64 / B / 2011 / PT TUN. SBY

P UT US ANNOMOR: 64 / B/ 2011 / PT TUN.

SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalamtingkat banding, bersidang digedung Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antaral MADE SUSANTRA Warga Negara Indonesia, PekerjaanPetani/Perkebunan, alamat BanjarTegallinggah, Desa Padangsambian Kaja,Kecamatan Denpasar Barat. berdasarkan kuasakhusus Insidentil NomorW3.TUN.4/851/AT/KI

Bintan yakniKOORDA (DPC) organisasi yang ketuanya dipimpin oleh Darsono danmenjadi Tidak Sah karena Mahkamah Agung telah memutuskan padatanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor Perkara Nomor. 104 K/TUN/2018,yang telah berkekuatan hukum tetap (mengikat) yakni dengan tegasmenolak permohonan Kasasi Pelawan/Dahulu sebagai tergugat Il(Intervensi) dalam perkara Nomor 2/G/2017/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017yang digelar di PTUN Tanjungpinang di Batam;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah memenangkanPT

Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Medan, juga telah menguatkan PutusanPTUN Tanjungpinang perkara Nomor: 2/G/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017,dan kemudian PT. Bintan Lagoon Resort juga telah dimenangkan olehPengadilan Tinggi TUN Medan dengan Nomor register Perkara Nomor157/B/2017/PT TUNMDN pada tanggal 13 September 2017, yang amarputusannya sbb ;MENGADILI1. Menerima permohonan banding tergugat/Pembanding dan tergugat IIIntervensi/Pembanding;2.

Bahwa kemudian perkara aquo telah diputus oleh Mahkamah Agungdengan register Perkara No. 104 K/TUN/2018, pada tanggal 6 Maret 2018yang amarnya berbuny! :MENGADILI :1. Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DANTENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN, dan pemohonHalama 4 dari PutusN Nomor 150/PDT/2019/PT PBR.10.Kasasi Il PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PARIWISATAFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA REFORMASIPT.

Bahwa Oleh karena adanya Keputusan Hakim PTUN Tanjung PinangNomor : 2/G/2017/PTUNTPI, tanggal 24 Mei 2017 jo Putusan PengadilanTinggi TUN Medan Nomor : 157/B/2017/PT.TUNMDN,13 September 2017jo Putusan Mahkamah Agung . 104 K/TUN/2018, tanggal 6 Maret 2018, dantelan berkekuatan Hukum Tetap maka terhadap sita eksekusi03/Pwn.EKS/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpg Jo Nomor 105/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tpg tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak mempunyai dasarlagi untuk itu haruslah dinyatakan batal dilaksanakan atau

No. 2187/Pdt.G/2016/PA Jr.4.Soeramin yang juga merupakan terhitung saudara kandung lain ibudari kakek penggugat telah memenangkan gugatan tersebut dantelah pula memperoleh kepastian hukum sebagaimana termuatdalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.31PK/TUN/1995 tanggal 24 Juni 1996 jo.

Putusan Kasasi MahkamahAgung No.102 K/KUN/1993 tanggal 16 Februari 1995;Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.31PK/TUN/ 1995 tanggal 24 Juni 1996 merupakan Penegasan danPenguatan terhadap Putusan Kasasi MahkamahNo.102/K/TUN/1993 tanggal 16 Februari 1995, merupakan putusandengan amar yang mengabulkan gugatan Penggugat untuksebagian, dimana ini berarti bahwa petitum No.5 dari Penggugat(yakni alm.

Soeramin) yang meminta agar menghukum danmemerintahkan agar tergugat mencabut sertifikat sengketa danmenerbitkan sertifikat baru atas nama Soeramin telah ditolakbaik oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 31PK/TUN/1995 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 102K/TUN/1993 tanggal 16 Februari 1995 Jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Nomor 13/B/1993/PTUNJKT. Tanggal 8Mei 1993 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 47.PUT.TUN/1992/PTUN.SBY. tanggal 2November 1992;Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor102K/TUN/1993 tanggal 16 Februari 1995 terdapat fakta dimanadalam halaman 2 (paragraf ke2) terdapat kalimat sebagai berikut:Bahwa seharusnya Tergugat (yakni Pemerintah DaerahKabupaten Tingkat Il Jember) sudah tahu bahwa identitas tanahtersebut adalah sebidang tanah yang berasal dari almarhum ayahPenggugat yang bernama P.Rito yang akan dipergunakan

