Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.

yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai

hukumdari Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsehingga harus berobat keluar negeri dengan biaya hutang baru kepadapihak lain.Bahwa nama baik Penggugat sebagai wiraswasta maupun aktifis telahtercoreng dikalangan rekan rekan pedagang , Instansi Instansi Pemerintahbaik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesiamaupun di Kementerian, sehingga kesempatan untuk mengembangkankarier selaku Pengusaha Muda Indionesia , yang juga simpatisan menujuaktifis sebuah Partai

Partai Verzet yaitu perlawanan dari pihak lawan sendiri;Selanjutnya dijelaskan pula bahwa perlawanan merupakan suatu upayahukum yang diajukan pihak ketiga atau pihak lawan sendiri denganberdasarkan alas hak milik karena merasa dirugikan akibatnya adanyapelaksanaan putusan/dikeluarkannya Penetapan baik penetapan Sita Jaminanmaupun Penetepan Eksekusi;Bahwa selain penjelasan diatas Perlawanan juga di atur di RBG dalampasal 206 ayat (6) dan HIR dalam Pasal 195 ayat (6) yang berbunyiPerlawanan, juga yang

perundangundangan lain,dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehnegara Republik Indonesia;Pasa 73 yang berbunyi:Hak dan kebebasan yang diatur dalam undangundang ini hanyadapat dibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamatauntuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasimanusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umumdan kepentingan bangsa ;Pasa 74 yang berbunyi:Tidak satu ketentuanopun dalam undangundang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, partai

;Bapak Jimmy Sianto (mantan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT) Tanggal 27 Juni2020 dengan isi berupa denah tanah SHM No. 37 yang mana luas sesungguhnya 891m? akan tetapi luas seluruhnya itu tidak ditulis karena sebagai objek yang ditawarkantelah ditandai dengan tinta warna merah dengan menyebutkan luasnya 541 m/?,termasuk melampirkan foto ruko dan gudang dengan menuliskan katakata Harga rukosaja 3 M nego, harga tanah gudang belakang 1 M, total ruko dan gudang 4 M nego.

Sampouw) yang merupakan Pengurus Partai GolkarKecamatan Mapanget dan juga bekerja sebagai Security GudangPerum Angkasa Pura Sport Bandara Samratulangi Manado (yangmempunyai Pekerjaan mengikat ditempat lain) menggantikanJabatan Penggugat ?7.

Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidakditemukan nama UP dalam manifest penerbangansebesar Rp46.400.000,0015.Pelaksanaan Perjalanan DinasLuar Daerah oleh FARIDUSMANuntuk

Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnyatidak ditemukan nama UP dalam manifestpenerbangan sebesar Rp46.400.000,0015.Pelaksanaan Perjalanan DinasLuar Daerah oleh FARIDUSMANuntuk

166Putusan No. 02/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GtloBahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang melaluibendahara pengeluaran untuk anggaran perjalamnan dinas keluar daerahtetapi tidak menerima anggarannya;Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas sebelum berangkat;Bahwa saya menerima uangnya dari bendahara;Bahwa setiap melakukan perjalanan dinas anggota dewan memakaipendamping;Bahwa saksi mengetahul adanya perjalanan fiktif ini setelah akhir masajabatan saya;Bahwa saksi berasal dari Partai

;Bahwa saksi membantah tandatangan atas nama saksi pada kwitansipenerimaan uang yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa saksi melakukan perjalanan di Tahun 2008 untuk kepentingan Partai,biaya yang saya pakai bukan dari biaya perjalanan dinas, perjalanan sayadibiayai oleh Ketua DPD PAN FERIYANTO MAYULU;Bahwa BKU dipegang oleh bendahara pengeluaran;Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakmengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;13. Hj. NELLY MARJUN, S.

LPJ terpaksa dibuat penuh;12.SAKSI SJ, Anggota DPRD, S1 pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah anggota DPRD dari partai PANperiode 20092014 sampai sekarang dapil Pataruman diFraksi PAN dan Komisi B;Bahwa tugas dan kewenangan :a. Membentuk perda bersama Walikota Banjar;b. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenaiAPBD yang diajukan Walikota;c.

harus masuk Tahun 2012 sebelumpenetapan APBD dan jika masuk pada tahun 2013 makaproposal itu akan diusahakan untuk tahun 2014 atautahun 2013 pada perubahan Anggaran prinsipnyaanggaran hibah harus dipormulasikan dalam RKAbagian sosial dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan APBD;Bahwa Pada tahun 2013, aspirasi masyarakat langsungdisampaikan pada bagian sosial setda Kota Banjar;Bahwa Saya mengenal DA staf Desa Batulawang,perkenalan dengan DA sejak tahun 2009 dalamkapasitas Kader Partai

golkar dan kemudian beliaumenjadi sekretaris pimpinan Kecamatan Partai GolkarKecamatan Pataruman, hubungan sampai sekarangdengan DA dalam kapasitas sesama kader partai Golkardan merupakan orang yang saya percaya dalam rangkamenjaga hubungan saya dengan konstituen saya yangberada di Desa Batulawang;e Bahwa Benar saya mengenalkan saudara DA denganDW.

Abdullah dan Rizma ke Pontianak bertemu dengan orang yang mengakubernama FANJUNG yang dikenalkan oleh terdakwa kepada saksi ;Bahwa yang dibicarakan pada saat pertemuan dengan FANJUNG tersebut adalahmasalah pengadaan dan penyaluran semen, dimana setelah saksi mengetahui dariterdakwa bahwa FANJUNG tersebut ditunjuk untuk pengadaan dan penyaluransemen, kami menganjurkan kepada FANJUNG supaya tidak melaksanakan kegiatantersebut, namun FANJUNG mengatakan tetap mau melaksanakannya dengan alasankarena beli partai

enakkepada Bupati kalau menolak, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan YOHANESKITENG memaparkan bahwa penyaluran semen tersebut hingga sampai ke desadesasangat sulit dan akan memakan biaya yang tinggi sedangkan untuk harga semen bantuantersebut sudah dipatok dengan harga Rp.50.000, per sak hingga sampai ke tempatsedangkan harga pasar di Sanggau pada waktu itu adalah antara Rp.48.000, s/dRp.49.000, tapi FANJUNG mengatakan tidak apaapa karena dia mempunyai armadauntuk mengangkut dan kalau membeli partai

Aminin sedang berada di Cafe Alila di Pontianak, didatangi Fanjung / EpyFranky dan dikenalkan terdakwa, lalu terdakwa menelepon Bupati untuk mendapatkonfirmasi apakah Epy Franky alias Fanjung yang akan melaksanakan pengadaansemen, namun tidak diterima dan terdakwa lalu SMS dan mendapat jawaban auk (bahasa Melayu ), yang artinya ya ;Bahwa saat itu Fanjung dianjurkan untuk tidak melaksanakan kegiatan pengadaansemen karena harga yang ditentukan sama dengan harga pasar, tetapi Fanjungmemberi alasan beli partai

saksi Rizma Aminin dengan Epy Franky alias Fanjung dan dalampertemuan itu telah dianjurkan / diingatkan oleh terdakwa ataupun saksi yang lain kepada EpyFranky alias Fanjung untuk tidak melaksanakan kegiatan pengadaan semen karena harga yangditentukan sama dengan harga pasar, tetapi Epy Franky alias Fanjung memberi alasan beli partaibesar lebih murah dan ia memiliki armada pengangkutan untuk mendrop ke Desa Desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dari Epy Franky alias Fanjung bahwa membelidalam partai

Kecamatan Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa suratkuasa dari Pemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh olehterdakwa sesuai dengan yang disetujui dalam proposal,seperti pengakuansaksi Riva Rusadi,saksi Fitri;eBahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam PeraturanBupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ketiga,( terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tandaterima tidak ditanda tangani oleh penerima bantuan Sosial,serta dana nyatidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal )e Bahwa dana yang disalahgunakan = terdakwamerupakan dana Bantuan Sosial Penggunaan danaBantuan Sosial yang dianggarkan dan diatur dalam APBDTahun 2009 dan Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, BantuanSosial, Bantuan Keuangan pada Partai

.215.800.000, (dua ratus lima belas juta delapan ratus riburupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan dana Bantuan Sosialpada tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam DIPA KabupatenSolok dianggarkan bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diatur dalam PeraturanBupati Solok No.13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuanganpada Partai

adalah sebagai berikut;bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurusorganisasi kemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya olehmereka,akan tetapi pencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalamPeraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKtanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaBantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007, yang telahdikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUNYogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPTUN Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahvae terbitnya Surat Terlawan yaitu SuratKepala Pervakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan

Perwakilan Provinsi Daerah IstimeneaYogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai SejahteraTahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sar.Johanis Richard Riwoe.

Surat Tugas Pengawasan Nomor 031/PM.00.01/K.SB-14.01/01/2024 tanggal 26 Januari 2024;

= ene cen eeFotokopi Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalamPerkara Gugatan Tata Usaha Negara antaraJohanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugatmelawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009434445.Bukti T43Bukti T44Bukti T45astentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai

Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007.

meningkat, disamping itu ada kebanggaantersendiri bagi sesama anggota Yonif 328/Dirgahayuapabila ada mantan anggota Yonif 328/Dirgahayumenjadi Presiden.Bahwa selama Terdakwa membantu = Saksi2membagikan dan menyebarkan kaos bergambarpasangan calon prsiden dan wakil presiden nomer 2tidak ada orang lain ataupun pimpinan Terdakwa yangmemerintahkan Terdakwa semua atas inisiatif Terdakwadan Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa adapaksaan dan perintah dari orang lain dan Terdakwatidak pernah diajak oleh partai

2013/PN.Sdke Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi; Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas yangmenjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

ditangkap oleh BRIMOB saatkerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

hukum yang tetap, karena melakukan suatutindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atautidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lainyang ditentukan oleh Pemerintah.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.e Bahwa saat pengusulan TET! ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagaiSekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, saki tidak tahu pasti dimana domisili/tempat tinggal TET! ARDINA RANGKUTI tersebut namun sepengatahuan saksisuaminya yang bernama HAMID bertempat tinggal/berdomisili di Kec. Panyabungan.e Bahwa berkasberkas pengusulan TET ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabatsebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.

, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimanadikutip : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ; a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum ; c. menjadi anggota dan/ataupengurus partai

2014 tentang Aparatur Sipil Negara,menyatakan :Pasal 87 ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

badan negara tapi anggotanya tidak boleh anggota partai politik danbahkan dia tidak boleh terlibat dalam industry.Bahwa KPI dapat melakukan peneguran, seharusnya teguran tersebut dapatdijadikan dasar Kemeninfo untuk tidak memperpanjang izin atau mencabut izin.

Contohnya bahwa sesuai data iklankampanyekampanye Pileg dan Pilpres 2004 partai yang paling banyakiklannya adalah Hanura, kemudian Demokrat dan PAN, kenyataannyapartai pemenang adalah PDIP, kemudian GOLKAR sedangkan HANURAberada diururan 10; Bahwa menurut data yang saksi miliki, biaya iklan Pilpres yang paling besaradalah dari pasangan Prabowo Hatta sebesar Rp. 1,86 milyar,kenyataannya pemenang Pilpres adalah pasangan Jokiwi Yusuf Kalla;Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor :454/Pdt.G/