• Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek anggunan/broch dalam surat Pernyataan/Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 November 1998 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan jika ingkar dapat dengan bantuan aparat penegak hukum (POLRI/ABRI) ; --------------------6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditaksir sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------

  Menghukum dan = memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objekanggunan/broch dalam surat Pernyataan/Perjanjian antara Penggugat danTergugat tertanggal 12 November 1998 kepada Penggugat dalam keadaan baikdan jika ingkar dapat dengan bantuan aparat penegak hukum (POLRVABRI) ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditaksir sebesar Rp 641 .000.

• Termohon Tidak Mempunyai Kewenangan untuk MelakukanPenyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap PemohonTeBahwa berdasarkan Pasal 11 UU KPK, Termohon mempunyaiwewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutantindak pidana korupsi yang (a) melibatkan aparat penegak hukum,penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengantindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupenyelenggara negara, (b) mendapat perhatian yang meresahkanmasyarakat,

  Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lainyang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan olehaparat penegak hukum atau penyelenggara negara;b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;dan/atauc. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1. 000.000.000, (satumilyar rupiah);2.

  hukum, Jaksa Penegak hukum, semua anggota Polriadalah penyidik dan Jaksa adalah Penuntut, harus ada surat keputusan,surat penunjukkan yang mengangkat dia menjadi penyidik atau penuntut itupenting ;Bahwa kalau dilihat dari KUHAP, penyidik termasuk Polri dan PPNSpenyidik pun tertentu, bahasa tertentu itu harus ditegaskan dengan UndangUndang, bahwa PPNS adalah penyidik Kehutanan, Perikanan dansebagainya ;Bahwa yang disebut sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggaranegara, ada suatu Keputusan atau

  (satumilyar rupiah) ;Menimbang, bahwa pasal 11 huruf a UndangUndang Nomor 30 tahun 2002memberikan batasan mengenai orangorang sebagai subjek hukum pelaku TindakPidana Korupsi yang menjadi kKewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :e Aparat penegak hukum ;e Penyelenggara negara ; Orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukanoleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara ;Menimbang, bahwa undangundang tidak

  memberikan penjelasan tentangpengertian dari aparat penegak hukum dan juga tidak menjelaskan tentang siapasaja yang termasuk aparat penegak hukum ;Menimbang, bahwa secara harfiah aparat penegak hukum dapat diartikansebagai aparat negara yang diberi wewenang oleh undangundang melaksanakantugastugas penegakan hukum ;Hal 233 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.234Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui denganjelas tentang siapa saja yang termasuk atau disebut sebagai

• sebagai polisi membuat merekaberkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil diPengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa danbeberapa Putusan Mahkamah Agung RI tentang perkara yang sama yaituputusan MARI nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011,putusan MARI nomor 1375 K/Pid.Sus/2012, putusan MARI nomor 2948K/Pid.Sus/2012;Bahwa Judex Facti sejatinya Belajar dari Putusan Mahkamah Agung RItersebut mestinya dapat diambil pelajarannya oleh para aparatur maupunlembaga penegak

  hukum dalam proses penegakan hukum terhadaptindak pidana narkotika, karena dalam prakteknya juga ada ditemukankasus yang direkayasa, dijebak ataupun kriminalisasi, sehingga tidakdapat dipungkiri bahwa masyarakt tidak serta merta dapat langsungpercaya terhadap setiap tindakan aparat penegak hukum khususnyayang terkait dengan narkotika, namun terjadi juga dilema dalam prosespengerebekan/penggeledahan atau operasi tangkap tangan harusdilaksanakan dengan cepat dan jarang jugsa terdapat saksi yang netralbukan

  dari bagian penyidik juga bukan dari bagian pelaku.Bahwa Judex Facti salah dan keliru tidak mempertimbangkan hubunganantara polisi sebagai aparatur penegak hukum dengan kedudukannyasebagai saksi dalam perkara narkotika dapat dikategorikan kedalam 2(dua) kedudukan, pertama polisi sebagai aparatur penegak hukumsebagai profesinya dan Terdakwa sebagai warga negara biasa.

