Keputusan Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19.a tertanggal 22 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Oleh sebab itu Penggugatmengajukan gugatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Sseseorang atau badanhukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusantata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi;IV.

Keputusan Kepala Desa Poto TanoKecamatan PotoTano Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19.a tertanggal 22Desember 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa;Putusan Nomor : 6/G/ 2018/PTUN.Mtr Halaman 73.MewajibkanTergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa PotoTano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19.atertanggal 22 Desember 2017 Tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa;4.Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada kedudukanatau jabatan semula (Rehabilitasi

Menolak untuk mengembalikan Penggugat kepada kedudukan atau jabatansemula (Rehabilitasi);6.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepadakedudukan atau jabatan semula (rehabilitasi);5.

M E N G A D I L I :
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Maret 2024 ;
3. Memerintahkan ABH tetap berada dalam Pembinaan dalam Lembaga berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya, Jakarta Timur ;
4. Menetapkan masa penangkapan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Adi Purwanto BinPanan telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang Penasihat Hukum Terdakwa AdiPurwanto Bin Panan ajukan untuk menyatakan memori Banding terhadapPutusan Pengadilan Negeri Gresik pada Pokoknya sebagaiberikut:Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yangmengatur tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalamLembaga Rehabilitasi

Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Menurut majelis,terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika,namun tidak bisa dituntut karena alasan pengecualian penuntutan pidana.Pada pokoknya ketentuan SEMA tersebut membenarkan penyalah gunaHal 8 dari hal 14 putusan Nomor 237/PID.SUS/2021/PTSBY.narkotika yang sedang menjalani masa perawatan/rehabilitasi rawat jalanmembawa, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabumaksimum 1 gram.Bahwa oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertamayang memutus

penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, ditinjau dari aspek policy / filsafat pemidanaan gunamelahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan(sentencing of disparity) yang dianut sistem hukum Indonesia maka padadasarnya pidana dijatuhnkan sematamata bukan bersifat pembalasansebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkanhendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi

ataupemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimanahakekat teori rehabilitasi, teori detterence dan doel theorie.

Konkretnya pidanadijatunkan dalam kerangka sesuai Teori retributif, teori rehabilitasi, teoridetterence dan doel theorie sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana moderndikenal dengan terminologi FILSAFAT INTEGRATIF".

Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum .Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf aUndangundang No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah gunaNarkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, berdasarkanketentuan tersebut maka menurut Majelis Hakim oleh karena para terdakwaterbukti sebagai penyalah guna Narkotika maka para terdakwa wajib menjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasi social tersebut, selama para terdakwamenjalani pidana yang

Tuthanurany Nachrawi, M.Kes (Tim AsesmenMedis) dengan Rekomendasi:Berdasarkan hasil pembahasan kasus (case confrence) dari Tim Hukum danTim Medis, maka tersangka Ferly Erfandi Alias Adi direkomendasikan untukmenjalani proses hukum dan menjelang akhir putusan, wajib menjalanirehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BaddokaMakassar.

Kota Ternate Utara;Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yangberkaitan dengan narkotika jenis shabu;Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentangPenempatan Penyalahgunaan, Koroban Penyalahngunaan dan PecanduNarkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, makaperbuatan terdakwa dikategorikan sebagai Pengguna Narkotik dengan demikianHakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (

Menetapkan masa Penahanan dan Rehabiliasi yang telah dijalani sebelumnya dikurangkan Rehabilitasi yang dijatuhkan ;4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika berupa tanaman berbentuk daun dan biji ganja; 2 (dua) bungkus shag cigarette paper merk MARS BRAND; 1 (satu) tube urine tersangka YONAS HANADY HARIANTO, SH Bin JUVENTIUS MARIA HARIANTO;Dirampas untuk dimusnahkan.6.

PidanaKhusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/ tang gal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanYONAS HANADY HARIANTO, SH Bin JUVENTIUS MARIAHARIANTOSemarang35 tahun / 12 Oktober 1981LakilakiIndonesia.Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 24, RT 08, RW 01,Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat,Kota SemarangKatholikSwasta (manajer karaoke master piece)S1Terdakwa: menjalani Rehabilitasi

PUSPITAJAUHARI FARRA AM dokter pada Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jateng yangdiketahui oleh Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah Drs. IGOR BUDIMARDIYONO dan Kepala Badan Narkotka Nasional Provinsi Jawa Tengah Drs. TRIHERUPRASETYO, MH., telah melakukan pemeriksaan terhadap YONAS HANADYHARIANTO, SH Bin JUVENTIUS MARIA HARIANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:a. Diagnosis : F12 Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis dengan polapemakaian rutin.b.

Pasiendapatbertanggungjawab terhadap perilakunya.Saran :Dari hasil pemeriksaan yang menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan zatdan terdapat gangguan kejiwaan yang tidak akibat langsung dari ketergantungan zat,sehingga disarankan untuk menjalani rehabilitasi medis rawat inap napza selama 6 (enam)bulan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur sebagai penyalahguna narkotika Golongan bagi din sendin telah tepenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut

terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan Terdakwa benar adalah penyalahguna yang telah dilakukanrehabilitasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku disamping ituberdasarkan berita acara rapat pelaksanaan Asesmen yang berpendapatbahwa terdakwa merupakan penyalahgunaan narkotika dan dapatditempatkan di lembaga rehabilitasi

medis/sosial yang ditunjuk olehPemerintah dan Para Terdakwa telah dilakukan rehabilitasi sesuaiperundangan yang berlaku;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut patut menurutapabila lamanya para terdakwa dilakukan rehabilitasi dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusanini;Hal. 12 dari 14 hal.

MuhammadNurhabibi Bin Nurtam bukan merupakan seorang yang sedang melakukanpengobatan atau rehabilitasi ketergantungan terhadap Narkotika; Bahwa dalam membeli, menerima, memiliki, menguasai ataumenyediakan dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu Terdakwa I.Aldi Saputra Bin Alimin dan Terdakwa II.

Muhammad Nurhabibi Bin Nurtam bukan merupakan seorang yang sedangmelakukan pengobatan atau rehabilitasi ketergantungan terhadap Narkotika;Menimbang, bahwa dalam membeli, menerima, memiliki, menguasaiatau menyediakan dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabuTerdakwa . Aldi Saputra Bin Alimin dan Terdakwa II.

medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalanipengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkansebagai masa menjalani hukuman;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahgunanarkotika.

baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasisosial:Menimbang, berdasarkan halhal tersebut diatas, unsur kedua telahterpenuhi;Ad.3.

Bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa;

• Fotokopi Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
• Fotokopi Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
• Fotokopi Peraturan Jaksa Agung Republik

Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan NArkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

petugas Polresta Sidoarjo guna melakukanpenangkapan, saat digeledah diketemukan barang bukti berupa sabutersebut; Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah membeli sabu sebanyak 3 kalikepada saksi M.TRINOFIANTO als GOLOT (berkas perkara terpisah) dansabu tersebut semuanya telah terjual, dalam melakukan jual beli Narkotikajenis sabu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak mempunyai surat izindari Pejabat yang berwenang terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupunapoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi

enam) gram didalam dompet warna coklat di saku celana sebelahkanan bagian belakang, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabutersebut miliknya diperoleh dengan cara membeli pada saksiM.TRINOFIANTO als GOLOT (berkas perkara terpisah) seharga Rp.450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dalam memiliki Narkotika jenis sabusebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak mempunyai surat izin dariPejabat yang berwenang terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupunapoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sahterkait dengan pembelian sejumlah shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalammenjalani pengobatan atau rehabilitasi medis; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sahterkait denganpembelian sejumlah shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalammenjalani pengobatan atau rehabilitasi medis;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:514/NNF/2013 tanggal 10 Mei 2013 disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastikberisi serouk kristal dengan berat keseluruhan 1.049 gram positif mengandungMetamfetamina..................Halaman 6 dari 32Putusan Perkara Pidana Nomor: 82/Pid.Sus/2013/PN.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin atau dokumen yang sahterkait dengan pembelian sejumlah shabu tersebut dan terdakwa tidak dalammenjalani pengobatan atau rehabilitasi medis;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab514/NNF/2013 tanggal 10 Mel 2013 disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastikberisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 1.049 gram positif mengandungMetamfetamina yang terdaftar dalam golongan nomor unit 61 lampiran U.U.

dilakukan pemeriksaan/test urine di Urusan Kesehatan Poliklinik Polresta Surakarta, telah ternyata di dalamurine terdakwa positif mengandung metamfetamina; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, telah ternyata bahwa terdakwa bukanlah termasuk orang yang berhakmenggunakan narkotika jenis shabushabu tersebut, karena terdakwa tidakmempunyai ijin atau dokumen yang sah terkait dengan pembelian sejumlah shabutersebut dan terdakwa tidak dalam menjalani pengobatan atau rehabilitasi

medik maupun rehabilitasi sosial bagipecandu maupun penyalah gunanarkotika, dengan demikian maka pledoi dimaksudadalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN RhlMenimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutusperkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UUNarkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajibmenjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 nyamenyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :a.

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotikatersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; ataub.

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotikatersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas makaterhadap Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Narkotika tidakwajid untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebutbukan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif akan tetapi bersifat alternatifatau pilihan;Menimbang

Dengandemikian terhadap Terdakwa tidak perlu untuk diperintahkan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakimpemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harusdiberikan kepada Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwadalam mengkonsumsi shabushabu tersebut tidak mempunyai efekketergantungan (bukan sebagai pecandu), sehingga Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam UU Narkotika tersebut tidak

barang bukti tersebut ditemukan di rumah orang tua Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta tersebut di atas,Majelis Hakim berkeyakinan unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 127 Ayat (2) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkarasebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Hakim wajid memperhatikan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang padapokoknya adalah tentang rehabilitasi

pecandu narkotika dan korbanpenyalahgunaan narkotika, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, KorbanPenyalahgunaan Dan pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga RehabilitasiMedis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 bahwa penerapan pemidanaansebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi

tidakmenggunakan narkotika yang dalam hal ini narkotika jenis shabu dan sepanjangpenilaian Majelis Hakim di persidangan, dalam diri Terdakwa tidak timbul gejalafisik dan psikis yang khas karena penggunaan narkotika yang dalam hal ininarkotika jenis shabu oleh Terdakwa dikurangi dan/atau dihentikan secara tibatiba;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya Terdakwabukanlah seorang pecandu narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi

medismaupun rehabilitasi sosial karena tidak adanya sifat ketergantungan Terdakwaterhadap narkotika yang dalam hal ini narkotika jenis shabu, oleh karenanyaperbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu harus dipandangsebagai tindak pidana;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

NarkotikaGolongan I bukan tanaman tersebut.Bahwa ARIS CHANDRA Als OGEK, ADI SAPUTRA Bin JONIZAR danSAFRIONO Als ITING Bin EDISONtidak memiliki surat keterangan sebagaipecandu dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika,13Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi

NarkotikaGolongan I bukan tanaman tersebut.Bahwa ARIS CHANDRA Als OGEK, ADI SAPUTRA Bin JONIZAR danSAFRIONO Als ITING Bin EDISONtidak memiliki surat keterangan sebagaipecandu dari Institusi Penerima Wayjib Lapor (IPWL) sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika,Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi

NarkotikaGolongan I bukan tanaman tersebut.Bahwa ARIS CHANDRA Als OGEK, ADI SAPUTRA Bin JONIZAR danSAFRIONO Als ITING Bin EDISONtidak memiliki surat keterangan sebagaipecandu dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika,Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi

NarkotikaGolongan I bukan tanaman tersebut.Bahwa benar ARIS CHANDRA Als OGEK, ADI SAPUTRA Bin JONIZAR danSAFRIONO Als ITING Bin EDISONtidak memiliki surat keterangan sebagaipecandu dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika,Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi

Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yangdimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54,Pasal 55, dan Pasal 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,sedangkan Pasal 127 ayat (3) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktkan atau terbukti sebagai korbanpenyalahgunaan narkotika, Penyalan Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi

medisdan rehabiitasi sosial;Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 ~=Tentang Narkotka menyebutkan Pecandu Narkotka dan KorbanPenyalahgunaan Narkotka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,sedangkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamengatur tentang kewajlban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belumcukuo umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukuo umur yaituseseorang yang belum mencapai umur 18 (elapan

belas) tahun melaporkan kepadakesehatan masyarakat, rumah sakit, danatau lembaga rehabilitasi medis danrehabilitasi sosial yang diturnjuk oleh Pemerntah untuk mendapatkan pengobatandar/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa selaniutnya Pasal 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika menentukan :(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menijalani pengobatandarvatau perawatan melalui

rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebutteroukti bersalan melakukan tindak pidana Narkotika; ataub. menetapbkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menalanipengobatan danatau perawatan melalu rehabilitasi jika PecanduNarkotka tersebut tidak teroukii bersalah moelakukan tindak pidanaNarkotika ;Hal. 49 dari 55 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Mr(2) Masa menjalani pengobatan dar/atau perawatan bagi Pecandu Narkotkasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masamenjalani

sosial;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukanapakah terhadap Terdakwa dalam perkara a quo dapat dijatunkan putusan berupapenempatan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, makaharuslanh dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah Pecandu Narkotika atauounKoroan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang disebutkan di dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang

Saksi pekerjaan Terdakwa adalah Petani; Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah lama mengkonsumsiNarkotika jenis Ganja, dan Terdakwa pernah direhabilitasi; Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa direhabilitasi di Banda Acehselama 3 (tiga) bulan kurang 3 (tiga) hari, tepatnya di Yayasan SeuramoeMulya Aceh, dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2019; Bahwa setelah bulan Juni 2019 Terdakwa tidak dilakukan rehabilitasikembali oleh karena keluarga sudah tidak memiliki biaya; Bahwa pelaksanaan rehabilitasi

Terdakwa di Yayasan Seuramoe MulyaAceh adalah inisiatif dari keluarga; Bahwa biaya rehabilitasi Terdakwa di Yayasan Seuramoe Mulya Acehuntuk 1 (satu) bulan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus riburupiah);Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang padapokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Sir Bahwa Terdakwa dihadapkan

bahwa urine Terdakwa Sunardi Syahputra Bin Rajali aliasBandot positif mengandung unsur Narkotika Golongan jenis Ganja;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan NomorB.022/SY/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh TeukuYoumil Zuldair, selaku Program Manager Yayasan Seuramoe Mulya Aceh,dengan keterangan bahwa atas nama Sunardi Syahputra telah mengikutiProgram rehabilitasi

2019, namun hari dan tanggal Terdakwa sudahlupa di kebun tomat milik Saksi Andai Yani di Desa Tete Tetanyung, KecamatanBukit, Kabupaten Bener Meriah dan yang kedua kalinya pada hari minggu tanggal26 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama sehargaRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa sudah pernah direhabilitasi di Yayasan Seuramoe MulyaAceh selama 3 (tiga) bulan kurang 3 (tiga) hari dari bulan Maret 2019 sampaidengan bulan Juni 2019 dan setelah Terdakwa pulang dari Rehabilitasi

