Donggi Senoro LNG;Bahwa pengukuran tersebut dilakukan dalam dua tahap, dan Saksi hadir;Bahwa pertama penuniukkan lokasi oleh pelapor Djamin Mokodompit dankuasanya yakni Suyono Ramli pada tanggal 25 November 2016, kemudianHalaman 36 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lwkpada tanggal 8 Desember 2016 dilakukan rapat terlebih dahulu yang dihadiridiantaranya oleh pihak BPN, saksi Djamin Mokodompit, saksi Suyono Ramiidan kuasa hukumnya Nasrun Hipan, kemudian dilakukan pengecekan,temyata tanah yang

Donggi Senoro LNG; Bahwa jarak antara lokasi tanah yang ditunjukkan dengan tanah yang adadalam sertifikat sekitar enam ratus meter; Bahwa saat itu juga pelapor marahmarah dan langsung pergi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangansaksi benar;3. Rusman Adi Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanyapengukuran pengembalian batas di lahan PT.

Donggi Senoro LNG; Bahwa pengukuran tersebut dilakukan dalam dua tahap, dan Saksi hadir; Bahwa pertama penunjukkan lokasi oleh pelapor Djamin Mokodompit dankuasanya yakni Suyono Ramli pada tanggal 25 November 2016, kemudianpada tanggal 8 Desember 2016 dilakukan rapat terlebih dahulu yang dihadiridiantaranya oleh pihak BPN, saksi Djamin Mokodompit, saksi Suyono Ramiidan kuasa hukumnya Nasrun Hipan, kemudian dilakukan pengecekan,temyata tanah yang ditunjukkan tidak sesuai letaknya dengan tanah yang

Donggi Senoro LNG; Bahwa jarak antara lokasi tanah yang ditunjukkan dengan tanah yang adadalam sertifikat sekitar enam ratus meter; Bahwa saat itu juga pelapor marahmarah dan langsung pergi; Bahwa semua terdokumentasi saat rapat dan juga penunjukan lokasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangansaksi benar,Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukiiberupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor592.2/27/XV2007 tanggal

K/LP/0001/XI/2010/Satreskrim tanggal 04 Nopember 2010 , atas nama Pelapor TANADITYA TANDIOKUSUMA4 Memerintahkan kepada Termohon II untuk menyatakan lengkap (P21) berkasperkara sesuai Laporan Polisi No. LPB/530/IV/2009/SPK, tanggal 29 April2009 dan Laporan Polisi No.

M.05 PW.07.04 Tahun 1984 dan KepMen.Keh No. 08.UM.01.06 Tahun 1983) atau atas usul Departemen bersangkutandengan pertimbangan dari Jaksa Agung RI dan Kapolri (Pasal 2 Peraturan PemerintahNo. 27 Tahun 1983).Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam melakukan tindakan tertentu barulah sah jikaada izin/sepengetahuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atauadanya saksi tertentu atau tandatangan pihak pelapor atau pengadupada laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam :Pasal 33 KUHAP:Penggeledahan rumah

harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalamkeadaan mendesak (Pasal 34 KUHAP).Pasal 108 (4) KUHAP:Laporan atau pengaduan harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.Pasal 129 (2) KUHAP:Berita Acara penyitaan harus ditandatangani oleh siapa barang tersebut disita.Pasal 130 KUHAP:Benda sitaan sebelum dibungkus dicatat mengenai keadaaan dan sifatnya.Halaman 31 Putusan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.SbySelain itu harus ada pengaduan dari yang berkepentingan, apabila perkara itu hanyadapat disidik

alias EddyHiunadi, sertifikat nomor 348 Kelurahan Gubeng dibenarkan atas namanya hanya Eddytidak dapat menyerahkan sertifikat tersebut karena dibawah teman/keluarga sebagaijaminan hutang di luar negeri;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Laporan Polisi yangdiajukan oleh Pemohon tersebut dalam perkara aquo sudah ada bukti permulaan yangcukup setidaknya setidaknya minimal dua alat bukti sebagai berikut:1 Putusan sengketa Tata Usaha Negara;2 Putusan sengkata Perdata;3 Keterangan saksi Pelapor

Nomor 2695k/Pdt/2016menarik pihak yang sama pula dengan pihak yang terkait perkara pidanadalam laporan Tergugat Ill yaitu Tergugat (tersangka perkara pidanaterkait laporan Tergugat Ill), Tergugat Il (terlapor dalam perkara pidana),Tergugat Ill dan Tergugat IV selaku pelapor;Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat memiliki objek danpihak yang sama dengan perkara pidana terkait laporan dugaan tindakpidana di Kepolisian Resort Metro Bekasi Nomor LP/Pol.546/Reskrimum.Metro.Bks., yang sampai

Nomor 2695k/Pdt/2016diperiksa oleh Penyidik, dinyatakan dihentikan penyidikannyakarena tidak cukup alat bukti atau tidak memenuhi unsurunsurtindak pidana; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt/2011, tanggal 31Mei 2011 yang menyatakan: Perbuatan melaporkan Penggugatkepada pihak yang berwajib adalah hak setiap Warga Negara danpembebasan Terlapor/Penggugat tidak menyebutkan Pelapor/Tergugat perbuatan melawan hukum;3.6.

Judex Facti dalam pertimbangan dan amar putusannya yangmenyatakan bahwa Pemohon Kasasi Il/Pembanding Il/Tergugat Illmelaporkan adanya tindak pidana yang dialaminya merupakanperbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dalam hal iniputusan Judex Factitelah melanggar ketentuan Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentangperubahan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindungan saksi dan korban Pasal 10 yang menyatakan:(1) Saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor

tidak dapat dituntutsecara hukum baik pidana maupun perdata, atas kesaksiandan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya,kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak denganiktikad baik;(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksipelaku dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yangHalaman 40 dari 48 hal.

Kediri telah disita dari tersangka KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembaikan kepada yang berhak yaitu saksi korban EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI;

- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3506210908910001 atas nama KETUT DWI SETIYAWAN telah disita dari saksi I/ Pelapor EVI FAJARINA binti AHMAD FARUKI sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa KETUT DWI

Bahwa selain terkait dengan persuratan, berdasarkan datayang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung terhadapobyek sengkta a quo pernah diminta keterangan olehinstansi lain, diantaranya:1) Bahwa terdapat Surat dari Direktur Reserse KriminalUmum Polda Jawa Barat Nomor: B/1215/V/2019/DitResrim Um, tanggal 28 Mei 2019, Perihal: Permohonanmenghadirkan' staf sengketa konflik pertanahansehubungan adanya Laporan Polisi Nomor: LPB/1783/VIII/2018/JBR/POLRESTABES, tanggal 15 Agustus 2018,atas nama pelapor Toddy

LPB/1063/X/2019/Jabar, tanggal 8 Oktober2019 atas nama Pelapor Iwan Hadisan tentang dugaantindak pidana menempati lahan tanpa seijin pemilik yangberhak atau kuasanya yang diduga dilakukan olehTerlapor dengan cara menempati dan menguasai objektanah yang terletak di Jalan Dago No. 17 Kota Bandungyang diklaim oleh pelapor sebagai miliknya dengan buktikepemilikan berupa Eigendom Nomor 1751 atas nama NyiMas Momoh Sari Sumanta Adipatiukur dan diklaim olehterlapor dengan bukti kepemilikan berupa sertipikat

HakMilik No. 694 dan 695 atas nama Rudy Surjawan,sehingga pelapor merasa dirugikan sebagaimanadimaksud Perpu No. 51 Tahun 1960;halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor: 89/G/2020/PTUN.BDG4) Bahwa terdapat surat dari Wadan atas nama KomandanPolisi Militer Markas Besar Tentara Nasional IndonesiaPolisi Militer masingmasing tertanggal 6 April 2020 No.R/65/IV/2020 perihal Permohonan menghadirkan saksiahli dan surat tertanggal 21 April 2020 No.

Saksi JOKO PURWANTO, Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Hal.12 Putusan Pidana No.602/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pste Bahwa saksi adalah sebagai saksi pelapor tentang pemakaian produkYKK palsu, berdasarkan surat kuasa dari Yoshihiro Shirakawasebagai Presiden Direktur PT. YKK.Zipper Indonesia ;e Bahwa benar saksi bekerja di PT. YKK ZIPPER INDONESIAdengan tugas sebagai senior nternal Audit manager ;e Bahwa benar sepengetahuan saksi merek YKK milik PT.

sipelaku tidak mengulangiperbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 94 UU.No.15/2001, tentangpenjatuhan hukuman diatur secara alternative/pilihan, yaitu dapat dijatuhkan pidanamaupun denda ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dengan berpedoman pada asaspenjatuhan hukuman tersebut, maka dianggap cukup adil dan bermafaat bagi terdakwaapabila dijatuhkan pidana denda terhadapnya, hal ini didasarkan pada alasan bahwaterdakwa tidak memahami benar tentang merek terdaftar milik pelapor

SAKSI 2(sebagai Pihak Pelapor/sebagai Saksi korban) terhadap Terdakwa PratuSulaiman NRP. 31120214010892 kemudian dituankan oleh pihak penyidikPomdam VII/Wrb dalam Berkas Perkara Nomor BP02/A02/II/2015 tanggal 12Februari 2015, dan dari laporan Polisi maupun dari Berita AcaraPemeriksaan dapat di ketahui bahwa Sdr. SAKSI 2 selaku Saksi Korbanmelaporkan Terdakwa Pratu Sulaiman dengan uraian kejadian intinya antarapelapor Sdri.

SAKSI 2 (Saksi2/Pelapor) dalam perkara tindak pidana ini jugaHal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 274 K/MIL/2017harus diperiksa sebagai Terdakwa karena hubungan badan layaknya suamiistri atau pelanggaran susila dilakukan bersamasama (Suka sama suka)tidak ada paksaan sehingga dalam perkara ini seharusnya bukan sebagaipelapor akan tetapi sebagai pelaku, dan apabila disimak bunyi pasal yangdidakwakan kepada Terdakwa tentang Perlindungan Anak maka sesuaiketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor

Bahwa apa yang didakwakan di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumkepada Terdakwa perbuatan yang didakwakan tersebut tidak perah dilakukanTerdakwa karena Terdakwa tidak pernah melakukan bujuk rayu, memakai namapalsu, ataupun rangkaian kebohongan, karena saksi pelapor atau saksi korbansudah menerima kwitansi pembayaran, tanah tersebut sudah dikuasai, dimilikidan sudah dikerjakan oleh saksi pelapor atau korban sendiri ;4.

Refson kepadaFirzen FN adalah cacat hukum karena hibahdilakukan pada tahun 1988, sedangkan Wirzen FNtelah meninggal dunia pada tahun1984; ~ Bahwa tidak ada penetapan sumpah palsu dariMajelis Hakim PTUN BandarLampung; ~ Bahwa pelapor selama 27 ~=tahun tidakpernahmengurus, tidak pernah membayar pajak, dan tidak26tahu batas batas tanah Sertifikat No.8934/Kampung Barutersebut; Bahwa dari hal tersebut diatas, maka mohon supayaMajelis Hakim memberikanputusan Se ee eee eee eee eee eee1.

Tanda Bukti Laporan Kepolisian dengan terlaporTerdakwa dan Pelapor RustamEfendi; eee ee eee2. Surat Keterangan jual beli tanah antara SARIJAT denganABAS YUSUF:; 3. Surat Keterangan jual beli tanah antara Hi. MUCHLISINdengan ABASYUSUF; 4. Surat Keterangan Domisili Terdakwa ABASYUSUF; 5. Surat Keterangan jual beli tanah antara Drs. ABAS276. Surat Keterangan jual beli tanah kapling denganangsuran antara Drs. ABAS YUSUF dengan KETUTPERTAYASA; 220202 c rere rere rere7.

Terhadap tidak terbuktinya unsur Sesuatu Benda dengan dasar sepedamotor bukan milik pelapor Saksi Darmansyah Bin Bayani.Bahwa menurut hukum perdata, kepemilikan sesuatu barang secaramateriil/nakikinya/sebenarnya bukan hanya dapat dibuktikan dari suratkepemilikan, tetapi juga dapat dengan alat bukti keterangan saksi atau jugadengan adanya pengakuan daeri seseorang yang berkepentingan (tergugatataupun penggugat atas hak pihak lawannya).Bahwa sepeda motor honda beat warna putih merah dengan Nomor PolisiBD

3664 PN, No Rangka : MHIJFP115FK872927, Nomor MesinJFP1E1885864 yang berdasarkan surat atas nama kepemilikan milik saksiJhonaidi, dimana dibawah sumpah dipersidangan saksi Jhonaidi mengakuidan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya adalah miliksaksi Darmansyah (pelapor) dan kepemilikan atas nama saksi Jhonaidihanya sebatas surat karena untuk syarat administrasi dikabulkannya kreditmotor, dan sejak awal pemenuhan tanggungjawab pembayaran sepedamotor dilakukan oleh Saksi Darmansyah serta

keterangansebagai berikut : Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubunganpekerjaan maupun keluarga ; Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Merangin yang melakukanpenangkapan terhadap terdakwa dan saksi Heri Susanto ; Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 saksi bersama rekandiperintahkan Kasat Reskrim untuh stanbay di kantor karena akaknmelakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian 363 dengan nomorlaporan LP/B282/XV2015/Jambi/Res Merangin/SPKT tertanggal 18November 2015 atas nama pelapor

adalahsepeda motor milik istrinya yang hilang tersebut, kKemudian setelah pulang dariDesa Sekancing saksi bersama istri memberitahu polisi mengenai keberadaansepeda motor tersebut sesuai dengan laporan yang dibuat tahun lalu ;Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 saksi Aka Anggara bersama rekandiperintahkan Kasat Reskrim untuh stanbay di kantor, karena akan melakukanpenangkapan terhadap pelaku pencurian 363 dengan nomor laporan LP/B282/XV/2015/Jambi/Res Merangin/SPKT tertanggal 18 November 2015 atasnama pelapor

Januari 2017, mobilMitsubishi Kuda yang dijadikan barang bukti oleh jaksa penuntut umum masihdalam kondisi rusak dan tidak bisa dipergunakan apalagi jalan jauh dan 1 (satu)lembar bukti Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/40/I/2017/RES TTS, dimana dalamLaporan Polisii tersebut mengenai waktu kejadian tidak jelas karena dibagianatas Laporan Polisi disebutkan bahwa Waktu Kejadian: Hari Sabtu tangal 28Januari 2017 sekitar pukul 21.30 Wita, sedangkan dibagian bawahnyamengenai uraian singkat kejadian, pelaporan pelapor

menguraikan bahwa benarpada hari sabtu, tanggal 28 Januari 2017 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat diNulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan 2(dua) waktu yang berbeda yakni Pukul 21.30 Wita dan Pukul 20.00 Wita sangatjelas bahwa pelapor raguragu dan tidak konsisten dalam membuat LaporanPolisi, apalagi dalam LP tersebut tidak disebutkan dengan jelas jenis kendaraanapa yang dipergunakan oleh Terlapor/ Terdakwa dan Terdakwa II dalammelakukan tindak pidana sebagaimana

mesin untuk diperbaiki, yang Terdakwa kerja dibengkel adalah perbaiki mesin dan cat;Halaman 30dari 46 Putusan Nomor: 114/Pid.B/2017/PN.Soe Bahwa Terdakwa tidak pernah buka aki dari mobil lain dan pasang pada mobilMitsubishi Kuda tersebut dan hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan dibengkel Terdakwa; Bahwa mobil tersebut tidak bisa dipakai keluar kota, dalam kota juga tidak bisa,mobil tersebut tidak bisa dinyalakan untuk dipanaskan juga; Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kenal dengan pelapor

dan 2 (dua) harikemudian pada tanggal 30 Januari 2017 saksi ORIN SELFINA KOA melihat mobiltersebut di rumah Para Terdakwa dengan demikian keterangan saksi yangmeringankan dari Para Terdakwa dapat ditolak kebenarannya;Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang mengenaiLaporan Polisi (LP) yang dibuat oleh Saksi korban IMANUEL MELIANUSNABUASA Alias IMAdengan Nomor: LP/40/I/2017/RES TTS dimana denganlaporan tersebut tidak jelas mengenai tanggal kejadian jam 21.00 Wita dan pukul20.00 Wita pelapor

Pelapor, alamat Kp. Cirumput Rt.002/004 Desa Selaawi Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi;

Atas nama Pelapor Abd. Rauf Dg. Pawa sebagai kuasa Hj.Sawiah binti Sating (almarhumah); Pengadilan Negeri Kelas I.B Sungguminasa, yang menerima danmengabulkan permohonan eksekusi perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PNSungg. Tertanggal 10 Desember 2012 atas Nama Hj. Sawiah binti Sating;Maka Penggugat Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.BSungguminasa/Majelis Hakim berkenan menyatakan batal demi hukummasingmasing: Sertifikat Nomor 545 tertanggal 28 Oktober 2011 atas nama Hj.

Tergugat selalu mengancamdan mengeluarkan katakata penghinaan kepada Penggugat;Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2006 setelah meninggalnya ayahTergugat , Tergugat Il dengan tanpa ijin dari Penggugat telah merusak danmembongkar rumah tinggal Penggugat yang berdiri atas ijin dari ayahTergugat dan mengenai perbuatan Tergugat Il tersebut oleh Penggugatsudah dilaporkan kepada kepolisian Sektor Bunaken tapi sampai sekarangkasus tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian penyebabnyamungkin karena Pelapor

Medan Amplas Kota Medan; Bahwa kronologi penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 26Oktober 2020 sekira Pukul 19.00 wib, saksi sedang melaksanakanpiket pungsi Set Reskrim dan pada saat saksi berada di komandodatanglah pelapor ke Polsek Patumbak dengan 1 (Satu) orang lakilaki yang bernama JUNANDI GULTOM yang di duga sebagaiterdakwa pidana pencurian dengan Pemberatan atas kedatanganpelapor ke Polsek Patumbak selanjutnya saksi mengarahkan untukmembuat laporan Polisi sehubungan kejadian pidana yang

Padahalsejak awal Persidangan hingga sebelum putusan, Hakim Majelisselalu menekankan bahwa akan dilakukan Gelar Perkara untukmenguji data administarasi antara Pelapor dan Tergugat untukmenuju pembuktian secara Perdata, akan tetapi semua itutinggal pernyataan dan sangat jauh dari kenyataan, karena tidakpernah dilaksanakan;Menimbang, bahwan atas Memori Banding tersebut, PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepadaTergugat dan Tergugat Il Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan

Terdakwa tidak menyangkal dari setiap keterangan yang disampaikan olehSaksisaksi pelapor dalam persidangan dengan alasan akan membuatmasalah baru atau argumen tidak baik, mengingat Terdakwa selaku orangtua (usia + 74 tahun) dan yang dihadapi adalah anakanak muda, senagarikait berkait dalam keluarga/adat istiadat (Sumando manyumando);Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umumpada pokoknya sebagai berikut:Halaman 7 dari 10 hal.Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PT PDG1.

sependapat dengan putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Bandung, adalah berkenaan dengan masalah penerapan hukumkhususnya terhadap hal hal yang memberatkan Terdakwa dalam penerapansanksi hukum dalam Pasal 263 (1) KUHP yang berdampak pada pemidanaanatau hukuman terhadap Terdakwa;Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal hal yangmemberatkan sebagaimana yang menjadi bahan pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu. perbuatanTerdakwa telah merugikan Saksi Pelapor

Bahwa Penggugat juga Tidak Mendapat Surat Pemberitahuan DalamPenyelidikan (SPDP) dari Tergugat ;Putusan MK No. 130/PUUXIII/2015 menjelaskan :Penyidik Wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepadaPenuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.Menurut Ahli Hukum Pidana yaitu Abdul Chair menjelaskan :Dalam putusan MK No. 130/PUUXIII/2015 mengatur SPDP tidak bolehmelampui batas waktu selama 7 (tujuh) hari, bilamana Penyidik lewatwaktu