RIFAI, SH VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

., kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Adam Malik Perumahan Citra Griya D8, RT 026,Kelurahan Karang Asam llir, Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada DinasPendidikan Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Yoseph SK. Sabon, S.H.

., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan diJalan Gajah Mada, Nomor 2, Samarinda Kode Pos 75121Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H.

., jabatanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/325HK/2020, tanggal 14 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/20211.

BINTANG KUTAI MOTOR; 5 MITRA INDAH LESTARI.melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ne RR MELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 01Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 Muhammad Salim, S.H., M.H., jabatan KepalaKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;2 H.

Kalimantan Timur;3 Radiansyah, S.H., M.Hum., jabatan Kabag.Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov.Kalimantan Timur;4 Muhammad Amin, S.H., jabatan KasubbagBantuan Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur;Halaman 3dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUNSMD .........5 Raden Eddy Haryadi, S.H., M.Hum., jabatanKasubbag Penyuluhan Hukum Setda Prov.Kalimantan Timur;6 Evian Agus Saputra, S.H., M.H., jabatan StafBiro Hukum Setda Prov.

Provinsi (UMP)Kalimantan Timur tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2012, yang isinya menetapkan"Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp.1.752.073, (Satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah)".2 Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat) tersebut barudiketahut oleh Para Penggugat sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 2012melalui pos yang dikirim oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan ini masih dalamtenggang waktu sebagaimana yang

Timur telah dibentuk DewanPengupahan Provinsi (DEPEPROV) Kalimantan Timur untuk periode 2011 2013dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.149/2011 tanggal01 Maret 2011.Bahwa mengacu pada Undangundang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,masalah "Pengupahan" diatur dalam Pasal 89 ayat (3) yang menyatakan sebagaiberikut ''Upah minimum wilayah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur denganmemperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi".Berdasarkan KEPRES RI No. 107 Tahun

yang berisikan ketentuan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013sebesar Rp. 1.752.073, tidak hanya ditujukan dan berlaku kepada perusahaan tertentu yangberada di Provinsi Kalimantan Timur atau setidaktidaknya tidak hanya ditujukan kepadaPara Penggugat, namun keputusan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh GubernurKalimantan Timur ditujukan dan diberlakukan kepada seluruh perusahaan yang berada diwilayah Provinsi Kalimantan Timur; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

THOMAS EDISON, SE VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

., dan Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Antasari IIUjung, RI 30 Nomor 82, Kelurahan Teluk Lerong llir,Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan diJalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H.

., jabatanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor180/5277HK/2019, tanggal 10 September 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/20201.

SYAIFUL RIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;

Balikpapan Selatan,pekerjaan Ex Anggota Polri;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR,tempat kedudukan di Jalan Syarifudin Yoes Nomor 99 diKota Balikpapan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Kombes Polisi Ary DonnySetiawan, S.I.K., M.H., jabatan Kepala Bidang Hukum PoldaKalimantan Timur, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 September 2019:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor Kep/586/X/2015 tanggal 9Oktober 2015, tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri an. Bripka Syaiful Rizal, S.H. NRP 63090400;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Nakhak sertakedudukan Penggugat seperti ke keadaan semula;5.

tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 Juli 2020yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa objek sengketa berupa Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kalimantan

Timur Nomor Kep/586/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota KepolisianRepublik Indonesia an.

PUPUK KALIMANTAN TIMUR VS MISWANTO, DKK DAN WALIKOTA BONTANG;

Bontang Utara,Kalimantan Timur;SURYATUN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di JIn. KapalPinisi 4 RT.45, Kelurahan Loktuan, Kec. BontangUtara, Kalimantan Timur;JULIUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jin. SultanBadaruddin, RT.45, Kelurahan Loktuan, Kec. BontangUtara, Kalimantan Timur;Halaman 2 dari 21 halaman.

