Ditemukan 13354 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-02-2009 — Putus : 17-06-2009 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/G/2009/PHI/PN.BDG
Tanggal 17 Juni 2009 — PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK; LAWAN; RD. SUSI DIANA MULIYATI;
105 — 24
  • diperkirakan berjumlah kurang lebih 1.200 orang.Bahwa jika Penggugat merasa keberatan dengan digelarnya aksi unjuk rasa tersebutbahkan menghukum para pegawai Bank yang terlibat, apa lagi sampai memutushubungan kerjanya, maka sangat nyata bahwa Penggugat telah secara sadarmelanggar UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 25, yaitu:Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hakuntuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa lebih dari itu, UUD
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-11-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 494/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 3 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat I : Prof. Dr. Paham Ginting, M.S
Pembanding/Penggugat II : Rosdamenta Br Bangun, S.H.
Terbanding/Tergugat I : KEPALA PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO Cq. BUPATI KABUPATEN KARO
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARO
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARO
84 — 48
  • Selanjutnya sesuai dengan asas pembagian kekuasaankehakiman yang dianut oleh Negara Indonesia sebagaimanaditegaskan dalam UUD 1945 juncto UndangUndang KekuasaanKehakiman R.I dan sesuai dengan prinsip hukum, yaitu apabila suatuperkara yang diajukan kepada hakim secara absolut tidak berwenangmemeriksa perkara tersebut, maka secara ex Officio hakim harusmenyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkaratersebut.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 13-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 19 Agustus 2019 — ADI SAPUTRA ARI WIBAWA; Melawan; PT. SARANA UNGGUL PRATAMA (SUP);
171 — 38
  • dapat mengu/Ji sesuaidengan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentangPedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang; Terhadap frasa "dalamwaktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya"dalam ketentuan Pasal 171 UU 13/2003, Mahkamah menilai, batasan jangka waktupaling lama satu tahun merupakan jangka waktu yang proporsional untukmenyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh dan tidak bertentangandengan Pasal 28D ayat (1) UUD
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Trk
Tanggal 17 April 2020 — Pemohon:
Chrisna Nur Setyawan Bin Oentoro
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek
67 — 16
  • Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan kalau Termohon tidakpernah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) kepada Pemohon, atas Permohonan tersebut Termohonmembantahnya;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah KonstitusiNomor:130/PUUXIII/2015 menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAPbertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat sepanjang frasa penyidik memberitahukan hal itukepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukandan menyerahkan SPDP
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Blb
Tanggal 29 Juni 2020 — Pemohon:
1.DIDAN SYAHRUDIN
2.FIRMAN DWI GUSTIANSYAH
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi
65 — 9
  • Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hakazasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innosence atauazas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut.Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya(UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negarahukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mestiterejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasukdalam proses
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 18-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 720 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — SOBAR NASUTION VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk CABANG KOTA PINANG
97 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UUD Tahun 1945;b. Ketetapan MPR;Halaman 26 dari 47 hal Put. Nomor 720 K/Pdt.SusBPSK/201618.UndangUndang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;~@ a0Peraturan Daerah Provinsi;g.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/PDT.SUS/2011
PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT SURABAYA; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI
68 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan NegeriSidoarjo yang memeriksa banding keberatan perkara ini dengan memperhatikanketentuan perundangundangan, asasasas hukum dan keadilan sertakelangsungan usaha koperasi Terlapor Il sebagaimana yang diamanatkan pasal33 UUD 1945 amandemen keempat dan UndangUndang Nomor 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadaPengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut :1.
Pengadilan PN MASOHI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-08-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 26 /Pdt.G/2019/PN.Msh
Tanggal 5 Februari 2020 — . Perdata - ABUBAKAR TEHUAYO Penggugat - Pnj. Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Tergugat I - Lembaga/Badan Saniri Negeri Telutih Baru Tergugat II - Bupati Maluku Tengah Turut Tergugat
276 — 178
  • Lembaga Adat Saneri NegeriAdat Telutin Baru adalah merupakan representasi dari seluruh wargamasyarakat adat Negeri Adat Telutin Baru sebagaimana yang telah adadan telah berlaku selama ini secara turuntemurun sejak zamanpenjajahan hingga zaman kemerdekaan sekarang ini, dan telah diakuipula kebenarannya dalam bentuk ketatanegaraan Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana tercantum pada Pancasila Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan, UUD
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 09-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Mnk
Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon:
ADITYA WIJAYA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT Cq. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua Barat
99 — 65
  • Hal 35 dari 46pemeriksa (penyidik), tetapi agar tersangka dipandang dan diperlakukansebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa Negara Indonesia yang didasari prinsip negarahukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) menghendaki adanyapenghargaan hakhak asasi manusia dan keadilan yang salah satu cirinyaadanya perlakuan terhadap warganegara sesuai dengan proses dan prosedurmenurut ketentuan yang berlaku (due process of law
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 02-11-2016 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 121/Pid.B/2015/PN Srl
Tanggal 7 Januari 2016 — HERI YANTO Bin WAHAB
80 — 17
  • Terdakwa berdasarkan ketentuandalam Pasal 340 KUHPidana, dapat dijatuhi pidana mati, atau pidanapenjara selama seumur hidup atau dua puluh tahun atau menurutTuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhipidana penjara selama: 13 (tig belas) tahun, oleh karena itu makadengan memperhatikan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingatpula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang notabene berdasarkan PANCASILA dan UUD
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-09-2012 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 05-12-2012
Putusan PT BENGKULU Nomor 20/PID.Tipikor/2012/PT.BKL
Tanggal 4 Oktober 2012 — MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN.
