Karena SuratPenggugat aquo merupakan Keputusan TUN bersifat finalartinya sudah difinitif atau dapat menimbulkan akibat hukumyang merugikan Penggugat ;10. Bahwa Keputusan TUN Tergugat tersebut dalam angka 9 di atasbertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yangberlaku karenaA.

Sedangakan Keputusaan TUN Tergugat tersebut sangatbertentangan dengan pasal 3 yaknia.

Aria Multi Graphia sebagai Pelaksana PekerjaanPengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol DinasPendapatan Propinsi Bali ;2):Keputusan TUN.

Keputusan TUN tersebut' bertentangan dengan salah satudari Asas asas Hukum Umum yang dikenal oleh BangsaBangsa (The General Principles of Law Recognized byCivilized Nations), karena keputusan TUN ini telahmenghukum Penggugat (dengan membatalkan kemenanganlelang yang diraih oleh Penggugat),padahal Penggugat sama sekali tidak bersalah dalamproses pelelangan bahkan Penggugat sudah memenuhisegala persyaratan yang diperlukan dalam si prosespelelangan dan proses kelanjutannya.

BahkanPenggugat sudah sebanyak 2 (dua) kali mensomasiTergugat untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontraknamun tidak mendapat tanggapan ;Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan Tata Usaha Negara yangdapat menerbikan Keputusan TUN dan dapat dituntut tanggungjawabnya menurut hukum tata usaha negara ;Bahwa akibat keputusan TUN.

TUN. SBY.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;Tela MEMDACA 5 ~~~ ~~ nnn nnn nnn nnn nmin nnn nnn nn nmmmenemnninmem1. Penetapan Ketua Pengdilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 285/PEN/2016/PT.TUN.SBY tanggal 1 Desembet 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; 2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :10/G/2016/PTUN.YK, tanggal 5 September 2016 ; 3.

TUN.

Bahwa atas dasar itu Kedudukannya sebagaia =yy Lya Tergugat tetap dicantumkan dalam cei putusan; Menimbang, vag dasari oleh keseluruhan pertimbangan orXYs hukum di atas, maka te Svap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 2h7G/2016/P TUN.

No S0VB/2017/E9: TUN JKTyY ayS eeQe ia UndangUndang Nomor 5 Tahun 86 tentangaPeragilan Tata Usaha Negara sebagaimana yangyilah diubah danSoy dita mbah dalam UndangUndang Nomor 9 Tahu 2004 terakhir dengany Ssve UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundangWo&Se undangan yang terkait dengan sengketanya; SE= > =yr yeMEQ?

tidak mengetahui atau tidakmenerima keputusan TUN a quo tersebut;e.

Berdasarkan Surat Nomor: 127/KU/VP/GAL/X1/2015 tersebut, jelasbahwa Penggugat sudah mengetahui keputusan TUN a quo setidaktidaknya sejak tanggal 22 Desember 2015.

Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTTergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan olehPenggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegastegas diakuikebenarannya;Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, makaterhadap terbitnya Keputusan TUN a quo, dapat Tergugat sampaikansebagai berikut :A. Kronologis Diterbitkannya Keputusan TUN a quo1)Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor: 488/KptsI/1998 tanggal 17 Juni1999, PT.

Kaswari Unggul;Dasar Hukum Diterbitkannya Keputusan TUN a quoHalaman 32 dari 77 halaman.

Suatukeputusan Badan/Pejabat TUN diberikan tenggang waktu karena kaitannyaHalaman 62 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTdengan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu orangyang merasa kepentingannya dirugikan. Skema dari KTUN itu. ada 3(tiga) pihak, Pihak adalah Badan/Pejabat TUN, Pihak Il adalah pihak yangdituju, dan Pihak Ill adalah pihak yang tidak dituju tetapi terkait dengankeputusan itu.

bersamasebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 oranganak bernama Mohammad Ubhet Hidayatullah, namun sekarang sudahmeninggal dunia;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaanharmonis dan bahagia selama 9 tahun, namun sejak bulan tahun 2007rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena seringterjadi perselisinan dan pertengkaran;Bahwa perselisinan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugatmenjalin hubungan dengan wanita lain bernama Tun

yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksikakak ipar Penggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istrimenikah pada tanggal 20 Juni 1998 dan setelah menikah tinggal dirumahorangtua Tergugat selama 9 tahun;e Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi ke kalimantan tanpadiketahui alamatnya dengan jelas, meninggalkan Penggugat sejak bulan 2011hingga sekarang karena ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lainbernama Tun

pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisaudara sepupu Penggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istrimenikah pada tanggal 20 Juni 1998 dan setelah menikah tinggal dirumahorangtua Tergugat selama 9 tahun; Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi ke kalimantan tanpadiketahui alamatnya dengan jelas, meninggalkan Penggugat sejak bulan 2011hingga sekarang karena ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lainbernama Tun

memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut: Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah,dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama Mohammad Ubhet Hidayatullah,namun sekarang sudah meninggal dunia; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejakbulan 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena kepergokselingkuh dengan wanita lain bernama Tun

Menyatakan putusan dari tingkat pertama Putusan PeradilanPTUN Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN Smg. tanggal 27Januari 2015 jo Putusan Peradilan Tingkat Banding SurabayaNomor 78/B/2015/PT.TUN.Sby tanggal 06 Juli 2015 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015.tgI.03 Maret 2016untuk ditindak lanjuti untuk dapat melakukan catatan peralihanhak dari atas nama Subamo beralih pencatatan haknya menjadiatas nama Ny. Suwarti (Penggugat Rekonpensi);4.

Sby tanggal O06 Juli 2015 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015 tanggal 03 Maret2016;. Menyatakan sah menurut hukum perikatan jual beli Nomor38,tanggal 28 Juni 2011 Akta surat kuasa menjual dan melepaskanhak Nomor 39, tanggal 28 Juni 2011 dan akta perjanjian sewamenyewa Nomor 41, tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat olehNuning Fauziah Affiani, S.H., Notaris dan PPAT KabupatenWonogiri;.

Menyatakan putusan dari tingkat pertama Putusan PeradilanPTUN Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN Smg. tanggal 27Januari 2015 jo Putusan Peradilan Tingkat Banding SurabayaNomor 78/B/2015/PT.TUN.Sby tanggal 06 Juli 2015 joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015.tanggal 03 Maret 2016 untuk ditindak lanjuti untuk dapatmelakukan catatan peralinan hak dari atas nama Subarnoberalin pencatatan haknya menjadi atas nama Ny. Suwarti(Penggugat Rekonpensi) ;.

mencabut sertifikat Hak Milik Nomor4648, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, kotaSurakarta, Propinsi Jawa Tengah diterbitkan tanggal 10September 2001 atas nama Subarno yang beralih pencatatanhaknya menjadi atasnama Suyadi H pada tanggal 24 Oktober2013 sebagaimana putusan dari tingkat pertama PutusanPeradilan PTUN Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN Smg.tanggal 27 Januari 2015 jo Putusan Peradilan TingkatBanding Surabaya Nomor 78/B/2015/PT.TUN.Sby tanggal 06Juli 2015 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645K/TUN

2013tentang Solusi dan Saran Pelaksanaan Kontrak (Vide BuktiT19);e Bahwa setelah itu terbit Surat Nomor : S.465/WPB.19/KP.045/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang PengajuanKlaim Pencairan Jaminan/ Garansi Bank (Vide bukti T1);Menimbang, bahwaIndroharto dalam Bukunya UsahaMemahami Undangundang Peradilah Tata Usaha Negara (Buku )..sedang perjanjian perdatanya yang terjadi tetap merupakan suatuperbuatan hukum perdata, maka akan terjadi keadaan yangmembingungkan baik bagi pencari keadilan maupun hakim TUN

, karenaapabila kedua macam keputusan bersumber kepada ketentuan hukumpublic harus dianggagap keputusan TUN daN diadili Hakim TUN,sedangkan perjanjiannya yang merupakan perbuatan hukum perdata diadiliHal. dari halaman Putusan No. 02/G/2013/PTUN.BJM14oleh Hakim Perdata, sehingga untuk mengatasi hal ini Keputusan TUNtersebut dianggap melebur kedalam perbuatan hukum perdata.Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 252 K/TUN/2000 Bahwa segala keputusan tata usahaNegara

ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk.di Kabupaten Konawe Utara berdasarkanPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar No. 10/B.TUN/2009/PT.TUNMKS tanggal 3 Maret 2009 jo.