Namun setelah keluar, Terdakwa mencoba untuk menghisapNarkotika jenis Ganja lagi; Bahwa yang membiayai Terdakwa untuk direhabilitasi adalah dari pihakkeluarga Terdakwa atas inisiatif sendiri; Bahwa setelah bulan Juni 2019 Terdakwa tidak dilakukan rehabilitasikembali oleh karena keluarga sudah tidak memiliki biaya; Bahwa pelaksanaan rehabilitasi Terdakwa di Yayasan Seuramoe MulyaAceh adalah inisiatif dari keluarga;Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN SirMenimbang, bahwa selanjutnya

Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan;2. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Sekira Pukul 22.30 WibTermohon menjemput Pemohon = dari rumah Pemohon tanpamemperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan dan jugatidak memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluargaPemohon yakni istri Pemohon yang pada saat penangkapan sedang beradadi rumah bersama Pemohon dan saksisaksi lainnya;3.

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukanke Pengadilan;Menimbang, bahwa apa yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAPdipertegas lagi dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa : PengadilanNegeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam undangundang ini tentang :a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan;b. ganti

kKerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas sebagaimana,berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I.

Sedangkan Pasal 97 ayat (3) KUHAP sendiri mengaturbahwa Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan ataupenahanan tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau kekeliruanmengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalamPasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputusoleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakimberpendapat bahwa sah atau tidak nya penangkapan dan

penahanan harusdiputus terlebin dahulu, dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelahpemberitahuan putusan aquo permintaan rehabilitasi dapat diajukan, sehinggaHakim berkesimpulan bahwa petitum nomor 6 dari Pemohon yaitu MemulihkanHak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnyatidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan PraperadilanPemohon dikabulkan untuk sebagian dengan menolak permohonan PemohonHalaman 28 dari 29 Putusan

ekonomis;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undangundang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undangundang tidak menjelaskansecara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, olehkarena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan pecanduNarkotika ke dalam lembaga rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial, antara lainmenyebut kriterianya sebagai berikut :Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untukmetamphetamine (shabu) seberat (satu) gram;Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti

agama dan memberikan pelatihan kerja atau ketrampilan di dalam LembagaPemasyarakatan untuk menciptakan para nara pidana jika keluar atau bebas nantimempunyai ketarampilan untuk dapat dipakai dalam dunia usaha maupun dapat mandiriuntuk berwiraswasta dengan tetap diawasi secara ketat untuk tidak terlibat dalam suatubentuk kejahatan, namun apabila terjadi tindak pidana narkotika yang sekarang marakdilakukan dari dalam Lembaga Pemasyrakatan, bukan berarti lalu dapat serta mertadinilai bahwa orientasi rehabilitasi

atau pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidakefektif namun harus dipandang bahwa ada sistim yang terganggu di dalam LembagaPemasyarakatan tersebut dan harus diselesaikan dengan suatu kajian yang secarakomprehensif dari berbagai aspek bukan lalu disalahkan tentang rehabilitasi di dalamLembaga Pemasyarakatan tidak baik;Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdakwamemang harus dibina atau direhabilitasi tetapi tempat untuk merehabilitasi terdakwatetap dilaksanakan di dalam Lembaga

, maka selama terdakwamenjalani pidana yang akan diatuhkan nanti ia terdakwa tidak perlu menjalanipengobatan dan/atau perawatan yang khusus, sebagaimana disyaratkan Undangundangdan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengobatan/Rehabilitasi terdakwadapat dilakukan di RUTAN / Lembaga Pemasyarakatan tempat terdakwa menjalanihukuman;Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1)huruf a UndangUndang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukanoleh terdakwa

Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan tindakanberupa perawatan di Balai Rehabilitasi Sosial Anaka memerlukanPerlindungan khusus ( BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 10(sepuluh) Bulan untuk menjalani Rehabilitasi Sosial ;3. Metapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,(Tiga ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, PengadilanNegeri Makale telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut1.