Ditemukan 17962 data
21 — 36
alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas danberwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antaraorangorang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam;c. wakaf dan shadaqgah;. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf ajalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku. Menurut Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA dalam bukunya Hukum AcaraPeradilan Agama yang diterbitkan PT.
1.Sugeng Riyadi
2.ELIES CHURNIAWATI
74 — 16
RizqiArdiansyah Riyadi pada 20 Februari 2002 (Vide Bukti P1 s/d P5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkanbahwa:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Hibah;Wakaf;Qo 5 Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PN KIne.
Tergugat
21 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Tergugat
19 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
22 — 7
pada pokoknyasebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal28 Juli2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanBabat Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:250/29/V/2010 tertanggal28 Juli 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : 54/09/X/DN/2016 tanggal 31 Oktober 2016;2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan mengambil tempatdi rumah bibi Tergugat diJalan Langgar Wakaf
1.HARTANTI Binti HADI YUWONO
2.HARTANTI Binti HADI YUWONO, AM.KEB
Tergugat:
1.PT. BPR Syariah Insani Madani
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakata
3.PT.BPR SYARIAH Insan Madani
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
197 — 56
Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariahadalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembagakeuangan mikro syariah, aSuransi syariah, reasuransi syariah, reksadanasyariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritassyariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiunlembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq,dan shadagqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensiusmaupun volunteer. b.
Peradilan Umum menyatakan Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana danperkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPengadilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat,d. hibah, e. wakaf
89 — 42
Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah,dengan batas-batas:- Utara berbatasan dengan Hutan Negara;- Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf;- Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Siais;- Barat berbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;2.12 Sebidang tanah/ kebun sawit terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa
Agus Salim, selaku PejabatPembuat Akta Tanah ,dengan batasbatas:Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara;Timur : Berbatasan dengan Tanah Wakaf;Selatan: Berbatasan dengan Jalan Danau Siais;Barat : Berbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;Sebidang tanah/kebun sawit terletak di Desa Malombu, KecamatanAngkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi SumateraUtara, yang mana objek tersebut hanya berjarak + 4 (empat) Kmdengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan DesaRaniate Kecamatan Angkola
Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat AktaTanah,dengan batasbatas:Him.18 dari 23 hlm.Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn Utara berbatasan dengan Hutan Negara; Timurberbatasan dengan Tanah Wakaf; Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Siais; Baratberbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;2.12 Sebidang tanah/ kebun sawit terletak di Desa Malombu,Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan,Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanyaberjarak +4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati
407 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari faktatersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara yuridis formil tidakmempunyai hak atas objek sengketa karena secara de yuris objek sengketatersebut adalah tercatat atas nama Tergugat II Pasal 1 butir 20 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : Sertifikat adalahsyarat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c)UndangUndang Pokok Agraria untuk hakhak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf hak milik atas satuan rumah susun dan hak
tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon/Terbanding I/ Penggugat secara yuridis formil tidak mempunyai hak atasobjek sengketa karena secara de yuris objek sengketa tersebut adalahtercatat atas nama Termohon II/ Terbanding II/Tergugat II, hal ini sesuaidengan ketentuan dari:Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hakhak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah) = Rp2.842.500.000,00 (dua miliar delapanratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); Perincian kerugian immateriil:Bahwa Penggugat dan Penggugat Il telah menyerahkan ataumewakafkan tanah objek sengketa kepada Umat Islam yang akandigunakan untuk kegiatan social keagamaan Islam, maka denganHal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 715 K/Padt/2013dijualnya tanah objek sengketa bersangkutan oleh Tergugat , berakibatPenggugat dan Penggugat II menanggung rasa malu di hadapan UmatIslam/penerima wakaf
karena objek wakaf bersangkutan ternyata telahdijualbelikan oleh Tergugat dibantu Tergugat Il kepada Tergugat lll.Bahwa kerugian immateriil berupa perasaan malu yang dideritaPenggugat dan Penggugat Il tersebut dapat diperhitungkan dengannilai uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);16.
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian Terdakwa bertanya lagi "menurut informasi darimasyarakat bahwa di belakang Kantor Camat Aek Kuasan ada pohon kayu"lalu saksi Muhammad Tukidi, S.Ag menjawab "oh iya ada itu Pak Regar ditanah wakaf pekuburan di belakang Kantor Camat, dan sudah saya olah satupokok, kalau Pak Regar mau biar saya telepon anggota saya untukmenunjukkan ke lokasi tempatnya" dan setelah itu saksi Muhammad Tukidi,S.Ag langsung menelepon saksi Misniadi als Misni dan saksi Jamil denganmengatakan "tolong antarkan dulu
:Ag menjawab "oh iya ada itu PakRegar di tanah wakaf pekuburan di belakang Kantor Camat, dan sudah sayaolah satu pokok, kalau Pak Regar mau biar saya telepon anggota saya untukmenunjukkan ke lokasi tempatnya" dan setelah itu saksi Muhammad Tukidi,S.Ag langsung menelepon saksi Misniadi als Misni dan saksi Jamil denganmengatakan "tolong antarkan dulu pak Regar sama Pak Madi, ini ke lokasipohon kayu yang tumbuh di belakang kantor Camat". Kemudian tidak berapaHal. 4 dari 18 hal. Put.