Gugatannyatertanggal12 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya pada tanggal 12 Pebruari 2013 dengan Register Perkara Nomor :03/G/2013/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, GugatanPenggugat occ cece eeeesHalaman 5 dari 102 halaman Putusan No. 03/G/2013/PTUN.PLKPenggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal27 Pebruari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa gugatan Tata Usaha Negara (TUN

dan final, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Yet 2 seeeesse eters ersisenie einer ne nieeeireemnietie nee EeKonkrit yang berarti bahwa keputusan TUN

In casu Objek Sengketa tidak abstraktetapi berwujud dan dapat ditentuan, yaitu Keputusan Bupati Barito TimurNomor : 417 Tahun 2012 bertanggal 30 Nopember 2012 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Tunas Dayak Gemilang ;Individual yang berarti bahwa keputusan TUN a quo tidak ditujukan untukumum tetapi tertentu baik alamat yang dituju, dan hanya berlaku khusus bagipihak KOperasi .. wc ceeHalaman 6 dari 102 halaman

In casu Objek Sengketa ditujukandan atau diberlakukan secara khusus terhadap Koperasi Tunas Dayak Gemilang ;Final yang berarti bahwa keputusan TUN a quo sudah terakhir dan tidak (perlu)menunggu clan membutuhkan pers etujuan lainnya dari badan/pejabat TUN ; Bahwa PENGGUGAT mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkanTERGUGAT adalah dari Koperasi Tunas Dayak Gemilang, pihak yangdituju oleh Objek Sengketa, yang diterima langsung oleh pekerjaPENGGUGAT, in casu bernama Grace Joy Oroh, dalam pertemuanmusyawarah

Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara , yang mengatur : 22222 22222222"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata UsahaNegara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap", ; nnn ene nn rence nnn nnn nnnnn ne nesPENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya,atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa TUN

Putusan 07/G/2014/PTUN.PLKPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas(untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN). DALAM POKOK PERKARA1.Tergugat menolak seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugatdalam Gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya menurut hukum.Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa TUN yangmencabut Izin Lokasi Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 TentangPemberian lIzin Lokasi Kepada PT.

Hamparan Mitra Abadi UntukKeperluan Perkebunan Kepala Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas (Izin Lokasi 590/ 2013).Adapun alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa TUN adalahsematamata untuk memperbaiki dan menyesuaikan prosedurpenerbitan Izin Lokasi 590/2013 dimana dalam proses penerbitanIzin Lokasi 590/2013 ternyata bertentangan dengan: a.

Dengan demikian tindakan penerbitan ObjekSengketa TUN oleh Tergugat bukan merupakan tindakan yang dibuat secara sewenangwenang dan tanpa hak.Tergugat Justru menerbitkan Objek Sengketa TUN yang mencabut IzinLokasi 590/2013 milik Penggugat sematamata demi menjaga kepastianhukum semua pihak mengingat pemberian Izin Lokasi 590/2013 perludisesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danarahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam SK Menhut 377/2013.Tergugat

telah memberitahukan Objek Sengketa TUN kepadaPenggugat dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret2014 sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat tidak pernah memberitahukan secara resmi kepadaPenggugat.

Putusan 07/G/2014/PTUN.PLK16.DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN17.18.Tergugat perlu mencabut keputusan yang diterbitkannya karena tidakmemenuhi aturan perundangundangan yang berlaku.Meski Tergugat telah mencabut Izin Lokasi 590/2013 dalam penerbitanObjek Sengketa TUN namun Tergugat tetap memberikan hak kepadaPenggugat untuk mengajukan kembali Izin Lokasi sematamata demipenyesuaian dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danmenjalankan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik.

16 Desember 2011 (Gugatan 219);2 Bahwa sehubungan Gugatan 219 yang diajukan oleh Pelawan,Pengadilan TUN Jakarta berdasarkan Surat PanggilanNo.

Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan obyek gugatan a quoyang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah bersumber dari peraturanperundangundangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadapPelawan, yang bersifat : a Konkrit, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud secara nyatadibuat dan memerintahkan Pelawan untuk membayar tunggakanpajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai denganPemberitahuan Surat Paksa;b Individual, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud ditujukansecara

Bahwa Keputusan Pejabat TUN yang digugat oleh Pelawan adalah menyangkutKeputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yangHalaman 7 dari57 halaman. Putusan Nomor: 219/PLW/2011/PTUNJKT.10.11.diterbitkan bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan UndangUndang.

yang diterbitkan oleh Pejabat TUN secaratidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturanPerundangundangan yang berlaku.

