tersebut di atas Pembanding jelas keberatan,karena menurut Pembanding amar putusan tersebut didasari ataspertimbangan hukum yang keliru dengan alasan : e Karena fakta berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut sebenarnya tidakserta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai gugatan Pembandingkurang pihak dan kabur atau obscuur libel ; e Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila kekurangan pihakdalam gugatan tersebut berakibat kepada sengketa yang dipersoalkan tidakdapat diselesaikan secara tuntas

dan menyeluruh ; Halaman 3 dari 1 halamanPutusan Nomor : 27/PDT/2013/PT.BJMTidak ditariknya Ibu Alisah sebenarnya tidak mengakibatkan Gugatanmengandung cacat plurium litis consortium atau kurang pihak, karena tidakditariknya Ibu Alisah sebagai pihak, tidak mengakibatkan sengketa yangdipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

tidak pernahmengetahui bahwa tanah terperkara telah diterbitkan sertifikat;Bahwa dengan hal tersebut proses penerbitan sertifikat tersebut sungguhsangat tertutup, hal ini memang sangat dimungkinkan sebab TermohonKasasi pada waktu itu masih aktif menjabat sebagai kepala desasehingga tidak ada kesuliatan yang berarti dalam hal penerbitan sertifikattersebut dan kebetulan tanah terperkara pada waktu itu tidak dikuasaisecara langsung oleh Pemohon Kasasi oleh karena pembagian tanahwarisan tersebut belum tuntas

Hal ini bertujuan agarperkara a quo dapat terungkap secara tuntas dan terang benderangterlebin untuk mengetahui alas hak apa yang menjadi dasar yangdipergunakan oleh Termohon Kasasi dalam hal pengajuan sertifikattersebut;Bahwa jika diperhatikan pula dari fakta persidangan yaitu dalam hal buktisurat Termohon Kasasi tidak pernah ada melampirkan bukti hasilpembagian tanah terperkara dari hasil warisan dari orangtuanya.

Hal ini jelas merupakan pertimbangan yang kelirusebab Judex Facti kurang cukup pertimbangannya (onvoldoendegemomtiveerd) dalam menggali kKebenaran atas perkara a quo dandengan pertimbangan tersebut, Judex Facti tidak akan dapat mengadiliperkara a quo secara tuntas dan terang yang berasaskan keadilan;Bahwa seharusnya Judex Facti dalam pertimbangannya harusnyamemutuskan bahwa perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena kurang pihak dalam perkara a quo;Bahwa oleh karena persyaratan formil

Nomor 3295 K/Pdt/2016di Daftar Perseroan di Sisminbakum resmi di Ditjen AHU dan didapatkandatadata kepemilikan saham di PT Bulungan Surya Mas Pratama sebagaiberikut (sebelum Tergugat V sebagai investor asing membela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil Uji Tuntas (due dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No. Hasil Uji Tuntas: pada tanggal 1826 tanggal 18 Januari 2005 Januari 2005 PT BSMP didirikan olehNotaris Muchlis Tabrani, Tuan Riduansyah, Tuan Ir.

Bahwa sebelum Investor Asing (Tergugat V) membeli saham Riduansyah(Tergugat ) dan Kurniadi Sukintjo (Tergugat III), terlebin dahulu investorasing (Tergugat V) melakukan uji tuntas atau due diligence terhadapaktaakta dan dokumendokumen terkait sahamsaham dan perizinan PTBSMP. Berdasarkan uji tuntas Tergugat V dan pengecekan diHalaman 273 dari 348 hal.Put.

(sebelum Tergugat V sebagai investor asing membela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil uji tuntas (due dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No.

,Hasil uji tuntas: pada tanggal3 Mei 2008 telah terjadipengalinan saham perserosebanyak 23/7 lembar sahammilik Riduansyah kepadaKurniadi Sukintjo melalui jualbeli: T.IV10 Akta Kesepakatan Bersama Hasil uji tuntas: pada tanggal Halaman 278 dari 348 hal.Put.

Bukti Pembeli Yang Beriktikad BaikBahwa uji tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh Tergugat V adalahdengan mengecek susunan dan nama pemegang saham dan pengurusdi Daftar Perseroan di Sisminbakum resmi di Ditjen AHU dandidapatkan datadata kepemilikan saham di PT Bulungan Surya MasPratama sebagai berikut (sebelum Tergugat V sebagai investor asingmembela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil Uji Tuntas (Due Dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No.