102 — 34
  • e Bahwa dalam Konstitusi NKRI/UUD 1945 pasal 23 e dinyatakan Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentangKeuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuanganyang bebas dan mandiri , pengaturan tersebut dimaksudkan agardalam Pemeriksaan tidak terjadi lagi tumpang tindih Pemeriksaanatas suatu obyek pemeriksa yang terjadi secara berulangulangdalam satu tahun anggaran yang selalu menjadi keluhan entitaspemeriksaan maka oleh karena itu diatur pemeriksaan tersebutcukup dilakukan hanya oleh
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE
Tanggal 13 Oktober 2014 — Ir. ARIS PURWANTO
104 — 24
  • Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mengesampingkan azasPresumption of innosense sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 dan azas equality before the law sebagaimana diatur dalamPasal 4 ayat 1 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: bahwa saksi Ahli Amus Nusi, Auditor BPKP, dalam menentukan besar kerugiannegara sebesar Rp.1.454.521.349,75
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 24-10-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 62/Pdt.Sus/2016/PN Psp
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pemohon Keberatan : PT. BANK RAKYAT INDONESA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN ; Termohon Keberatan : MUHAMMAD AMIN SIREGAR
147 — 52
  • UUD tahun 1945Ketetapan MPR=c. Undangundang/perpud. Peraturan pemerintahe. Peraturan presidenf. Peraturan daerah provinsig.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 15 Nopember 2017 — BAHARI MELAWAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU SIARANG ARANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017
125 — 58
  • Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan kepadaNegara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermeteraiRp. 6000 dibuat oleh yang bersangkutan;. Tidak sedang menjalankan pidana penjara dengan Surat Pernyataanyang bersangkutan diatas kertas bermeterai Rp. 6000,;.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 18-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HOTMAIDA, SH
Terdakwa:
SUPARMAN Alias DAUD Alias Abu Ainun Alias Abu Abu Bin Darwis
137 — 116
  • Terdakwa telah memiliki pbemahaman : Orangorang kafir adalahorang yang bukan Islam dan tidak menjalankan syariat Islam,dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakanPancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagaiLandasan Negara serta bukan syariat Islam atau hukum Islamyang dijadikan sebagai landasan, maka Negara Indonesiaadalah kafir teremasuk pemerintahannya dan pendukungpendukungnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1219/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT PERTAMINA (Persero) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Skema Penugasan LNG berdasar tinjauanazas keadilan & kepastian hukum menunjukkanketidakseimbangan beban, risiko dan benefit akibat putusanPengadilan Pajak sebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM I Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945PENUGASAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1807 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 September 2015 — MOSTAFA MORADALIVAND Bin MORADALI
99 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1807 K/PID.SUS/2015mencakup korupsi, peredaran Narkoba, teroris, pelanggaran HAMyang berat dan pembunuhan berencana;11) Bahwa berdasarkan Putusan Makamah Konstitusi No. 2/PUUV/2007 dan Putusan Makamah Konstitusi No. 3/PUUV/2007pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yangdijamin oleh Undangundang Dasar 1945, karenakonstitusiIndonesia tidak menganut azas kemutlakan Hak Asasi Manusia,dalam ketentuan Pasal 28 J UUD 1945, disebutkan bahwa hakasasi seseorang digunakan dengan harus menghargai
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 131/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat I : Muhammad Rofiq
Terbanding/Penggugat : BUDI OKTARITA
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Dian Saraswati, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK MUAMALAT CABANG UTAMA PALEMBANG
183 — 82
  • Bahwa sesuai Posita 2 dan 3 Gugatan, Koperasi memperoleh statusBadan Hukum dari Departemen Koperasi dan Pembinaan PengusahaKecil Kantor Wilayah Sumatera Selatan dengan No.003731/BH/VItertanggal 1 Juli 1997, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraananggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalamrangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmurberdasarkan Pancasila dan UUD 1945;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2016
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT MERBAU PELALAWAN LESTARI
667 — 593 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Padt/2016Bahwa Pasal 33 ayat (8) Undang Undang Dasar 1945 dengan tegasmenyatakan: Bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sejumlahbesarnyakemakmuran rakyat;Bahwa Penggugat mempunyai obligasi (kewajiban) untuk mewujudkanperekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasanlingkungan serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untukmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (vide Pasal 33 ayat(4) juncto Pasal 28 ayat (1) UUD
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
107 — 58
  • Dimulai dari landasan konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33ayat 2, 3 dan 5, kemudian landasan kebijakan nasional yaitu RPJP danlandasan operasional yang terdiri dari 5 (lima) undangundang danperaturan turunannya sebagai amanat dari peraturan yang lebih tinggidan/atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraannegara;Terlampir adalah ilustrasi gambar yang dapat mempermudah penjelasan diatas sebagai berikut: ie UUD 19451.