PENETAPANNomor 80/Pdt.P/2019/PA.Bpp=DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata dalam Buku Nikahyang diajukan oleh:Bokan Radjab Djoko Sambang bin Duldjalal, lahir di Balikpapan, 15 Maret1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanAvsec Security Bandara, tempat tinggal di Jalan Penegak,

RT. 07,No. 23, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan BalikpapanSelatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaiPemohon ;Sukatmi binti Slamet, lahir di Samarinda, 04 September 1976, umur 42 tahun,agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempattinggal di Jalan Penegak, RT. 07, No. 23, Kelurahan DamaiBahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari sSuratsurat yang berkaitan dengan

Februari 2019 dengan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Bpp, padapokoknya mengajukan halhal sebagai berikut:1.2Bahwa Pada tanggal 11 April 2009 Pemohon telah menikah denganPemohon Il secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor730/118/III/2009, tanggal 11 April 2009;Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II bertempattinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Penegak

Karena itu saya ingin bertanyaapakah para penegak hukum ini benarbenar independent, tanpapernah mengalami ditekan oleh pimpinan ? ;Kenyataannya bahwa penegak hukum pun bisa menuntut saja, tanpamelihat tanggung jawabnya pada kebenaran yangdipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa suatu saatnanti demi kepentingan lain.

penegak hukum harusmemiliki tanggung jawab moral atas suatu peristiwa hukum yangdisangkakan.

Akan tetapi dimana peran para pembela Kebenaran yangdisebut penegak hukum ini,,semua Acuh tak acuh,,seakanakan tidak adamasalah hukum di depan mata mereka.

Majelis Hakim Yang Mulia,masalah hukum di Kabupaten Lamandau sungguh sangat komplek,konspirasi kejahatan Korup sangat lihai dan pandai ditutupi dengantumbal untuk tidak menjangkau siapa aktor korup sebenarnya, sayasangat tergugah untuk menyampaikan hal ini sampai ke penegak hukumPusat yang tidak terinsveksi virus peresngkongkolan di Daerah, agarnegara ini membuka mata untuk melihat praktekpraktek buruk Korupsiyang melibatkan oknumoknum pejabat dengan para penegak hukumsekarang ini.

benarmelawan penindasan hukum sepert ini, saya merasa berhutang budikepada masyarakat lain yang berharap dan meneguhkan saya agar tidakmenyerah, saya merasakan tekanan batin orangorang ini, oleh karena itusaya juga ingin menemukan Penegak Hukum dan para Hakim yang bisamerasakan penderitaan Batin para pencari keadilan dan kebenaran ditempat saya;26.Sementara ada satu hal penting yang perlu dipelajari, diteliti oleh seluruhAparat Penegak Hukum mulai Penyidik Kepolisian, Jaksa/PenuntutHal. 50 dari

Bahwa, tuduhan TERGUGAT tersebut sangat menghina danmencemarkan nama baik PENGGUGAT sebagai Advokat selakuprofesi penegak hukum yang mendapat penghormatan dalammasyarakat, menurut ketentuan Pasal 8 huruf a Kode Etik Advokatdinyatakan bahwa:Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officiumNobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegakhukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalammelaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum,undangundang

PENGGUGAT tidak mempunyai Kartu jin Praktik Advokatdan tidak mempunyai Berita Acara Sumpah Advokat sehingga PENGGUGATmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHPidanadan Pasal 378 KUHPidana3) Unsur diketahui oleh orang lain/pihak ketiga:Bahwa, tuduhan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut telah diketahuioleh rekan Polisi penegak hukum, sehingga membuat PENGGUGAT menjadisangat malu, demikian juga tuduhan TERGUGAT tersebut diketahui olehbeberapa klien PENGGUGAT sehingga klien PENGGUGAT

manusia karena telah dituduhmerekayasa kasus dengan tulisan dan dibacakan dalam pledoi yang akanmelekat selamanya dari Penggugat tersebut maka dalam upayaHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Sdapembelaan diri dan mencari tahu siapa sebenarnya advokat/penasihathukum para terdakwa bernama IGN Wisnu Herbi, SH maka dalam upayapembelaan diri tersebut dengan cara melaporkan Penggugat kepadapihak kepolisian, Tergugat sangat yakin bahwa solusi yang paling tepatadalah melapor kepada aparat penegak

