Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKTBahwa oleh karena Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebuttelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh UUPERATUN serta telah menimbulkan akibat hukum yang merugikankepentingan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53ayat (1) UU PERATUN, Penggugat berhak untuk mengajukanGugatan kepada pengadilan yang berwenang (dalam hal ini,Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (untuk selanjutnya disebutsebagai Pengadilan TUN Jakarta) untuk memohon agar SuratKeputusan

Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Pengadilan TUN Jakartauntuk menerima Gugatan Penggugat secara formil ; LATAR BELAKANG SENGKETASebelum Penggugat menguraikan faktafakta dan alasanalasanhukum yang menimbulkan sengketa tata usaha negara dalamperkara a quo, perkenankan Penggugat untuk terlebih dahulumenguraikan latar belakang pengajuan permohonan penebusan ataupembelian kembali Rumah Penggugat sesuai dengan ketentuanPasal 25 dari Peraturan Menteri 71/2015 ; Penggugat adalah pemilik yang sah atas

Penggugat mendapatkan informasibahwa oleh karena Bank Bira merupakan salah satu bank yangdibekukan operasinya oleh Pemerintah, maka seluruh aset danjaminan utang yang dikuasai oleh Bank Bira (termasuk RumahPenggugat) demi hukumberalih penguasaannya kepadaBPPN.Sebagai informasi bagi Pengadilan TUN Jakarta, Penggugattidak memahami dan mengetahui secara pasti bagaimana RumahPenggugat bisa beralin ke BPPN.

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKT19.20.Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau asasasas umum pemerintahan yang baik, danoleh karena itu sudah sepatutnya untuk dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan TUN Jakarta ; Tergugat Tidak Berwenang Untuk Menerbitkan Surat KeputusanPenolakan Tergugat ~~~ === == ~ nnn nnnBahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penggugatsehubungan dengan permohonan penebusan Rumah Penggugatberdasarkan Pasal

Menteri 71/2015)sesuai dengan kewenanganPengadilan TUN Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8)dan ayat (9) UU PERIATUN 3 #e=sesstecse teresHal. 13 dari 60 Hal.

O03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 telahmemutuskan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dariHal. 20 dari 73 Hal.... Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN MpwPermohonan Peninjauan Kembali ANTJE dan membatalkan PutusanMahkamah Agung No. 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008;7.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan: 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan: 03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

denganmengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram sesuai putusan Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mtr. tanggal 27April 2005 juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 melawan KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat (sebagai Tergugat) dan BadanPertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat tidak mengajukan hukum lagisehingga berkekuatan hukum putusan tersebut;4.

Menyatakan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramsesuai putusan Nomor 1/G.TUN/ 2005/PTUN Mtr. tanggal 27 April 2005juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 dan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13/G.TUN/2004/PTUN Mtr. tidak dapatdiberlakukan terhadap tanah objek sengketa milik Penggugat;.

2012 Nomor 132 PK/TUN/2012,Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokong atas nama Nengah Sampil telahdinyatakan batal;Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki /egal standing dalammengajukan gugatan a quo, karena mendasarkan memiliki tanah objekperkara dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokongyang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaiHalaman 6 dari 22 hal.

Put Nomor 2827 K/Pdt/2014Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mitr. tanggal 27 April 2005 tersebut sudahdibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan cacat serta dicoret dari Buku Tanahdan telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusannya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26September 2005. Terhadap Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatanhukum tetap (incraht).

(tujuhribu seratus delapan puluh meter persegi) tanggal 19 Mei 2003 atas nama Nengah Sampil sudah dinyatakan batal dan ditarik kembali sertamencoretnya dari Daftar Buku Tanah yang disediakan untuk itu pada KantorBadan Pertanahan Nasional Lombok Barat sesuai dengan Putusan PKMahkamah Agung RI Nomor 132 PK/TUN/2010 tanggal 26 Januari 2012juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 33/3.TUN/2005/PT TUN.SBY. tanggal 21 Maret 2005 juncto putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf E tentang Pembukaandan Evaluasi Penawaran ; 20020 220 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan olehPejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkanwewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalambidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksuddengan urusan pemerintah?

Halaman 14 dari 135 halaman.Usaha Negara (TUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalammenjalankan pemerintahan;Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapatdilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukumpublik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat.

