Memberi ijin kepada Pemohon (WAHYU NIKMAT bin KARTOLO (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (UUD MERDEKAWATI binti MOH. SYAFI'I) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitungsebesar Rp. 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

UUD bahwa Sdr UUD mendapat order dariSdr. TENG BUDIMAN di Jakarta untuk menjemput seseorangberkewarganegaan China di Bandara Husen Sastranegara Kota Bandung,dimana Sdr.

TENG BUDIMAN bilang bahwa pada saat sampai di BandaraHusen Sastranegara Kota Bandung disuruhnya Sdr UUD menulis namaFENZIA dikertas sehingga orang yang akan dijemputnya mengetahui bahwaSdr UUD yang menjemputnya dan setelah menjemput bahwa UUD disuruhuntuk kembali ke Jakarta dan membawa terdakwa ZHANG BAIQIAN aliasFENZIA ke Hotel Novotel yang terletak di Mall Mangga Dua Square JakartaUtara. Dimana atas orderan tersebut Sdr.

UUD bahwa Sdr UUD mendapat order dari Sdr. TENGBUDIMAN di Jakarta untuk menjemput seseorang berkewarganegaan Chinadi Bandara Husen Sastranegara Kota Bandung, dimana Sdr.

TENGBUDIMAN bilang bahwa pada saat sampai di Bandara Husen SastranegaraKota Bandung disuruhnya Sdr UUD menulis nama FENZIA dikertas sehinggaorang yang akan dijemputnya mengetahui bahwa Sdr UUD yangmenjemputnya dan setelah menjemput bahwa UUD disuruh untuk kembalike Jakarta dan membawa terdakwa ZHANG BAIQIAN alias FENZIA ke HotelNovotel yang terletak di Mall Mangga Dua Square Jakarta Utara. Dimanaatas orderan tersebut Sdr.

UUD mencari orang kebangsaan China yang akandijemputnya dengan bertuliskan FENZIA.Bahwa hasil introgasi Sdr.

IYOM
Terbanding/Tergugat II : UUD SUHUD
Terbanding/Tergugat III : UUN
Terbanding/Tergugat IV : LAELATUL HIKMAH
Terbanding/Tergugat V : CUCUH
Terbanding/Tergugat VI : NURUL FITRA

sertabarang campuran lainnya yang dimuat dalam mobil Daihatsu Granmax BoxNopol DD 8357 BC ke tokotoko di daerah Enrekang dan Wonomulyo,Kabuapaten Polman ;Bahwa saksi Uud Ulianto, saksi Denni serta Iswan Gani baru tiba diWonomulyo, Kabupaten Polman pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018,sehingga pada waktu dan tempat tersebut, saksi Uud Ulianto, saksi Denniserta Iswan Gani menawarkan rokok merk Milder ke toko yang ada di PasarWonomulyo, Kabupaten Polman ;Bahwa atas penjualan rokok sebanyak 7 karton

Sus/2018/PN.Mks.menyuruh untuk membuka pintu belakang mobil dan menurunkankarton yang berisi rokok dari dalam mobil;Bahwa saksi melakukan razia terhadap rokok tersebut karena didugadilekati pitacukai palsu dimana didalam mobil tersebut terdapat 7 kartonrokok = 560 slop dan menurut saksi Deni, saksi Uud dan saksi IswanGani kalau rokok tersebut adalah milik terdakwa Hans yang diperolehdari saksi Rudi Rahim alias Dandung;Bahwa saksi kemudian membawa saksi Deni, saksi Uud dan saksiIswan Gani ke Kantor

;Bahwa saksi melakukan razia terhadap rokok tersebut karena didugadilekati pitacukai palsu dimana didalam mobil tersebut terdapat 7 kartonrokok = 560 slop dan menurut saksi Deni, saksi Uud dan saksi IswanGani kalau rokok tersebut adalah milik terdakwaHans yang diperoleh darisaksi Rudi Rahim alias Dandung;Bahwa saksi kemudian membawa saksi Deni, saksi Uud dan saksiIswan Gani ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiType Madya Pabean C Parepare selanjutnya saksi bersamasamadengan saksi Asri

