itu tidak online atau tidak serta mertadilaksanakan secara tuntas sehingga Penggugat berkeberatan danmengalami kerugian namun atas saran dan pihak PT.

TabunganNegara (BANK BTN) selaku pemberi Fasilitas Kredit, dengan nomorrekening : 1007.52520.K.00179, atas nama pemilik rekening Andriyani.Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Pembeli beritikad baikyang wajib dilindungi oleh hukum.Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah pemilik obyeksengketa berikut pula dokumendokumen kepemilikannya.Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan wanprestasikarena tidak melakukan penyerahan obyek perjanjian berupa tanahdan bangunan obyek sengketa secara tuntas

Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan wanprestasikarena tidak melakukan penyerahan obyek perjanjian berupa tanahdan bangunan obyek sengketa secara tuntas ;5. Menghukum kepada pihak PT. Bank Tabungan Negara (Bank BTN)untuk menyerahkan dokumen kepemilikan obyek sengketa yaituSertifikat Hak Milik No.1576 / Desa Dalung atas nama Tergugat terurai dalam Surat Ukur No.679/1994 tanggal 981994 seluas 90M2 dengan tanpa syarat apapun ;6.

Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan wanprestasikarena tidak melakukan penyerahan obyek perjanjian berupa tanahdan bangunan obyek sengketa secara tuntas ;. Menghukum kepada pihak PT. Bank Tabungan Negara (Bank BTN) untukmenyerahkan dokumen kepemilikan obyek sengketa yaitu SertifikatHak Milik No.1576 / Desa Dalung atas nama Tergugat terurai dalamSurat Ukur No.679/1994 tanggal 981994 seluas 90 M2 dengan tanpaSyarat apapun ;.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan kurangnya para pihakTergugat, karena Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikutdijadikan sebagai Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapatdiselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, Tergugat memiliki tanahberasal dari H. MOHD. DARIEF (dahulu Lurah Tungkal III) dan asal Tanahpembelian dari M.

SYARIE AD (sebagai Pihak Ketiga), gugatan Penggugatjuga Error in Persona serta salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat(gemis aanhoedarmigheid), karena Tergugat tidak lengkap, masih adaorang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sengketa yangdipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagaicontoh Putusan MA No. 621 K/Sip/1975.

tersebut, Majelis Hakim menolak dalil dari eksepsiTergugat mengenai gugatan kabur secara keseluruhan;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas,Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawabannya denganalasanalasan pada pokoknya sebagai berikut yaitu Para Penggugatmengajukan gugatan dengan kurangnya para pihak Tergugat, karena Tergugattidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat barusengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas

Syarie Ad (Sebagai Pihak Ketiga), gugatanPara Penggugat juga Error in Persona serta salah pihak yang ditarik sebagaiTergugat (gemis aanhoedarmigheid), karena Tergugat tidak lengkap, masih adaorang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sengketa yangdipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contohPutusan MA No. 621 K/Sip/1975.

Saksi adalah paman kandung Pemohon, di bawah sumpahmenerangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suamiPemohon Dwi Zuwarman, namun ayah Pemohon menolak menjadi walinikah Pemohon; Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohondisebabkan perselisihan antara ibu Pemohon dengan ayah Pemohondalam persoalan harta bersama mereka yang belum tuntas akibatperceraian ayah dan ibu Pemohon.

Saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suamiPemohon Dwi Zuwarman, namun ayah Pemohon menolak menjadi walinikah Pemohon; Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohondisebabkan perselisihan antara ibu Pemohon dengan ayah Pemohondalam persoalan harta bersama mereka yang belum tuntas akibatperceraian ayah dan ibu Pemohon. Ayah Pemohon tidak mauHim. 4 dari 11 hlm. Pen.

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;Menimbang, kedua saksi Pemohon di persidangan telah memberikanketerangan yang relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keteranganmana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan tentang maksudPemohon untuk menikah dengan Dwi Zuwarman bin Zulterman, sedangkanayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena ayah dan ibuPemohon telah bercerai dan diantara mereka belum tuntas

Oleh karena itu pada Penetapan tersebut tidak melekat NebisIn Idem;Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama belum memeriksapokok perkara secara tuntas dan menyeluruh dan langsung menjatuhkanputusan WNegatif, hukum acara tidak membenarkan Majlis Hakim tingkatbanding memeriksa pokok perkara yang belum diputus oleh Majelis HakimTingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding harusmemerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa danmemutus pokok perkaranya secara tuntas, hal

Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimanadiatur dalam pasal 5 angka 1 Kontrak Kerja Nomor: 002 / HYCGM / /2015yakni tanggal 1 Oktober 2015,proses pembangunan rumah yangTERGUGAT kerjakan belum tuntas. Pengerjaan Rumah baru diselesaikanoleh TERGUGAT pada tanggal 9 April 2016. Dengan demikianTERGUGAT berkewajiban membayar denda keterlambatan pembangunansesual dengan perjanjian ; = 4.

Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan teguran tertanggal 11 Mei 2016kepada TERGUGAT yang intinya menyatakan agar TERGUGAT membayardenda keterlambatan sesuai dengan perjanjian, serta menyerahkan gambarkonstruksi bangunan kepada PENGGUGAYT; Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak tuntas mengerjakan pembangunanrumah milik PENGGUGAT sampai batas waktu yang ditetapkan merupakanperbuatan wanprestasi yang sangat merugikan PENGGUGAT.

Bahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT tidak dapat menempati danmemanfaatkan rumah akibat pembangunan yang belum tuntas sampaibatas waktu yang ditetapkan.

TERGUGAT telahmenyelesaikan hingga tuntas pembangunan rumah milik PENGGUGATsampai batas waktu yang ditetapbkan. Bahwa hingga Jawaban dan GugatanRekonpensi ini dibuat, PENGGUGAT telah Wanprestasi dengan belummembayar lunas uang pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang ataspengerjaan pembangunan rumah beserta biayabiaya lain yang timbuldalam proses pengerjaan rumah.

dengan tegas dalil yang dinyatakan olehPENGGUGAT dalam angka 8 Gugatan a quo, karena TERGUGAT tidakpernah memungut atau menerima uang pembayaran PPN KMS dariBahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dinyatakan olehPENGGUGAT dalam angka 9 Gugatan a quo, karena dalil PENGGUGATtidak berdasar pada Perjanjian Kontrak Kerja, RAB serta hukum yangSSBahwa pada angka 10 Gugatan a quo dalil PENGGUGAT terkesanmengadaada, PENGGUGAT tidak dapat menempati dan memanfaatkanrumah akibat pembangunan yang belum tuntas

Termohon disuruh periksa oleh Pemohon, karena menstruasinya tidakselesaiselesai/tuntas, akan tetapi Termohon selalu menolakb. Termohon keluar rumah tanpa ijin Pemohon sampai beberapa haric.

pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untukmenempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan jjin untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil yang padapokoknya bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon disuruh periksa olehPemohon, karena menstruasinya tidak selesaiselesai/tuntas

berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah danbertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak; Bahwa Semula Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan rukun dan harmonis, namun sekarang antara Pemohon denganHal. 7 dari 12 Put Nomor 0518/Pdt.G/2018/PA.ProbTermohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernahmengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran meraka; Bahwa Penyebabnya karena Termohon menstruasi tidak tuntas

Bahwa, pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan Gardu Induk yang telahtuntas dan yang belum tuntas berdasarkan Surat Pernyataan KPA berdasarkanlampiran surat KPA kepada Sekjen ESDM dan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor: 06401/510/DIRUT/2011 tanggal 8 Agustus 2011 adalah :e Yang telah tuntas : Gl 150 KV Cilegon Baru Il Gl 150 KV Kedinding GI 150 KV New Wiingi Gitet 500 KV Surabaya Selatane Yang belum tuntas : Gl150 KV Jati Rangon 2 Gl 150 KV Fajar Baru EkstensionHalaman 36, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS

Bahwa benar pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan Gardu Induk yangtelah tuntas dan yang belum tuntas berdasarkan Surat Pernyataan KPAberdasarkan lampiran surat Kuasa Pengguna Anggaran kepada Sekjen ESDMdan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor : 06401/510/DIRUT/2011 tanggal 8 Agustus2011 adalah:Yang telah tuntas :1. Gl 150 KV Cilegon Baru Il2. Gl 150 KV Kedinding3. Gl 150 KV New Wilingi4. Gitet 500 KV Surabaya SelatanYang belum tuntas :1.