Pasal 1 Ayat (8) UU No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat(jabatan) Tata Usaha Negara (TUN) secara sangat umum, yaitu:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku j 20 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnRumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakanbahwa Apa saja dan siapa

saja yang berdasarkan perundangundanganyang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan,maka menurut Undangundang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);Putusan Perkara No: 4/G/2017/PTUN.PDG.

) (sekalipunsecara Struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaranpemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara (TUN) j 2m nn nnn nnn nnn nce ncn ne nc nnn cnn ne nnn nnn cnn nnnncnsBahwa dengan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa aquo berkedudukan sebagai pelaksana urusanpemerintahan berdasarkan perundangundangan yang memberikanwewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata UsahaNegara (TUN)

., CN.Jabatan : Kasi Perkara TUN Wilayah I.4. Nama i IGNATIUSARDI SUSANTO, S.H.Jabatan : Kasi Perkara PerdataWilayah I..5. Nama : RESKAHHARTATI, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.6. Nama : SRI DEWIMARLINA PUTRI, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.7. Nama : ANDRESETIABUDI ISKANDAR, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.8.

Philipus M.Hadjon, khusus bagi pihak ketiga yang berkepentingandengan adanya suatu keputusan TUN, maka tenggang waktudihitung secara kasusitis sejak saat dia mengetahuidan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya suatukeputusan TUN. Jadi titik awalnya adalah secarakasuistis dan faktual.

Yaitu) yang pertama dia tahuadanya keputusan TUN tersebut, dan yang kedua dia25merasa kepentingannya dirugikan atas adanya keputusanTUN tersebut (Putusan No. 22/G/2010/PTUN.BJM);Menimbang, bahwa dengan demikian saat mengetahuiadanya adanya suatu keputusan TUN bukanlah sebagaisatu satunya dasar (unsur) perhitungan tenggang waktubagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung olehsuatu. keputusan TUN, dhi SHGU PT.

Malindojaya Diraja, sehingga dengan demikianunsur merasa kepentingannya dirugikan atas adanyasuatu. keputusan TUN berupa SHGU No. 16 atas nama PT.Malindojaya Diraja dimaksud baru terpenuhi setelahmengetahui hasil Pengembalian Batas bidang Tanah ParaPenggugat, tanggal 16 juni 2010 dimaksud (Bukti P1,P2, P3, dan P4);Menimbang, bahwa = dengan demikian bagi ParaPenggugat selaku pihak bagi pihak ketiga yangberkepentingan dengan adanya suatu keputusan TUN, makatenggang waktu dihitung secara kasusitis sejak

saatdia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikanatas adanya suatu keputusan TUN berupa SHGU No. 16atas nama PT.

Graha Metropolitan Nuansa) ;Bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali No. 44 PK/TUN/2000 yang bertentangan dengan putusan perkara No. 846/PDT.G/2004/PN.Jak.Sel. dimana putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000menyatakan tanah Kav. 63 adalah milik Pemohon Peninjauan Kembalidan di pihak lain Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan putusanNo. 846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. adalah pemilik tanah Kav. 63dengan kedua putusan tersebut yang saling bertentangan satu samalain, telah menimbulkan ketidak pastian hukum

, sebab PemohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No. 44PK/TUN/2000 selaku pemilik tanah Kav. 63, sedangkan TermohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No.846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. selaku pemilik tanah Kav. 63, padahalberdasarkan putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000 PemohonPeninjauan Kembali telah memperoleh tanah Kav. 63 melaluiprosedur pembebasan yang dilakukan oleh tim pembebasan tanahDKI Jakarta, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali melakukanpembebasan tidak melalui prosedur

No. 169 PK/Pdt/2008Akta No. 55, 56 dan 53 tanggal 6 Pebruari 1990 yang dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. berdasarkanpertimbangan putusan peninjauan kembali dalam perkara No. 44PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap adalah cacat hukum atau tidak sah sesuaidengan azas perlindungan hukum maka perolehan hak yangdidasarkan pada perbuatan pidana tidak dapat dilindungi hukum ;Bahwa dengan demikian maka putusan peninjauan kembali No. 44PK/TUN/2000 tanggal

Harangganjangmaupun dari Gubernur DKI, walaupun data yang diajukan berupaputusan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah berkekuatanhukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112K/TUN/1998 yang berisi bahwa Gubernur Kepala Daerah DKI telahdimenangkan mengenai kebijakan pemberian SIPPT pada PT.Harangganjang ;Bahwa sebetulnya perijinan SIPPT dan Hak Guna Bangunan yangditerbitkan bagi PT.