Bahwa rokok merk Milder tersebut diambil olen saksi Uud dan saksi Denipada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 di rumah saksi di jalan SinassaraLorong 09 Nomor 290 Makassar ; Bahwa saksi Uud dan saksi Deni mengambil 7 karton rokok merk Mildertersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax box Nopol DD8375 BC dan saksi mengetahui kalau rokok yang saksi jual kepadaterdakwa Hans Alias Abdul Haris ditemukan dan diproses oleh PetugasBea dan Cukai ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut

sertabarang campuran lainnya yang dimuat dalam mobil Daihatsu Granmax BoxNopol DD 8357 BC ke tokotoko di daerah Enrekang dan Wonomulyo,Kabupaten Polman ;Bahwa saksi Uud Ulianto, saksi Denni serta Iswan Gani baru tiba diWonomulyo, Kabupaten Polman pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018,sehingga pada waktu dan tempat tersebut, saksi Uud Ulianto, saksi Denniserta Iswan Gani menawarkan rokok merk Milder ke toko yang ada di PasarWonomulyo, Kabupaten Polman ;Bahwa atas penjualan rokok sebanyak 7 karton

Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku.Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hakhakkonstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijaminoleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945telah dirugikan;Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunanmelalui perkawinan yang sah.Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan

memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan samadi hadapan hukum.Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentukkeadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif.

Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUPerkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohondan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untukmendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukumanaknya Pemohon.

Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinanbersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat(2), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945;14.

Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1)dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;4.

Alasanalasan Permohonan Pengujian UndangUndang KPKA.Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon ataspengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil,dalam hal ini hak atas praduga tidak bersalah (presumption ofinnocence), yang dijamin oleh UUD 1945.16.Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di hadapan

Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon ataspersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlakuanyang sama di hadapan hukum serta kepastian hukum yang adil yangdijamin oleh UUD 1945.25.Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajibmenjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *Setiap

Pasal a quodirumuskan secara tidak proporsional dan berlebihan dan dengansendirinya melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, selain melanggarPasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.D.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memenuhisyarat legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian UU 30/2002terhadap UUD 1945.

Pandangan ini sejalandengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa fungsi peradilan tidak hanyamenegakkan hukum tetapi juga menegakkan keadilan vide Pasal 24 ayat (1)dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;Bahwa relevansi pembentukan KPK di dalam tatanan kekuasaankehakiman yang berlandaskan UUD 1945 haruslah dilihat dari duapendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan legailistik.Pendekatan kesejahteraan tidak memberi toleransi terhadap segala bentuktindakan represif dan karakter masyarakat paternalistik

Bahwa selanjutnya dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia,UUD 1945 pernah dinyatakan tidak berlaku dan atau/ digantikan denganUndangundang Dasar lain (seperti UUD RIS, UUD Sementara 1950),namun sejak tanggal 5 Juli 1959, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden RImenyatakan bahwa UUD 1945 kembali berlaku di seluruh wilayah NKRI;3.

Bahwa dalam Pasal 3 UUD 1945 menyatakan bahwa MajelisPermusyawaratan Rakyat menetapkan Undangundang Dasar dan Garisgaris Besar dari pada Haluan Negara;5.

yangkeluar dan melenceng dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam GBHNTahun 19992004, yaitu melakukan perubahan UUD 1945;Bahwa perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR RI masa bakti19992004 yang bertentangan dengan arah haluan negara sebagaimanatermaktub dalam GBHN 19992004 adalah merupakan perbuatan melawanhukum dan tidak sah secara hukum;Bahwa selain itu, berdasarkan dokumentasi yang tersimpan padaSekretariat Jenderal MPR RI, perubahan atas UUD 1945 tersebut samasekali tidak pernah dibuatkan

yang pernah diaturdalam Tap MPRS Nomor XX/MPR/1966 yang menyebutkan UUD 1945sebagai sumber segala sumber hukum (Sumber hukum yang pertama),sedangkan Tap MPR berada di urutan di bawah UUD 1945;Bahwa MPR RI seharusnya tidak memaknai bahwa Tap MPR RI adalahberkedudukan lebih rendah dari UUD 1945, sehingga seolaholah menjadirancu dan tidak sinkron ketika menggunakan Tap MPR untuk menetapkanUndang Undang Dasar yang mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi;Bahwa justru sebaliknya, ketentuan Pasal 3 UUD

