Ditemukan 9928 data
Terbanding/Terdakwa : Hadinoto Soedigno
571 — 580
pembayaran);565 CONNHMI (.... 052011) (3 tahun) (Bagi keuntungan:Connaught 75%HMI 25%);566 EADSCONN (24022012) (01012012 s/d 31122012) (11unit A330) (USD11.000.000);567 EADSCONN (24022012) (01022012 s/d 31122012) (25unit A320) (USD10.000.000);568 OCBC 686259722001 (Vintone) Surat Pengantar OCBC keCPIB;569 OCBC 686259722001 (Vintone) Otentifikasi OCBC;570 OCBC 686259722001 (Vintone) Aplikasi PembukaanRekening;571 OCBC 686259722001 (Vintone) Memorandum and Articles ofAssociation of Vintone Business Inc;572
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
90 — 32
MUHAMMAD YUNUS, ST;> Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran dengan suratNomor : 910/572/2016 tanggal 27 Desember 2016 yangdikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air KabupatenAceh Selatan Sdr. MUHAMMAD YUNUS, ST.Bahwa SPM tersebut tidak terealiasi atau tidak dibayarkan dan tidakditerbitkannya SP2D oleh Kuasa BUD terhadap pekerjaan fisik RehabilitasiJaringan Irigasi D.! Lawe Sawah II/Porang Kec. Kluet Timur (DAK Tambahan)Kab.
182 — 62
ELISA MITRA INOVATIF Nomor : 012SJEMIXII2014tanggal 8 Desember 2014 tentang spesifikasi Uninterruptible Power Supply(UPS)1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 5569 tanggal 10 Desember 2014tentang Pengadaan Uninterruptible Power Supply(UPS) SMAN 572 (dua) lembar asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 5569 tanggal 10Desember 2014 tentang Spesifikasi Uninterruptible Power Supply(UPS) SMAN 571 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 5610 tanggal
PUTUSAN Nomor : 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.68tentang Pengadaan Uninterruptible Power Supply(UPS) SMAN 572 (dua) lembar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 5610 tanggal 11 Desember2014 tentang spesifikasi Uninterruptible Power Supply(UPS) SMAN 571 (satu) lembar asli Rincian kegiatan/rincian perubahan anggaran belanja langsung nomor435/DPPA/2014 tanggal 10 Nopember 20142 (dua) lembar foto copi yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan kelompok kerja VIEUnit layanan pengadaan
267 — 68
Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013;Halaman I dari 572 halaman Putusan No. 42/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.PSt.3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Maret 2013 sampaidengan tanggal 6 April 2013;4.
JOKO SUBAGYO, S.H., M.T.PANITERA PENGGANTI ,TTDYET T1,SH.MH.Halaman 572 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.
91 — 19
kewenangan dalampasal 3 UndngUndang No.31 Tahun 1999 Jo Undangundang No.20 Tahun2001 Mahkamah Agung RI berpedoman pada putusannya tanggal 17 Pebruari1992 No.1340 K/1992 yang telah mengambil alin pengertian menyalahgunakankewenangan dalam pasal 52 ayat (2) huruf b UndangUndang No.5 tahun 1986,teyaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksuddiberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan detournement depouvoir. bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung RI dalamPutusan No.572
91 — 73
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah pada saatterdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya kewenanganyang didalamnya melekat prediket Kedudukan terhadap perbuatan yang ia lakukan,sedangkan didalam Pasal 3 adanya kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa dimanakewenangan tersebut melekat unsur Kedudukan pada diri terdakwa saat ia melakukanperbuatan tindak pidana tersebut yang Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dariPutusan Mahkamah Agung RI No. 572
980 — 662
ROMIHERTON, kamar nomor 0807 dari tanggal 0410 Mei 2013 tetapterlampirdalam berkas perkara.572 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas namaMs. LIZA SAKO, kamar nomor 1006 tetap terlampir dalam berkas perkara.573 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas namaMr.
ROMIHERTON, kamar nomor 0807 dari tanggal 0410 Mei 2013tetapterlampirdalam berkas perkara.572 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas namaMs. LIZA SAKO, kamar nomor 1006 tetap terlampir dalam berkas perkara.573 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas namaMr.
Terbanding/Terdakwa : RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
89 — 52
2011;569) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat di DPRD KotaCimahi TA 2011 oleh Pansus XIII DPRD Kota Cimahi ke KotaBanjarnegara pada tanggal 0608 Desember 2011;570) Fotocopy kartu disposisi dari para travel yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Cimahi Tahun 2011.571) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Setoran Pemerintah Kota Cimahitahun 2011.Dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 360.787.700 yangterdiri dari :572
1039 — 377
., dalam rangka Go Public (linat Surat Tagihan(invoice) tanggal 30 September 2013 , No. 572) (Vide Bukti T55.203)Rp. 312.500, 38:Uang yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepadaJose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta untuk PembuatanAkta Perubahan Anggaran Dasar No. 39, tgl 18/10/12 dalamrangka Go Public (lihat Surat Tagihan (invoice) tanggal 19November 2012, No. 3500001182) (Vide Bukti T55.204)Rp. 7.312.500, 09.Uang yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaibeban PPH 21 untuk pembuatan
148 — 40
Asli.SERIKAT PEKERJA GRAHA SARANA DUTA Bukti ini memperkuat dalildalilBerAfiliasi ke ASPEK Indonesia GUGATAN butir (3), (59), (158),Nomor : 06.053.00377.0006937 (167), (175), (176), (177) dan (180).Nama : HARIYADIBukti P 1539 KARTU ANGGOTASEJAGAD Fotocopy dari Asli.SERIKAT PEKERJA GRAHA SARANA DUTA Bukti ini memperkuat dalildalilBerAfiliasi ke ASPEK Indonesia GUGATAN butir (3), (60), (158),Nomor : 06.053.00378.0006938 (167), (175), (176), (177) dan (180).Nama : HAYANTOBukti P 1540 KARTU ANGGOTA 572
Perjanjian Kerja atas nama Samsuri, tanggal: 1 Agustus2011, Nomor: 0023/HK.810/GSD050/2011, Perihal: Perjanjian Kerja WaktuTertentu.Bukti TII76: Perjanjian Kerja atas nama Suryana tanggal: 26 Januari2012, Nomor: 564/HK.810/GSD050/2012, Perihal: Perjanjian Kerja WaktuTertentu.Bukti TIl77: Perjanjian Kerja atas nama Suryana, tanggal: 1 Agustus2011, Nomor: 0025/HK.810/GSD050/2011, Perihal: Perjanjian Kerja WaktuTertentu.Bukti TIl78: Perjanjian Kerja atas nama Tedi lrawan tanggal: 26Januari 2012, Nomor: 572
ANDI PRAWIRO SETIONO, SH
Terdakwa:
HASBULLAH, S.Pt.M.Si Bin H. ZAINAL ABIDIN
164 — 76
USMAN 054 24 ISMAIL 052 053 25 RISWAM Dsn.Bego. 577 1709Ds.Limapo 2015ccoeCenrana26 HASANUDDI 576 N573 572 27. MUH.SALEH Dsn.Salas 506 809sa.Ds.Leb 2015bbotengaeCenrana507 28 ARSYAD Dsn.Jamb 558 Tidakue.Ds.Lim diseleksiapoccoe Putusan Perkara No. 62/Pid.SusTPK/2019/PN.Mks Halaman 85 Cenrana 559 Tidakdiseleksi560 Tidak diseleksi29 MAKMUR Dsn parigi. 184 0110Ds,Lebbot 2015engaeCenrana30. ICA 783 31. DG.NABA 782 32. DG.GUNGU 981 NG33.
345 — 0
081392407142166 081392406174 366 081392406450 566 081392407143167 081392406176 367 081392406452 567 081392407145168 081392406178 368 081392406454 568 081392407146169 081392406179 369 081392406455 569 081392407149170 081392406180 370 081392406456 570 081392407151171 081392406181 371 081392406457 571 081392407152172 081392406182 372 081392406459 572
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. H. Muchtar Adam, M.Si
126 — 32
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dankekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Kamus Besar BahasaIndonesia, Edisi Ketiga, halaman 1272);Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkanPutusan Mahkamah Agung Nomor 572
89 — 26
SK Bupati Pasir Nomor 32/PPTPSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec.Muara Komam beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah,572. Surat Bupati Pasir No. 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006perihal akta jual beli /oelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskanpemerintah untuk menerima ganti rugi,3. Surat pernyataaan pelepasan hak atas tanah tanggal 9 November 2006dari Rahmat Hidayat pada Drs.
111 — 43
Selanjutnya unsurmenyalahgunakan kewenangan tidak hanya terdapat di lapangan perdata saja,akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik;Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dalampertimbangan hukumnya menyebuitkan antara lain : "Bahwa manakala suatudakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dankedudukan .... maka berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liabilityjabatan)."
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
93 — 32
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dankekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Kamus Besar BahasaIndonesia, Edisi Ketiga, halaman 1272);Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kKewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkanPutusan Mahkamah Agung Nomor 572
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
234 — 211
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dankekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Kamus Besar BahasaIndonesia, Edisi Ketiga, halaman 1272);Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkanPutusan Mahkamah Agung Nomor 572
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
194 — 126
PidanaMateriel ) yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoniantara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan HukumPerdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya.Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antaracabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; ( Vide: ibid ;hal 426) ;Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas,didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari2004 No. 572
206 — 573
09.00000418565. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000424566. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000438567. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000431568. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000436569. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000445570. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000448571. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000439572
V/2007805. 563/PGHP/BIAYA PENGAMBILAN TESTER OLAY/V/2007806. 565/PGHP/EKSPENSES KAS & ISS MARET'07/V/2007807. 553/PGHP/REWARD PANTENE HEALTHY SCALP JANUARY/IV/2007808. 559/PGHP/BIAYA TRAINING MD BATAM/V/2007809. 573/PGHP/BIAYA GAJI SPG EVENT WELLA/V/2007810. 566/PGHP/BIAYA OPERASIONAL TEAM DEMO WELLA/V/2007811. 568/PGHP/INSENTIF TEAM DEMO WELLA April/V2007812. 567/PGHP/BIAYA PENGIRIMAN PROPERTY WELLA APRIL/V/2007813. 569/PGHP/BIAYA PENGIRIMAN PROPERTY WELLA MEDAN/V/2007814. 572