Bersifat KonkretKarena Objek Gugatan TUN yang diputuskan dalam Keputusan TataUsaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan, dalam hal ini berbentuk sertipikat yang dalam hal inipenerbitan sertipikat adalah Tindakan Pemerintah yang jelas untukmemberikan Hak kepada Kanandia lrawan sebagai Pemegang Hakatas Tanah;b.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorangatau Badan Hukum Perdata;Karena dalam hal ini sertifikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaitu Ungi.Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanyamenimbulkan hak kepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Ungi,namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yangmana Penggugat sebagai pemilik sah yang menguasai tanah tersebuttidak dapat menerbitkan Sertipikat atas tanah

UPAYA ADMINITRATIF GUGATAN DAN TENGGANG WAKTU;5.Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan TUN dalamperkara ini adalah didasarkan pada pemberitahuan Surat yangdisampaikan oleh Sdri.

Indrarini Sawitri, SH.Bahwa sebelum adanya pengajuan Gugatan atas Obyek Gugatan TUN,perlu ada upaya administratif atas Obyek Gugatan TUN, untuk memenuhipersyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yaitu: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi: Tenggangwaktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

/1992, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 101K/TUN/2014 dan PutusanNo.02/G/2013/PTUNJKT diketahui bahwa kriteria Asas Kecermatanadalah sebagai berikutIndikator dari asas kecermatan adalah BadanHalaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran

223 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 223 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HUSNA HERAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanTeratai Indah Blok E No.20 RT.18 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu,Pekerjaan Swasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;1.melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,berkedudukan di Jalan S.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah selalu menunaikan kewajiban membayarpajak Bumi dan Bangunan dengan bukti Surat Tanda Bukti Setoran (STTS)tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama Husna Herawati ;Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat adalah pemilik tanahyang sah secara hukum atas tanah tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2012 terjadi keributan di lokasitanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan saudara Harmenyang mengaku

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015April 1995 pasal 2 angka 2 Vide.Spesimen Meteraiyang berlaku tahun 1995 s/d1999.dari Kantor Pos dan Giro Bengkulu.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.ttd/.Dr. H. Supandi, SH..MHumDr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MSBiayabiaya1. Meterai2. Redaksi3. AdministrasiJumlahPanitera Pengganti,ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp489.000.00Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ........000. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH.NIP. : 220000754

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Idham Khalid bin Akhmad) terhadap Penggugat (Risna Handayani binti Idham Khalid);
3. Menetapkan anak yang bernama
   1. Reva Kamalia binti Idham Khalid umur 11 tahun;
   2. Raisha Tun Azkia binti Idham Khalid umur 10 tahun;

berada di bawah hadhanah Tergugat;

4.

Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kewajibanTergugat selaku Pejabat TUN yang seharusnya memberikan jawaban atasSurat BPD Desa Rengel untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah atas namaPenggugat MUHAMAD MOKHTAR, diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5)Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan:Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang

Bahwa titik tolak dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatanterhadap keputusan TUN yang fiktif negatif adalah berdasarkan tanggalyangTertera.......tertera di dalam suatu tanda terima dari kantor badan atau pejabat TUN padasaat surat permohonan disampaikan kepada Tergugat.

Bahwa sikap diam Tergugat merupakan keputusan TUN yang fiktifnegatif,maka penghitungan tenggang waktu'~ pengajuan gugatan tetapmemperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan TUN yangfiktifnegatif dalam gugatan ini merujuk pada ketentuan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan: Jika suatu Badan atauPejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundangundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TataUsaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusanyang dimaksud.

Maka penghitungan untuk mengajukan gugatannya dihitungsejak lewatnya jangka waktu di dalam peraturan perundangundangan yangmengatur kewajiban badan atau pejabat TUN untuk memberikan jawabanatas suatu permohonan,9.

No.193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 Jo PutusanMahkamah Agung RI. No..03 PK/TUN/2010 tanggal 16 Nopember 2010, namunoleh karena Akta Jual Beli No.062/II/DB/1971 tanggal 12 Pebruari 1971 yangdibuat oleh R.

Nomor : 193 K/TUN/2008., tanggal 25 Maret 2009 jo. Nomor : 03 PK/TUN/2010., tanggal 16 Nopember 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri JakartaUtara Nomor : 269/Pdt/G/2007/PN.JktUT., tanggal 20 Nopember 2008 jo.Nomor : 464/Pdt/2009/PT.DKI., tanggal 3 Maret 2010 jo.

