Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
Tergugat:
pt. buana rizky armia

ETAM MANUNGGAL JAYA
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN TIMUR BPK RI;

Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat;Adapun mengenai alasan gugatan Penggugat selengkapnya diuraikan sebagai berikut:1.

Kukar, makaterhadap objek sengketa berupa:Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DalamPelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan AnggotaDPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai KartanegaraTahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, yangdikeluarkan oleh Tergugat;Halaman 7 dari 22 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Tata Usaha Negara Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atasPenyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam PelaksanaanPembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD PadaSekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 02/LHP/XIX.SMD/ 1/2010 tanggal 14Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atasPenyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam PelaksanaanPembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD PadaSekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat

Memeriksa keuangan Negara dan menyatakanNegara rugi tidaklah sesederhana apa yang sering dilakukan oleh BPK RIPerwakilan Provinsi Kalimantan Timur tersebut;5.

Cabang Balikpapan
2.Kepolisian Daerah Kalimantan Timur cq Direktur Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur

Penggugat:
1.GUMANTORO
2.ARUM KUSUMASTUTI
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Timur

Berdasarkan SuratKuasa Khusus (Surat Kuasa terlampir), disebut sebagai .....................we sesaeeeees PENGGUGAT;Lawan:Gubernur Kalimantan Timur, beralamat di JI.

Foto Copy Surat Keputusan Ketua Umum KOPNI, No.06SKEPKUKOPNI/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, tentang pengukuhan KopniProvinsi Kalimantan Timur, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy, diberimaterai cukup, diberi tanda P2;.

Surat Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur sesuai asli Nomor460/K.722/2013, tanggal 30 Oktober 2013, tentang Pemberian Dana BantuanHalaman 17 dari 26 Putusan Perkara Nomor 181/Pdt.G/2018/PN Smr.Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada MasyarakatKelompok Masyarakat, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan DiKabupaten / Kota Se Kalimantan Timur tahun 2013 Tahap III, diberi materaicukup, diberi tanda T1;2. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor...

Foto Copy Surat dari KejaksaanTinggi Kalimantan Timur, Nomor B064/Q.4.5/Fd.1/03/2018, tanggal 22 Maret 2018, perihal PermintaanKeterangan, kepada MOHAMMAD SUHAIDY, Kabag Kepemudaan danKemasyarakatan pada Biro Sosial Setda Provinsi Kalimantan Timur, sesuaiaslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T4;Terhadap bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapidalam kesimpulan;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkankesimpulannya

gugatan angka 1 danposita angka 2, dihubungkan dengan bukti P 6, berupa surat keputusanNational Paralympic Committee Provinsi Kalimantan Timur Nomor;015/PAN.TC.

DJUBAIDAH RM, SE melawan WALIKOTA SAMARINDA (PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR)

., Umur 58 tahun, Bertempat tinggal di Jalan AM.Sangaji Nomor 419 RT 19 Kota Samarinda, PropinsiKalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat.LawanWALIKOTA SAMARINDA (PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDAPROPINSI KALIMANTAN TIMUR), Beralamat diJalan Kusuma Bangsa Nomor 82 Kota Samarinda,Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebutTergugat.Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara sertamemperhatikan alatalat bukti yang diajukan

Aminah Amin/Isteri Tergugat BUKAN dengan KoperasiDharma Wanita Simpan Pinjam Tk IL sungguh Penggugat dan SuamiPenggugat sangat terpukul sekali dengan kejadian ini, terlebihlebih SuamiPenggugat yang merasa tidak mungkin dirinya dibohongi atau dikianati olehTergugat, mengingat kedekatannya pada Tergugat apalagi Suami Penggugatadalah Salah satu Tokoh Agama; Ketua Majelis Ulama Propinsi KalimantanTimur, Ketua Dewan Masjid Propinsi Kalimantan Timur, Ketua DewanPengurus NU (Nahdathul Ulama) Propinsi Kalimantan

Timur dan Salahseorang Pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia/ICMI untuk PropinsiKalimantan Timur; dan Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama(FKUB) Propinsi Kalimantan Timur; dan merupakan Tokoh Pendidikan salahseorang Pendini SMA Melati (Plus) dan sebagai Guru Besar Hukum TataNegara yang Pertama di Kalimantan Timur; dan Tokoh Masyarakat, mantanAnggota MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia) Utusan DaerahKalimantan Timur Nomor Keanggota CA 816.