Bahwa perlu diketahui untuk lebih jelasnya tindakan tergugat melaporkanPenggugat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Resort KotaBesar Surabaya berawal dari adanya peristiwa hukum yaitu pada saatpersidangan dalam perkara pidana nomor : 844/Pid.B/2015/PN.Sbydimana penggugat pada saat itu bertindak dalam kapasitasnya sebagaipenasehat hukum ( advokat) namun dalam hal proses persidangannyapenggugat tidak pernah bisa menunjukkan identitas sebagai seorangadvokat yang mempunyai Kartu Tanda Advokat

Atas dasar sebagai upaya pembelaan diri dan mencari tahupenggugat kepada pihak penegak hukum ini, maka secara nyata gugatanPenggugat tidak memiliki relevansi terhadap nilainilai Negara hukumserta tidak jelas landasan hukumnya, untuk hal ini adalah sangat adil bilaMajelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatanPenggugat tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan Penggugat tidakdapat diterima ( niet onvankelijke verklaard);DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa pada point 11 hal 3 dalam gugatannya

Bahwa menurut keputusan Mahakamah Konstitusi Nomor: 65/PUUIX/2011 halaman 30 menyatakan Filosofi diadakannya pranatapraperadilan yang justru menjamin hakhak tersangka/terdakwa sesuaidengan harkat dan martabatnya selaku manusia dengan demikian,berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi ini pada hakekatnyapraperadilan itu adalah untuk menjamin hakhak warga negara, darikesewenangwenangan yang mungkin dan dapat dilakukan olehaparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum;3.

Bahwa pengajuan Permohonan Praperadilan oleh Pemohondidasarkan kepada Bab X bagian kesatu Undangundang Nomor 08Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Bab XIlBagian kesatu KUHAP, lembaga praperadilan sebagai sarana untukmelakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaanwewenang oleh aparat penegak hukum seperti penyelidik dan/ ataupenyidik.

Pengawasan horizontal dalam kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan sangat penting, dikarenakan aparat penegak hukumdapat mengurangi dan membatasi hak azasi seseorang manusia.Oleh karena itu, lembaga praperadilan ini diperlukan sebagai upayahukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak melakukankesewenangwenangan dalam melakukan kewenangannya;. Bahwa penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan Pasal 4 jo.Pasal 6KUHAP, dilakukan oleh pejabat Polisi Rl.

Advokatwalaupun statusnya sebagai penegak hukum, tetap tidak mampumenjalankan fungsi check and balance tersebut, karena faktanya tidakterjadi keseimbangan posisi antara advokat dengan kejaksaan. Olehkarena itu sudah sewajarnya Pengadilan mengambil peran untukmenguji proses penyelidikan dan penyidikan yang diikuti denganpenetapan tersangka melalui praperadilan;9.

Oleh karena itu parapenegak hukum dituntut untuk menjadi penegak hukum yang benar dan adil.Hasil dari penegakan hukum, hendaknya tidak menimbulkan kegaduhan, danmalah mengaburkan materi muatan yang terkandung dalam ketentuanperundangundangan.Tugas menegakkan aturan, tidak hanya dilaksanakan oleh Hakim,Jaksa dan Penasehat Hukum, namun seluruh komponen yang memilikikewenangan dalam jabatannya berkewajiban menegakkan dan mematuhiaturan hukum.