/2009tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P9), dan belakanganMahkamah Agung R. di tingkat Peninjauan Kembali jugamengeluarkan Putusan No. 134PK/TUN/2010 (Bukti P10)yang menolak Permohonan Peninjauan kembali yangsebelumnya diajukan Penggugat terhadap PutusanMahkamah Agung No. 284K/TUN/2009.PENCABUTAN SK NO. 267/2007 DAN NO. 153/2008 OLEHPEJABAT BUPATI KONAWE UTARA HERRY SILOANDE (YANGMENGGANTIKAN BUPATI ASWAD SULAIMAN) DANDIBERIKANNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP PRODUKSI)KEPADA PENGGUGATBahwa....10Bahwa

Putusan Mahkamah Agung No. 134 PK/TUN/2010 tanggal6 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar No.10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS tanggal 3 Maret 2009 jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNo. 10/G.TUN/2008/PTUN.Kdi tanggal 28 Oktober 2008(Putusan MA No. 134/2010);b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNo. 73/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 15 November2010 jo.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2)huruf b, adanya pelanggaran terhadap Asasasas UmumPemerintahan yang baik merupakan salah satu alasanuntuk dapat dibatalkannya suatu KTUN yang dikeluarkanoleh Badan/Pejabat TUN.4.6.4.

Melalui PutusanPeninjauan Kembali No. 184 PK/TUN/2010.2.

Dengandemikian sejak diketahui dan diterima oleh Penggugattanggal 20 September 2011 sampai dengan diajukannyagugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 harisebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan telah diubah dalam Undangundang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)DASARDASAR DIAJUKANNYA GUGATANBahwa Tergugat telah menerbitkan Surat KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 /KMK.01 / 2010

Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN),sehingga sudah seharusnya dinyatakan dapat diterimauntuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberikanSuatu putusan ; Bahwa dengan diterbitkannya Obyek sengketa olehTergugat, maka Penggugat selaku salah satu LSM yangbergerak dibidang anti korupsi telah dirugikankepentingannya untuk menegakkan pemberantasanKorupsi, Kolusi, Nepotisme yaitu Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal19 Maret

Pengawas Perpajakan tersebut,telah dilaksanakan seleksi terbuka calonkeanggotaan Komite Pengawas Perpajakan, sehinggaPenggugat mengajukan gugatan ini kepada PengadilanTata Usaha Negara Jakarta di Jakarta ;Bahwa Obyek sengketa a quo adalah merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang telah memenuhi isi danrumusan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 dan telah diubah dalam Undang undangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (TUN

.09/2008 tentang Komite PengawasPerpajakan tertanggal 17 Apri 2008(terlampir)putusan Tergugat a quo telah pula bersifatfinal dan telah berakibat hukum yangsudah definitive yaitu berupa Penetapansusunan keanggotaan Komite PengawasPerpajakan dan merugikan hak sertakepentingan Penggugat ;14ALASAN ALASAN GUGATANPasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dantelah diubah dalam Undangundang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN

Perpajakantidak transparan melalui seleksi yang benar menjadikanKomite Pengawas Perpajakan tidak mampu menjalankantugasnya mewakili Wajib Pajak untuk mengawasi PegawaiPajak dari tindakan menyimpang dan perbuatan tercela.Dengan demikian tindakan Tergugat diduga KKN ini sangatmerugikan kepentingan Penggugat ;Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dantelah diubah dalam Undangundang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN

Bahwa kemudian ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuangugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini ; Putusan MA Nomor Register :5 K/ TUN/ 1992 Tanggal 21 Januan 1993,Kaidah Hukum :Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU 5/ 1986 harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.Halaman 21 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG Putusan No. 41/K/TUN/ 1994 Tanggal 10 November 2010,Kaidah Hukum :Bahwa

Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidakselalu) mengenai kepentingan atau hakhak pihak ketiga, maka pihak ketigaini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamatyang dituju oleh keputusan TUN tersebut.Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkinhanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papanpengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang ditujuoleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulaidilaksanakannya

isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang ditujukeputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 haridalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atauJabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutansudah lewat.7.

;Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yangtidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat darikapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membacadi surat kabar atau membaca di papan pengumumam atau mendengar danorang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat padawaktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang ditujukeputusan yang bersangkutan;Bahwa di dalam gugatannya Penggugat secara jelas

Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 sertaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasantenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan(Vernemings theori) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (nonadressat

TUN) Jakarta(mungkin juga Mahkamah Agung Republik Indonesia)membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Pasar Baru, atausebaliknya Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatanPenggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.