Timur) dan sebagai seorang Isteri Tokoh Agama;Ketua Majelis Ulama Propinsi Kalimantan Timur, Ketua Dewan MasjidPropinsi Kalimantan Timur, Ketua Dewan Pengurus NU (NahdathulUlama) Propinsi Kalinaantan Timur dan Salah seorang Pendiri IkatanCendikiawan Muslim Indonesia/ICMI untuk Propinsi Kalimantan Timur;dan Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) PropinsiKalimantan Timur; dan merupakan Tokoh Pendidikan, salah seorangPendiri SMA Melati (Plus) dan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negarayang Pertama

di Kalimantan Timur; dan Tokoh Masyarakat, mantanAnggota MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia) utusanDaerah Kalimantan Timur, Nomor Keanggota CA 816;1226.27.28.Bahwa untuk mencegah agar gugatan initidak siasia atau illusoir nantinya dankarena juga didasarkan atas buktibukti yang kuat dan nyata maka Penggugatmohon agar diletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baikterhadap benda yang bergerak maupun terhadap benda yang tidak bergerak,termasuk tabungan dalam bentuk rekening

- HASIM KAMSYAH MELAWAN- GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR D A N- H. DAWAMI BUCHORI AMINS, SHi

Amanah, Rt. 14,Nomor : 19, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai MELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor : Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan No or : 10/G/2012/PTUNSMD ..........1, Samarinda, alimantan Timur 5 Dalam hal ini = memberikan kuasa kepada 1. H. Suroto, S.H. ;2. Radiansyah, S.H., M,Hum. ;Muhammad Amin, S.H. ; 4. Raden Eddy Haryadi, S.H., M.Hum. :5. M.

. ; Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Setda Prov.Kaltim, pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, alamatJalan Gajah Mada, Nomor : 01, Samarinda, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 180/4896Hk/2012, tanggal 18 Juni 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;DANH.

DAWAMI BUCHORI AMINS, SHi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat Tinggal Jalan Flamboyan Nomor : 12, RT.1,Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb,Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur ; Dalam ihal sini memberi kuasa kepadaHM. ANWAR RACHMAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ANWAR RACHMAN & REKAN, tempattinggal Jalan.

Timur Nomor : 171.3.2.443786 Tahun2012, tanggal 9 Mei 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBerau atas nama HASIM KAMSYAH dan H.

Bersifat Final, yaitu Surat Keputusan dalam perkara ini sudah definitif, tidakmemerlukan persetujuan instansi lain dan karenannya menimbulkan akibat hukum bagipemegang SK tersebut ; Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Berau yang telah memenuhipersyaratan, dimana telah melalui proses pemilihan Anggota DPRD Berau yang dipiliholeh masyarakat Berau dan diresmikan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Berau,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.448466,tanggal 10 Agustus

>

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa ini dari Para Penggugat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal Surat Tergugat :
   • Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan

Timur, Nomor : 421/5099/Disdikbud-Ia/2021, Perihal : Pemindahan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) SMA Negeri 10 Samarinda Kampus A, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 2021.

Penggugat:
ADHI GUNA HARYANTO
Tergugat:
Lembaga Bantuan Hukum LBH Kalimantan Timur

Alamat Mall Lembuswana, Block C No. 18, Lt 3,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2020, Selanjutnya disebutPENGGUGAT;LAWAN:LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KALIMANTAN TIMUR, yangberalamat/berkedudukan di JI.

Timur, atau disingkat (LBH Kaltim)sebagai Tergugat, LBH kaltim bukan person atau badan hukum perdatayang dapat menjadi subyek hukum.

LBH Kaltim adalah nama tempat / kantorsebagai tempat pilihan domisili hukum untuk kepentingan berkorespondesibagi masyarakat pencari keadilanyang meminta bantuan hukum pada LBH Katim, sedangkan Pengurus LBHKaltim adalah Para Advokat dan Paralegal yang bergabung dan diangkatoleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur;3. Bahwa tanggung jawab penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasiada pada Para Advokat dan/atau Paralegal yang menerima kuasa.

timur Nomor 40/LBHKT/20 tertanggal 24 Agustus 2020 tentangtanggapan, diberi tanda T7;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat gugatan perdata ingkar janji No11/Pdt.G.S/2020/PN Smr tertanggal 1 September 2020 yang diajukan olehMaharani Varaputri Kulalein.SH.M.Kn selaku penggugat kepada Adhi GunaHaryanto selaku Tergugat, diberi tanda T8;Foto copy sesuai dengan aslinya surat keputusan Nomor 22/YLBHKaltim/SKP/VIII/2018 tentang penetpan susunan Pengurus dan strukturOrganisasi Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan

,M.Kn g merupakan Tim advokat dari Kantor LembagaBantuan Hukum Kalimantan Timur berdasarkan bukti T.1 dan T.2.;Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan bukti pembayaran/kwitansi ataspembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Maharani VaraputriKulalein,S.H.,M.H. untuk biaya administrasi Pengurusan Perkara sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);Menimbang, Bahwa bukti T.5 merupakan surat tertanggal 3 April 2020 yangdikirimkan oleh Dr. Syamsul Bahri,S.H.