1945 yang mengaturkewenangan MPR untuk menetapakan UUD dan GBHN, menunjukansecara tegas bahwa kedudukan Tap MPR secara hierarkis adalah lebihtinggi dari UUD;Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 3 UUD 1945 itu juga mendudukan posisiyang setara antara sebuah UUD dan GBHN, di mana UUD sebagai aturandasar dan GBHN sebagai pedoman pelakanaan arah kehidupan berbangsadan bernegara, yang antara UUD dan GBHN ditetapkan oleh dan dengancara yang sama yaitu dalam mekanisme sidangsidang lembaga MPR;Bahwa kewenangan

Agar kekuasaan (Pemerintahan Negara Republik Indonesia danHalaman 2 dari 45 Putusan Nomor 64/Pat.G/2017/PN.Mlgkehakiman) diselenggarakan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945dan Pasal 2, Pasal 7 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakimanc.q. kekuasaan, kedaulatan dan kewenangan tertinggi berada padamanusia yang hidup yaitu kedaulatan rakyat dan hak prerogatifPresiden Republik Indonesia (kekuasaan tidak tak terbatas)sebagaimana dimaksud Pembukaan UUD 1945, Pasal 1, Pasal 29dan Pasal 27 UUD 1945, yaitu dengan

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 c.q. Pemilu 9 April 2014dengan segala integrasinya (akibat hukum dan tindak lanjutnya), dapatdiuraikan bahwa berdasarkan/ menurut Hukum Negara RepublikIndonesia yaitu :Landasan ldiil : PancasilaLandasan Konstitusionil : UUD 1945Landasan Operasionil : Pemilu 9 April 2014 Pasal 1 ayat (2)UUD 1945 c.q. Aspirasi PolitikPemberdayaan/ Negara berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esa / KedaulatanYth. Bapak Mujais (atas nama Yth.

Kediri No. 31/Pdt.G/2017/ PN.Gpr) joSurat UPT No: 1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Feburari 2017 jo KetetapanMPR RI NOMOR XVII/MPR.RI/2017tanggal 27 Februari 2017 Tentang HukumNegara RI tertinggi (Hukum Positif) joPutusan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat(2) UUD 1945 dan Pancasila.Bahwa :a.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,bahwa Pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ataspenyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesiadan kehakiman berada pada Kedaulatan Yth. Bapak Mujais(atas nama Yth.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwaPemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi atas penyelenggaraanPemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman berada padaKedaulatan Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth.

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar,...

Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 adalahterkait dengan kedudukan hakim Pengadilan Pajak sebagai bagian darihakim pada umumnya yang merupakan pelaksana Kekuasaankehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilansebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Oleh sebab itu, sangatjelas dan beralasan Pemohon Prinsipal mempunyai hak konstitusionalberdasarkan UUD 1945. Berkaitan dengan kedudukan PengadilanPajak, Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 mengatur, Susunan, kedudukan,keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badanperadilan di bawahnya diatur dengan undangundang.

UUD 1945 sebagai peraturan dasarnya.

Materi ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c, berpotensimelemahkan kemandirian kekuasaan Kehakiman sebagaimana diaturdalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;2. Berpotensi melanggar HAM sebagaimana diatur dalam:2.1. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;2.2. Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.2.3. Pasal 281 ayat (2) VUUD 19453.

Bahwa Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 Jo. UU No. 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 Pasal 31, Jo.

Prinsip supremasi hukum ini,selain dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, jugadalam pasalpasal lainnya dalam UUD 1945 yang membatasi setiapkekuasaan dan kewenangannya diatur dan dibatasi dengan peraturanperundangundangan, misalnya tercermin Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat(1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.Bahwa prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law) adalahadanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum = danpemerintahan, yang diakui secara normative

Perlindungan hak asasi manusia sebagai bagianpenting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia dinyatakandalam Bab X A (Pasal 28A sampai 28 J) UUD 1945 tentang Hak AsasiManusia.