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumahtangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2006/2007,ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyahsetelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2007 sampai dengansaat ini, yang penyebabnya antara lain;* Komunikasi yang sering tidak sefaham, mudah sekali daripembicaraan yang belum selesai lalu terputus secara sefihak, jaditidak selesai dengan tuntas.* Masalah

126 HIR maka pemeriksaan perkara ini dapatdilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugatmengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukundan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran, yangdisebabkan antara lain karena Komunikasi yang sering tidak sefaham,mudah sekali dari pembicaraan yang belum selesai lalu teroutus secarasefihak, jadi tidak selesai dengan tuntas

.330.894.000,00 yangkemudian dibulatkan menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)dikenakan bunga sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan bulanDesember 2019, berarti sudah berjalan selama 28 bulan x 2% xRp.300.000.000,00 = Rp.168.000.000,00 (Seratus enam puluh delapan jutarupiah);Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka PARATERGUGAT harus~ dihukum untuk membayar bunga sebesarRp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayarsecara tunai, lunas dan tuntas

dan mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan sebagai hukum, bahwa PARA TERGUGAT tidak mempunyaiitikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang PARAPENGGUGAT sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehinggaPARA TERGUGAT harus dinyatakan wanprestasi;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkaN diatas OBYEKSENGKETA;Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan uang milik PARAPENGGUGAT sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secaratunai, lunas dan tuntas

SENGKETA secara paksadengan menggunakan kekuatan alat negara yaitu Polisi/TNI/Pol PP;Meletakkan sita jaminan atas semua harta kekayaan PARA TERGUGAT, baikyang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai jaminan ataskekuarangan sisa pembayaran uang milik PARA PENGGUGAT daripenyerahan dan/atau hasil penjualan OBYEK SENGKETA;Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar bunga atas kerugian PARAPENGGUGAT sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh jutarupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas

ketika perkara inisudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya jasa Pengacarasebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secaratunai, lunas dan tuntas;Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut ParaTergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;DALAM EKSEPSI:1.Bahwa gugatan para Penggugat Tidak Lengkap / Sempurna, karena belummemenuhi

SerdangBedagai, selanjutnya disebut TERGUGAT IHU;Telah membaca surat permohonan Penggugat / Kuasa HukumPenggugat tertanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya mencabutperkara atau Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTebing TinggiDelidibawah Register Perkara No. 27/Pdt.G/2014/PNTBT;Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatanPenggugat tersebut dalam perkara Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji),dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran atashutangnya secara tuntas

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mutah dan nafkah iddah yangdiputuskan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim TingkatBanding juga menyatakan sependapat dengan apa yang telah diputuskan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama, karena merupakan kewajiban melekat yangharus dibebankan kepada Pemohon bilamana perkawinan putus karena talak,sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam kerangka kepastian hukum dan menjaminputusan dapat dilaksanakan secara tuntas

No. 0086/Pdt.G/2019/PTA.Btnmenjadi penting untuk ditetapkan berdasarkan kepentingan kepastian hukumdan menjamin putusan dapat dilaksanakan secara tuntas sebagaimana telahdipertimbangkan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa Terbanding tidak keberatan atas PutusanPengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA.Tgrs; tanggal 21Mei 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan AgamaTigaraksa

PadahalHal 6 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKItransaksi pengembalian sahamsaham Abdul Latief kepada Tergugat belum tuntas, karena saham tersebut belum pernah ditawarkan kepadaPara Penggugat ataupun pihak ketiga untuk dijual belikan.

KODEL(TERGUGAT 1) SUDAH TUNTAS. HAL INI DIBUKTIKAN DALAMAKTA NOMOR 5 TAHUN 1980, DIMANA PENGEMBALIAN SAHAMABDUL LATIEF KEPADA PT. KODEL SUDAH DISETUJUI OLEHSEMUA PEMEGANG SAHAM PT. KODEL, TERMASUK PARAPENGGUGAT. DAN TRANSAKSI PENGEMBALIAN SAHAMTERSEBUT SUDAH TERJADI LEBIH DARI 30 TAHUN YANGLALU SEHINGGA SUDAH TIDAK DAPAT DIPERMASALAHKANSECARA HUKUM DALUWARSA.H.

KODEL(TERGUGAT 1) SUDAH TUNTAS. HAL INI DIBUKTIKAN DALAMAKTA NOMOR 5 TAHUN 1980, DIMANA PENGEMBALIAN SAHAMABDUL LATIEF KEPADA PT. KODEL SUDAH DISETUJUI OLEHSEMUA PEMEGANG SAHAM PT. KODEL, TERMASUK PARAPENGGUGAT.