TUN) di Jakarta (tingkat Banding);Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Tangerang akanmemutuskan salah satu dari sertifikat itu yang benar (vide: point6 petitum gugatan), sedangkan Lembaga Peradilan yangberwenang (PT.

TUN) belum memberikan keputusannya, manadi antara kedua sertifikat tersebut yang benar;Kalau sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (atauMahkamah Agung Republik Indonesia), barulah perkara inidapat diteruskan, atau dengan kata lain perkara ini terlaluprematur) ;Ill. Gugatan Batal Demi Hukum, Karena Salah Satu Dari TergugatTelah Meninggal Dunia:Bahwa Tergugat .b.

Salinan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusanperkara pertanahan Nomor 488 K /TUN/2007 antara ZainiAbidin Noor Melawan 1). Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang sebagai Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan 2). H. Rusman Umar sebagai Pemohon Kasasi IISemula Terbanding/Tergugat Il Intervensi tertanggal 24September 2008 (Vide Bukti P2);3.

Nomor 488 K/TUN/2007. perkara antara: ZainiAbidin Noor Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahanberkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.5 KotaTangerang dahulu Tergugat/Terbanding, 2.Rusman Umar,Kewarganegaraan Indonesia Wiraswasta bertempat tinggal diJalan H.

TUN.

dalamperkara ini sebesar Rp 294.000, (Dua ratus sembilan puluh empatribu rupiah) ; Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 21 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding ataupun kuasaNUKUMNY@. 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn cnn nnn ne nnn nnn nnn neeBahwa pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusantersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 22Desember 2011 Nomor : W2.TUN

No. 63/B/2012/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat PemberitahuanPutusan tertanggal 22 Desember 2011 Nomor : W2.TUN 11502/HK06/XIN/2OLL; =nennneee een cence nee ee ene en eee nnennenennennenennncnneneneeMenimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 158/G/2011/PTUNJKT,Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal3 Januari 2012 ; 2922222

Nomor 355 K/TUN/2005 jo.84 PK/TUN/2007), berdasar faktafakta yuridis berikut:2.1. Apa yang digugat dalam perkara belakangan ini, telah pernahdiperkarakan dan diputus dalam perkara terdahulu;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo. 84 PK/TUN/2007), TELAH DIJATUHKAN PUTUSAN; danputusan Perkara Terdahulu ini telah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT).Terbukti prosesnya tidak hanya sampai pada upaya hukum biasa(banding dan kasasi), tetapi telah menempuh upaya hukum luar biasaberupa Peninjauan Kembali.Putusan Perkara Terdahulu tersebut bersifat positif yakni mengabulkangugatan Para Penggugat (Tergugat dan II sekarang);2.3.1.

Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA") telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 355 K/TUN/2005tanggal 5 April 2006 dengan amar:Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1806 K/Pdt/20121.MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. KepalaKantor Pertanahan Kota Medan dan 2.

Muhammad Syah tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 20/BDG/2005/PT.TUNMDN tanggal 24 Maret 2005 yang menguatkandengan perbaikan amar putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2004/PTUNMDN Tanggal 3 Nopember 2004;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Termohon kasasi membayar biaya perkara sebesarRp500.000, (lima ratus ribu Rupiah);2.3.4.

Dalam Peradilan Peninjauan Kembali, MA telah menjatuhkanputusan dalam perkara Nomor 84 PK/TUN/2007 tanggal 3Maret 2009 dengan amar:MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan paraPemohon Peninjauan Kembali : 1. Berman Pakpahan dan 2.Hemly Marlan Pakpahan tersebut;2.

378 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 378 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NY. RD. RIA NINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, beralamat di Jalan Tanah Tinggi V/5, RT 007 RW 002,Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnyamemberikan kuasa kepada: 1. R. Finantha Rudy T, SH., 2. Sahala PLTobing, SH., 3. Adi Atmaka, S.H., 4.

;Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/2012Point 5 (lima):*Bahwa permohonan pengukuran Saudari tidak bisa kami lanjuti sebelumdiselesaikan terlebih dahulu dengan Yayasan Margajaya ;Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas BPN Tangerang dan juga berdasarkanbukti keterangan yang terdapat dalam buku tanah milik Tergugat, diketemukanbahwa diterbitkannya Gambar Situasi No.1149/1983 didasarkan pada Akta JualBeli No.28/Agr/PHT/1975, seluas 410 m2;Sehingga apa yang ditulis oleh Tergugat dalam

Yang ternyata terletak diatas tanah milikPenggugat;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk meneruskan permohonan pengukuranyang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah milik Penggugat sampai dengankeluarnya sertipikat atas nama Penggugat;Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/20124 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.

merupakanlas bahwa suratkan oleh stiwa hukum yang diajulk termasuk dalam ruangbra (vide Pasal 77 Undah Gugatan Penggugat diikta bahwa Penggugattiwa hukum dari perbuang diakui milik Pengguhrisan atau yang diperolprnah diperjualbelikan Iman 9 dari 22 halaman Putusan J ingkupUndang NomorbUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangbahwa apaapa yang telgh diuraikan oleherupakan perkara mengenai sengketaatakan ditolak;lah menguraikantan hukum yanggat, tentang tanahth oleh Penggugatbaik oleh PenjualNomor 378 K/TUN

Rp. 500.000,Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/201222Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.22

152 K/TUN/2012

No. 152 K/TUN/2012dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. SEMA No. 2 Tahun 1991bagian V angka 3, dan selanjutnya Penggugat mengajukan pendaftaran diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Perkara Nomor : 15/G/2011/PTUN.PLG tertanggal 01 April 2011;.

No. 152 K/TUN/201211.12.13.Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

No. 152 K/TUN/2012dengan warga setempat, sehingga keabsahan dari Sertifikat Hak Milik No.45 atasnama WAHIDIN WAHID sangat diragukan keabsahannya atau keasliannya;17.

No. 152 K/TUN/2012101020.6.20.7.secara sistematik dan sporadik sehingga penataan batasbatas tanah yangdiukur tidak akurat, kenyataannya mengambil hak atas tanah milikPenggugat.

No. 152 K/TUN/201212Situasi No. 36/OKI/1977 bukan Gambar Situasi No. 20 tanggal 15November 1977 karena itu adalah tanggal Sertifikat yang terletak di DesaPemulutan, Kecamatan Pemulutan an. SAARI BIN ARUM, kemudian dibalik namakan atas nama A.

Tun Abd. Razak Kel. TomboloKec. Somba Opu Kab.

Tun Abd. Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab.

Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan timres narkoba Polres gowa.Bahwa Terdakwa di tangkap dijalan Tun

Sudirman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapanpenyidik Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN SgmBahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Anggota Sat Narkoba PolresGowa telah melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari selasatanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita yang beralamat di ditempat Tun Abdul Razak, Kel.

barang tersebut untuk Terdakwa gunakansendiri;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) sachet plastikk berisikan kristal bening Narkotika Gol. jenisshabuMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa di tangkap dan digeledah oleh anggota res narkoba polresgowa diantaranya yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Setiawan pada hari selasatanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita dijalan Tun

Perkebunan Nusantara II(Persero) yang berkedudukan di Tanjung Morawa Medan ;Keputusan Tergugat adalah Produk yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN, berupa penetapan Tertulis yang bersifatkonkrit,individual dan final :.

Untuk pengujian Gugatan Tata UsahaNegara (TUN) pada perkara A quo ini, maka sesuai dengan Pasal 53ayat (2) Undangundang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataHal 23 Putusan No. 1/G/2021/PTUN.MDN11.Usaha Negara Jo. Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Pertama atas Undangundang No. 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, menegaskan sebagai berikut :a.

Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang digugat itubertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, yakni bertentangan dengan UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;b.

Melanggar Ketentuan Perundangundangan yang Berlaku : Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara(TUN) yang menjadi Objek Sengketa telah jelas dan terangmelanggar ketentuan peraturan Perundangundangan yangberlaku, dimana Tergugat dengan sengaja telah menerbitkan SuratHal 24 Putusan No. 1/G/2021/PTUN.MDNKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi objekSengketa diatas tanah milik Penggugat, padahal tanah milikPenggugat tersebut memiliki Surat kepemilikan berdasarkan SuratKeterangan

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang diketahui milikPenggugat dan terlihat Tergugat sama sekali tidak melihat datadatayuridis dan data fisik dalam proses penerbitan Surat Keputusan TataUsaha Negara (TUN) pada Objek Sengketa.

Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.Pasal 48 ayat (2): Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskandan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) jika selurun upaya administratif yang bersangkutan telahdigunakan;Bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa TUN khusus yaitusengketa TUN Kepegawaian, dan selurun upaya administratif telahdigunakan oleh Penggugat atas sengketa tersebut sebagaimana yangdiatur oleh Pasal 48 ayat (1) dan (2) tersebut diatas sudah sangat

Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 1 angka 9secara tegas sebagai berikut:Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan Hukum TUN berdasarkanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atauBadan Hukum Perdata;Halaman 6 dari 46 halaman. Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.4.

Bahwa demikian juga Tergugat adalah Badan atau Pejabat yangmelaksanakan urusan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas danpekerjaannya secara yuridis normatif masuk dalam ranah administratifberdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sebagaimanayang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang TUN. Demikian juga surat keputusan yang dikeluarkan Tergugatadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTUN;5.

Dalam hubungannya dengan keputusan TUN in itis,atasan Penggugat tidak memberikan akses informasi yang memadaikepada Penggugat untuk membela diri, seperti tidak pernah dipanggil,tidak pernah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dalamhubungannya dengan Keputusan TUN Tergugat, Tergugat menerbitkanobjek sengketa melanggar asas kecermatan dan ketelitian. Seharusnya,Penggugat tidak dijatuhi hukuman disiplin karena sesungguhnya tidakterbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diuraikan padabagian mempertimbangkan huruf e objek sengketa.

50 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 50 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Ir. RENAWATIE SETIAWAN, Berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, beralamat diJalan Nangka/T. Tambusai No. 3738 Pekanbaru. Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. H. Nuriman,S.H.,M.H., 2. Rokyal Hasibuan, S.H., 3. Gusti Indra Bebasaari, S.H.

Putusan Nomor 50 K/TUN/2013Penggugat yang dipagar oleh Tergugat II Intervensi....? Seharusnya terlebih dahuluSertipikat Hak Milik Nomor : 2065/Kelurahan Labuh Baru Barat tanggal 14September 2006, Surat Ukur Nomor : 02561/2005 tanggal 25 Agustus 2005 danSertipikat Hak Milik No. 2063/SU No. 2562/LB.

Putusan Nomor 50 K/TUN/20139 Bahwa Majelis hakim juga sangat keliru dengan tidak mempertimbangkan BuktiSurat yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi, yaituberupa :a Bukti T.

Putusan Nomor 50 K/TUN/2013September 2006, Surat ukur No.02561/LB.Barat/2005, tanggal 25 Agustus2005 seluas 8.405 M.2 atas nama Ir.

Putusan Nomor 50 K/TUN/2013 Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754

05 Oktober 2015dan Putusan Banding ini juga menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam Nomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015, dimana Putusan inkrach tersebutmemenangkan Hadislani (Sebagai penggugat pada perkara di PTUNTanjungpinang)) sebagai pemilik sah objek perkara aquo yaitu PasarMelayu Raya yang berada di Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan BatuAji Kota Batam, dimanadalamperkara di Peradilan TUN tersebutHalaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316

Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konpensi pada posita angka 1sampai dengan 4 menyatakan Penggugat Konpensi bagian darikemenangan Tergugat Konpensi dalam putusan peradilan TUNberkekuatan hukum tetap atas objek perkara aquo, yaitu PutusanMahkamah Agung RI Nomor 27 K/TUN/2016 tanggal 14 April 2016 yangmenguatkan Putusan Banding PT TUN Medan Nomor137/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 05 Oktober 2015 dan Putusan Bandingini juga menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Tanjungpinang di Batam Nomor

Bahwa jelas dan terang Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalamKonpensi juga mengakui dalam dalil gugatannya dalam konpensimenyatakan membangkang atas putusan TUN yang berkekuatan hukumtetap (inkrach van gewisj), dimana Tergugat Rekonpensi / Penggugatdalam Konpensi memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriHalaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2017/PN BtmBatam dalam perkara aquo untuk menetapkan sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap satu unit bangunan yang jelas dan

terang dokumenkepemilikannya telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidakberharga dalam Putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap (inkrachvan gewisj) tersebut.

Fotocopy Putusan Banding PT TUN Mean Nomor 137/B/2015/PTTUNMedan, tanggal 05 Oktober 2015 tidak ada aslinya dan untuk selanjutnyaCIDE ri tana... 2.0... ccc cece e cece eee cee cee eeeeeeeeeseeeeeeesuseeteesseseseseee P72;3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/TUN/2016tanggal 14 April 2016, tidak ada aslinya dan untuk selanjutnya diberi10 6