Direksi PT. MEGA ALAM SEJAHTERA2. Direksi PT. PASIFIC PRIMA COAL

Direksi PT. MEGA ALAM SEJAHTERA, berkedudukan di JI. DurianIll Komplek Berau Indah Tanjung Redeb, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Tergugat ; 2. Direksi PT.

CORNELIS LUMANSIK melawan DIREKSI PT. OMBAK PUTIH :Jhon Charles Priebe.

Ombak Putih yangdipimpin oleh Tergugat sejak awal Juli 2010, dimana Penggugat dipekerjakanHal. 1 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.SusPHI/2015/PN Dpsoleh direksi perusahan Sdr. Syvaln Croise, secara lisan dengan jabatan PortCaptain /DPA.2. Bahwa hak hak Penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 olehTergugatbelum diberikan.

Selain itu, Pasal92 ayat (1) secara lengkap tercantum "Direksi menjalankanpengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan ". Pasal ini sebagai bagian dari Bagian Kesatuyang hanya mengatur tentang Direksi saja (tidak termasuk Komisaris),karena aturan mengenai Komisaris telah diatur dalam Bagian lain yaituBagian Kedua Pasal 108 sId. Pasal 121.Wd. Dalam Posita 8 terjadi kerancuan dalam pernyataan " melalui pihakHRD PT.

Bahwa tidak benar sebagaimana pernyataan Penggugat dalam Posita Nomor 1yang menyatakan " Bahwa Penggugat mempunyai hubungan kerja di PT.Ombak Putih yang dipimpin oleh Tergugat sejak awal Juli 2010, dimanaPenggugat dipekerjakan oleh direksi perusahaan Sdr. Syvain Croise, secara lisandengan jabatan Port Captain/DPA Karena Tergugat (Direksi PT Ombak Putih)khususnya sdr. Syvain Croise tidak pernah mempekerjakan Penggugat sebagaiPort Captain (DPA) di PT.

Selain itu, Pasal 92 ayat (1) secaralengkap tercantum" Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan". Pasal ini sebagai bagian dari Bagian Kesatu yang hanyamengatur tentang Direksi saja (tidak termasuk Komisaris), karena aturanmengenai Komisaris telah diatur dalam Bagian lain yaitu Bagian Kedua Pasal108 s/d. Pasal 121..

harusmelalui RUPS.c Bahwa pernyataan penggugat dalam Posita no. 4 tercantum menyatakanManaging Direktur dan Komisaris merupakan direksi PT.

., MKN
2.DIREKSI BANK HSBC CABANG DARMO PARK
3.DIREKSI BANK DANAMON KK PGB SURABAYA PANGLIMA SUDIRMAN
4.DIREKSI BANK ICBC KANTOR CABANG BASUKI RAHMAT
5.DIREKSI BANK PERMATA KANTOR CABANG TUNJUNGAN
6.DIREKSI CIMB NIAGA CABANG SUNGKONO

M E N G A D I L IDalam Penundaan :- Menguatkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini

DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA vs Drs. IRWANSYAH SIREGAR

P U T US ANNomor : 53/B/2014/PT.TUNMDNDEMTI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara :DIREKSI PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA,Berkedudukan di Jalan Sisingamaraja No. 1Kelurahan Pasar baru, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1.

tanggal 15 April 2014tentang penentuan hari sidang dalam sengketa ini;TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambilalih keadaankeadaan dan duduk perkara inisebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor: 100/G/2013/PTUNMDN, tanggal 30 Januari 2014 yang amarputusannya sebagai berikut:MENGADILIDalam Penundaan :Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara berupa : Surat Keputusan Direksi

PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 TentangMutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas namaDrs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi BidangKeuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagidinyatakan tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara inimempunyai kekuatan hukum tetap ; Dalam Pokok Perkara :1.

Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 TentangMutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas namaDrs. Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi BidangKeuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia CabangBrastagi; = ++ ===3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan DireksiPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAMTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregardari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi PegawaiBagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; 4.