DAN TRANSAKSI PENGEMBALIAN SAHAMTERSEBUT SUDAH TERJADI LEBIH DARI 30 TAHUN YANG LALUSEHINGGA SUDAH TIDAK DAPAT DIPERMASALAHKAN SECARAHUKUM.43.Kami menolak dengan tegas dalildalil Para Penggugat dalamGugatannya dalam nomor 13 halaman 5 yang pada intinya menyatakanbahwa transaksi pengembalian sahamsaham milik Bapak Abdul Latiefkepada Tergugat 1 belum tuntas, karena saham tersebut belum pernahditawarkan kepada Para Penggugat ataupun pihak ketiga untuk dijualbelikan.44.

Kodel/Tergugat 1 TELAH TUNTAS sebagaimanatertuang dalam RUPS Tahun 1980 yang telah dihadiri dandisepakati pula oleh Para Penggugat.

terlebin dahulu dengan menjual hartapeninggalan berupa tanah pekarangan seluas + 2.500 m2 (+ 25 are) danrumah semi permanen di atasnya tersebut, jika terdapat ada kelebihan darisisa pembayaran hutang almarhum, maka kelebihan itu dibagi sebagai hartawarisan dan begitu pula sebaliknya jika terdapat kekurangan, makakekurangan itu harus dipikul bersama dan menjadi tanggung jawabPenggugat dan para Tergugat 1 s/d 7 selaku ahli waris almarhum H.M Getulbin Amag Nusasih untuk menyelesaikannya dengan baik dan tuntas

Getul bin AmaqNusasih (+) yang harus dibagi dan dipertanggungjawabkanpenyelesaiannya hingga tuntas oleh Penggugat dan para Tergugat 1 s/d 7selaku ahli waris almarhum H.M. Getul bin Amag Nusasih (+);e. Menetapkan porsi bagian yang menjadi warisan/tanggungjawab darimasingmasing ahli waris (Penggugat dan para Tergugat 1 s/d 7) ataspeninggalan almarhum H.M. Getul bin Amag Nusasih (+) tersebut;f. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai hartapeninggalan almarhum H.M.

Getul bin Amaq Nusasih pada BRICabang Mataram serta membayar biaya perawatan dan obatobatanselama almarhum dirawat di rumah sakit, jika ada kelebihan akandikembalikan kepada ahli waris untuk dibagi waris dan jika sebaliknyakekurangan, maka menjadi tanggungjawab para ahli waris untukmembayar serta menyelesaikannya secara tuntas;g. Menyatakan sita jaminan (CB) yang telah diletakan oleh PengadilanAgama Giri Menang adalah sah dan berharga;h.

Kasus penyerbuan Kantor TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako Gorontalo yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Kasus penyerbuan Kantor TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako Gorontalo yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh KepolisianDaerah Gorontalo.. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan..

Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp. 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Adhan Dambea;Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo;Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaan anggaranRp 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan;.

~rn kehidupan rumah tangga Penggugat dan TeJgugat tidak pernahdibicarakan dan diselesaikan secara tuntas dikarenakan Penggugat takutak~n.sifat dan tabiat Tergugat yang sangat keras tadi.Bahwa hingga diaJukannyagugatan cerai ini, percekcokan, perselisihnan danpertengkaran (Syigag) antara Penggugat dengan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum kondisi untuk pelanggan, surat pernyataan dan faktur-faktur, serta surat jalan (Periode November 2018);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tuntas

Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut, setelan selesai pekerjaannyaakan saksi bayar dengan diperhitungkan uanguang yang telah di gunakanterdakwa.Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Plig Bahwa pekerjaan yang saksi berikan kepada terdakwa banyak sekali yangtidak selesai dan ada yang selesai tapi tidak tuntas yang akhirnya harus saksisendiri yang menyelesaikannya; Bahwa oleh karena banyak pekerjaan terdakwa yang tidak selesai dan adayang selesai tapi tidak tuntas yang akhirnya harus

yang dikerjakan terdakwa sudah sampai dimana danperjanjian bagaimana; Bahwa menurut perhitungannya terdakwa sudah berkerja selama 3 bulan yangkalau diperhitungkan diperkirakan sudah mendapatkan Rp. 135.000.000,(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan berencana akan membeli mobil Livigna,itu tidak benat, Karena pekerjaannyapun belum selesai dan uang saksi korbanHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Pigyang telah dipakai juga sudah cukup banyak, bahkan karena pekerjaan terdakwatidak tuntas

, saksi korban harus menyelesaikannya sendiri; Bahwa tentang terdakwa yang bayar pajak mobil satu kali itu pakai uang saksikorban tapi yang membayarkannya memang terdakwa, dan selanjutnya karenayang pakai mobil adalah terdakwa, sudah semestinya yang membayar pajakadalah terdakwa; Bahwa tentang mengapa mobil baru di permasalahkan tahun 2018, karenasampai dengan saat ini urusan pengurusan perizinan pembangunan TowerProvider yang dilakukan oleh terdakwa tidak beres dan tidak tuntas;Atas keterangan saksi

Pol D 602 yang baru dibelinya dari adik iparnya Fauwaz untuk dipakaioperasional dalam pengurusan perijinan pembangunan Tower Provider dimaksud.Bahwa pengurusan perijinan tersebut cukup banyak di beberapa lokasi,danternyata dari pengurusan ijin tersebut banyak yang tidak sesuai dan ada yangselesai tapi tidak tuntas dan akhirnya harus diselesaikan sendiri oleh saksi korbanAde Irawan.

Alasannya, sudah sejak dahulu pada bidang tanah objek sengketatelah diterbitkan Sertipikat hak oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan kinitelah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat;Tanpa melibatkan kedua Institusi tersebut di atas dapat dipastikanpemeriksaan perkara ini tidak akan tuntas dimana putusan Hakim kelak akanngambang dan tidak tuntas;Secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untukmenuntut hak atas sebidang tanah dengan berdasarkan alas hak Sertipikat HakGuna

sebelumnya pada saatterdakwa membangun ruko ;Menimbang bahwa dari keterangan saksi Setyo Budhi Utomo, ST danketerangan terdakwa dan juga bukti surat dan para saksi jelas terungkap pokokpermasalahan antara saksi Setyo Budhi Utomo,ST dengan terdakwa adalahsengketa mengenai kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4603 ;Menimbang bahwa sengketa mengenai kepemilikan harus diselesaikanmelalui jalur gugatan sebab dengan putusan perdata penyelesaian mengenaisengketa kepemilikan dapat diselesaikan secara tuntas

tentang siapa yangpaling berhak atas tanah sengketa dan dengan eksekusi tanah sengketadiserahkan kepada yang paling berhak ;Menimbang bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan melalui jalur pidanatidak dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan secara tuntas karena dalamHal 6 dari 8 hal Put.No.192/Pid/2017/PT SMGperkara pidana tidak dapat ditentukan siapa yang paling berhak atas tanahsengketa dan tidak ada perintah pengosongan untuk diserahkan kepada yangpaling berhak ;Menimbang bahwa oleh karena pokok

Ada semacam pembagian kerjadengan tanggung jawab yang dibebankan pada kelompok secara tuntas memenuhi semuaunsur delik.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwauntuk berpurapura melihat keadaan dalam toko dengan berpurapura membeli barangadalah merupakan pembagian kerja sampai terwujudnya delik pencurian secara tuntas;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 362 joPasal 56 ke1 KUHP tidak terbukti karena unsur perbantuan yang dilakukan olehTerdakwa tidak terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa untukberpurapura melihat keadaan dalam toko dengan

Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawabyang dibebankan pada kelompok secara tuntas memenuhi semuaunsur delik.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukanoleh para Terdakwa untuk berpurapura melihat keadaan dalam tokodengan berpurapura membeli barang adalah merupakan pembagiankerja sampai terwujudnya delik pencurian secara tuntas;e Bahwa dimulai dari adanya niat para Terdakwa (keenam Terdakwa)dari Manado ke Gorontalo adalah untuk melakukan pencuriankarena sesampainya di Gorontalo tidak pernah ada seseorang yangakan ditemui oleh keenam Terdakwa dan jika Terdakwa KasmanMooduto (melarikan diri dari Rutan

Dan perkara tuntas sampai disitu ;Catatan khususKami/Penggugat (Soedarmi alias Darmi) iniakan mengambil langkah lain yaitu~= = mintakepada Allah Yang Maha Mengetahui & MahaMelihat untuk memberikan laknat duniaakhirat kepada pihak yang tidak jujur dalamperkara ini ; Selain itu. juga kami akan mengadukanTergugat a.n.