Bontang Utara,Kalimantan Timur;MUHAMMAD SUBHAN, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jin. Kapal IndukRaya RT.52, Kelurahan Loktuan, Kec. Bontang Utara,Kalimantan Timur;ERNI DORMAULI SIRAIT, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggaldi JIn. Kapal Tanker No 1 Perumahan Green LandTemputu RT 52, Kalimantan Timur;SISWANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, tempat tinggal di Jin.

Kaltim Industrial Estate,Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut :a.

Kaltim Industrial Estate,Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,Provinsi Kalimantan Timur oleh PT.

Kalimantan Timuroleh PT Pupuk Kalimantan Timur.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. FAKRIZAL;

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukandi Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suroto, S.H., jabatanKepala Biro Hukum Setda Propinsi Kalimantan Timur,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/6179Hk/2018, tanggal 26 Desember 2018;ll.

Putusan Nomor 45 K/TUN/2020Villa Tamara Blok S 4 Nomor 2 Kelurahan GunungKelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 31 Desember 2018;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN1.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaaan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful., sampaiadanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

WALIKOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA;

WALIKOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR vs PT. SINAR ARUNG PAKKARAJA;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali WALIKOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. AHMAT SOPIAN NOOR;

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukandi Jalan Gajan Mada Nomor 2 Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh H. Suroto, S.H., jabatanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/6178HK/2018, tanggal 26 Desember 2018;Termohon Kasasi ;ll. AHMAT SOPIAN NOOR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Damanhuri Perum BT!

Blok BDNomor 65 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan SungaiPinang Kota Samarinda Kalimantan Timur, pekerjaanKaryawan Swasta;Termohon Kasasi Il;Halaman 1 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 10 K/TUN/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam penundaan:Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018, tentangPemberhentian

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. BAMBANG IRAWAN;;

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS WALIKOTA SAMARINDA;;

BUMI MULIA MAKMUR LESTARI VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretaris DaerahProvinsi Kalimantan Timur memilih, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 522/3587/DK11/2020, tanggal 28 September 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.

.:1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa TataUsaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objeksengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala DinasKehutanan

23 Juli2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa KeputusanKepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi DendaAdministratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IzinUsaha

Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di KabupatenPaser Provinsi Kalimantan Timur;Halaman 2 dari 7 halaman.

Timur; Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabutKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi DendaAdministratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IzinUsaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di KabupatenPaser Provinsi Kalimantan Timur; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada semua tingkat pengadilan;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI;

Timur;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan ObjekSengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018,tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan KewajibanPembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PTBumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser, Provinsi KalimantanTimur;Dalam Pokok Perkara:ileMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi DendaAdministratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IzinHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 525 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di KabupatenPaser Provinsi Kalimantan Timur;4.

Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018 tanggal 23 Juli 2018, tentangSanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DRkepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari diKabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, adalah sah dan menurutHukum;3.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALADINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 27 Mei 2019yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor 35/G/2018/PTUNSMD, tanggal 11 Februari 2019;MENGADILI SENDIRI:1. Menolak gugatan Penggugat PT BUMI MULIA MAKMUR LESTARI;2.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., 2. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

Pasal 28 ayat (1), (2)beserta penjelasannya dan Lampiran X Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 2036 (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70), pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, dalam hal ini diwakilioleh Ir. H.

., selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur,berkedudukan di Jalan Teuku Umar Karang Paci, KotaSamarinda, Kalimantan Timur;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. Burhan Ranreng, S.H.:2. Barnabas Kalalembang,S.H.;3.

Bahwa kerugian yang Pemohon alami itu menjadi semakin nyata ketika11.Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meneruskan penetapan KawasanEkosistem Karst dan Kawasan Bentang alam karst dalam Pergub di atasdengan memasukkan nya ke dalam Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 2036 (selanjutnya disebutPerda RTRW Provinsi Kalimantan Timur).

Bahwa termohon DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tidak pernah terlibatbersamasama dengan Gubernur Kalimantan Timur membuat PeraturanGubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Ekosisten Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur ;3. Bahwa tugas dan wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Timur yangdiberikan oleh UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2014, jo.UndangUndang Nomor 42 Tahun, 2014, jo.