Bahwa tujuan tersebut juga dijabarkan dalampasalpasal dalam UUD 1945 misalnya jaminan atas perlindungan hakasasi manusia (Pasal 28 A 28 J), jaminan atas hak atas pendidikan olehnegara (Pasal 32), dan jaminan kemakmuran rakyat (Pasal 33).Bahwa dengan demikian, keseluruhan prinsipprinsip Negara Hukumsebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telahdielaborasi dalam pasalpasal di UUD 1945.

PER = 28/KABNP2TKI/VII/2007Bertentangan Dengan Jaminan Hak Asasi Manusia yang termuatdalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia.50.Bahwa pemberlakuan Peraturan Kepala BNP2TKI No. PER 28/KABNP2TKI/VII/2007 akan terdapat pelanggaran hak asasi manusia yangtelah dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, akibat tindakHal. 20 dari 27 hal. Put.

Sehubungan dengan permasalahan hukum apakah pelaksanaan eksekusioleh JPU terhadap Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 juncto PutusanNomor 1444 K/Pid.Sus/2010 melanggar/bertentangan dengan UUD 1945?Ya! Benar melanggar/bertentangan dengan UUD 1945Eksekusi terhadap putusan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945sebab eksekusi atas putusan pengadilan yang batal demi hukum secaraterang benderang melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sertaPasal 28J ayat (1) UUD 1945.5.1.

pencari keadilan, telah mengabaikan ketentuanUUD 1945 tersebut di atas.Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Jika terhadap putusan batal demi hukum tetap saja dieksekusi114maka eksekusi tersebut tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 yaitu tujuankepastian hukum yang berkeadilan.Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas telah memperkuathak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum Pasal 28D ayat(1) UUD 1945.Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut merupakan penegasan kewajibankekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan judikatif

atau tidak berbuatsesuatu, yang kesemuanya adalah hakhak konstitusional yang diberikanoleh UUD 1945 kepada Pemohon.

yang antara lain adalah prinsip due process oflaw, kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan dapatmenimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuatsesuatu vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945?

Menyatakan tindakan Saryono Yohanes yang memberikanketerangan ahli tidak sesuai Surat Tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang adalah perbuatanmelawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD1945 NKRI jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1UUD 1945 NKRI jo 28 ayat (2) UUD 1945 NKRI jo Pasal 17 UUNomor 39 Tahun 1999 jo. Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2005 danpenjelasan UU Nomor 12 Tahun 2005 jo. UU Nomor 30 Tahun 2014;3.

Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikanketerangan ahli tanpa memiliki surat tugas dari Universitas NusaCendana Kupang pada persidangan Sulpisius Galmin, Amd dalamperkara No 88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG adalah perbuatanmelawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD1945 NKRI jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 NKRI jo 28 ayat (1)UUD 1945 NKRI jo 28 ayat (2) UUD 1945 NKRI jo Pasal 17 UUNomor 39 Tahun 1999 jo.

Menyatakan tindakan Saryono Yohanes yang memberikanketerangan ahli tidak sesuai surat tugas Nomor929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupangadalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan denganPasal 1 ayat (3) UUD 1945 NKRI jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945NKRI jo 28 ayat (1) UUD 1945 NKRI jo 28 ayat (2) UUD 1945NKRI jo Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 jo. Pasal 1 UU Nomor12 Tahun 2005 dan penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2005 jo. UUNomor 30 Tahun 2014;.

Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikanketerangan ahli tanpa memiliki surat tugas dari Universitas NusaCendana Kupang pada persidangan dr Philipus Mantur dalamperkara Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG adalah perbuatanmelawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD1945 NKRI jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 NKRI jo 28 ayat (1)UUD 1945 NKRI jo 28 ayat (2) UUD 1945 NKRI jo Pasal 17 UUHalaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1688 K/Pdt/2020Nomor 39 Tahun 1999 jo.