  Dalamhal ini polisi menangkap sebagai penegak hukum sebagai profesinya,Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDNmaka penangkapannya sah, namun dalam hal polisi penangkap sebagaisaksi yang bersaksi di persidangan maka kesaksiannya tidak sah, karenaterpengaruh dengan profesinya.

  Dalam hal kesaksian yang diberikan olehpolisi sebagai aparatur penegak hukum tidak ada nilai pembuktian karenamengandung penilaian yang subjektif, dipengaruhi konflik kepentinganantara kedudukannya sebagai saksi dan profesinya sebagai penyidik.8.

• Mestinya tugas inimenjadi bagian dari tugas Badan Narkotika Nasional dan tugas dankewenangan Polisi dalam rangka penegak hukum ;Bahwa telah nyata di dalam UndangUndang TNI Nomor 34/2004menyatakan bahwa tugas TNI selain perang berjumlah 14 tugas pokok.Tugastugas itu, dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan, Tugas Pokoksebagaimana ayat (1) dilakukan dengan :a. Operasi militer untuk perang ;b. Operasi Militer selain perang yaitu :1.

  No. 16 PK/Pid/2016Aparat TNI yang bukan Aparat Penegak Hukum sehingga tidakmempunyai legalitas dan landasan hukum yang benar, untuk itu harusdinyatakan tidak sah dan melawan hukum ;6.

  Bahwa begitu juga dengan pertimbangan Hakim pada halaman 66 yangmenyatakan bahwa TNI adalah aparat Penegak Hukum dan diatur dalamundangundang, ini merupakan kekeliruan yang fatal karena tidak adasatupun undangundang maupun ketentuanketentuan lainnya yang menyatakanbahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah ARARAT PENEGAK HUKUM :Bahwa dalam ketentuan undangundang aparat penegak hukum adalah :1.

  AdvokatLahirnya UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokatmenjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satupilar penegak hukum.

  Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1)Undang:Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakanbahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yangdijamin oleh hukum dan peraturan perundangundangan.Berdasarkan alasan tersebut di atas maka jelas bahwa Termohon (TNI)bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana yang dinyatakan dalamundangundang sehingga pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwaTNI (Termohon ) merupakan aparat Penegak hukum, dan menganggapbahwa tindakan Termohon (TNI) memasuki

• Putusan Nomor : 158/G/2017/PTUN.JKT8.Bahwa dalam pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat berbunyi:Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandinyang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundanganBahwa sebagai Warga Negara yang perduli dengan terciptanyaketertiban dan kepastian hukum di Negara Republik Indonesia yangtercinta ini, serta Penggugat yang berprofesi sebagai Advokat yangberstatus sebagai Penegak Hukum sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 5 ayat (1

  Bahwa dalam huruf C halaman 4, angka 11 halaman 10 dan angka25 halaman 13 gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugatmenyatakan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukumperdata yang kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa sertamenyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut adalahkepentingan Penggugat sebagai penegak hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat, advokat berstatus sebagai penegak hukum,bebas dan mandiri yang dijamin

  Seharusnya Penggugat jugamembaca penjelasan resmi dari Pasal tersebut, dimana penjelasanPasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat adalah Penegak hukum adalah advokat sebagai salahsatu. perangkat dalam proses peradilan yang mempunyaikedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalammenegakkan hukum dan keadilan.Bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003Tentang Advokat :1.

  Putusan Nomor : 158/G/2017/PTUN.JKTmeskipun samasama sebagai Penegak Hukum, peran dan fungsipara Penegak Hukum ini berbeda satu sama lain.

  Namun demikian,meskipun samasama sebagai Penegak Hukum, peran dan fungsipara Penegak Hukum ini berbeda satu sama lain. Advokat sebagaiPenegak Hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiriuntuk mewakili klien dan tidak terpengaruh kekuasaan Negara(yudikatif dan eksekutif)..

• Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Drs. U.