CYRIL SAKTI PERDANA VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ; BUPATI PASER ; Dkk

Rekomendasi Dinas Kehutanan Propinsi KalimantanTimur Tergugat Il, Nomor 522.21/803/DKVIII/2007, tanggal 16 Maret 2007dan untuk selanjutnya oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur, diSamarinda memberikan dukungan, sebagaimana ternyata dengan adanyaSurat Dukungan dengan Nomor surat 522.21/2956/EK, tanggal 27 April2007.20.Setelah Penggugat menindaklanjuti ke Departemen Kehutanan, ternyata21apa yang telah disampaikan oleh Tergugat Il bertentangan denganPeraturan Menteri Kehutanan Nomor 64/Menhutll/2006,

Karena obyek sengketa selain merupakan surat biasa,juga masih memerlukan suatu tindak lanjut oleh Pajabat terkait, yangdalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Timur. Oleh karena SuratHal. 23 dari 47 hal. Put.

Bahwa luas perubahan lokasi berdasarkan penelitian dengan komputerisasiSIG (Sistem Informasi Geografis) pada Unit Pelayanan Informasi danPencadangan Wilayah Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir, dan PetaThematik Geologi Propinsi Kalimantan Timur diketahui bahwa lokasi yangdimohon perubahan oleh Pemohon Kasasi adalah diperkirakan + 250 Hadalam kawasan KBK dan + 125 Ha dalam kawasan KBNK, dan kemudiandisetujui / didukung oleh Tergugat , Il, IV dan V, masingmasing sebagaiberikut :a.

lihat penjelasan Pasal 107 UndangUndang No. 9Tahun 2004 jo UndangUndang No. 5 Tahun1986), yang hanyamenumpukan kesalahan material pada Seorang Pemohon, in casuPemohon Kasasi, yang awam dalam masalahmasalah teknis geologi dibandingkan dengan para Tergugat yang merupakan Pejabat TUN yangdengan segala kelengkapannya, terutama dengan SIG (Sistem InformasiGeografis) pada Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah DinasPertambangan Kabupaten Pasir dan Peta Thematik Geologi DinasKehutanan Propinsi Kalimantan

Timur, yang sesuai dengan fungsi dankedudukan mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk menentukan datafunctie het sociale administrative rechteen(debestuur speelt inHal. 40 dari 47 hal.

Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
Tergugat:
PT Artha Indera Mahakam Perkasa

Penggugat:
1.GUMANTORO
2.ARUM KUSUMASTUTI
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Timur

Pembanding/Tergugat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Terbanding/Penggugat : KAROLINA, DKK

FATIMAH;SINAGA GANI (GANY); PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, dkk

ALWI GASIM, Msi
Tergugat:
National Paralympic Comitte Provinsi Kalimantan Timur

PUPUK KALIMANTAN TIMUR2. PT. KALTIM MEDIKA UTAMAVSPT. DRIVER KALTIM MELAMINE

Pupuk Kalimantan Timur kepada PT.OCI KALTIM Melamine per 15 Juli 2013;Bukti P.1.7, yaitu berupa fotocopy Surat PT.

Pupuk Kalimantan Timur (Persero);Bukti T 6, yaitu berupa fotocopy Terjemahan dari bukti surat bertanda T5 olehPenerjemah Tersumpah;Bukti T 7, yaitu berupa fotocopy Assignment of Directors and CommissionersAgreement Between PT. DSM Kaltim Melamine and PT. Pupuk Kalimantan Timur(Persero) and DSM Chemicals B. V. and PT.

Pupuk Kalimantan Timur (Persero) and DSMChemicals B. V.

Timur dan berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur No. 01 tertanggal07 September 2012 yang dibuat oleh Lumassia, SH, Notaris di Jakarta telah ditetapkanbahwa: Tuan Drs.

OCI KALTIM MELAMINE),berkedudukan di Kaltim Industri Estate, Bontang Utara 75313, Kalimantan Timur, sertaberalamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 16, Suite 1601, Jalan Sultan IskandarMuda Kav.