AMIEN ABDURACHMAN, vs DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (Persero),

Bahwa yang menjadi obyek sengketa ialah, Keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) Nomor KEP.D4/KP605/IV/3775/KA2008, tanggal24 April 2008, Perihal Penyesuaian Pokok Penerimaan Pensiun PegawaiPT. Kereta Api (Persero) Eks PNS Departemen Perhubungan yangterakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir.

Kereta Api(Persero) Eks PNS Departemen Perhubungan yang terakhir menjabatsebagai Direksi atas nama Ir. Amien Abdurachman ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Direksi PT. KeretaApi (Persero) Nomor KEP.D4/KP605/IV/3775/KA2008, tanggal 24 April2008, Perihal Penyesuaian Pensiunan Pokok Penerima Pensiun PegawaiPT. Kereta Api (Persero) Eks PNS Departemen Perhubungan yang terakhirmenjabat sebagai Direksi atas nama Ir. Amien Abdurachman ;4.

Kereta ApiIndonesia (Persero) Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubunganyang terakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir. Amien Abdurachman ;Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 77 K/TUN/2010 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Direksi PT. KeretaApi Indonesia (Persero) Nomor KEP.D4/KP605/IV/3775/KA2008, tanggal24 April 2008, perihal Penyesuaian Pensiun Pokok Penerima PensiunPegawai PT.

Kereta ApiIndonesia (Persero) Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubunganyang terakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir.

Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang telah memberikan pertimbangan bahwa penerbitan ObyekSengketa, Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor KEP.D4/KP605 /N3775/KA2008, tanggal 24 April 2008, perihal Penyesuaian PensiunPokok Penerima Pensiun PT. Kereta Api (Persero) Eks PNS DepartemenPerhubungan yang terakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir.

TRIYANTI HERISUSANTI vs DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

Menyatakan sah Keputusan Direksi BPR BKK Ungaran Nomor.45/BPR BKK Ung/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 ; 4, Menghukun ...4.

SARIP VS DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

DAIFID MUCHTAR, S.E VS DIREKSI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATIPUH

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2019dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon merupakan Direksi

BPR Batipuh/TermohonKasasi yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) sejak tanggal 11 April 2002 dengan persetujuan BankIndonesia tanggal 27 Maret 2002 Nomor 4/161/DPBPR/IdBPR/Pdg, dankemudian diberhentikan berdasarkan RUPS sebagai Direktur Utama PT.BPR Batipuh terhitung tanggal 14 November 2017;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah wakil dariperseroan, bukan pekerja sehingga tidak menjadi

---------------------------------------M E N G A D I L I----------------------------------------Dalam Penundaan :- Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia

Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; -------------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; -------------------------------------------4.

IRWANSYAH SIREGAR VS DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa tidak benar Penggugat dimutasikan / dialih tugaskan dari tugaslama Kepala Divisi Keuangan menjadi staf Ahli Direksi BidangKeuangan serta selanjutnya dimutasikan / dialih tugaskan kembaliberdasarkan KEPUTUSAN DIREKSI DIREKSI PDAM TIRTANADIPROPINSI SUMATERA UTARA NO. 164 / KPTS / 2013 tanggal 08Oktober 2013 memegang jabatan baru menjadi PEGAWAI BAGIANUMUM & PERSONALIA CABANG BERASTAGI oleh karena adanyakomentarkomentar Penggugat pada Koran Harian Tribun tertanggal16 Juni 2013 mengenai Kasus Hukum

Keputusan Direksi Perusahaan Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara No. 148 / KPTS / 2008 khususnyaPasal 6 point d angka 1 ( satu ) adalah dalil yang sangat keliru danoleh karena itu haruslah Ditolak ; 10.Bahwa Objek Sengketa yaitu KEPUTUSAN DIREKSI PDAMTIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 96 / KPTS / 2013Tentang PROMOS!

No. 164 / KPTS /2013 (Objek sengketa) Tergugat selaku Direksi telah lebih dahulumengadakan Rapat Dengan DEWAN PENGAWAS, pada hari Selasatanggal 16 07 2013 dimana dalam Rapat bersama antara DewanPengawas dengan Direksi tersebut telah menghasilkan keputusansuntuk Memberhentikan Penggugat selaku Kepala DevisiKeuangan PDAM Tirtanadi Prop Sumatera Utara dan dialihkanuntuk menduduki jabatan baru sebagai Staf Direksi PDAM34Tirtanadi dan selanjutnya Mengangkat Drs.

Wahril selakuKepala Cabang Medan Denai menjadi Kepala Divisi KeuanganPDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara ; 20.Bahwa selanjutnya mengenai adanya dulu dikeluarkan SuratKeputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No. 96 /KPTS / 2013 / tertanggal 16 Juli 2013 dan dilanjutkan dengan SuratKeputusan Direksi No. 164 / KPTS / 2013 ( Objek sengketa )sebenarnya tidak lah jadi masalah karena setelah Direksi( Tergugat ) bersama sama denganDewan Pengawas melihat dan menyikapi kembali untuk FORMASIPEGAWAI

Irwansyah Siregar sebagai Penggugat melawan Direksi PDAMTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, (Bukti P1) ;Foto copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi SumateraUtara No. 164/KPTS/2013, tanggal 08 Oktober 2013, Tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atasnama Drs.

HASYIM DKK VS DIREKSI PT. LANNA HARITA INDONESIA

TRIYANTI HERISUSANTI melawan DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

Seruni Raya No.19 Desa Wonoyoso Kecamatan mat Pringapus Kabupaten Semarang; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWANNama : DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATENJabatan SEMARANG;Tempat : Jl.

keputusan ini ternyata ada kekeliruan yang mendasar terutama status,jabatan dan tugas pekerjaan khususnya atas diri Penggugat.Tergugat telah mengingkari Surat Keputusan yang telah dibuatnya yakniSurat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor15/Kep Dir/ BPR BKK Ung/ V/ 06 tanggal 5 Mei 2006 bahwa Penggugatdipindahkan menjadi staf pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Sumowono,dan surat keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab.

Surat pernyataan Penggugatditandatangani bukan atas tekanan tetapi sukarela, waktu yang disediakanhanya 2x24 jam untuk mengambil keputusan, akhirnya Tergugat bersedia,maka diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungarannomor 17/Kep Dir/BPR BKK Ung/VII/2010, tanggal 20 Juli2010. Surat Keputusan Direksi Nomor 15/Kep/Dir/BPR BKK Ung/V/06, sangatberbeda dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 17/Kep Dir/BPR BKK Ung/VII/2010. Karena Tergugat dalam status kontrak dan Calon Pegawai.

Fotokopi surat Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab. Semarangkepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang tanggal 22 Juli Halaman 23 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMG 2011 Nomor : 321/BPR BKK Ung/VII/11 perihal KlarifikasiInformasi (sesuai dengan aslinya); aesFotokopi surat Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab.

Semarangkepada Penggugat tanggal 28 Juli 2011 nomor : 428/BPR BKKUng/VII/11 perihal Pemberhentian Sementara TriyantilHerisusanti (sesuai denganaslinya); 235Fotokopi Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungarantanggal 28 Juli 2011 Nomor : 36/Kep.Dir/VII/ 2011 tentangPemberhentian Sementara Calon Pegawai PD BPR BKKUngaran Kab. Semarang (sesuai dengan aslinya); 24.Fotokopi Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK UngaranKab.

Penggugat:
YAYASAN CITRA KEADILAN
Tergugat:
1.Direksi PT. KARYA PANCA SAKTI NUGRAHA KPSN
2.Direksi PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

Sukaryati melawan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dkk

Gambuh No. 38,Ganjuran, Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor:210/SK.PDT/2013/PNBtl, tanggal 04 Nopember 2013; Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT PEMBANDING ;MELAWAN1 Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; Berkedudukan diJakarta Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor WilayahYogyakarta Cq. PT.

RIDWAN WIJAYA, dkk Melawan DIREKSI PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO), dkk.

DIREKSI PT. SEMEN BATURAJA = (PERSERO),berkedudukan dan beralamat di Jalan AbikusnoCokrosuyoso, Kertapati Palembang,2. TUAN ALIANTO SUTANTO, dalam hal inibertindak dalam kedudukannya sebagaiDirektur dari, dan karenanya untuk dan atasnama Perseroan Komanditer CV. Sumber Jaya,berkedudukkan di Kabupaten Daerah Tingkat IITangerang, beralamat di Jalan Boulevard RayaBlok BA 4. No. 17.

DIREKSI PDAM TIRTANADI PROV. SUMATERA UTARA VS DRS. IRWANSYAH SIREGAR;

Konkrit, karena secara nyata dan tertulis jelas mengenai diterbitkannyaObjek Gugatan a quo berupa Surat Keputusan Direksi PDAM TirtanadiProvinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 08 Oktober2013, tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari Jabatan semulaStaf Ahli Direksi Bidang Keuangan Jabatan baru menjadi PegawaiBagian Umum & Personalia Cabang Berastagi ;b.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2014Bahwa pada saat ini Penggugat sedang mengajukan Gugatan terhadapTergugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PDAM TirtanadiProvinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 tentang Promosi DanMutasi/Alin Tugas Pegawai Pdam Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atasnama Drs. Irwansyah Siregar dari jabatan semula Kepala Divisi KeuanganPDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang KeuanganPDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.

Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 TentangMutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama DrsIrwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuanganmenjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ;3.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas Tergugat /Pembanding sekarang Pemohon Kasasi selaku Direksi sesuai KeputusanDireksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Prop.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2014selaku Direksi PDAM Tirtanadi Prop.

HARTONO VS DIREKSI PT BANK MANDIRI, Tbk. CABANG RENGAT, dkk

DIREKSI PT BANK MANDIRI, Tbk. CABANG RENGAT,berkedudukan di Jalan Letjen M.T. Haryono Sekip Hulu,Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri, Riau, Kode Pos29314, dalam hal ini diwakili oleh Hotma RumaParlindungan H, selaku Senior Vice President/RegionalCEO Sumatera 1 Region I/Sumatera PT Bank Mandiri(Persero), Tbk., memberi kuasa kepada Basril, S.H.

DIREKSI PT TAMBANG BUKIT ASAM (PERSERO) TBK VS LOLOK SUDJATMIKO

Sudjatmiko dari Direksi PT.Majukarsa Perdana Jaya Lines tertanggal 20 Desember 2004 (Bukti T2)merupakan Kuasa Direksi yang bersifat umum walaupunn tertulis kalimatkhusus untuk.

Sehingga dapat dikatakan surat kuasa tertanggal 20Desember 2004 adalah Kuasa Direksi kepada Lolo Sudjatmiko selakuKuasa Direksi untuk melakukan tindakantindakan perseroan ;Bahwa seseorang yang diberi kuasa umum untuk melakukan pengurusansuatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi kuasa khususkepada siapapun untuk tampil di Pengadilan membela kepentinganperusahaan tersebut. Surat Kuasa Khusus yang demikian menurutHal. 17 dari 24 hal. Put.

Sudjatmiko yangbertindak sebagai Kuasa Direksi kepada Kuasahukumnya adalah tidak sah karena Pihak Pemberikuasa merupakan orang tidak berwenang memberikankuasa khusus kepada kuasa hukumnya ;b. Bahwa Surat Kuasa yang diterima L. Sudjatmiko dariDireksi PT. Majukarsa Perdana Jaya Lines tertanggal20 Desember 2004 (Bukti T2) merupakan KuasaDireksi yang bersifat umum walaupun tertulis kalimatKHUSUS UNTUK.

Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2004adalah Kuasa Direksi kepada Lolo Sudjatmiko selaku Kuasa DireksiHal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor : 1823 K/Pdt/2008untuk melakukan tindakantindakan perseroan bukan untuk kuasamelakukan gugatan di Pengadilan.

Bahwa dikarenakan Surat Kuasa tertanggal 20Desember 2004 merupakan Kuasa Direksi yangbersifat umum, maka Penggugat tidak berwenangmemberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnyadalam mengajukan gugatan di Pengadilan,sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 ayat (1) HIR ;d.

., DKK VS DIREKSI PT. BANK CIMB NIAGA., TBK;

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKSI PERUSAHAAN PT INDONESIA PERMAI di AMBON tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte., tanggal 17 November 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi:- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

DIREKSI PERUSAHAAN PT INDONESIA PERMAI di AMBON VS RUSLI TAMBIALI

MATENAN ARIFINmelawan DIREKSI PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Dkk