  Asas Proporsionalitas dan ProfesionalBahwa Para Penggugat adalah calon yang telah diusulkan olehgabungan 4 partai politik, yaitu Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI) Kabupaten Muba, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI) Kabupaten Muba, Partai Demokrat (PD) Kab.

  Rasyid Yusuf membantah suratpencalonan tersebut; Bahwa pada lembar Surat Keputusan dan halaman berikutnyatidak mempunyai kaitan dan dibuat pada waktu yang berbeda,hal ini dapat dibuktikan pada halaman surat Keputusan tanggal23 September 2006, sedangkan pada halaman berikut terteratanggal 22 September 2006; Bahwa pada Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kab.

  Bahwa ternyata secara fakta hukum, Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI) telah mencalonkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil BupatiKab. Muba periode 2006 2011 yaitu :1. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) pada tanggal 28 Septembertelah menyerahkan Formulir dan Mendaftarkan di KPUD / Tergugat telahmencalonkan pasangan Sdr. Chaidir Tanjung dan Sdr. Imron Terasip,BA., dengan Surat Pencalonan tertanggal 26 September 2006, (Bukti T II dan Bukti T IV) ;2.

  Kemudian Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) mencalonkanpula pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati MUBA yaitu: Penggugat Sdr. Ahmad Yani, SH. MH. Dan Sdr., H.

• AHMAD KADIRNASUTION,SH, 3.HAMANGKU BUWONO,SH, 4.NURSRIANI,SH Advokat/Penasehat Hukum, diKantor Penegak Hukum yang beralamat di Jl.Tanggok Bongkar No. 16 Wilayah Mandala Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26Desember 2012. selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON/PEMBANDING;MELAWAN :TERBANDING, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,Tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATUSELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSUNITA,S.H, Advokat/Penasehat Hukum dariKantor YAYASAN INFORMASI INDONESIA

  sebagaipihak Termohon dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena ituberdasarkan Pasal 7 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947,jo Pasal 61Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai /ega/ standing untukmengajukan permohonan banding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013,Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya NURSRIANI, SH.Advokat dari kantor penegak

  Advokat dari kantor penegak hukum RITAWAHYUNI, SH & REKAN adalah cacat hukum dan oleh karena itupermohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat di terima(Niet Onvankelijk verklaarad) ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat

• Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

• hukum, yang menyebabkan banyakterlapor, calon tersangka atau benarbenar tersangka menjadi ATM bagioknum penegak hukum.

  Namun sebaliknya jika terlalumementingkan aspek perlindungan hakhak warga negara dikhawatirkan akanmempersulit pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.Menyelesaikan perkara kejahatan melalui proses peradilan pidana,berarti alatalat negara penegak hukum pidana bekerja dengan menjalankankewenangan yang dimilikinya.

  proses tanpa prosedur.Seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana olehalat negara penegak hukum berdasarkan bukti permulaan, maka statushukumnya dapat diubah oleh penegak hukum pidana menjadi tersangka.Sebagai seorang tersangka, dia dapat dikenakan berbagai pembatasanterhadap kemerdekaan pribadinya seperti kebebasan bergerak, menguasai/memiliki harta benda dan lain sebagainya.

  Pada dasarnya, praperadilan adalah instrumen untukmengontrol tindakan sewenangwenang aparat penegak hukum terhadapupaya paksa yang dimungkinkan dalam KUHAP.

  Selain itu, permasalahannya bukan padadefinisi istilan pada pasal a quo, tetapi berada dalam level interpretasi olehaparat penegak hukum dan hakim dalam praktik penegakan hukum.

• Agar Penegak hukum harus berhatihati dalam melakukan tindakanhukumnya dan setiap tindakan harus didasarkan kepada ketentuanhukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diriserta menjauhkan diri dari tindakan Sewenangwenang;2.

  Ganti rugi dan Rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungiPenetapan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Bbs,.halaman 4 dari 26warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyatatanpa didukung dengan buktibukti yang meyakinkan sebagaiakibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidakmengindahkan prinsip hakhak asasi manusia..

  (b) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itudibidang hukum Acara Pidana adalah agar Masyarakatmeenghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkanpembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesualdengan fungsi dan wewenang masing kearah tegaknya hukum,keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabatmanusia, ketertiban serta kepastian hukum demiterselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945;Juga ditegaskan kembali dalam Bagian Penjelasan UmumKUHAP, tepatnya

  , pada Angka 2 Paragraf ke6 Yang berbunyi;...., Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acarapidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dankewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkanpembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesualdengan fungsi dan wewenang masingmasing kearah tegakmantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakanpengayoman terhadap keluruhan harkat serta martabatmanusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknyaRepublik Indonesia sebagai

  Bahwa dari uraian faktafakta tersebut diatas, Tersangka/Pemohonsangat menyesalkan perbuatan Penyidik Polsek SonggomPolres Brebes yang sewenangwenang, bertentangan denganhukum serta melakukan intimidasi bahkan tindakantindakankekerasan fisik yang seharusnya tidak dilakukan oleh ANggotaPolri selaku Penegak Hukum, terlebin lagi melakukanPenangkapan serta Penahanan yang tidak sesuai prosedur.TENTANG PENANGKAPAN:A.

• Pasal 77 KUHAP, sering terjaditidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukumyang nyatanyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang,sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukumyang nyata dari Negara.

  Bhnperlakuan sewenangwenang oleh aparat penegak hukum.

  Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalamBAB X bagian kesatu HUHAP dan BAB XII bagian kesatu KUHAP Jo.BAB VIII UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Korupsi (Selanjutnya disebut UUKPK), secarajelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasanhorizontal untuk menguji kKeabsahan penggunaan wewenang olehaparat penegak hukum (Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum),sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabiladilaksanakan

  Hukum harus hatihati dalam melakukan tindakanhukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepadaketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampumenahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenangwenang;2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungiwarga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyatatanpa didukung dengan buktibukti yang meyakinkan sebagaiakibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidakmengindahkan prinsip hakhak asasi manusia;3)

  Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukumberdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yangmenjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjaminsegala warganegara bersamaan kedudukanya di dalam hukumdan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum= danpemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya(b) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayatihak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaaansikap para pelaksana penegak

• Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat bebas dari beban apapun juga jika perlu dengan upaya paksah eksekusi atas dasar Kekuasaan Kehakiman dengan bantuan Aparat Penegak hukum ;6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 1.151.000,- ( satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

  Kepala Desa Sea dan penjual sertapembeli dan saksisaksi adalah sah dan mengikat;Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat dengan sengajamenguasai tanah sengketa tanpa hak mengambil buah kelapa,buahcengkeh adalah perbuatan melawan hukum dan merugikanPenggugat;Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyeksengketa untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepadaPenggugat bebas dari beban apapun juga jika perlu dengan upayapaksah eksekusi atas dasar Kekuasaan Kehakiman dengan bantuanAparat Penegak

• 1 (satu) set pangkat pramuka penegak.
• 5 (lima) buku tulis merk sinar dunia bertuliskan nama bayu jundika.

Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Rudi Sanjaya Bin Komar.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Suratman.1 (satu) Lembar baju praktek sekolah SMKN 1 Simpang Pematangwarna merah hitam bertuliskan nama JUNDIKA.1 (satu) lembar celana olahraga warna hitam lis abuabu.1 (satu) set pangkat pramuka penegak.5 (lima) buku tulis merk sinar dunia bertuliskan nama bayu jundika.Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa RudiSanjaya Bin Komar.4.

Suratman, 1 (satu) Lembar baju prakteksekolah SMKN 1 Simpang Pematang warna merah hitam bertuliskan namaJUNDIKA, 1 (satu) lembar celana olahraga warna hitam lis abuabu, 1(satu) set pangkat pramuka penegak, 5 (lima) buku tulis merk sinar duniabertuliskan nama bayu jundika.Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN.Mgl.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Suratman, 1 (satu) Lembar baju prakteksekolah SMKN 1 Simpang Pematang warna merah hitam bertuliskan namaJUNDIKA, 1 (satu) lembar celana olahraga warna hitam lis abuabu, 1(satu) set pangkat pramuka penegak, 5 (lima) buku tulis merk sinar duniabertuliskan nama bayu jundika.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN.Mgl.3.

Suratman, 1 (satu) Lembar baju prakteksekolah SMKN 1 Simpang Pematang warna merah hitam bertuliskan namaJUNDIKA, 1 (satu) lembar celana olahraga warna hitam lis abuabu, 1 (satu)set pangkat pramuka penegak, 5 (lima) buku tulis merk sinar duniabertuliskan nama bayu jundika.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah

Suratman. 1 (satu) Lembar baju praktek sekolah SMKN 1 Simpang Pematangwarna merah hitam bertuliskan nama JUNDIKA. 1 (satu) lembar celana olahraga warna hitam lis abuabu. 1 (satu) set pangkat pramuka penegak. 5 (lima) buku tulis merk sinar dunia bertuliskan nama bayu jundika.Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Rudi SanjayaBin Komar .6.

• hukum dan sangat mungkin akanterjadi Error in persona maka seharusnya dilengkapi dengan sesuatu yangtertulis sifatnya misalnya surat penangkapan disitu tertulis : nama yang akanditangkap, pasal yang dikenakan, sehingga error In persona tadi sangatmungkin dihindari para penegak hukum ;Bahwa kalau konteks tertangkap tangan itu intinya ketika melakukaninvestigasi penyidikan dari aparat bisa lewat aduan, laporan bahkan investigasiyang dilakukan oleh Penyidik sendiri sehingga sangat mungkin kalautertangkap

  tangan bisa langsung prosesnya berjalan ;Bahwa Kalau dipraperadilankan menurut ahli itu hak seseorang tapi ketikaberbicara landasan penangkapan saya yakin penyidik pasti punyapertimbangan melakukan itu karena dasar orang ditangkap ada di pasal 17KUHAP kemudian orang ditahan di pasal 21 KUHAP, ada bukti permulaanyang cukup dan bukti yang cukup sebagai dasar yang tadi ;Bahwa bicara tentang Penyidikan itu memang konteks pasal 109 KUHAP lebihkepada deskresing aparat penegak hukum jadi ketika bicara

  hukum disisi lain aparat penegak hukum lebihke presumption of innocent sehingga berbicara presumption of gill harusnyamembuktikan itu sudah tugasnya Jaksa seseorang itu bersalah dimuka hukumjadi ketika dalam konteks penetapan tersangka tadi memang harus dibuktikanorangnya bersalah atau tidak sehingga kepastian hukumnya tercapai ;Bahwa delneming (penyertaan) harus lebih dari 1 (satu) terdakwa ;Hal.26 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Sel.Bahwa dalam konteks tadi dia menjadi dasar untuk

  Sebenarnya ketika dikembalikan kepada proses penyidikan saya rasakalaupun dalam proses penegakan hukum maka sebenarnya bukan robot yanghanya menafsirkan peraturan perundangan tapi dia juga menjalankannyadengan hati, sehingga tidak bisa menggunakan kacamata kuda saja tapi tafsirtadi harus dimaknai bahwa kekuatan penegak itu untuk mencapai kebenaranmateriil yang merucut pada keadilan tadi ;Bahwa seperti misalnya delneming pelakunya lebih dari satu orang kemudianditetapbkan seseorang sudah bersalah

  Jadi ketika bicaratentang bersamasama berarti dilakukan dengan kesabaran dan tujuan yangsama menjadi tidak adil ketika ada 4 orang yang melakukan dan satu orangdiputus bersalah yang tiganya dianggap tidak bersalah dan proses itu harusdidorong dan tetap harus jalan untuk membuktikan secara bersamasama tadikewajiban aparat penegak hukum;Hal.28 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Sel.Bahwa konteks bersamasama pasti tidak satu orang jadi kalau bicara tidaksatu orang lompatan berpikirnya menjadi

• ,ketiganya warga negara Indonesia,pekerjaan advokat yang tergabung dalamTim Penegak Kebenaran Partai PersatuanPembangunan (PPP), beralamat di JalanTebet Barat IX Nomor 17, Tebet, JakartaSelatan, dan Jalan Diponegoro No.60,Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 20 November 2014dan tertanggal 3 Desember 2014; V. Provinsi Kalimantan Timur 42. H.

  ,ketiganya warga negara Indonesia,pekerjaan advokat yang tergabung dalamTim Penegak Kebenaran Partai PersatuanPembangunan (PPP), beralamat di JalanTebet Barat KX Nomor 17, Tebet, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanpa tanggal, November 2014; Provinsi Sulawesi Tenggara: 61. H. ABDUL RASYID SYAWAL, Ketua DPWPPP Sulawesi Tenggara, beralamat di JalanBunga Matahari Nomor 33 H, Kota Kendaridan Dr. H. MZ.

  Hadrawi Ilham, S.H., Angga BrataRosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri,S.H., ketiganya warga negara Indonesia,pekerjaan advokat yang tergabung dalamTim Penegak Kebenaran Partai PersatuanPembangunan (PPP), beralamat di JalanTebet Barat KX Nomor 17, Tebet, JakartaSelatan dan Jalan Diponegoro No.60,Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 20 November2014; Xl. Provinsi Papua:63. BACHTIAR H.

  ,ketiganya warga negara Indonesia,pekerjaan advokat yang tergabung dalamTim Penegak Kebenaran Partai PersatuanPembangunan (PPP), beralamat di JalanTebet Barat KX Nomor 17, Tebet, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 20 November 2014; XXI. Provinsi Sulawesi Selatan: 81. H.M. AMIR USKARA, M.Kes, Ketua DPWPPP Provinsi Sulawesi Selatan dan H.MUH. ARAS, S.Pd.

  ,Angga Brata Rosihan, S.H., dan AndiSyamsul Bahri, S.H., ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan advokat yangtergabung dalam Tim Penegak KebenaranPartai Persatuan Pembangunan (PPP),beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17,Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 20 November2014; DPW dan DPD tersebut selanjutnya disebut sebagaiPARA TERGUGAT INTERVENSI 3/PEMBANDING;V.

• Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera keluar dari Objek Sengketa, serta menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan apabila dipandang perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat Penegak Hukum;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 1.819.000,00 (satu juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

• Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung dan Luka Lecet pada pipi kirisaksi ;Bahwa Saksi bekerja bersama Carles Manurung sebagai Honorer Sat PolPP Kota Batam sejak Agustus 2013 yang tugas dan tanggung jawabsaksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertiban umum ;Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Btm Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah kiri saksi Carles Manurung dengan menggunakanbenda berupa taring babi milik

  Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung ;Bahwa saksi bekerja bersama Carles Manurung, Shahadat, Susantosebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang bertugas dan tanggungjawab saksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertibanumum ;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah kiri saksi Carles Manurung dengan menggunakanbenda berupa taring babi milik terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak terima diberitahukan Himbauan saksi untuk tidakboleh mengamen

  Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung ;Bahwa saksi bekerja bersama Carles Manurung,Shahadat,Faisal Dedisebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang bertugas dan tanggungjawab saksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertibanumum ;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah kiri saksi Carles Manurung dengan menggunakanbenda berupa taring babi milik terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak terima diberitahukan Himbauan saksi untuk tidakboleh

  Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung dan Luka Lecet pada saksiShahadat ;Bahwa berawal ketika saksi Carles Manurung bersama Shahadat,FaisalDedi sebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang tugas dan tanggungjawab saksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertibanumum terdakwa keberatan atau tidak terima diberitahukan Himbauansaksi Carles Manurung untuk tidak boleh mengamen dilampu merahSimpang Basecamp;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis

  Sekupang Batamyang melukai pelipis saksi Carles Manurung dan Luka Lecet pada saksiShahadat ketika saksi Carles Manurung bersama Shahadat,Faisal Dedisebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang tugas dan tanggung jawab saksiyaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertiban umum terdakwakeberatan atau tidak terima diberitahukan Himbauan saksi Carles Manurunguntuk tidak boleh mengamen dilampu merah Simpang Basecamp;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah

• Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat apabila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum, yaitu: - Sebidang tanah dan bangunan degan Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 atas sebidang tanah dan bangunan seluas 84 M2 atas nama SUTRISNO yang terletak di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur.6.

• Hakim; Totok Mujiyana Panitera Pengganti ; Adib Bahari, SH.ME Penyidik;Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan olehPenyidik Pegawai Negerei Sipil ( PPNS ) Penegak Perda pada Pemerintan DaerahKabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2017 No.: BAPC /004/ XII /2017;a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;b.

  Terdakwa sejumlah Rp.1.000,00 ( seriburupiah);Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, oleh kami,Dian Nur Pratiwi, S.H,.M.H, Li. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Mungkid Nomor 218/Pid.C/2017/PN Mkd tanggal 18 Desember2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim tersebut, dihadiri Totok Mujiyana sebagai Panitera Pengganti, AdibBahari, SH.ME selaku Penyidik pada Penyidik Pegawai Negerei Sipil ( PPNS )Penegak

• Dalam amar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi menguraikan bahwaHukum Pidana dan Hukum Acara Pidana ditujukan untuk melindungihak asasi dari kesewenangwenangan penegak hukum.Selain itu, yangbersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telahmengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibatpenahanan tersebut;7.

  Kepercayaan dan rasa hormat masyarakat terhadapaparat penegak hukum akan berkurang, jika dengan mata kepala sendirimelihat pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa(Extra ordinary Crime) yang secara nyata tidak punya niat dalampengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersangkasendiri, masih berkeliaran di tengagtengah mereka.

  Oleh karena itu untukmenjaga respek dan citra masyarakat kepada aparat penegak hukum, adalahpatut dan bijaksana untuk tetap melakukan tindakan penahanan denganmenggunakan pengecualian penahanan yang diperbolehkan Pasal 29 KUHAP;. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 3 ini pada pokoknyasudah kami bahas pada poin 2 diatas sehingga tidak kami bahas lebih lanjut;.

  Oleh karena itu untukmenjaga respek dan citra masyarakat kepada aparat penegak hukum, adalahpatut dan bijaksana untuk tetap melakukan tindakan penahanan denganmenggunakan pengecualian penahanan yang diperbolehkan Pasal 29KUHAP;314.

• Bahwa ibu Pemohon tidak berkeberatan dalam perubahan namatersebut; Bahwa nama Pemohon yang hendak dipakai adalah HasbullahMakkarannu; Bahwa arti dari nama Hasbullah dalam al quran penegak agamaAllah; Bahwa Pemohon tidak terkait dengan masalah lain dalam perihalperubahan nama tersebut;2. Saksi Sepri Bahwa Saksi dengan Pemohon adalah teman jemaah. Bahwa benar Pemohon bernama Henri Makkarennu; Bahwa maksud Pemohon ingin merubah namanya karena namaPemohon bukan nama Islam.

  Bahwa ibu Pemohon tidak berkeberatan dalam perubahan namatersebut; Bahwa nama Pemohon yang hendak dipakai adalah HasbullahMakkarannu; Bahwa arti dari nama Hasbullah dalam al quran penegak agamaAllah; Bahwa Pemohon tidak terkait dengan masalah lain dalam perihalperubahan nama tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah untukmengganti nama Pemohon dari nama asalnya Henri Makkarannu menjadiHasbullah

  adalahuntuk mengganti nama Pemohon dari Henri Makkarannu menjadi HasbullahMakkarannu oleh karena nama Pemohon tersebut tidak mencerminkan namaseorang muslim dan tidak mengandung arti dalam Al Quran;Menimbang, bahwa namun pengadilan akan mempertimbangkan dari segijuridisnya, apakah nama baru Hasbullan Makkarannu tersebut bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku atau tidak ;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohonsendiri arti dari Hasbullan tersebut adalah penegak