Tun Mukminah, S.H., M.H. Panitera Sidang dan dihadiri olehPemohon dan Termohon)9 220222 oon nnn n nee ennKetua Majelis,dtoYOPIE AZBANDI AZIZ, S.AgHakim Anggota l, Hakim Anggota Il,Hal 3 dari 4 hal Put. No. 0282/Pdt.G/2014/PA.GsgdtoAZIZ MAHMUD IDRIS. S.H.I.dtoABDURRAHMAN RAHINM., S.H.I., M.H. Panitera Pengganti,dtoHj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : 1. BiayaPendaftaran ...........ee ee ee ee AP. 30.0002. BiayaPOSES tit ooo es Te A ~=O0003.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017 yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2016 jo.

Putusan Kasasi MahkamahAgung RI No. 178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017 yangsudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde); Tanah Sengketa Il diputus dengan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS,tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY.,tanggal 26 Oktober 2016 jo.

., tanggal 14 Nopember 2016 jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 178 K/TUN/2017,tanggal 17 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober2016 jo.

Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 135 K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017(vide bukti T29) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde);Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT DPS2.

Denpasar tanggal 23 Juni 2016 Nomor 04/G/2016/PTUN DPS Jo T.25 berupa putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanggal14 Nopember 2016 Nomor 212/B/2016/PT.TUN.SBY Jo T.26 berupaputusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2017 Nomor 178K/TUN/2017 dan 1.27 berupa putusan Pengadilan TUN Denpasartanggal 23 Juni 2016 Jo T.28 berupa putusan Pengadilan Tinggi TUNSurabaya tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 209/B/2016/PT.TUN.SBY JoT.29 berupa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 April 2017 Nomor185 K/TUN/2017 tidak

ditentukan undangundang, oleh karena itupermohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima ;ALASANALASAN PENINJAUAN KEMBALI :Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi telahmengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Putusan Kasasi dalam perkara ini (putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor.2956 K/Pdt/2009 tertanggal 16 Agustus 2011) bertentangandengan putusan Kasasi (putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor.260 K/TUN

sebagai berikut :Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa yang menjadi persoalanpokok adalah keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan TanjungMulia Hilir yang merupakan objek sengketa dalam perkara Nomor 53/G.TUN/2007/PTUNMDN, yang saat ini masih diproses bandingnya di tingkatPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (belum mempunyai kekuatanhukum tetap), untuk menghindari agar dikemudian hari timbul masalah, makagugatan Penggugat selayaknya diajukan setelah ada putusan Pengadilan TUN

(Bukti Surat T.I4) tersebut, telah dibatalkan di tingkatKasasi dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/TUN/2008 tertanggal 3 Desember 2008;Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3Desember 2008 Nomor 260 K/TUN/2008 tersebut telah dinyatakan, gugatanyang diajukan Penggugat (in casu Tergugat I) tidak dapat diterima;Bahwa foto copy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3Desember 2008 Nomor 260 K/TUN/2008 yang telah dilegalisir sesuai

tertanggal 9 Januari 2008tersebut, dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tertanggal 3 Desember 2008 Nomor 260 K/TUN/2008 halaman 55 (lima puluh lima) yang berbunyi sebagai berikut:Bahwa Sertifikat Hak Pakai aquo telah terbit tahun 1995 sedangkan gugatan barudiajukan tanggal 2 Agustus 2007.

/2008 tertanggal 3 Desember2008) tentang hal atau soal yang sama, antara para pihak yang sama, dan olehPeradilan yang sama tingkatnya;Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16Agustus 2011 Nomor 2956 K/Pdt/2009 tersebut tentang hal atau soal yang sama,antara pihak yang sama dalam peradilan yang sama tingkatnya telahbertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260K/TUN/2008) tertanggal 3 Desember 2008 tersebut, maka putusan MahkamahAgung Republik

oleh karena obyek sengketa belum bersifat final , maka obyeksengketa tidak memenuhi semua unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tataUsaha Negara , karenanya sengketa ini bukan merupakan kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara untuk memeriksa , memutus danmenyelesaikannya; Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 448.K/TUN

/2007 tanggal 22 September 2008 , putusan No. 189.K/TUN/2008 tanggal24 September 2008 putusan No. 111.K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusanNo. 296.K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan kaidah hukum bahwaperbuatan lelang merupakan satu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek tata usahya Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka obyekgugatan bukti T 12 dan bukti Tl yang diterbitkan oleh Tergugat /Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha

No. 138/B/2015/PT TUN Mks.Il. 1. NamaKewar ganegaraanTempat tinggalPekerjaan2. NamaKewar ganegaraanTempat tinggalPekerjaanSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;2 RICHART ALVA EDISON RUNTUWENE, SH.,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubSeksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; 3.

