Panut ketika saksi menjabat sebagaiSekretaris Paguyuban Perangkat Desa;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017, saksi mengundurkandiri pada usia 51 Tahun karena saksi masuk partai;Bahwa Anggota Forum Paguyuban Perangkat Desa berjumlah 1.300orang;Bahwa pengganti saksi sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa yaitu Pak Sohib;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt Sekretaris Desa dari 2015sampai dengan Bulan Februari

Pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan:Isi yang tercantum dalam akta pengakuan sepihak harusmerupakan pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan,dan tidak bersifat persetujuan partai, dan isinya tidakmenyimpang dari pernyataan sepihak dari orang yang menandatangani akta;.

Nurhayati;Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut tidak dilengkapi dengan detaillokasi rumah yang dimaksud almarhumah Sitti Aisyah dan juga tidak adatanggal kapan pembuatan surat pernyataan tersebut;Menimbang bahwa syarat formil akta di bawah tangan yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg merupakan syarat kumulatif,adapun syaratsyarat untuk akta di bawah tangan adalah sebagai berikut : a)berbentuk tulisan, b) dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapanseorang pejabat umum, c)

diartikansebagai Faksi Akun Palsu sangatlah tidak tepat jika dikaitkan dengan maksud tujuan terdakwaberkomentar didalam group facebook tersebut, selain itu secara harafiah dilihat dari huruf per hurufistilah F dimaknai sebagai Faksi, A dimaknai sebagai Akun dan S dimaknai sebagai Palsu adalahsangat tidak sesuai jika dikaitkan dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, danjikadikaitkan dari pengertan kata Faksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyaiarti kKelompok di dalam suatu partai

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai

(fotokopi dari fotokopi);Surat Satgas Khusus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan No. 01/01/2016 tanggal16 Januari 2016 yang ditandatangani KadimanSutedy (Yongky) . (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti Foto. (fotokopi sesuai foto) ;Menimbang bahwa Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orangAhli bernama :DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H.,S.S.

Tapteng. 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalampertanggungjawaban BantuanKeuangan Partai, bertempat diHotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No.042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai BesarPelaksanaan JalanNasional Prov.

Tapteng 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun 2017dan Optimalisasi peran DPRDdalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max OneKramat Jati Jakarta sesuai SuratLPPMUniversitas AZZAHRANo. 042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional Prov.

Tapteng 36 252 09/06/2017 09/06/2017 Mengikuti Bimtek Nasional dengantema Pedoman evaluasipertanggungjawaban pelaksanaan Halaman 79 dari 223 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT MDN APBD sesuai Permendagri No. 11Tahun 2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai, bertempatdi Hotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal10 Mei 2017 3726416/06/2016Or FP BR16/06/2017Konsultasi ke:1, Balai Besar Pelaksanaan

Sebelummenjadi anggota dewan berasal dari partai ;Bahwa saksi selaku ketua DPRD pernah mengirim surat pada Pj.

Asir (FPDIP).Bahwa tugas pokok sebagai Ketua Fraksi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa adalahmengkoordinir anggota fraksi dalam rangka kelancaran tugas anggota fraksi di dewan.Penyalur aspirasi masyarakat dari partai politik kebangkitan bangsa serta sebagaikepanjangan tangan partai politik. Saksi jelaskan pula bahwa fraksi bukan alatkelengkapan dewan. Sedangkan yang dinamakan alat kelengkapan dewan adalah :e Komisi, Ketua Drs. Abdul Ghofure Panggar, Ketua H. Madini Farouge Panmus, Ketua H.

DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir ;e Bahwa setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ;e Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi WilayahVII : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.

DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir.e Bahwa Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ; Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah20Vill : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.

Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 38 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.

Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One KramatJati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 3826016/06/2017108316/06/2017Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.

,pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 201738 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke : 1. Biro Otda Setda Prov. Sumut masalah PP No. 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan~ danadministrative Pimpinan danAnggota DPRD Halaman 57 dari 145 halaman Putusan Pidana Nomor.1/Pid.SusTPK/2020/PT MDN 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Prov.

Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.

Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut

Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai

Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (

Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Terdakwa ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalamrangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yangmana saat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Ediyang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi ( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai

Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hal pemberhentian harusmemenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun2017 disebabkan : meninggal dunia, atas permintaan sendiri dandiberhentikan, SK Pemberhentian harus memuat rekomendasi Camat,kalau tidak ada SK tersebut dianggap cacat hukum ;Bahwa pelanggaran apa saja terhadap pemberhentian PerangkatDesa, yaitu menurut UU No.6 Tahun 2014 disebutkan antara lain :merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang,melakukan korupsi, menjadi Pengurus Partai

Surat Persetujuan dari istri13.Surat pernyataan tidak mengurus partai politik;14. Daftar riwayat hidup;15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;Halaman 118 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG25.26.16.

melakukan penertiban bangunan pagar dilokasi Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putihdan sekaligus mengamankan lokasi tersebut hingga saat ini yang secara terangterangan telah mencaplok dan menenggelamkan hak keperdataan Kami pemilikasal tanah adat yang sah dan secara melawan hukum kemudian dipancangpapan besar yang bertuliskan "Lokasi/Tanah Dalam Pengawasan Pemda KotaMadya Jakarta Pusat";Bahwa atas tindakan Turut Tergugat IV tersebut ternyata telah didalangi olehoknum dari Partai

mengenaisemua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut termasuk kepentingan Pemohon Kasasi II/PenggugatII Intervensi 3;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah dan keliru dalammemutuskan/menerbitkan Objek Sengketa a quo kepada TermohonKasasi/Tergugat II Intervensi dengan tidak cermat/tidak teliti bahkan telahmengabaikan faktafakta yang terungkap sebagaimana di atas, dan didugaditerbitkannya Objek Sengketa a quo hanya didasarkan pada kepentingankepentingan politik Golkarnya yang notabene partai

Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELISPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uangpecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) an.

Magelang16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600

17 Desember 2018 sekira pukul23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dicky Purwanto AliasHalaman 52 dari 82 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN TjbDicky, Rio dan Al ada karokean di Hotel Nusa Indah Kisaran dimana saksiberangkat ke Kisaran bersama dengan Terdakwa dan saksi Dicky PurwantoAlias Dicky;Bahwa saksi kenal dengan Al (DPO) saat bertemu di hotel Tresya dan saksiada menyuruh Al (DPO) untuk memesan kamar di hotel Tresya, karenasaksi segan memesan kamar berhubung saksi adalah anggota partai

dengan saksi Nur Famizal bin Ramdan saat akanberangkat ke Medan;Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan saksi Nur Famizal bin Ramdan datang keTanjung Balai;Bahwa saksi Agusyanto Alias Agus tidak ada cerita kepada Terdakwa kalausaksi Nur Famizal bin Ramdan akan datang ke Tanjung Balai;Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Agusyanto Alias Agus sejak Terdakwatugas di Polres Tanjung Balai, karena saat itu saksi Agusyanto Alias AgusPHL;Bahwa setahu Terdakwa saat ini saksi Agusyanto Alias Agus menjabatsebagai Ketua Partai

Langkat (Sumatera Utara); Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari pulau kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota Partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut; Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat

Konsultan/Engineers Estimate (EE);e Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dimana disebutkan Setiap pejabat dilarangmelakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBDjika anggaran untuk membiayai Pengeluaran tersebut tidak tersedia atautidak cukup tersedia;: Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Banda Aceh dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan Negara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsipekerjaan Penyulaman Tanaman Mangrove dan tanaman partai

Konsultan/Engineers Estimate (EE);e Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dimana disebutkan setiap pejabat dilarangmelakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBDjika anggaran untuk membiayai Pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidakcukup tersedia;e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Banda Aceh dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan Negara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsipekerjaan Penyulaman Tanaman Mangrove dan tanaman partai

suatu perbutan dalam Gugatan a quoadalah tindakan pembiaran tersebut.Diman r n ter: rsifat melawan hukumBahwa menurut PENGGUGAT, perbuatan pembiaran terhadap sitajaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timurdimaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkankerugian pada dirinya.Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang salah dankeliru karena:Berdasarkan ketentuanketentuan dalam HIR dan Av,TERGUGAT bukan pihak yang mempunyai kapasitas hukumuntuk mengajukan upaya partai

verzet terhadap sita jaminandimaksud karena TERGUGAT bukan pihak dalam Perkara No.198/2006.Dengan demikian terbukti tidak terjadi pembiaran sebagaimanadidalilkan oleh PENGGUGAT karena memang tidak ada ketentuanhukum yang dapat dijadikan dasar oleh TERGUGAT untukmengajukan upaya hukum partai verzet.Berdasarkan ketentuanketentuan dalam HIR dan Rv,TERGUGAT bukan pihak yang mempunyai kapasitas hukumuntuk mengajukan derden verzet (perlawanan pihak ketiga)terhadap sita jaminan dimaksud karena TERGUGAT

Elnusa Petro Teknik dengan adanyakesepakatan Mou tentang pembuatan Proyek Air Minum Kota Dumai.Bahwa setelah Mou dibentuk dilakukan pembentukan Panitia/Tim Kecil .untukmembahas analisaanalisa mengkaji pelaksanaan Kegiatan.Bahwa setelah MoU ada rapat pertama yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2003di Kantor Walikota Dumai, yang dihadiri utusan semua FraksiFraksi di DPRDyaitu : Dari Partai GOLKAR yang hadir ZAINAL EFFENDI ; Dari Partai Reformasi yang hadir Drs, TAUFIQ QURRAHMAN ;halaman 34 dari 118

Rekomendasi / persetujuan diambil setelah mendapat pertimbangan / masukanmelalui rapat masing masing alat kelengkapan sesuai keperluannya.Bahwa bila ada Keputusan Fraksi disampaikan kepada Partai, sementara KeputusanKomisi disampaikan kepada DPRD Kota Dumai.Bahwa Keputusan DPRD dinyatakan sah baik rapat Pleno, pimpinan, komisi,Fraksi dan kepanitian, diambil berdasarkan musyawarah terlebih dahulu jikahalaman 40 dari 118 Halaman Putusan No. 547/Pid.B/2010/PN.