Pasal 28 ayat (1),(2) beserta penjelasannya dan Lampiran X Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 2036 (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);Halaman 75 dari 78 halaman.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. WIDYASMORO EKO PRAWITO;

ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan Nomor 35,RT 21, RW 5, Kelurahan Air Putih, Kecamatan SamarindaUlu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarindaperiode 20142019;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Andi Harun, S.T., S.H.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukandi Jalan Gajan Mada Nomor 02 Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur;ll. WIDYASMORO EKO PRAWITO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan K.S. Tubun RT 11,Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;Termohon Kasasi I, II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaaan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. AdhigustiawarmanF., S.Sos., sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pastidalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

PenyusunanPeraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 beserta penjelasannya yang dimaksud dengan perselisihan PartaiPolitik salah satunya adalah pemecatan tanpa alasan yang jelasdan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik; Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur mengenaipengesahan tidak terdapat unsur beslissing berupa kehendak bebas dariGubernur untuk menerima atau menolak apa yang telah diusulkan olehPartai Politik, Gubernur Kalimantan

Timur terikat dengan apa yang telahdiusulkan Partai Politik; Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo didahului denganadanya keputusan Partai Politik yang bersifat perselisihan yang harusdiselesaikan melalui Mahkamah Partai dan selanjutnya upaya hukumdilakukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tata Usaha Negaratidak berwenang mengadili sengketa a quo;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaanHalaman

Perpanjangan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejaktanggal 28 Desember 2004 sampai dengan 26 Januari 2005 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karenadidakwa :Bahwa ia Terdakwa BUDI HANDOKO pada bulan September tahun 2001sampai dengan bulan Maret tahun 2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktulain di tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, yang bertempat di Jalan JenderalSudirman Nomor 1 Balikpapan Timur, di Jalan Awang Long Nomor 1 Bontang,di Jalan Soekarno

No. 507 K/Pid/2005perkembangan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur yang khususnyamasyarakat Kabupaten Pasir, Kota Madya Balikpapan, Kota Madya Bontangdan Kabupaten Kutai Timur ;Bahwa dengan proposal yang telah disampaikan oleh Terdakwa BUDIHANDOKO tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif oleh PemerintahDaerah Balikpapan, Pemerintah Daerah Bontang, Pemerintah Daerah KutaiTimur dan Pemerintah Daerah Pasir dengan memberikan harapan keuntunganyang akan diperoleh sebagaimana yang telah disampaikan

Timur ;Pada tanggal 12 September 2001 Terdakwa BUDI HANDOKO yangbertempat di Jalan Awang Long Nomor 1 Bontang juga telah melakukanpemaparan tentang keunggulan serta keuntungun transportasi Kapal FerryCepat yang akan dioperasionalkan di wilayah Kalimantan Timur ;Pada tanggal 26 September 2001 Terdakwa BUDI HANDOKO yangbertempat di Jalan Soekano Hatta Nomor 1 Sangatta Kutai Timur telahmelakukan pemaparan juga tentang keunggulan serta keuntungan transportasiKapal Ferry Cepat yang akan dioperasionalkan

di wilayah Kalimantan Timur ;Pada tanggal 27 September 2001 Terdakwa BUD HANDOKO yangbertempat di Jalan RM.

Noto Sunardi di Tanah Grogot Kabupaten Pasir telahjuga melakukan pemaparan tentang keunggulan serta keuntungan transportasiKapal Ferry Cepat yang dioperasionalkan di wilayah Kalimantan Timur ;Bahwa isi pemaparan Terdakwa di tempattempat tersebut di atas,supaya menarik minat maka Terdakwa banyak menjelaskan tentangkeuntungankeuntungan yang akan diperoleh Pemerintah Kota dan PemerintahKabupaten, yaitu antara lain :1.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. MUHAMMAD YUNAN KADIR;

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS PT. SINAR ASHRI;;

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA;

DELINDA JAYA MULIA VS KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;;