1. Menyatakan Terdakwa WENDRI Alias WEN Bin HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) buah baju kaos Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berwarna hijau lumut dengan bertuliskan Penegak

dimohonkan oleh Penuntut Umumagar pidana penjara Terdakwa diperberat dapat dibenarkan dengan alasan: Bahwa tidak terdapat cukup alasan pertimbangan judex facti PengadilanTinggi yang mendasar, signifikan dan objektif meringankan pidana penjaraTerdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP jo.Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasanKehakiman;" Bahwa terdapat keadaan atau hal yang memberatkan pidana penjaraTerdakwa yaitu Terdakwa selaku Polisi merupakan aparat penegak

hukumbertugas melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika, justrusebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan ataumenguasai Narkotika untuk tujuan dijual dengan mencari keuntungansecara ilegal;" Bahwa Terdakwa sebagai Polisi seharusnya memberi contoh, teladan dimasyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggarketentuan hukum pidana, justru Terdakwa melakukan perbuatan yangmencoreng nama baik lembaga Kepolisian Republik Indonesia; Bahwa sesuai ketentuan yang ada, aparat penegak

Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018" Bahwa penjatuhan pidana penjara yang ringan dapat memicu aparatpenegak hukum lainnya untuk melakukan perbuatan yang serupa, sebabgodaan terhadap bisnis atau kegiatan peredaran gelap Narkotika cukupmenarik dan menggoda aparat penegak hukum;" Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, putusan judex factiPengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP jo.Pasal 197 Ayat (1) hurur f KUHAP jo.

Bahwa sebagai Advokat, Penggugat berstatus sebagai penegak hukumyang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya yang berhak untukmengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan (Pasal 5 ayat(1) UU No. 18 tahun 2003).

dengan para penegak hukumHalaman 10 dari 62 Putusan Nomor 592/PDT/2021/PT.BDG.lainnya, dimana Advokat melakukan penegakkan hukum melaluiJasa Hukum yang diberikan kepada Kliennya.

Jelas berbedadengan penegak hukum seperti Polisi yang dapat menindak sipelanggar, karena posisi Polisi selaku penegak hukum mewakillpenguasa untuk menjaga kepentingan umum. Oleh karena itu, Polisimemiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dengan Advokat.Dalam hal adanya masalah pelanggaran penanggulangan Covid19,maka tugas Polisi tersebut dapat berkoordinasi dan bekerja samadengan PPNS lainnya seperti BNPB.

Bahwa Pembanding dalam hal ini bertindak sesuai dengan stasusnyasebagai penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukumlainnya dan oleh karenanya berhak untuk mengutamakan tegaknyahukum, kebenaran, dan keadilan (Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003).Atas alasan tersebut Pembanding merasa bertanggungjawab untukmenegakkan hukum, khususnya terkait dengan aturan hukumpenanggulangan Covid19, pembatasan aktivitas luar rumah, pembatasansosial berskala besar, dan aturan terkait lainnya yang menjadi

kewajibanselurun Warga Negara Indonesia dimanapun berada sebeagaimanatercantum dalam:Pasal 5 ayat (1) UU tentang AdvokatAdvokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas danmandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundanganPenjelasan Pasal 5 ayat (1):Yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegakhukum adalah Advokat sebagai salah satuperangkatdalamproses peradilanyang mempunyai kedudukansetaradengan penegak hukum lainnya dalammenegakkan hukum dan keadilan.

Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupunpembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwaitu. benarbenar telah memenuhi ketentuanketentuan hukum yangberlaku maupun jaminan hakhak asasi manusia.Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalamBab X Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkansebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk mengujikeabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum(ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum)

Tanusubroto, yangmenyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnyamemberikan peringatan :1) Agar penegak hukum harus hatihati dalam melakukan tindakanhukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepadaketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampumenahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenangwenang.2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungiwarga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyatatanpa didukung dengan buktibukti yang menyakinkan

sebagaiakibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidakmengindahkan prinsip hakhak asasi manusia.3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkandan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentinganorang yang dirugikan maupun dari Ssudut kemampuan finansialpemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukumitu.4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulinkan haknya sesuaidengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.5) Kejujuran yang menjiwai

KUHAP harus diimbangi dengan integritasdan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanyakeseimbangan itu Semuanya akan siasia belaka.