Terlebihlagi, Pelawan dalam gugatan a quo sama sekali tidak mempermasalahkan tentangisi Keputusan TUN, melainkan mempermaslahkan prosedur penerbitanKeputusan TUN, yang secara nyata merupakan kewenangan dari Peradilan TataUsaha Negara, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; 37 Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan janganlahberpandangan sempit karena ahliahli hukum sendiri telah memberikan pandanganpandangannya mengenai hal tersebut; Menurut Rahmat Muhajir Nugroho SH, yang

/1998/PT.TUN.SBY, dan Putusan MahkamahAgung RI No.36K/TUN/1999, yang diputus pada tanggal 03 Mei 2001.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.61/13 /TUN/1998/PT.TUN.SBY ;c. Mahkamah Agung RINo.36K/TUN/1999.Diputus tanggal 03 Mei 2001 ;Dalam gugatan Kristin tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.

No. 61/B/TUN/1998/PT.TUN.Sby Jo.

No.61/B/TUN/1998/PT.TUN.Sby Jo. No. 36 K/TUN/1999 dengan pihak Penggugat NyonyaKristin, Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, Penggugat IntervensiDrs. Wahyu Soesilo.

Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 36 K/TUN/1999 tanggal 03Mei 2001, yang diberi materai cukup tetapi tidak ada aslnya (diberi tanda bukti TT4).

75 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 75 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,Berkedudukan di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution No. 17 Medan,Selanjutnya memberi kuasa kepada::1.NamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatan. NamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatan: Drs.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013melawan:PONIMAN PRANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Gang Persatuan / JalanPersatuan No. 8 , Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, KotaMedan, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Sarono, S.H.,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Jalan Lt.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013 Menghukum Tergugat I,IJ dan III untuk membayar biaya perkara kepada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110 000 ( seratussepuluh ribu Rupiah ) ;4. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 926 K/Pdt/2010, tanggal 20 Juli 2010yang berbunyi sbb:MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbu dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut;I. EKSEPSI :1. Tentang Kewenangan Absoluta.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh KhairuddinNasution, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis : Ketua Majelis,Ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H Ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.,,Ttd/. Marina Sidabutar, S.H.,M.HPanitera PenggantiBiayabiaya Perkara1. Meterai............. =Rp. 6.000.002. Redaksi............ =Rp. 5.000,003.

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat telah mengajukan PK (PeninjauanKembali) dan berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) MahkamahAgung RI di Jakarta Nomor 24 PK/TUN/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yangamar putusannya berbunyi:Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor294 K/TUN/2001, tanggal 17 Mei 2006 tersebut diberitahukankepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Halaman 11 dari 52 hal. Put.

Nomor 619 PK/Pdt/20172006 Nomor 294 K/TUN/2001. juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal27102010 Nomor 24 PK/TUN/2010, amar putusannya antara lain:Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: Ny. Rtg.

"Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalammemahami pertimbangan Putusan Nomor 294 K/TUN/2001. PertimbanganPutusan Nomor 294 K/TUN/2001 menyatakan gugatan Tata Usaha Negarayang hendak membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 118/Bandung Wetan atasnama Surungoloan Bintang Priamus Mangunsong sebagai gugatan yang tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena soal siapa yang berhak atasobjek sengketa harus ditentukan lebin dahulu melalui peradilan umum.

Juris dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pertimbangan hukumPengadilan Tinggi Bandung didasarkan kepada Putusan Tata usahaNegara Nomor 294 K/TUN/2001;4.

K/TUN/2001, dengan demikian terbukti pertimbangan hukum JudexJuris nyatanyata telah keliru oleh karenanya haruslah dibatalkan;B.

SelainYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapat Yurisprudensidiikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001;2. Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;3. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;4. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;5.

menjadi Tergugatdalam sengketa TUN, perlu terlebih dahulu untuk diperhatikan jenis dariwewenang Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkankeputusan TUN, apakah atribusi, pemberian kuasa (mandat), ataupelimpahan wewenang (delegasi).

TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992 yang mana Mahkamah3016.Li?