MARIMUN BARA SEJAHTERA diwakili ANTON HANUSI
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MARIMUN SEJAHTERA, berkedudukan di Kalimantan Timur, diwakili oleh:NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal: Tuan ANTON HANUSI.: Indonesia.: Direktur Perseroan.: Jin Sirat Salman Ruko Gran Mahakan Blok BB, No. 8,Kelurahan Teluk Lerong, Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRIKJUK ABETH,SH.

Letjend Soeprapto (KOmplek Ruko Centuri) No. 09,Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagainanan nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn PEMOHON;MELAWANGUBENUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jin. Gajah Mada No. 2Samarinda, Provinsi Kalimantan timur:Dalam hal ini diwakili oleh :1. H.SUROTO,SH, Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim.2. RADIANSYAH,SH.

Marimun Bara Sejahtera, yang dilaksanakan di KantorBAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 18 Oktober2017 peserta rapat belum / tidak sepakat untuk memberikan RekomendasiPerpanjangan IUP Operasional Produksi kepada PT.

Marimun BaraSejahtera tanggal 12 Juli 2018, diterima tanggal 13 juli 2018;Foto copy Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor: 01 tahun 2016tentang Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Tahun20162036;Foto copy Salinan Peraturan Gubenur Kalimantan Timur Nomor 49 tahun2016 tentang Pengaturan Pemanfaatan Ruang Pada KawasanPeruntukan Pertambangan Di Propinsi Kalimantan Timur;Foto copy SOP Layanan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi (Batubara, Mineral Bukan Logam, Batuan, Mineral

Timur.

Pemohon:
SAYID MUHDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

., selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;lawan:DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR, beralamat di JI. SyarifudinYoes No. 99 Balikpapan, 76115, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya ARY DONNY SETIAWAN,SIK., MH., M. FARID DJAUHARI, SH., MH., GUSTI KETUT ARWINDU, SH., MH., MARINGANDEBATARAJA, SH., MH., IMAM ROCHMAN, SH.,USMAN, SH., ARI SANDI, SH., masingmasinganggota POLRI pada Bidang Hukum Polda Kaltim, halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid Pra /2019/PN.

Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, sertaberlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) sertaPutusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadirujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal iniDirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur ; Ill. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUMPERDATA ;1.

Mukti Arifin,, oleh Polri Daerah Kalimantan Timur DirektoratReserse Kriminal Umum, seperti halnya dilakukan Termohon kepadaPemohon ; halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid Pra /2019/PN. Bpn4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKANTINDAKAN KESEWENANGWENANGAN DAN BERTENTANGANDENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM ;1.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sebagaiturut Termohon maka permohonan Pra peradilan tidak lengkap (p/uriumlitis consortium). Yang mengakibatkan cacat formal sehingga gugatandianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonanharus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) ; 1. Permohonan tidak jelas (obscuur libel) ; a.

Bahwa permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohonterhadap Ditreskrium Polda Kaltim adalah kurang pihak (plurium litisconsortium) karena tidak menyertakan atau mendudukkan PemerintahNegara Repulik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur; 2.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (BANK BPD KALTIM) CABANG UTAMA dkk ; PT. CITRA HERITAGE INDONESIA

Sudirman No 33Samarinda 75122 Kalimantan Timur ;Rumah tempat tinggal yang dimiliki Tergugat ll yang terletak di Jl.

Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda salah dan kelirudalam memutus perkara No. 42/Pdt.G/2008/PN. Smda. yang hanyamenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda , tanggal 27 Januari2009 No. 42/Pdt.G/2009/PN.

Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat Il) tidak dapat menerima dengan baikPutusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :92/PDT/2009/PT. KT.SMDA, tanggal 03 September 2009, jo.

Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat Il) juga tidak dapat menerima denganbaik Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 92/PDT/2009/PT. KT.SMDA, tanggal 03 September 2009, karena PengadilanHal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1440 K/Pdt/20103.Tinggi Kalimantan Timur dalam pertimbangannya halaman "5" alinia 4 yangmenyatakan " ..... Tergugat /Pembanding/Tergugat !

CITRA HERITAGE INDONESIA, siapapun Direktur Utamanyabertanggungjawab untuk mengembalikan harta benda Pemohon Kasasi(Tergugat Il) berupa Sertipikat Hak Milik yang digunakan sebagai jaminanpada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, apalagi uang pinjamandari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan menggunakanjaminan milik Pemohon Kasasi (Tergugat Il) tersebut digunakan untukmembeli mesinmesin dan biaya operasional perusahaan, dan kemudianmesinmesin tersebut dikuasai oleh PT.

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM KALIMANTAN TIMUR ; Drs. H. YUSRAN, M.Si. bin ASFAR