Juga ditegaskankembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2paragraf ke6 yang berbunyi :...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acarapidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dankewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaansikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi danwewenang masingmasing kearah tegak mantabnya hukum,keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadapkeluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban

Dengan kata lain,adanya status tersangka itu menjadi alasan hukum bagi aparat penegak hukum(ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upayapaksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya,seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpaadanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagaiTersangka;3.

hukum untuk melakukan Penyelidikan danPenyidikan; PEMOHON tidak melakukan interpretasi yang mendalam mengenaiPerintah Presiden Republik Indonesia yang menyatakan TemuanBPK diberikan peluang 60 hari dan sebelum waktu itu habis,penegak hukum tidak boleh masuk hal ini harusnya diartikansebagai suatu norma perintah dengan suatu batasan apabilaterdapat Temuan BPK didalamnya, sehingga secara a contrarioapabila tidak terdapat temuan BPK hal tersebut bukan merupakansuatu larangan bagi penegak hukum untuk

Bahwa benar Aparat Penegak Hukum tidak mempunyai kewenanganuntuk menghitung kerugian keuangan negara; Penentuan terjadinya tindak pidana korupsi (TPK) sangat tergantung olehadanya pelanggaran administratif, hal ini sesuai dengan UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia mengeluarkan putusan No. 25/PUUXIV/2016 yang menghilangkankata dapat sehingga mewajibkan bahwa sesuatu perkara sudah harus pasti,berapa kerugian daerahnya; Bahwa pihak aparat penegak hukum tidak dapat menentukan sendiri adaatau tidaknya kerugian daerah tersebut.2. Ahli DR.

Bahwa Aparat Penegak Hukum tidak boleh menetapkan seseorangsebagai tersangka kalau tanpa ada perhitungan dari BPK; Bahwa Apabila unsurunsur due process of law dilanggar, dapat dikatakansebagai penyimpangan terhadap due process of law yang pada gilirannyamerupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia; Bahwa penentuan Tindak Pidana korupsi sangat tergantung oleh adanyapelanggaran administrasi.

Sel.Bahwa prosedur penahanan, KUHAP mengenal istilan penahanan yangwewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, danMASINGMASING MEMPUNYAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKANSECARA LIMITATIF.

Kalau ada seharusnya kitamenyerahkan warga Negara Korea Selatan tersebut kepada pihakaparat penegak hukum pemerintah Amerika melalui kedutaannya diIndonesia dengan pemberitahuan kepada kedutaan Korea Selatan diIndonesia, namun apabila Indonesia dan Amerika tidak mempunyaiperjanjian ekstradisi, maka pemerintah Indonesia juga tidakberkewajiban untuk menyerahkan warga Negara Korea Selatan tersebutkepada penegak hukum Amerika dan atau kepada Duta Besar Amerikayang ada di Indonesia;Bahwa oleh karena pemerintah

Kalau ada, makaseharusnya kita menyerahkan warga Negara Korea Selatan tersebutkepada pihak aparat penegak hukum pemerintah Amerika melaluikedutaannya di Indonesia dengan pemberitahuan kepada kedutaanKorea Selatan di Indonesia, namun apabila Indonesia dan Amerika tidakmempunyai perjanjian ekstradisi, maka pemerintah Indonesia juga tidakberkewajiban untuk menyerahkan warga Negara Korea Selatan tersebutkepada penegak hukum Amerika dan atau kepada Duta Besar Amerikayang ada di Indonesia.