No. 138/B/2015/PT TUN Mks.

No. 138/B/2015/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar membaca secara cermat berkas perkara dan buktibukti yang diajukan parapihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang eksepsi dan pokok perkara telah tepat danbenar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut menjadipertimbangan

Dan PTUNSemarang telah memenangkan dengan Putusan PTUN Semarang denganNomor: 18/G/TUN/1994/PTUN dikuatkan dengan Putusan PT TUN SurabayaNomor: 84/B/1994/PT TUN SBY dan juga dikuatkan oleh Mahkamah Agungdengan putusan Nomor: 249 K/TUN/1995Diktum Putusan PTUN Semarang yaitu: 1) Mengabulkan gugatan penggugat; 2) Menyatakan bahwa tindakan Gubernur DIY mengeluarkan SuratKeputusan No.

Maka untuk menjaminperlindungan hukum bagi Penggugat dan untuk mencegah kerugian yangHalaman 13 dari 69 halaman/ Putusan Nomor 66/G/2020/P TUN.

Bank Mandiri(Persero) Tbk Regional Credit Operations Bandung HakHalaman 22 dari 69 halaman/ Putusan Nomor 66/G/2020/P TUN. BDGTanggungan Nomor 1415/2000, 4623/2000 dihapus, dicatattanggal 09012012; Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat, bersama iniTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untukmengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat tersebut dan selanjutnyamemberikan putusan sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi:1.

P5 : Fotokopi Surat Permohonan Keterangan Catatan RiwayatTanah No. 62/IX.Btg. tgl. 1591997 kepada KelurahanBatununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota BandungHalaman 27 dari 69 halaman/ Putusan Nomor 66/G/2020/P TUN. BDG12.13.tertanggal 18 Juni 2020.

(Sesual dengan asll); Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05055/ KelurahanBatununggal, terbit tanggal 15082019, surat ukurHalaman 30 dari 69 halaman/ Putusan Nomor 66/G/2020/P TUN. BDGtanggal 08042019, Nomor 00933/Batununggal/2019,luas 210 M? atas nama Chris Timotius Wijaya. (sesuaiCengan ASli); 2 nn nn nn nn ne nn ne ne ne nee3.

(SesuaiCENQAN SCAN); nn noon nn nnn n nn nn en nn nen e eee e nnn ne eeBahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dan menambah keyakinanMajelis Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa in /itis, maka padaHari Jumat, tanggal 4 September 2020, pukul 09.00 WIB, Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melakukan Pemeriksaan SetempatHalaman 31 dari 69 halaman/ Putusan Nomor 66/G/2020/P TUN.

Tata Usaha Negara yangberisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata.2, Dari kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakansebagai suatu KTUN, Objek Sengketa harus memenuhi kriteriakriteriasebagai berikut:a. merupakan suatu penetapan tertulis;b. harus dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara(Pejabat TUN

);Halaman 5 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUNJKTc. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (Tindakan Hukum TUN);d. bersifat konkret, individual, dan final; dane. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;A.1.

Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya;b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;5. Bahwa Objek Sengketa telah memuat secara jelas kriteriakriteria tersebutdi atas, yaitu sebagai berikut:a. Berdasarkan judul dan halaman tanda tangan Objek Sengketa, jelasterlinat bahwa Pejabat TUN yang mengeluarkan Objek Sengketaadalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, in casuTergugat;b.

Berdasarkan bagian judul dan isi keputusan Objek Sengketa, jelasterlinat bahwa Objek Sengketa beserta isi keputusannya ditujukankepada PT Indosat Tbk, in casu Penggugat;Oleh karena itu, terbukti bahwa Objek Sengketa berbentuk penetapantertulis ;Objek Sengketa Dikeluarkan oleh Pejabat TUNBerdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 UU PTUN, Pejabat TUN adalahpejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika

Tergugat sebagai pihak yang mengeluarkan Objek Sengketamerupakan Pejabat TUN. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yangmenyatakan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpinKementerian.