Ditemukan 10771 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 14 Januari 2016 — DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI, HERMANTO TOANI, NURDIN, ENANG SUPRIATNA, ERIS SUPRIATNA VS PT KOYO JAYA INDONSIA
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hingga pada akhirnya Mediatormenerbitkan Anjuran Tertulis, sesuai dengan Surat Nomor 567/3214/HISyaker/XII/2014 tertanggal 30 Desember 2014 (Anjuran Tertulis);Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Anjuran Tertulis dari Mediatortersebut, karena tidak sesuai dengan faktafakta yang sebenarnya.
Koyo Jaya Indonesia ) belum terputussampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap;Bahwa pada tanggal 30 bulan Desember Tahun 2014 Disnaker KabupatenBekasi mengeluarkan anjuran Nomor 567/321 4/HiSyaker/XII/2014,dengan isianjuran sebagai berikut :1. Pengusaha PT. Koyo Jaya Indonesia mempekerjakan kembali Sdr. DediKurniadi, Camudi Aryawan Budiman, Wahyu Haryadi, Hermanto, EnangSupriatna, Nurdin, Achmad Fadillah, dan Sdr.
Register : 02-04-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 4/G/2013/PHI.PN.MTR Tanggal 1 Agustus 2013 — - EKA SYARIF, DKK
- PT. SURYA SEMBADA JAYA
298 — 184
298 — 184
hal inidiperkuat dengan surat dari Disnakertrans Propinsi NTB Nomor: 560/257.9/Nakertrans, tanggal 31 Juli 2012 yang mengembalikan proses perundingankeperundingan dua pihak (Bipartit) namun tidak pernah dilakukan maka mogokkerja yang demikian adalah tidak sah serta melanggar hukum yang berlaku ;Bahwa perundingan Tripartit adalah bagian dari Perundingan sebagaimana diaksudoleh Undangundang, berdasarkan anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 567
September, Oktober danNopember 2012, THR tahun 2012, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja danUang Penggantian Hak ;Menimbang, bahwa Tergugat telah menitipkan / Konsignasi Uang Penggantian Hakkepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 31 Agustus2012 senilai Rp. 174.541.000, (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh saturibu rupiah) ;Menimbang, bahwa Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ProvinsiNusa Tenggara Barat mengeluarkan Anjuran dengan No. 567
Per.31/Men/XI/2008 Tentang Pedoman PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit, namun kemudianDisosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat mengundang Tergugat untuk hadir gunamelaksanakan mediasi Tripartit dan karena Tergugat tidak hadir dalam mediasi Tripartit,selanjutnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa TenggaraBarat mengeluarkan Anjuran dengan No. 567/099/Nakertrans/2013 tanggal 13 Februari2013, maka mediasi Tripartit yang dilaksanakan oleh
Putus : 22-10-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG Tanggal 22 Oktober 2013 — Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR
65 — 23
65 — 23
800.000,00Jumlah yang dipertanggungjawabkan lebin besar Rp. 13.044.727,28(tiga belas juta empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiahdua puluh delapan sen).Belanja makanan dan minuman kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskinmelalui KUBE dipertanggungjawabkan dengan pengadaan oleh rekananCV Buana Setyala Persada melalui SPK Nomor : 027/576/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan nilai SPK Rp.36.960.000, dikurangi PPN Rp. 3.360.000, sama dengan Rp.33.600.000. dan SPK Nomor : 027/567
Register : 21-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. Tanggal 25 Maret 2019 — Aceng bin Odi, dkk.; Melawan; PT. KWANG HWA SING INDUSTRIAL;
151 — 58
151 — 58
oleh Tergugat kepada Para Penggugat;Bahwa selama dalam proses ditingkat Mediasi Perselisihan PemutusanHubungan Kerja( PHK ), Para Penggugat selalu bersikap koperatif denganselalu datang untuk menghadiri undangan/panggilan Mediator untukdilaksankan Mediasi, Para Penggugat dalam Mediasi juga selalumenawarkan penyelesaian yang baik melalui musyawarah mufakat, akantetapi Tergugat tidak merespon itikad baik dari Para Penggugat, karenatidak ada kesepakatan akhirnya Mediator menerbitkan anjuran Nomor :567
kuasa Hukumnya sepakat untukmelimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bekasisesuai Pasal 3ayat (3) jo Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrilal;Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Kuasa hukum Tergugat melimpahkandan mencatatkan Surat Permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi;Bamwa telah terjadi mediasi namun tidak ada kesepakatan untukmenyelesaikan masalah ini sehingga Disnaker Kabupaten Bekasimengeluarkan anjuran nomor 567
:Halaman 91 dari 108 Putusan 246/Pdt.SusPHI/2018/PN.BdgMenimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah diupayakanpenyelesaian melalui proses bipartit namun tidak bersepakat sehinggadilanjutkan penyelesaiannya melalui proses Mediasi dan Mediator Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran nomor 567/3207/Disnakertertanggal 31 Mei tahun 2018 dan terhadap anjuran tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa anjuran adalah suatu proses hukum di luar peradilansehingga tidak mengikat Majelis Hakim
Putus : 06-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2458 K/PID.SUS/2011 Tanggal 6 Juni 2012 — Drh. ACHMAD RUâÃÂÃÂYAT, M.Si
67 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPMURT/2002931/567/ tidak lagi dijadikan acuan dalam penyusunan mtujuannya).Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan Pimpinan DPI1 Sebesar Rp. 56.207.800, yaitu pembayaran angstMei 2002 (DANA MOBILITAS).2 Dana taktis Pimpinan DPRD Kota Bogor guna nRp. 7.500.000, (pengeluaran dimaksud tidak dapdari bukti pengeluaran dan dari tujuan penggunaan:tujuan kinerja DPRD menjadi mitra pemerintpemerintahan mewakili kepentingan masyarakat).Untuk pembayaran dana penujang kegiatan Pimpinan DPRyaitu untuk penghasilan
SPMURT/2002931/567/tanggal 11 Maret 2002atas nama H.M.
Register : 26-07-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 68/PDT/2018/PT BTN Tanggal 30 Mei 2018 — 1. PT. CITRA PROPERTY, berkedudukan di Tangerang, di Ruko Victoria Park Blok A2 No.20 Jl. Imam Bonjol Kota Tangerang;
Dalam hal ini diwakili oleh Sabri Nurdin, Direktur PT.Citra Property, beralamat di Ruko Victoria Park Blok A2 No.20, Jl.Imam Bonjol Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I - semula Tergugat I;
2. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, berkedudukan di Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Tangerang;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Eyang Hamdani, SH, Dkk, Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Pusat di Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.107/ KUASA/LGD/2017 tanggal 07 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II - semula Turut Tergugat Konvensi;
M e l a w a n
1. Ny. MARIANI SANTOSO, WNI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sekolah Duta IV No.5 Rt.002 Rw.014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Susilo Lestari, S.H.,M.H. dan Evilia, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Lindung 3 No.1 Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43/SLH/XI/2017/Jkt, tanggal 23 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2017 Nomor : 2652/ Sk.Pengacara/2017/PN.Tng, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I - semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. NOTARIS & PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H, berkedudukan di Tangerang, Jalan Ki Samaun No.158 Tangerang;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Fransiskus Litoama, S.H.,M.H., Advokat, yang beralamat di Puri Dewata Indah Blok C.4/8 Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa pada tanggal 5 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Maret 2018 Nomor : 557/Sk.Pengacara/ 2018/PN.Tng, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II - semula Tergugat II;
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jln. H. Abdul Hamid, Tigaraksa Tangerang;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Asep Sarip Hidayat, S.H., Sunawan, S.H., Amin, S.H., Asep Erwin, S.H. dan Pit. Gunawan, S.H, beralamat di kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Jl. H. Abdul Hamid Kav.8 Tigarksa, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1884/SK.36.03/V/2017,tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi;
370 — 203
370 — 203
Bahwa untuk meyakinkan keakuratan batasbatas tanah milik, PihakPenggugat juga sudah melakukan permohonan rekonstruksi pengukuranulang/pengembalian batas terhadap ke 4 ( empat ) bidang lahan milikPenggugat yakni Sertifikat Hak Milik No 416/Curug Wetan, Sertifikat Hak MilikNo 417/Curug Wetan dan Sertifikat Hak Milik 00477/Curug Wetan sertaSertifikat Hak milik 00478/Curug Wetan, yang kemudian oleh Tergugat lllsendiri berdasarkan suratnya No. 567/36.03/II/2016 tanggal 3 Maret 2016menyatakan sebagai berikut
Bahwa jika PENGGUGAT lebih teliti dalam mempelajari danmemahami isi surat Nomor: 567/36.03/111/2016 tanggal, 03 Maret2016, maka terdapat fakta yuridis,yang dapat meragukan keabsahansurat a quo, baik menyangkut isi (kKontennya), bentuk surat maupuntanggal dikeluarkannya surat dimaksud.
Register : 03-06-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte Tanggal 18 Agustus 2020 — FADLI SURATINOJO
LAWAN
PT. NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Ternate
280 — 127
280 — 127
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P1;Fotocopy Risalah Perundingan, diberi tanda P2;Fotocopy Anjuran Nomor : 567/173/III/Disnaker/2020, diberi tanda P3;Fotocopy rekening Koran Penggugat, diberi tanda P4;ae & bfFotocopy kwitansi biaya denda yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat,diberi tanda P5;Fotocopy Surat keterangan sakit tanggal 17 Desember 2019, diberi tanda P6;Fotocopy surat keterangan sakit tanggal 21 Desember 2019, diberi tanda P7;Fotocopy Memo Internal ganti
Register : 07-08-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 14-01-2015
Putusan PA TUBAN Nomor 1676/Pdt.G/2014/PA.Tbn Tanggal 8 Januari 2015 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 7
16 — 7
8addeaall0e0c063elb9a08d47c3aFf3cd003a45520a00ac07F031lceaf9d5 fd3 01fc1780501b8d42417ad3called4741707bb8e8aa72b4e011c25d0ddfbdba458511b00e34401a74adf379 6e33d656cab14855c29a5507831331267646681d87228 fF432f4cbc7 8dfee0l08000 9f fa0 41e2e1759d25e3c25 8b006c8 931d0d1005c03e03191611le0bc3bc81287a4F3df3c8216a00e2b9e 79 e7b67 ce 9c3 90090929191lcle2e2e2c0b9071F701093274f8 ef 4d13968cd62 4e8 99ccc3162d5ad47adcb8 712dd2d2d208 a0 2b8 0b7007c2113ce8 937e23003e477 463 8d f5911a418 fdb3 543cde4adba0431f14110bd5047 40 aa63df5 40683 8b1 3ea928b10ab1968b8 567
Putus : 12-09-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/PDT.SUS/2012 Tanggal 12 September 2012 — Rd. SUSI DIANA MULIYATI ; PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
62 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
BankMandiri (Persero) yang merupakan aturan normatif, sah dan mengikuti;Bahwa terhadap perselisihnan tersebut telah ditempuh upaya perundinganbipartit pada tanggal 15 Januari 2008 dan mediasi melalui Dinas Tenaga KerjaKota Bandung serta telah terbit Anjuran No. 567/1016Disnaker tanggal 25Maret 2008.
Register : 20-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 28 Februari 2018 — ARRACHMAN : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
67 — 28
67 — 28
Akhyar Dan KawanKawan Sebanyak792 Orang, Tertanggal 18 September 2015.Pada tanggal 6 Oktober 2015 penggugat dikenakan hukuman disiplinberupa teguran lisan dengan Surat Keputusan Nomor 567/087Tertanggal 6 Oktober 2015.Sebelum penggugat dikenakan hukuman disiplin, pada tanggal 1Oktober 2015 penggugat pernah mengalami teror berupa perusakan(oleh 3 orang oknum suruhan sdr.
Putus : 20-06-2012 — Upload : 21-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 20 Juni 2012 — 1. ZAHERMAN, dkk. vs PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) dan 1. ADINA HUTAGALUNG, dkk.
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 26 Juli 2010, maka ParaPenggugat, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia dan Serikat Pekerja PT(Persero) Pelabuhan Indonesia telah dipanggil olen Disnakertrans KotaMedan pada tanggal 11 Agustus 2010, akan tetapi tidak berhasil dimanaTergugat tetap tidak bersedia membayar kekurangan pembayaran uangpenghargaan pengabdian dan bantuan paket pensiun pensiunan ParaPenggugat, meskipun Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan telahmenerbitkan Surat Nomor : 567
Putus : 01-11-2017 — Upload : 18-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — W I D O D O
371 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
371 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonanperpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep MenKLH Nomor 567 tahun 2006 di SBF Mutiara;Surat PT. CPI tanggal 26 Pebrruari 2009 perihal permohonanperpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep Men KLHNomor 136 tahun 2007 yang habis masa berlakunya;Surat PT. CPI tanggal 20 Pebrruari 2009 perihal permohonanperpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep Men KLH Nomor233 tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;Surat PT.
IlhamMalik, MSc (Asdep Urusan AdnministrasiPengendalian Limbah B3) ;1 rangkap copy KepMen LH No. 567 Tahun 2006Tentang Izin Pengolahan Tanah TerkontaminasiMinyak Secara Biologis Eksitu di Lokasi MutiaraSBF Kepada PT CPI tanggal 8 Desember 2006;1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan IzinPengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak diMutiara SBF. No. 2742/RBI/2008 Rumbai, 14Oktober 2008 ditujukan kepada Deputi IV BidangPengelolaan B3 dan Limbah B3 Up.
Put.No.47 PK/Pid.Sus/201767.68.69.70.71.72.73.74.T67T68T69T70T71T72T73T74Pengendalian Limbah B3) ;1 rangkap copy KepMen LH No. 567 Tahun 2006Tentang Izin Pengolahan Tanah TerkontaminasiMinyak Secara Biologis Eksitu di Lokasi MutiaraSBF Kepada PT CPI tanggal 8 Desember 2006;1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan IzinPengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak diMutiara SBF. No. 2742/RBI/2008 Rumbai, 14Oktober 2008 ditujukan kepada Deputi IV BidangPengelolaan B3 dan Limbah B3 Up.
Register : 07-11-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN BATAM Nomor 223/PDT.G/2014/PN Btm Tanggal 23 April 2015 — Penggugat:
PT. KARIMUN PINANG JAYA
Tergugat:
1.SUTIKNO
2.VERAWATI
92 — 45
PT. KARIMUN PINANG JAYA
Tergugat:
1.SUTIKNO
2.VERAWATI
92 — 45
Pemasaran Rokok dari beberapaperusahaan rokok yaitu :2Perusahaan Rokok (P.R) 369 Bojonegoro berdasarkan surat tanggal 08 Mei2012 tentang Penunjukan Agent Pemasaran rokok merek 369 (Regular,Menthol, Mild dan Kretek) area pemasaran Batam, Kepri, untuk masa berlakutanggal 08 Mei 2012 08 Mei 2014;Perusahaan Rokok (P.R) 369 Bojonegoro berdasarkan surat tanggal 30 Mei2012 tentang Penunjukan Agent Pemasaran rokok merek GLAN Mild (SKM),369 Mild (SKM), 369 Ultimate (SKT) dan 567 Filter (SKM) untuk areapemasaran
karton dengan total harga penjualanRp 32.966.000.000, dengan perincian sebagai berikut :1)2)Berdasarkan surat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan BebasDan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/4933/KAA2/3/2012 tanggal 14Maret 2012 tentang Rekomendasi Pemasukan barang dari Luar DaerahPabean ke KPBPB Batam atas nama PT Karimun Pinang Jaya danberdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Pengusahaan Batam No.B/4933/KAA 2/3/2012 tanggal 14 Maret 2012, totalnya sebanyak 467karton dengan perincian rokok 567
Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 — IGNATIUS KRISTIANTO VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA (IPTN)
113 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwaoelaksanaan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan dalammewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawabpekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah;Bahwa untuk penyelesaian permasalahan a quo telah dilakukan prosesMediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung, hal manasebagaimana ternyata dan terbukti dari Risalan Mediasi PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial tertanggal 12 Mei 2016 dan Dinas TenagaKerja Kota Bandung telah mengeluarkan Anjuran yang tertuang dalam SuratNomor 567
Nomor 779 K/Pdt.SusPHI/2017ayat (1) UndangUndang R.I Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan yang sebagaimana dijadikan alasan Penggugat dalam mengajukan ijinpenetapan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat terhadapTergugatdalam gugatan perkara a quo;Bahwa dalil tersebut di atas sama dengan yang telah disampaikan saatmediasi, dan sesuai pendapat tim mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandungdalam anjuran Nomor 567/3913Disnaker tanggal 18 April 2016 danberdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran
Register : 14-09-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 25/PID.TPK/2015/PT BJM Tanggal 27 Oktober 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : H. Fahrudin, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
94 — 51
Terbanding/Terdakwa : Drs.GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
94 — 51
111.139.020Jalan37 567 Tanah Kosong Dipinggir 377,12 m2 65.618.880Jalan38 568 Tanah Kosong Dipinggir 200,23 m2 34.840.020Jalan39 569 Tanah Kosong Dipinggir 402,20 m2 69.982.800Jalan40 570 Tanah Kosong Dipinggir 201,97 m2 35.142.780Jalan41 571 Tanah Kosong Dipinggir 202,54 m2 35.241.960Jalan42 572 Tanah Kosong Dipinggir 203,12 m2 35.342.880Jalan43 573 Tanah Kosong Dipinggir 162,56 m2 28.285.440Jalan44 574 Tanah Kosong Dipinggir 445,91 m2 77.588.340Jalan45 575 Tanah Kosong Dipinggir 203,99 m2 35.494.260Jalan46
Putus : 02-05-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 Tanggal 2 Mei 2012 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), dk. vs HAMZAH AN, dkk.
90 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
235(Sekar CN 235) mengajukan pemerantaraan untukmengadakan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja KotaBandung ;Bahwa pada tanggal 23 April 2009 Dinas Tenaga Kerja KotaBandung telah dilakukan sidang mediasi antara paraTergugat dengan Pengurus Serikat Karyawan DirgantaraIndonesia (SKDI) dan Serikat Karyawan CN 235 (Sekar CN235) ;Bahwa pada sidang mediasi tersebut tidak diperolehkesepakatan dan pada tanggal 22 Mei 2009, pihak MediatorKetenagakerjaan Kota Bandung mengeluarkan SuratAnjuran dengan Nomor : 567
Agar pihak perusahaan dan pihak serikat pekerjamemberikan jawaban atas Anjuran ini secara tertulispaling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerimaanjuran ini dan apabila setelah para pihak menolak atautidak memberikan tanggapan, maka pihakpihak dapatmelanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ;Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telahmenerima sebagian isi Anjuran yang dikeluarkan olehMediator Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja KotaBandung dengan Nomor : 567/2512Disnaker tersebut, makapara
Register : 08-07-2010 — Putus : 10-02-2011 — Upload : 17-09-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 81/Pdt.G/2010/PN.Smda Tanggal 10 Februari 2011 — JAIDUN, SH., MH.
melawan
- PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
- KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
79 — 9
79 — 9
Foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas No: 07/PANWASCAM/ SMDUTR/2010, dari Ketua Panwaslukada Kecamatan Samarinda Utara, Tanggal 8 April2010, diberi tanda P.564 ;565 Foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas No: 18/PANWASCAM/ SMDUTR/2010, dari Ketua Panwaslukada Kecamatan Samarinda Utara, Tanggal 20 Mei2010, diberi tanda P.565 ;566 Foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas No: 06/PANWASCAM/ SMDUTR/2010, dari Ketua Panwaslukada Kecamatan Samarinda Utara, Tanggal 5 April2010, diberi tanda P.566 ;567
Foto copy Surat Perjanjian sewa menyewa camera Digital, tanggal 13 April2010, diberi tanda P.567 ;568 Foto copy Surat Perjanjian sewa menyewa camera Olympus MJU 1200,tanggal 13 April 2010, diberi tanda P.568 ;569 Foto copy Surat Perjanjian sewa menyewa camera Digital, tanggal 13 April2010, diberi tanda P.569 ;570 Foto copy Surat Perjanjian sewa menyewa camera Digital, tanggal 13 April2010, diberi tanda P.570 ;ra)571 Foto copy Surat Perjanjian sewa menyewa camera Digital, tanggal 13 April2010, diberi
Register : 22-04-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PT PALU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL Tanggal 21 Juni 2016 — SUROTO;
44 — 28
44 — 28
memprosespengajuan tersebut dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaandengan Nomor: KU.103/561/XII/SKPLLAJST/2012 tanggal 14 Desember2012, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selaku Pengawas SubsidiPengoperasian Bus Perintis pada Satker Pengembangan LLAJ Sulteng,Rimbun Ronald Rore selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ValeRiyantara selaku Kepala Perum Damri Stasiun Palu dan pada tanggaltanggal 14 Desember 2012 dibuatkan Berita Acara Pembayaran AngsuranIll sebesar 100 % dengan Nomor: KU.103/567
Putus : 26-01-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 26 Januari 2017 — 1. UJANG KUSMAYADI, DKK VS PT. BHINEKA KARYA MANUNGGAL
110 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bhineka Karya Manunggal;Bahwa gugatan ini sudah dilengkapi dengan Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial Nomor 567/8/III/2016/HIS tanggal 14Maret 2016 sehingga sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalamUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, gugatandapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri
sebagaimana tertuangdalam risalah perundingan tanggal 13 Januari 2016, tanggal 18 Januari2016, tanggal 3 Februari 2016, dan tanggal 10 Februari 2016, akan tetapigagal menyelesaikan perselisihan secara damai;Bahwa atas persoalan tersebut Para Penggugat dan Tergugat sudahmeminta bantuan Mediator di kantor Dinas Tenaga kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang, akan tetapi perundingan tersebut juga gagalmenyelesaikan perselisinan secara damai sehingga keluar Surat Anjurandari lembaga mediasi Nomor 567
Register : 29-10-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 28-09-2017
Putusan PA BLORA Nomor 1550/Pdt.G/2014/PA.Bla Tanggal 16 Desember 2014 — Pemohon dan Termohon
22 — 2
22 — 2
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/91/X/2008, tanggal 23Oktober 2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanJatisari, Kabupaten Karawang, ( Bukti P1 );2. Foto copy Kartu. Tanda Penduduk an.