Perkara tuntas sudah (sesuaisifat litis Decisoir dari SumpahPemutus yang kami tuntut yakni sesuaiPasal 156) ;b. Sebaliknya bilamana Termohon PeninjauanKembali / Tergugat = a.n. Ruslan takutmengucapkan sumpah pemutus karena memangberbuat kebohongan betul dalam perkaraterdahulu) tersebut dimuka, dan sumpahpemutus dikembalikan kepada PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat, dan :b.1.

Perkara ini selesai tuntas, sesuaidengan sifat litis Decisoir(menuntaskan perkara) dari sumpahpemutus tersebut ;7. Jika Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat = a.n.Ruslan tidak merasa membohongi hakim 3 (tiga)Strata dalam perkara gugatannya dulu itu, secaralogika semestinya7.1. Semestinya Termohon PeninjauanKembali/Tergugat a.n.

Pasti perkara gugatan kamiNo.129/Pdt.G/2009/PN.Bwi. melawanRuslan/Termohon Peninjauan Kembali semulaTergugat tuntas secara singkat ;7.3. Tetapi fakta berbicara Termohon PeninjauanKembali / Tergugat = a.n. Ruslan : Takutsetengah hati mengucapkan = sumpah, yangdituntut oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, buktinya yang tak bisa dibantahadalah. Fakta fakta hukum yang terungkap' dipersidanganberbicara bahwa :8.1.

agarmemperoleh izin dalam melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 02, tanggal 3 November 2010, atas nama PT Kemakmuran Swarubuluroto.Bahwa selanjutnya proses pengurusan permohonan izin sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Pihak Kedua.Catatan: Penjual dalam pasal tersebut mengacu pada Penggugat, sementara pihakkedua mengacu pada Tergugat.7 Tergugat dan Turut Tergugat menyanggupi untuk melakukan segalapengurusan perizinan yang diperlukan guna pemenuhan proses jual belitersebut secara tuntas

Penggugat, melalui kuasanya, selalumenanyakan kepada Tergugat melalui berbagai cara komunikasi baiklisan maupun tulisan untuk segera menandatangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan kesepakatan yangdiperjanjikan dan terlebih lagi, supaya jual beli tersebut tuntas dan diakuioleh hukum, namun usaha Penggugat tidak pernah membuahkan hasil;9 Bahwa telah diperjanjikan secara jelas kewajiban Tergugat sebagaipembeli tidaklah selesai dengan dilakukannya pembayaran; melainkanpembayaran

tersebut harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu, tatacara dan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 1 Butir 4 APJB JunctoPasal 6 Akta Pelunasan;10 Bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 6Akta Pelunasan tersebut dengan membuatkan surat permohonan ke BadanPertanahan Nasional untuk kepentingan Tergugat agar Tergugat dapatsegera melakukan proses pengurusan izin, dan agar jual beli diantaramereka tersebut tuntas, sah dan mengikat secara hukum; namun padakenyataannya Tergugat

yangkami cantumkan berikut ini: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hakyang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan datayuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan bukutanah hak yang bersangkutan.Bahwa berdasarkan uraian dari segi hukum tersebut di atas, Tergugatsecara jelas belum memiliki hak atas tanah Sertifikat HGU, dan jual beliantara Penggugat dan Tergugat karenanya belum dianggap tuntas

tanpa buktidan/atau alasan yang sah;Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka serta tidak berterus terang kepadaPenggugat, yakni ia pernah menerima kiriman uang atas hasil kerjaPenggugat, dimana keuangan tersebut tidak dipergunakan sebagaimanatujuannya oleh Tergugat;Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ialebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dananaknya, seperti memenuhi keperluan dan kebutuhan rumah tangga,dimana Tergugat selalu minta untuk beres dan tuntas

No. 6217/Pdt.G/2015/PA.Bwidimana Tergugat selalu minta untuk beres dan tuntas, Namun tidak mautahu atas kesulitannya Penggugat dalam menyelesaikannya;2.

PELAKSANAANPara Pihak sepakat bahwa pelaksanaan kewajiban masingmasing pihak dilakukanpada saat perjanjian ini ditandatangani;Pasal 4PENUTUPPerjanjian Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani Para Pihak mengikatsebagai UndangUndang/Pacta Sun Servanda (Pasal 1338 KUHPerdata), setelahSurat perjanjian tersebut ditandatangani, maka Pihak Pertama ataupun PihakKedua sepakat untuk tidak lagi mengajukan gugatan atau tuntutan hukumberkaitan dengan perkara ini dan menganggap perkara ini selesai secara tuntas