;Perlu kami luruskan dan jelaskan kepada Pemohon dan PenasehatHukumnya, bahwa Pemohon tidak ditahan oleh penegak hukum diIndonesia berdasarkan Red Notice sebagaimana dimaksud.Pemohondilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yangdikeluarkan oleh penegak hukum di Indonesia dan atas permintaanresmi dari Pemerintah Amerika Serikat;Permulaan penahanan terhadap Pemohon adalah pada tanggal 7September 2018.

hukum, sementara kalau kita lihatUndangUndang Ekstradisi ini sebetulnya bukan karena Yudikatiftetap merupakan karena eksekutif jadi itu sebabnya, maka didalamhal ini persoalanpersoalan administrasif itulah yang lebih mengemukauntuk kemudian diajukan oleh penegak hukum ke pengadilan untukmendapatkan penetapan pengadilan tentang apakah ekstradisitersebut dikabulkan atau tidak;Hal 59 dari 75 hal.Putusan No.174/Pid.Pra/2018/PN.

para Tergugat, baik pendidikan, jenis pekerjaan maupun umur.Terhadap hal tersebut menurut hemat kami Advokat/Pengacara dalamprofesinya sebagai pemberi bantuan hukum adalah orang yang cakap danmampu memberikan pencerahan secara hukum kepada para pihak yangHalaman 10 dari 25 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA Gtlomeminta bantuan hukum,~ tidak serta merta mengarahkanPemohon/Penggugat untuk mengajukan gugatan tanpa meneliti terlebihdahulu para pihak yang akan digugat, melainkan peran advokat jugasebagai penegak

Hal ini sebagaimanatercantum dalam pasal 5 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yangdijamin oleh hukum dan peraturan perundangundangan. Dalampenjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksuddengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokatsebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyaikedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalammenegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan Advokat sebagai penegakhukum sangat penting khususnya dalam perannya sebagai konponenpendukung terwujudnya system peradilan terpadu dalam penegakanhukum di Indonesia;Dengan berubahubahnya gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumyang sama, dikaitkan dengan UU Advokat tersebut, justru peran KuasaHukum tidak mencerminkan sebagai seorang penegak hukum, namunlebih berorientasi pada profit (pPendapatan).

Begitu pula terhadappencantuman turut Tergugat I, II dan III yang dilakukan secara berulangdari Nomor 1419 menurut para Tergugat adalah sebuah kecerobohanfatal yang dilakukan oleh seorang penegak hukum di luar pemerintahan(advokat).

Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Advokat berbunyi:Advokat berstatus sebagai PENEGAK HUKUM, bebas dan mandiriyang dijamin oleh Hukum dan Peraturan Perundang undangan"Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyebutkan : "yangdimaksud dengan" Advokat berstatus sebagai PENEGAK HUKUM"adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam prosesperadilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegakhukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.6) Berkenaan dengan Butir No. 5 tersebut diatas.maka

organisasiPenggugat adalah suatu Organisasi dari Penegak Hukum Advokat, yangmerupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyaikedudukan setara dengan Penegak Hukum lainya dalam menegakkan Hukumdan Keadilan.7) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, menyangkut tentangSumpah Advokat, yang berbunyi sebagai berikut:Sumpah Advokat, yang berbunyi sebagai berikutSebelum menjalankan Profesinya, Advojat wajib bersumpah menurutAgamanyaatau berjanji dengan sungguhsungguh disidang terbukaPengadilanTinggi

PERADI telah digugat di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Negeri JakartaPusat, yang semua gugatan tersebut telah ditolak oleh hakim, oleh karena itu apabilamasih terdapat ketidakpuasan terhadap Peradi sebagai wadah tunggal advokat,sebaiknya menggunakan logika berpikir secara hukum yaitu mengajukan gugatanpembatalan Pasal 28 UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi dan atau mengajukangugatan pembatalan Peradi sebagai wadah tunggal advokat ke peradilan umum,karena tanpa putusan hakim, sebagai institusi penegak

Tanusubroto, yang menyatakanbahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikanperingatan :1) Agar penegak hukum harus hatihati dalam melakukan tindakanhukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepadaketentuan hukum yang berlaku, dalam arti Penyidik harusmampu menahan diri dari tindakan sewenangwenang.2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warganegara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpadidukung dengan buktibukti yang meyakinkan sebagai akibat

darisikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkanprinsip hakhak asasi manusia.Halaman 4 dari 20 Penetapan Praperadilan Nomor 33/Pid.Pra/2019/PN.Bdg3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkandan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentinganorang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuanfinansialpemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulinkan haknya sesuaidengan keadaan semula yang diduga

telah melakukan kejahatan.5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi denganintegritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpaadanya keseimbangan itu semua akan siasia belaka.Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adjo bahwa KUHAPmenerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalampemeriksaan pendahuluan terhadap tindakantindakan kepolisian dan ataukejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casupemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi

Berkaitan dengan hal tersebut tentunya AsasPersumption of Innocent tentunya dapat dijadikan pegangan danperhatian dalam setiap langkah dan upaya dari penyidik (Termohon 1)maupun penuntut umum (Termohon Il)serta para penegak hukumlainnya.

ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENANINTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasioal utama yangberisi mengenai pengukuhan pokokpokok Hak Asasi Manusia.Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanjiuntuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorangyang hakhak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugasinstitusi negara/penegak hukum.

dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan olehUndangUndang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memoribandingnya tertanggal 07 April 2020 sebagai berikut:1) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex factie) telah salahmengatur kedudukan rekaman telepon sebagai alat bukti yang sahkarena rekaman telepon tanpa atas permintaan kepolisian, kejaksaan,dan/atau institusi penegak

Nomor 20/PUUXIV/2016menyebutkan bahwa Frasa Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf bUndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknaikhususnya frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniksebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum ataspermintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak

atau penyadapan pada dasarnya dilarang karenaperbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia dan melanggarkebebasan berkomunikasi tanpa adanya persetujuan dari pihak yangberkomunikasi sehingga rekaman tersebut saksi Last Kristiani WauHalaman 12 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PT MDNpatut diduga telah merencanakan dengan sengaja untuk menjebakterdakwa;Bahwa rekaman suara dan rekaman video yang diperoleh secaramelawan hukum dan tanpa atas permintaan kepolisian, kejaksaan,dan/atau institusi penegak

pencemaran nama baiktersebut tidak terpenuhi;Berdasarkan hal hal yang kami Penasihat Hukum uraikan diatas, jelas apayang diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama telah telah salah mengaturkedudukan rekaman telepon sebagai alat bukti yang sah karena rekamantelepon tanpa atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegakhukum lainnya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor20/PUUXIV/2016 sehingga rekaman telepon tanpa atas permintaan kepolisian,kejaksaan, dan/atau institusi penegak

18 menit 20 detik, 1 menit 22 detik, 1 menit 13 detik dan 3menit 23 detik bertentangan dengan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 20/PUUXIV/2016 karena saksi Last Kristiani Wau merekamterdakwa pada tanggal 29 Januari 2019 berdurasi 12 menit 55 detik danrekaman Video yang direkam oleh saksi Last Kristiani Wau pada tanggal30 Januari 2019 dengan durasi 18 menit 20 detik, 1 menit 22 detik, 1menit 13 detik dan 3 menit 23 detik pada awalnya tanpa atas permintaankepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak

berumur 12 (dua belas) tahun dengan memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang (untuk bertemu atau mengajak jalan-jalan) sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya ;

bukti berupa : 2 (dua) plastikkecil berisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanitasebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (Satu) unit HP Nokia 205 warnahitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silver dan selanjutnya terdakwadan saksi Jumanti (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawah ke PolresLubuklinggau untuk diperiksa lebihlaNnjut; 2222222 n nnn nen ne nnn nen ne nnn nneeBahwa, saksi menerangkan terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah)tidak melaporkan kepada aparat penegak

2 (dua) plastikkecil berisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanitasebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (Satu) unit HP Nokia 205 warnahitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silver dan selanjutnya terdakwadan saksi Jumanti (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawah ke PolresLubuklinggau untuk diperiksa lebihlaNnjut; 22222222 22 nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn nnn nnneBahwa, saksi menerangkan terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah)tidak melaporkan kepada aparat penegak