24 — 5
No. 960 DII, Persil 268 Blok 55- luas 1770 m2 dengan batas-batas : Utara : Tanah Pekarangan Milik MuramiTimur : Tanah Wakaf Masjid;Selatan : Jalan Desa;Barat : Pekarangan Daim; Dan (separuh) dari Tanah Sengketa I, sebagai mana diktum nomor 4 (empat) diatas;11.
No. 960 DII, Persil 268 Blok 55, luas 1770 m2, dengan batasbatas :Utara : Tanah Pekarangan Milik MuramiTimur : Tanah Wakaf Masjid;Selatan : Jalan Desa;Barat : Pekarangan DaimSelanjutnya disebut Tanah Sengketa IT dan ;Tanah sawah terletak di Desa Pontang Lor Kecamatan Ambulu Kabupaten Jemberterkenal dengan tanah sawah Mbah MMM, Petok C.
No. 960 DII, Persil 268 Blok 55 luas 1770 m2 dengan batasbatas :Utara : Tanah Pekarangan Milik MuramiTimur : Tanah Wakaf Masjid;Selatan : Jalan Desa;Barat : Pekarangan Daim;Dan 2 (separuh) dari Tanah Sengketa I, sebagai mana diktum nomor 4 (empat) diatas;11Menyatakan sebagai hukum, bahwa dengan meninggalnya PPP, maka Penggugatberhak menerima warisan/peninggalan yang merupakan hak PPP darihartapeninggalan MMM, sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 10 (sepuluh)1213141516Menghukum Tergugat untuk menyerahkan
Pembanding/Tergugat II : IMRAN SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat III : RUSLI LAPANANDA Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat IV : JUMARIA SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat V : HARPAN SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat VI : RUKMIN Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Terbanding/Penggugat : SUNARTI U. DJAELANI
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOJO UNA UNA
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Desa Wakai
138 — 88
dengan:1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hakyang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian haktersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hakmilik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai :a. hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;c. tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan;Menimbang, bahwa dalam sistim hukum adat yang kemudian diakui olehYurisprudensi, peralihan hak atas tanah adalah sah apabila dilakukan secaraterang dan tunai, artinya dilakukan dihadapan Kepala Desa diikuti denganpembayaran secara tunai oleh pembeli dan penyerahan tanah oleh penjual,yang mana bukti adanya jual beli atau
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mudjaid,oleh Penggugat berupaya untuk dijadikan tanah wakaf demi kepentingansosial dan pendidikan sesuai keinginan orang tua Penggugat yang dahulumenjadi citaciatanya sebagai guru mengabdi pada bangsa dan Negara;Bahwa terkait adanya putusan Pengadilan untuk dibagibagikan kepadaahli waris ini bertentangan dengan hukum, karena semua hartapeninggalan dari orang tua angkat Penggugat berasal dari yoso/usahanyasendiri dan bukan dari pemberian orang tua alamarhum Bp.
68 — 15
Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Pasal 49 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shodagoh dan Ekonomi Syariah.Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan 0220/Pdt.G/2017/PA.GrtPasal 50 (1) : Dalam hal
Pengadilan Tata UsahaNegaralah yang berwenang untuk membatalkannya, sehingga perkaranyaharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang direvisi dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 revisi keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskandan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
15 — 1
Daig426 wo 37, al a89)........ axlgig TIS J isllg adq/lq UYoJlq)Artinya: Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya ........Menimbang, bahwa untuk melengkapi keterangan saksi tersebutHakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimanatermuat
27 — 5
atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi II (RusliMalim Kuning bin Kari Husin) yang berdasarkan pada berita yang sudahdemikian tersebar luas (Syahadah alIlstifadhah) sebagaimana disebutkan didalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :Artinya : Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhnah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kKematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) Albay cis te Aol dalgdll 5905 agltly Gey Ab Ua) iedAN sll y Ysll Gially Co gally Ad puere y Cid gli gArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 459/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
18 — 13
mempertimbangkantentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa danmenetapkan permohonan pengangkatan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 tahun 2006 menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan, (b)Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf
15 — 1
Gially Co gally 4d puere y id gllyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.