Asas Kepastian Hukum ialahKeputusan TUN harus berlandaskan peraturan perundang undanganyang jelas, kuat dan tidak melanggar hukum. Bahwa atas hal ini jugasenada dengan Lutfi Efendi dalam bukunya PokokPokok HukumAdministrasi yang menyatakan bahwa Keputusan TUN merupakanperwujudan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturanperundangundangan.Bahwa dengan uraian diatas, maka patut ditarik kesimpulan bahwa :311.

Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalam mengadiliperkara a quo;3. Bahwa gugatan penggugat kabur/obscuur libel4.

No. 3771 K/Pdt/1998bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat berdasar Surat Hibahtertanggal 22 September 1979, dari adik kandung Penggugat, almarhum AngTun Kie yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1989 (bukti P.1) ;bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli almarhum Ang Tun Kiedari pemiliknya, Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmana, yang bertindakuntuk dan atas nama Firma Ganda Setia Hati dahulu Goan Seng Hoat,sebagaimana tertuang dalam Akte Jual Beli No. 26 tanggal 23

Mansyur No. 212 Btersebut dibeli almarhum Ang Tun Kie tanggal 23 September 1972, dariBenjamin Lesmana dan Budiman Lesmana, almarhum Ang Tun Kie, padatanggal 30 Juli 1970 dengan Akte Notaris Erwal Gewang, SH., No. 43 telahmembeli juga tanah bangunan milik Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmanayang terletak di JIn. K.H. Mansyur No. 212 A (bukti P.3) ;Berdasarkan buktibukti tersebut, maka almarhum Ang Tun Kie telah membeli :1. Tanah dan bangunan di Jin. K.H.

Mansyur No. 212 B Jakarta Barat, padatanggal 23 September 1972, dengan Akte Notaris Erwal Gewang, SH., No.26 (bukti P.2) ;Tanah dan bangunan mana dibeli almarhum Ang Tun Kie dari pemilik yangsama, Benjamin Lesmana dan Budiman Lesmana pemilik Firma Ganda SetiaHati dahulu Goan Seng Hoat ;Bahwa dalam Akte Jual Beli No. 26 tertanggal 23 September 1972, yangdibuat Notaris Erwal Gewang, SH., tersebut terdapat kesalahan tekhnispengetikan oleh Notaris, di mana di dalam Akte ini disebut tanah/bangunanyang

Mansyur (Jembatan Lima) No. 212 B Jakarta Barat tersebut Penggugattelah melaporkan ketiganya kepada pihak Kepolisian Jakarta, dan telahdiperiksa dan diputus secara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.569/1981/Pidana Sumir, tanggal 15 Juli 1981 (bukti P.5) ;bahwa sekitar bulan Oktober 1980, almarhum Ang Tun Kie telah digugatoleh Tan Ju Ming alias Rudianto Tamin Sudjono di Pengadilan Negeri JakartaBarat No. 267/80.G/PN.JKT.BAR ;Tan Ju Ming alias Rudianto Tamin Sudjono, mengaku membeli tanah

No. 3771 K/Pdt/1998bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 851 K/SIP/1983 tertanggal 25Agustus 1985 tersebut telah diberitahukan almarhum Ang Tun Kie kepadaTergugat II (bukti P.10) ;bahwa ternyata pada tanggal 3 Oktober 1989, oleh Tergugat II telahditerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 591/Tambora atas namaRudianto Tamin Sudjono (Tan loe Ming alias Tamin Jumidjojo) (bukti P.11) ;Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 591/Tambora atas namaRudianto Tamin Sudjono tersebut didasarkan atas

untuk diperhatikan oleh semua pihak in casupihak Penggugat antara lain:2 Mengenai persoalan apa yang terjadi antara kedua belah pihak sebagai objek6S CSS aa eae Pihak yang menggugat maupun yang digugat; Dimana persoalan tersebut diajukan ;2 2c enn none ennDan semua unsur tersebut akan bermuara pada pertanyaan apakahPengadilanNegerimemiliki Kewenangan memeriksa dan menyelesaikan perkara aMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwauntukmenentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN

Rapat Pleno MahkamahAgung RI tanggal 11 s/d 13 April 2012, Himpunan SEMA dan PERMA RI Tahun2000 2014, Mahkamah Agung RI , 2014 hal 359) yaitu:e Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahanKeputusan TUN, maka merupakan sengketa TUN (Tata Usaha Negara);e Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan, prosedur penerbitan Keputusan TUN (Tata Usaha Negara),maka termasuk sengketa TUN; 2 nn nnn ene merce nen cnn nn ncnHal21dari29 Putusan Perdata Nomor:22/Pdt.G

mencederai warga masyarakat Desa Tarubatang pendukungKepala Desa Terpilin yang diwakili forum Masyarakat Peduli Tarubatang sertaperbuatan Panitia Pilkades dengan jajaran perangkat desa BPD yang akanmengundurkan diri tapi ternyata dilanggar sendiri sehingga warga masyarakatDesa Tarubatang pendukung Kepala Desa Terpilin telah dirugikan baik secaramateriil dan moril /immmiaterialHal23dari29 Putusan Perdata Nomor:22/Pdt.G/2016/PN BylMenimbang, bahwa Majelis juga perlu merujuk Yurisprudensi MARINo.151K/Tun

/1999 tanggal 26 Maret 2002 = jo.Yurisprudensi MARINo.47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 maka unsur kehendak sepihak(beslissing) dan pernyataan kehendak (willsvorming) menjadi sangat fundamentaldan elemental untuk memenuhi syarat materiil sebagai keputusan TUN daripejabat yang berwenang mengeluarkan surat Keputusan TUN, sebagai contohPutusan No 1280K/Pdt/2010 antara Apung Wijaya melawan 1 panitia Pemilihankepala desa.2.

Kabupaten Boyolali) Nomor:005/01/2016 yang ditandatangani Ketua PanitiaSARBINI dan Surat Bupati Boyolali Nomor 141/0356/02/2016 tanggal 30 Maret2016 oleh Tergugat (incasu Bupati Boyolali dan Panitia Pemilinan Kepala DesaTarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali), maka oleh karena kerugian ataudasar gugatan yang didalilkan oleh pihak Penggugat adalah timbul sebagai akibatdari dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut dan bukan menyangkut kepemilikanatau hak (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN

PutusanKasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158 K/TUN/1999 tertanggal 17Februari 2000 jo.

TUN. JKT tertanggal 16 September 1998 jo PutusanKasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.158 K/TUN/1999/PTUN.JKT tertanggal 17 Februari 2000 jo Putusan Peninjauan Kembali PengadilanTata Usaha Negara No. 13 PK/TUN/2001..

TUN/1997/PTUNJK jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No.118/B/1998/PT. TUN. JKT tertanggal 16September 1998 jo Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo.158 K/TUN/1999/PTUN.

TUN. JKT tertanggal 16 September 1998 Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.158K/TUN/1999/PTUN.

TUN. JKT tertanggal16 September 1998 jo Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No.158 K/TUN/1999/PTUN.

Putusan Nomor 2979 K/Pdt/20121616mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalansertipikat, sebab terhadap perkara in casu telah ada Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dari Pengadilan Tata UsahaNegara, yaitu perkaraperkara sebagai berikut:a Perkara Nomor 55/TUN/1991/PTUN.SBY. dengan para pihak: Perkumpulan Loka Pamitran (Penggugat)e Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya (Tergugat I)e Menteri Dalam Negeri RI.

/201218Pengadilan Tinggi Surabaya dan tercatat dalam register perkara Nomor 010/B/1993/PT.TUN.SBY. dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal16 Agustus 1993 dengan amar putusan sebagai berikut:e Menerima permohonan banding dari Penggugat: Kepala KantorPertanahan Kotamadya Surabaya, Tergugat II: Menteri DalamNegeri Republik Indonesia dan Penggugat Intervensi: MasSoerodjoPara Pembanding tersebut;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 25 November 1992 Nomor: 55/TUN

Kemudian Perkumpulan Loka Pamitran dan Mas Soerodjo mengajukan kasasi keMahkamah Agung Republik Indonesia dan tercatat dalam register perkaraNomor 160 K/TUN/1994 dan diputus pada tanggal 22 Agustus 1996 denganamar putusan sebagai berikut:e Menolak permohonan kasasi dari PemohonPemohon Kasasi:1819I PERKUMPULAN LOKA PAMITRAN, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya Trimoelja D. Soerjadi,. SH;II MAS SOERODJO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaH. Koesbani, SH. dan H.R.