2 (dua) plastikkecil berisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanitasebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (Satu) unit HP Nokia 205 warnahitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silver dan selanjutnya terdakwadan saksi Jumanti (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawah ke PolresLubuklinggau untuk diperiksa lebihlANjut; 22222222 2 nono nnn nnn nnn nen ne nen nnn nnn nnneBahwa, saksi menerangkan terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah)tidak melaporkan kepada aparat penegak

berupa : 2 (dua) plastikkecil berisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanitasebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (Satu) unit HP Nokia 205 warnahitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silver dan selanjutnya terdakwadan saksi Jumanti (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawah ke PolresLubuklinggau untuk diperiksa lebihlanjut; 222222222 nnn nn nnn ne nnn nnn nnn n nee Bahwa, saksi menerangkan terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah)tidak melaporkan kepada aparat penegak

saksi Jumanti(berkas terpisah) didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik kecilberisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanitasebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (satu) unit HP Nokia 205warna hitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silver danselanjutnya terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah) besertabarang bukti di bawah ke Polres Lubuklinggau untuk diperiksa lebihlanjut;e Bahwa, benar terdakwa dan saksi Jumanti (berkas terpisah) tidakmelaporkan kepada aparat penegak

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober2019;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Bandingyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Oktober2019 telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnyapada pokoknya mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa Penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan, dalamPasal 27 Undangundang No.14 tahun 1970 menegaskan bahwaHakim sebagai penegak

hukum dan penegak keadilan wajib menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalammasyarakat.

Olehnya itusangat dibutuhkan peran penegak hukum untuk memberikan efek jeraterhadap pengguna Narkotika.Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan TinggiSulawesi Selatan di Makassar :Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum danmenyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidanadengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau) menyediakan Narkotika Golongan !

Apabila engkar dengan bantuankepolisian dan aparat penegak hukum lainnya;Pasal 12Menyatakan tidak sah apabila ada sertifikatsertifikat yang diterbitkan oleh pihaklain di atas tanah objek perkara ini dan dinyatakan cacat hukum serta tidakmempunyai kekuatan hukum;Pasal 13Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, untukmenerbitkan sertifikat atas persil tanah objek perkara keatas nama PIHAKHalaman 4 dari 8 Putusan Nomor 42/Pat.G/2020/PN BknPERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK

Setelan surat KesepakatanPerdamaian tersebut diatas dibacakan dan ditanyakan kepada kedua belahpihak, menyatakan telah mengerti maksud dan isi Surat perdamaian tersebut;Pasal 15Menghukum PIHAK KEDUA apabila tidak melaksanakan isi perdamaian inisebagaimana mestinya maka perdamaian ini dapat dilakukan eksekusi olehPengadilan Negeri Bangkinang dengan meminta bantuan Aparat Kepolisianatau Aparat Penegak Hukum lainnya;Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 42/Pat.G/2020/PN BknSetelah isi kesepakatan perdamaian

Hukum, Polisi Penyidik Pembantu yangmempunyai kepentingan langsung dengan perkara ini, yaitu pelaksanaantugas untuk mencari alat bukti untuk membuktikan sangkaannya;Penyidik yang ditugaskan untuk mencari alat bukti atas Tersangkayang sedang disidiknya, bukanlah otomatis menjadikan dirinya sendirimenjadi alat bukti terhadap perkara Tersangka yang sedang disidiknya;Saksi ELLYAS EDY SURYADI sebagai Penegak Hukum, PolisiPenyidik Pembantu yang berhubungan langsung dengan perkara ini, adalahbertugas untuk

Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2016untuk mencari Narkotika jenis shabu adalah Saksi ELLYAS EDY SURYADIselaku Polisi Penyidik Pembantu atau Penegak Hukum;Mencari Narkotika jenis shabu adalah perbuatan melawan hukum.Karena Saksi ELLYAS EDY SURYADI, Polisi Penyidik Pembantu, PenegakHukum yang memerintahkan Terdakwa LIM CUN CUN alias ACUN anak LIMCIN KUI mencari Narkotika jenis shabu, maka yang melakukan perbuatanmelawan hukum adalah Saksi ELLYAS EDY SURYADI, Polisi PenyidikPembantu, Penegak Hukum, karena

memerintahkan melakukan perbuatanyang melawan hukum;Sedangkan Terdakwa LIM CUN CUN alias ACUN anak LIM CIN KUIsebagai pelaksana perbuatan yang diperintahkan oleh Penegak Hukum SaksiELLYAS EDY SURYADI, tidak ada melakukan perbuatan melawan hukumdan tidak ada kesalahan karena pelaksana yang melaksanakan perintahPenegak Hukum yaitu perintah Saksi ELLYAS EDY SURYADI selakuPenyidik Pembantu dari Sat Resnarkoba Polres Sambas.

Selain keteranganSaksi ELLYAS EDY SURYADI tidak dapat dipertanggungjawabkankebenarannya, Saksi ELLYAS EDY SURYADI sebagai Penegak Hukum,Polisi Penyidik Pembantu yang berhubungan langsung dengan perkara ini,adalah bertugas untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti untukHal.29 dari 35 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2016membuktikan sangkaannya, bukanlan otomatis menjadi alat bukti saksiterhadap perkara pidana yang disidiknya.

Sama halnya dengan Saksi DEAJANSUSANDI adalah Penegak Hukum, Polisi Penyidik Pembantu yangberhubungan langsung dengan perkara ini.

Saut Marojahan Simbolon mengancamdengan mengatakan apabila PENGGUGAT tidak menandatanganiPerjanjian Bersama tanggal 03 Mei 2018, maka akan bermasalah denganPerusahaan dan akan berhadapan dengan Aparat dan Penegak Hukumyang saat itu berada diluar ruaangan. Dalam keadaan tertekan dan terancam,PENGGUGAT akhirnya menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03Mei 2018. Para pihak didalam Perjanjian Bersama tersebut adalah antaraTERGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT.

Saut Marojahan Simbolon mengancamdengan mengatakan apabila PENGGUGAT Il tidak menandatanganiPerjanjian Bersama tanggal 03 Mei 2018, maka akan bermasalah denganPerusahaan dan akan berhadapan dengan Aparat dan Penegak Hukumyang saat itu berada diluar ruaangan. Dalam keadaan tertekan dan terancam,PENGGUGAT II akhirnya menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03Mei 2018. Para pihak didalam Perjanjian Bersama tersebut adalah antaraTERGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT.

SautMarojahan Simbolon mengancam dengan ~=mengatakan apabilaPENGGUGAT FV tidak menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03 Mei2018, maka akan bermasalah dengan Perusahaan dan akan berhadapandengan Aparat dan Penegak Hukum yang saat itu berada diluar ruangan.Dalam keadaan tertekan dan terancam, PENGGUGAT IV akhirnyamenandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03 Mei 2018. Para pihakdidalam Perjanjian Bersama tersebut adalah antara TERGUGAT bertindakuntuk dan atas nama PT.

Saut Marojahan Simbolon mengancamdengan mengatakan apabila PENGGUGAT V tidak menandatanganiPerjanjian Bersama tanggal 03 Mei 2018, maka akan bermasalah denganPerusahaan dan akan berhadapan dengan Aparat dan Penegak Hukumyang saat itu berada diluar ruaangan. Dalam keadaan tertekan dan terancam,PENGGUGAT V akhirnya menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03Mei 2018. Para pihak didalam Perjanjian Bersama tersebut adalah antaraTERGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT.

SautMarojahan Simbolon mengancam dengan mengatakan apabilaPENGGUGAT IX tidak menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03 Mei2018, maka akan bermasalah dengan Perusahaan dan akan berhadapandengan Aparat dan Penegak Hukum yang saat itu berada diluar ruangan.Dalam keadaan tertekan dan terancam, PENGGUGAT IX akhirnyamenandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03 Mei 2018. Para pihakdidalam Perjanjian Bersama tersebut adalah antara TERGUGAT bertindakuntuk dan atas nama PT.