PLN bahwatanah akan selesai bulan Maret 2012 padahal pada bulan Maret 2012 tanahbelum tuntas dan baru tuntas pada Desember 2015.13.Bahwa untuk menghindari agar tanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150 kVKadipaten tidak menjadi kendala dalam pencairan dana proyek sesuai denganprogress pekerjaan, maka Terdakwa Wiratmoko Setiadji selaku penerima kuasadari Direktur Utama PT.

PLNPersero yaitu Dahlan Ilskan membuat Surat Pernyataan dari Kuasa PenggunaHalaman 138, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTAnggaran yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150kV Kadipaten telah tuntas, sedangkan kenyataannya pada saat itu tanah lokasitersebut belum tuntas dibebaskan..

Dahlan Iskan membuat Surat Pernyataan dari KuasaPengguna Anggaran yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan GarduInduk 150 kV Kadipaten telah tuntas, sedangkan kenyataannya pada saat itu tanahlokasi tersebut belum tuntas dibebaskan.Menimbang, bahwa Terdakwa Wiratmoko sebagai Penerima Kuasa dariDirektur Utama PT.

8087VG; 1 (satu ) buah Arloji/jam tangan merk RADO;PASAL 3Bahagian PIHAK PERTAMA yang terdiri dari 3 ( tiga ) orang Penggugat( PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, H.Muhammad Adam bin H.Mattengnga ) sebagaimana tersebut dalam PASAL 2 huruf a akan dibagibersama secara sukarela;PASAL 4Oleh karena Penggugat atas nama PENGGUGAT 2 telah meninggaldunia pada saat proses perkara masih berjalan, maka bagianyadiserahkan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini diwakili oleh H.Syahruddin (anak kandung );PASAL 5Untuk tuntas

Untuk tuntas dan sempurnanya kesepakatan perdamaian ini, makasertifikat Hak Milik atas obyek sengketa berupa tanah dengan luas1.500 M2 terletak di JI. Hangtuah, xxxxxxxxx XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palu dipecah menjadi dua bahagian sesuai porsibagian masingmasing pihak, seperti tersebut dalam PASAL 2 hurufa yaitu satu bahagian sertifikat hak milik PIHAK PERTAMA sedangsatu bahagian lagi sertifikat hak milik PIHAK KEDUA, setelahputusan in krach ( berkekuatan hukum tetap ).2.

acara untuk bumi putra(HIR/RBg) tidak mewajibkan memakai pengacara/advokat, dengandemikian sangatlah naif jika kesalahan yang seperti itu dianggap sebagaicacat surat gugat karena posita menjelaskan siapasiapa ahli warissementara pada petitum diminta agar ditetapkan pewaris (harus dibacaahli waris) almarhum Bismarc Effendy;Menimbang, bahwa tidak tercantumnya luas tanah objek sengketajuga menurut Pengadilan TinggiAgama tidak menyebabkan cacatnyagugatan, karena batasbatas sepandan begitu jelas dan tuntas

Dalam luas tanah tidak disebutkan dalam surat gugat, akantetapi batasbatas tanah jelas dan tuntas dalam Sertifikat HakMilik dan dalam gugatan, maka dapat dipastikan tidak ada pihaklain yang dirugikan dengan tidak tercantumnya luastanah,apalagi sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan ic majelishakim dituntut untuk melakukan discente atas objek perkara;5.

dinyatakan ditolak,maka putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Tpi, tanggal 16 September 2015 yang menyatakan gugatan tidakdapat diterima, tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, danPengadilan Tinggi Agama menyatakan gugatan dalam perkara ini sudahcukup sempurna dan tidak mengandung cacat fomil, dan untukselanjutnya diperintahkan kepada Pengadilan Agama Tanjungpinanguntuk memeriksa dan memutus ulang perkara ini Sampai dengan pokokperkara, diselesaikan secara tuntas

Kupas tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII ;d. Sebuah aliran sesat Khawarij gaya baru ;e. Aliran dan faham sesat di Indonesia ;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Hajarullan Aswad Bin Muhamad Aminmembayar biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.390/Pid.B/2008/PN.TPI. tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs.