Abdul Dyalal, SH. tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi I dan I untuk membayar biaya perkara dalamperadilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah);d Kemudian MAS SOERODJO mengajukan permohonan peninjauan kembalidan tercatat dalam register perkara Nomor 17 PK/TUN/1997 dan diputuspada tanggal 6 Mei 1999 dengan amar putusan sebagai berikut:e Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari MAS SOERODIJO tersebut;e Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukumtetap berdasarkan Putusan Perkara Nomor 55/TUN/1991/PTUN.SBY. tanggal 25November 1992 jo. Nomor 010/B/1993/PT.TUN.SBY., tanggal 16 Agustus 1993jo. Nomor 160 K/TUN/ 1994 tanggal 22 Agustus 1996 jo.

Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yangditetapkan didalamnya.Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.Sebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu jugamerupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangkapelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan.

Selanjutnyamengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atauPejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalamPasal 1 angka 2 UU PTUN :"Badan atau Pejabat Tata Usahanegara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku."Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saattindakan hukum TUN itu dilakukan.

Sehingga apabila yangdiperbuat itu berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusanpemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yangmelaksanakan fungsi demikian itu, saat itu juga dapatdianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat TUN.

Yangdimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segalamacam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negarayang bukan merupakan tugas legislatif ataupun yudikatif.Berisi tindakan Hukum TUN.Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentukdari keputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusanyang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN,dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusanyang menciptakan, atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telahHalaman

Dengan kata lain wujud dari keputusantersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadapketentuan ini ada pengecualian sebagaimana dinyatakandalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, yangberbunyi:(1) Apabila badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, makahal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN;(2) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktusebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan

PUTUS ANNomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamsengketaantara : Tn.

Tombronegoro No. 1PAL fq mone mn rn ie wn sn wnPengadilan Tata Usaha NegaraPEFSGDUT~ moc mes mes 2 se 2 tee = se = ae = ae =Telah membaca dan memeriksa berkasPET ia ay = =m nm te a ee om =Telah membaca Penetapan Wakil Ketua PengadilanTata Usaha Negara Semarang tanggal 26 Oktober 2007Nomor : 52/Pen.WK/TUN/ 2007/ PTUN.SMG tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmeyelesaikan perkaraT6S@BULS2 seee seme seme same seme Ss ome Se eee eee oH ESTelah = membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistertanggal

Ibrahim adalah tindakan Tergugat yangtercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yangbersifat eksekutif (lihat Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu perkara ini bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmengadilinya ; bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008

, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/TUN/2008 tanggal22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 Perihalgugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahanyang timbul dalam Partai Politik haruslah diselesaikan di Pengadilan PerdataHalam

Sebagaimana diketahui sesuaidengan hukum administrasi negara bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat bebassaja yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.Sedangkan keputusan TUN yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalildalilantara lain : = == 9 $= = = === ===a. bahwa keputusan Tergugat in litis tersebut hanyalah merupakan peresmian saja,dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formalnya telahdipenuhi (Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor

/2005, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakanpada persidangan terbuka untuk umum tanggal 22 Januari 2008 ; T3 : Foto copy sesuai asl print website Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 44K/TUN/2008, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakantanggal 22 Juli 2008 ; == nnnHalam 14 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PT UNSMDT4T5T9T10:T11:T12:Foto copy sesuai asli print website Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 05 Tahun 2003, tanggal 15 Oktober 2003, Perihal

/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44K/TUN/2008, tanggal 22 Jul 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591K/TUN/2005, tanggal 27 Januari 2009, yang menegaskan dalam kaidah hukumnya bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik (produkpolitik) tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danImengadilinya ; === 9 = 2202 2= 2 === = Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karenaPengadilan

LATAR BELAKANGKRONOLOGI HUKUM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NAGANRAYA NOMOR 141/04/KPTS/2018 TANGGAL 21 MEI 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG(selanjutnya disebut OBJEK GUGATAN TUN)1. Bahwa Sadr.

Bahwa Penerbitan OBJEK GUGATAN TUN, berawal dari adanya LaporanMasyarakat baik secara lisan maupun tulisan kepada TERGUGAT.3. Bahwa dari Laporan Masyarakat tersebut, terdapat beberapa fakta Sdr.Zulchairal, S.Pd.i tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secarapenuh selaku Keuchik Gampong dan menimbulkan berbagai gejolak dimasyarakat.4.

Bahwa TERGUGAT untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugastugaspemerintahan, pembangunan dan pembinaan social kemasyarakatan diGampong Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Rayadipandang perlu memberhentikan Keuchik Gampong Latong, yang padaakhirnya diterbitkkan OBJEK GUGATAN TUN (Keputusan Bupati NaganRaya Nomor 141/04/Kpts/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong).8.

Bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN TUN dilakukan setelah melakukankajiankajian yang mendalam dan sebagai pimpinan tertinggi di KabupatenNagan Raya harus membuat roda pemerintahan Gampong Latong terusberjalan sebagaimana mestinya, maka untuk sementara waktu telahdiangkat Penjabat keuchik Gampong Latong dengan masa jabatan selama1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan OBJEK GUGATAN TUN(Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 141/04/Kpts/2018 tanggal 21 Mei2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik

Karena tidak menjelaskan bentuk yangseperti apa yang tidak dipenuhi dan dilanggar oleh TERGUGAT,sehingga TERGUGAT tidak dapat menjawab atas yang didalilkanoleh PENGGUGAT sebab seluruh asasasas pemerintahan yangbaik telah dipenuhi oleh TERGUGAT, dari proses penerbitanOBJEK GUGATAN TUN, sampai dengan pelaksanaannya;Bahwa Asas Kepastian Hukum telah jelas disebutkan dalamKonsideran OBJEK GUGATAN TUN, dimana OBJEK GUGATANTUN tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;Bahwa Asas Keterbukaan

,demikian seperti ternyata pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor39 PK/TUN/2004, Tanggal 2252007 (bukti P15) Juncto PutusanMahkamah AgungRI Nomor 196 K/TUN/2003, Tanggal 8 April 2004(bukti P16) Juncto Putusan PT.

TUN SBY Nomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN SBY., Tanggal 20 Desember 2002 (bukti P17) JunctoPutusan PTUN SBY., Nomor 08/G.TUN/ 2002/ PTUN.SBY, Tanggal15Juli 2002 (bukti P18);Sebelumnya yang terjadi perselisihan/ sengketa atas tanah Sertifikat HakMilik Nomor 26/Desa Karah bukan mengenai sah atau tidaknya SertifikatHak Milik Nomor 26/Desa Karah yang diterbitkan pada tanggal 30November 1974, tetapi permasalahannya adalah mengenai sengketakepemilikan atas tanah sengketa dimaksud yang seharusnya digugatsecara

Sehingga putusanputusan TUN tersebut di atas adalahcacat hukum dan tidak layak untuk digunakan sebagai dasar hukum untukmencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Karah, terlebih di dalam tatacara/teknis pemberian hak atau pencabutan hak (pembatalan Sertifikat) telahdiatur dalam: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan danHalaman 17 dari 53 hal. Put.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaranomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN tanggal 20 Desember 2002 jo.

PutusanMahkamah Agung RI nomor 196 K/TUN/2003 tanggal 8 April 2004 joPutusan Mahkamah Agung RI (tingkat PK) nomor 39 PK/TUN/2004 tanggal22 Mei 2007 tentang pencabutan sertifikat hak Milik nomor 26/Desa Karah,oleh karenanya dengan dicabutnya sertifikat tersebut tidak seharusnyaMajelis hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat yangdiajukan pada 21 Nopember 2011 yang berkaitan dengan kepemilikan obyeksengketa yang berdasar sertifikat tersebut:Pada Pertimbangan pada Rekonpensi.1.

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf E tentang Pembukaandan Evaluasi Penawaran ; 20020 220 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan olehPejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkanwewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalambidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksuddengan urusan pemerintah?

Halaman 14 dari 135 halaman.Usaha Negara (TUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalammenjalankan pemerintahan;Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapatdilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukumpublik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat.

Pasal 1 Ayat (8) UU No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat(jabatan) Tata Usaha Negara (TUN) secara sangat umum, yaitu:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku j 20 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnRumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakanbahwa Apa saja dan siapa

saja yang berdasarkan perundangundanganyang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan,maka menurut Undangundang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);Putusan Perkara No: 4/G/2017/PTUN.PDG.

) (sekalipunsecara Struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaranpemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara (TUN) j 2m nn nnn nnn nnn nce ncn ne nc nnn cnn ne nnn nnn cnn nnnncnsBahwa dengan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa aquo berkedudukan sebagai pelaksana urusanpemerintahan berdasarkan perundangundangan yang memberikanwewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata UsahaNegara (TUN)