Bahwa perihal syarat angka 4 huruf (a) diatas tentang adanya HakKonstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 makaPemohon menegaskan bahwa Hak Konstitusional Pemohon adalahberupa hak atas pengakuan, jaminan, perlidungan, kepastian hukum yangadil dan perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana diatur dalamPasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagaiNegara Hukum pasal 3 ayat (1) UUD 1945..

Bahwa dengan demikian norma Pasal 244 KUHAP telah menimbulkanketidakpastian bagi Pemohon dan bahwa ketidakpastian ini telahmerugikan Hak Konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalamPasal 28D ayat (1) UUD 1945.. Bahwa sebagai konsekuensi Indonesia adalah Negara hukum Pasal 1 ayat(3) UUD 1945, tentu hukum harus ditegakkan dan sebagai warga negarayang baik harus menjunjung hukum itu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, baikitu terdakwa apalagi sebagai Jaksa Penuntut Umum..

Menyatakan ketentuan Pasal 244 UU KUHAP tidak bertentangan denganPasal 28D ayat (1) UUD 1945.3.

24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harusdimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materimuatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UndangUndang yang bertentangandengan UUD 1945.

Semua UndangUndang yang telah diundangkan secara saholeh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabutoleh pembentuk UndangUndang atau dinyatakan tidak konstitusional oleh putusanMahkamah berdasarkan permohonan yang diajukan dengan dalil ketentuantersebut bertentangan dengan UUD 1945.

saksi melakukan razia terhadap rokok tersebut karena didugadilekati pita cukai palsu dimana didalam mobil tersebut terdapat 7 kartonrokok = 560 slop dan menurut saksi Deni, saksi Uud dan saksi IswanGani kalau rokok tersebut adalah milik saksi Hans yang diperoleh dariterdakwa Rudi Rahim alias Dandung;Bahwa saksi kemudian membawa saksi Deni, saksi Uud dan saksiIswan Gani ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiType Madya Pabean C Parepare selanjutnya saksi bersamasamadengan saksi Rudini dan

, selanjutnya saksimenyuruh untuk membuka pintu belakang mobil dan menurunkankarton yang berisi rokok dari dalam mobil; Bahwa saksi melakukan razia terhadap rokok tersebut karena didugadilekati pita cukai palsu dimana didalam mobil tersebut terdapat 7 kartonrokok = 560 slop dan menurut saksi Deni, saksi Uud dan saksi IswanGani kalau rokok tersebut adalah milik saksi Hans yang diperoleh dariterdakwa Rudi Rahim alias Dandung; Bahwa saksi kemudian membawa saksi Deni, saksi Uud dan saksiIswan Gani ke

, selanjutnyasaksi menyuruh untuk membuka pintu belakang mobil danmenurunkan karton yang berisi rokok dari dalam mobil;Bahwa saksi melakukan razia terhadap rokok tersebut karena didugadilekati pita cukai palsu dimana didalam mobil tersebut terdapat 7 kartonrokok = 560 slop dan menurut saksi Deni, saksi Uud dan saksi IswanGani kalau rokok tersebut adalah milik saksi Hans yang diperoleh dariterdakwa Rudi Rahim alias Dandung;Bahwa saksi kemudian membawa saksi Deni, saksi Uud dan saksiIswan Gani ke Kantor

akan saksi bayar dengan cara transfermelalui bank ke rekening terdakwa Rudi Rahim Alias Dandung ; Bahwa rokok merk Milder diambil oleh saksi Uud dan saksi Denidengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax Box Nopol DD 8375BC dimana mobil Daihatsu Grandmax Box Nopol DD 8375 BCtersebut adalah mobil sewaan; Bahwa setelah rokok merk Milder sebanyak 7 karton berada dirumah saksi, kKemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018,saksi menyuruh saksi Uud, saksi Deni dan saksi Iswan Gani untukmenjual rokok

serta Iswan Gani baru tiba di Wonomulyo KabupatenPolman pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 dan menawarkan rokok merkMilder ke toko yang ada di Pasar Wonomulyo Kabupaten Polman ;Bahwa saksi Uud Ulianto, saksi Denni serta Iswan Gani baru tiba diWonomulyo, Kabupaten Polman pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018,sehingga pada waktu dan tempat tersebut, saksi Uud Ulianto, saksi DenniHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1412/Pid.Sus/2018/PN.Mks.serta Iswan Gani menawarkan rokok merk Milder ke toko yang

Kepastian Keadilan dari, oleh, untuk Kedaulatan (rakyat danHalaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Mignegara)/ Kekuasaan/ kewenangan Pemerintahan Negara RepublikIndonesia/Kedaulatan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaiNegara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang SAH bagisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (integrasihasil PEMILU 9 April 2014) yaitu diselenggarakan dengan berdasarkan : Landasan ldiil : Pancasila Landasan Konstitusionil : UUD

Bahwa:a.Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakmengembangkan diri melalui pbemenuhan kebutuhan dasarnya, berhakmendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuandan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnyadan demi kesejahteraan umat manusia.Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakHalaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Miguntuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secarakolektif untuk

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 menyatakan : Setiap warga negaraberhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,sesuai dengan hati nuraninya.Pasal 28

E ayat (3) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkanpribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikaninformasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas perlindungan diri pribadi

, keluarga, kehormatan, martabat, danharta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasaaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atautidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Hak untuk hidup, hakuntuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagaipribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak asasi

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali. masuk kepada uraian dudukperkara/Posita gugatan mohon diizinkan Pemohon Peninjauan Kembalimemberikankan Nama/Judul atas Permohonan Peninjauan Kembali ini danmengutip kalimat Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 (UUD. 45),beberapa Pasal UUD.1945, beberapa pasal UU. No. 4 Tahun 2004 TentangKekuasaan Kahakiman, beberapa pasal UU. No. 14 Tahun 1985sebgaimana telah diubah dengan UU. No. 5 Tahun 2004 TentangMahkamah Agung, beberapa pasal UU.

(dikenal dengan /sebgai Sila Pertama Dan Sila Kedua dari Dasar FalsafahNegara Pancasila).(2.2) UUD.1945 (Amandemen)11Pasal 1Ayat (3).

Bahwa kutipan Pembukaan UUD. Thn. 1945 (Amandemen), beberapa pasalUUD ..

1945)(Amandemen) disertai Penjelasan UUD 1945 (Amandemen).

UUD Negara RI Tahun 1945 (Amandemen) tidak mengenaldokumen yang disebut PENJELASAN.(3). UUD Negara RI Tahun 1945 (Amandemen) dalam ATURANTAMBAHAN PASAL II Menetapkan sebagai berikut :Dengan ditetapbkannya perubahan UUD ini, UUD Negara RITahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasalpasal.(4). Menjadi pertanyaan: Majelis Hakim mengambil dasarPertimbangan Hukumnya dari UUD Negara RI Tahun 1945yang mana ???

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Didin Khaerudin bin Djuha) terhadap Penggugat (Ikeu Solihat binti Uud);4.

(1), dan Pasal 31 ayat (3)UUD 1945;.

Oleh karena itu membangun sebagaisarana untuk mengarahkan perubahan yang dikehendaki, maka merubahsikap masyarakat untuk bersikap positif terhadap setiap perubahanmerupakan bagian penting dari pembangunan itu sendiri;Bahwa Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubahparadigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. PadaPasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa *Kedaulatan di tangan rakyatdan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.

Prinsip tersebut merupakan cerminanyang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;Bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, Pemerintahmengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJl.

Hal ini jelas bertentangandengan amanah Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Merupakan Bagian Dari ProsesPendidikan Tinggi IImu Hukuma.

Bahwa dalam hal pendidikan UUD 1945 mengamanatkan Pemerintahuntuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikannasional sebagaimana ketentuannya dalam Pasal 31 ayat (3).Ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 kemudian ditindaklanjuti denganpembentukan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional;b.

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Uud Mashudi bin Abidin ) terhadap Penggugat (Nunung Nurhayati binti Sadori );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5.

Memberi izin kepada Pemohon ( UUD DIANTO bin MACHURI ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( SUSI binti SUDIARTO ) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5.