Hajarullan Aswad BinMuhamad Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)Tahun ;Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa :(satu) buah kaset rekaman pembicaraan antara M.Jamil Dewan (RRITanjung Pinang) dengan Terdakwa Drs.Hajarullan Aswad ;(lima) buku (copy) berjudul :Capita Selekta Aliran Sempalan di Indonesia ;Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII ;Kupas tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII ;Sebuah aliran sesat Knawarij gaya baru ;Aliran dan faham sesat di Indonesia

No. 2312 K/Pid/2009 1 (Satu) buah kaset rekaman pembicaraan antara M.Jamil Dewan (RRITanjung Pinang) dengan Terdakwa Drs.Hajarullan Aswad ; 5 (lima) buku (copy) berjudul : Capita Selekta Aliran Sempalan di Indonesia ; Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII ; Kupas tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII ; Sebuah aliran sesat Knawarij gaya baru ; Aliran dan faham sesat di Indonesia ;Dirampas untuk dimusnahkan ;4.

No. 2312 K/Pid/2009menyangkut barang bukti berupa beberapa buku yaitu :e Capita Selekta Aliran Sempalan di Indonesia;eBahaya Islam Jamaah Lemkari LDII;eKupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII;eSebuah Aliran Sesat Khawarij Gaya Baru ;eAliran dan Faham Sesat di Indonesia;Dari beberapa referensi bukubuku tersebut diatas yang dijadikanbarang bukti dalam perkara aquo ini ternyata sama sekali tidakdijadikan pertirnbangan oleh Hakim Pertama Pengadilan NegeriTanjung Pinang maupun Hakim pada tingkat banding

bersangkutan telah dipanggil secararesmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 24 Juli2018 untuk sidang hari ini ;Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadirdipersidangan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agarHal 3 dari 6 hal Penetapan No.569/Pdt.G/2018/PA.Jmb.Penggugat bisa membicarakan kembali masalah sengketa tanah wagaf yangPenggugat ajukan ini dengan Tergugat, ternyata Penggugat menyatakanbahwa Penggugat akan membicarakannya secara tuntas

menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di mukapersidangan ;Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakimmenunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak bisa dilakukan karenaTergugat tidak hadir dipersidangan, namun Penggugat telah menyatakanbahwa Penggugat akan membicarakannya secara tuntas

Sehingga agar putusan perkara ini tuntas dengan tidakada lagi sisa sengketa, maka mestinya ada amar penghukuman yangmenghukum agar Pembanding semula Tergugat menyerahkan tanah sengketakepada Terbanding semula Penggugat, meskipun amar yang terakhir ini tidakdiminta oleh Terbanding semula Penggugat.Bahwa penambahan amar penghukuman dimaksud bukanlah ultrapetita sebagaimana dimaksud pasal 189 Rbg.

Satu dan lain hal karena masihdalam ruang lingkup penyelesaian perkara, agar putusan pengadilanmenyelesaikan secara tuntas sengketa yang ada. Disamping untukmewujudkan asas persidangan yang prinsip dan fundamental, yakni asaspersidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dengan menambahkanamar dimaksud membuat putusan perkara ini menjadi tuntas, sehingga tidaksaling bersengketa lagi dan mencegah agar Terbanding semula Penggugattidak ada alasan untuk mengajukan gugatan lagi untuk meminta amarpenghukuman dimaksud.Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatasmaka amar putusan Pengadilan Negeri Poso perlu diperbaiki, dengan ditambahamar putusan dimaksud sehingga amar selengkapnya sebagaimana akandinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibagian