Tergugat dan meminta ganti rugi atas seluruhkerugian yang dialami Penggugat akan tetapi Penggugat hanya menerimapembayaran ganti rugi terhadap tanah seluas 6 ha milik Penggugatdengan pemberian ganti rugi sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah)per hektar sehingga Penggugat menerima pembayaran sejumlahRp3.000.000, (tiga juta rupiah) dari Tergugat,;*Adapun terkait dengan permasalahan ganti rugi lahan seluas 6 hasebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut senyatanya telah diselesaikansecara tuntas

Dimana atas permohonan ganti rugi lahan dan tanamtumbuh yang diajukan Penggugat tersebut senyatanya telah diselesaikansecara tuntas pada tahun 2005 (15 tahun lalu) dan diatur dalam perjanjianyang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Berita AcaraPenyelesaian Kompensasi Ganti Kerugian Nomor: 20/FLTIKBN/BAGanRug/6/2005 tanggal 20 Juni 2005 (Berita Acara Penyelesaian).

Bahwa fakta telah dilakukannya penyelesaian secara tuntas atas bidangtanah yang dimohonkan pembebasan ganti rugi oleh Penggugat tersebut diatas, senyatanya telah diakui pula oleh Penggugat pada butir 7 PositaGugatan a quo. Dimana Penggugat telah mengakui bahwa telah menerimaganti rugi terhadap tanah seluas 6 Ha dengan harga Rp500.000,/Ha danmenerima pembayaran sejumlah Rp3.000.000,.

Mengingat senyatanya terhadap bidangbidang tanah dikawasan tersebut telah seluruhnya diselesaikan pembebasan ganti ruginyasecara tuntas oleh Tergugat.

secara tuntas dengan menghormati hakhak adat dan masyarakat setempatdapat dilinat berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan BersamaMasyarakat Desa Sekoban Dengan PT. First Lamandau Timber Internationaltanggal 20 Agustus 2014 (Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama) yangdisepakati Masyarakat Desa Sekoban (termasuk Sdr. Syemlaba/Penggugat)dan disaksikan pula oleh Petugas Kantah BPN Lamandau, KadishutbunLamandau, Assisten Pemkab. Lamandau, Pjs. Camat Lamandau, danEtheria S.L.

NurErnawan dan Hafiz selaku Tergugat didalam gugatan Penggugatmaka permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh, dan hal inipun sesuai dengan putusan Mahkamah AgungRI No.186 R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/Pdt/1984.

Seberang Ulu Il Kota Palembang tidak ikutdigugat dalam perkara ini, hal tersebut dikarenakan didalam gugatanPenggugat menyatakan Surat Pengakuan Hak tanggal 08 Mei 1987 yangmerupakan alas hak Penggugat mengajukan Gugatan ini telah terdaftarpada Kantor Camat Seberang Ulu II Kota Palembang, sehingga dengantidak digugatnya Camat Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaipihak Tergugat dalam perkara ini maka menjadikan perkara ini tidakjJelas atau kurang para pihak sehingga tidak dapat diselesaikansecara tuntas

tersebut dikarenakan didalam gugatanPenggugat menyatakan Surat Pengakuan Hak tanggal 08 Mei 1987 yangmerupakan alas hak Penggugat mengajukan Gugatan ini telah terdaftarpada Kantor Camat Seberang Ulu II Kota Palembang, sehingga dengantidak digugatnya Camat Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaipihak Tergugat dalam perkara ini maka menjadikan perkara ini tidakjJelas atau kurang para pihak sehingga tidak dapat diselesaikanHalaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2014/PN.Plgsecara tuntas

acara untuk bumi putra(HIR/RBg) tidak mewajibkan memakai pengacara/advokat, dengandemikian sangatlah naif jika kesalahan yang seperti itu dianggap sebagaicacat surat gugat karena posita menjelaskan siapasiapa ahli warissementara pada petitum diminta agar ditetapkan pewaris (harus dibacaahli waris) almarhum Bismarc Effendy;Menimbang, bahwa tidak tercantumnya luas tanah objek sengketajuga menurut Pengadilan TinggiAgama tidak menyebabkan cacatnyagugatan, karena batasbatas sepandan begitu jelas dan tuntas

Dalam luas tanah tidak disebutkan dalam surat gugat, akantetapi batasbatas tanah jelas dan tuntas dalam Sertifikat HakMilik dan dalam gugatan, maka dapat dipastikan tidak ada pihaklain yang dirugikan dengan tidak tercantumnya luastanah,apalagi sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan ic majelishakim dituntut untuk melakukan discente atas objek perkara;5.

dinyatakan ditolak,maka putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Tpi, tanggal 16 September 2015 yang menyatakan gugatan tidakdapat diterima, tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, danPengadilan Tinggi Agama menyatakan gugatan dalam perkara ini sudahcukup sempurna dan tidak mengandung cacat fomil, dan untukselanjutnya diperintahkan kepada Pengadilan Agama Tanjungpinanguntuk memeriksa dan memutus ulang perkara ini Sampai dengan pokokperkara, diselesaikan secara tuntas

Oleh karenagugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam perkara aquo sehinggamenjadikan pemeriksaan dalam perkara aquo tidak terselesaikan dengan tuntas. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;b. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Hal ini disebabkan Notaris ARIYANI, S.H. yang beralamat di JI.

Oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam perkara aquo sehinggamenjadikan pemeriksaan dalam perkara aquo tidak terselesaikan dengan tuntas.

Oleh karenagugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam perkara a quo sehinggamenjadikan pemeriksaan dalam perkara a quo tidak terselesaikan dengan tuntas. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;b. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Hal ini disebabkan Notaris ARYANI, S.H. yang beralamat di Jl.

Oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam perkara a quo sehinggamenjadikan pemeriksaan dalam perkara a quo tidak terselesaikan denHalaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2018/PN Madgan tuntas. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;c. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak hal ini disebabkanbahwa PT. PANCA TALENTAMAS dan PT.

Oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihakdalam perkara a quo sehingga menjadikan pemeriksaan dalam perkara aquo tidak terselesaikan dengan tuntas. Maka sudah sepatutnya gugatanPenggugat tidak dapat diterima;Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak hal ini disebabkanHalaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2018/PN Madbahwa PT. PANCA TALENTAMAS dan PT.

Bahwa Tergugat belum tuntas menangani perkara Penggugat tibatibaperkara terputus dan Penggugat tidak jadi dibela;7. Bahwa Tergugat tibatiba mengklaim pembayaran honor dengan suratsuratdan somasi, tetapi Penggugat merasa Tergugat belum banyak berbuat.Oleh karena itu somasi tersebut ditolak;8. Bahwa berkaitan dengan belum berhasil maka Penggugat menolakpembayaran honor tersebut;9. Bahwa kenyataan perkara selesai dengan damai adalah jasa pihak ketigayaitu saudara dari Penggugat;10.

Selain itu yang sangat fatal tidak diungkap dalam gugatan iniadalah Kuasa Hukum Penggugat justru pihak pertama yang sudah jauhlebin lama daripada bapak Joko Sembodo, S.H. maupun saya sendiri(yang disebut Tergugat); Angka 5 Bahwa Penggugat mendalilkan perkara di Kepolisian Daerahyang menimpa kliennya masih berjalan dan belum tuntas/selesai, hal inijustru. aneh menurut Tergugat, yang juga masih menjadi KuasaPenggugat, bagaimana kinerja Kuasa Penggugat dalam hal gugatan inisendiri selama ini?

Selain itu yang sangat fatal tidak diungkap dalam gugatan iniadalah Kuasa Hukum Penggugat justru pihak pertama yang sudah jauhlebin lama daripada bapak Joko Sembodo, S.H. maupun saya sendiri(yang disebut Tergugat);Angka 5 Bahwa Penggugat mendalilkan perkara di Kepolisian Daerahyang menimpa kliennya masih berjalan dan belum tuntas/selesai, hal inijustru) aneh menurut Tergugat, yang juga masih menjadi kuasaPenggugat, bagaimana kinerja Kuasa Penggugat dalam hal gugatan inisendiri selama ini?

Facti telah tidaktepat dalam menerapkan hukum (Judex Juris), Judex Facti PengadilanTinggi Yogyakarta telah keliru dalam menerapkan hukumnya danbahkan membutakan mata juga telah mengabaikan ketentuan dalamPasal 164 HIR sebagai pelaksanaan hukum formil dalam pemeriksaanperkara perdata bagi daerah Jawa dan Madura yang menyebutkan*Alatalat bukti dalam perkara perdata Surat, Saksi, Pengakuan,Persangkaan, Sumpah juncto Pasal 1320 KUHPerdata, diperolehkejelasan tentang syarat objektif a quo yang belum tuntas

asalusul Objeksengketa, maka seharusnya Pihak BPN juga dimasukan dalamgugatan, agar dapat diketahui sejarah asalusul Objek Gugatan;Bahwa untuk membuktikan asal usul tanah, maka Pihak DesaKedungmaling harusnya juga digugat, karena desa menyimpandata alas hak, atas tanah yang berupa Letter C yang memuat asalusul tanah dan perubahannya;Bahwa dalam Gugatan ini secara nyata ternyata masih ada Pihaklainnya yang harus diikut sertakan sebagai tergugat, agarsengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABURSERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM)1.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memilikilandasan dan dasar hukum yang kuat, karena dalam GugatannyaPara Penggugat tidak menguraikan asal usul Objek Gugatansecara tuntas dan menyeluruh atas objek berupa tanah danbangunan dengan bukti Hak, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:1378, terbit tahun 2014 atas nama Slamet Sujono dan MochTaufik, seluas 308 M2, yang terletak di Desa Kedungmaling

Harusnya agar batasbatas objek harus jelas dan pasti, makabatas objek sengketa harus diterangkan dengan jelas dan terang,agar tidak bias, sehingga didapatkan materi kebenaran danpenyelesaian yang tuntas akan bisa terpenuhi.

Maka jelas dalam hal ini ada akadyang dibuat untuk memuluskan Balik Nama tersebut, dan haltersebut harus diperiksa tuntas, dengan membuka warkah diBadan Pertanahan Nasional (BPN). Bahwa pernah saudaraSumarminingsin semasa hidupnya diingatkan oleh saudarasaudaranya, yang bersangkutan menjawab Tenang saja, gamungkin anakanakku nakalan.

sedangkan Para Tergugat dalam pembuktiannya menyatakanbahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Kedungmaling, KecamatanSooko, Kabupaten Mojokerto adalah tanah milik almarhum Sukadi yang belumdibagi waris kepada ahli waris yaitu Sumarminingsih (orangtua dari ParaPenggugat), Rumahati, Tatik Kusnah (Orangtua dari Tergugat Nur Hidayatidan suami dari Tergugat II Moch Shaleh), Mahanani, Wiwik Pensriasih, NingRahayu, Marsono Widodo, Agus Priono dan Hariono, maka agar perkara inidapat diselesaikan secara tuntas

/SKP/DKP/2018 tertanggal 5 Mei 2018;

Agar orang lain yang dapat membaca akun facebookTerdakwa dapat mengetahui permasalahan yang Terdakwa alami dan pihakpihak yang terkait segera mengusut tuntas pembakaran rumah yangTerdakwa laporkan di Polsek Barus pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2008Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Sbgdan penikaman di Polsek Medan Baru pada tanggal 29 bulan Septembertahun 2008 atas diri Terdakwa yang melibatkan Bahktiar Anmad Sibarani;.

Menuliskan status facebook dan memposting foto Bakhtiar Anmad Sibaraniyang diterbitkan tanggal 31 Mei 2010 Maksud dan tujuan Terdakwa samaseperti halnya status akun facebook Terdakwa yang lain agar penegakhukum dan publik mengetahui bahwa Bakhtiar Anmad Sibarani adalah otakdan dalang tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Tapteng terhadapTerdakwa, dan sampai saat ini belum tuntas;.

Menuliskan status pada akun facebook yang diterbitkan tanggal 12November 2009 maksud dan tujuan Terdakwa atas tulisan tersebut adalahdengan tulisan tersebut Terdakwa bermaksud agar orang lain yang dapatmembaca dan mengetahui permasalahan yang Terdakwa alami dan pihakpihak yang terkait segera mengusut tuntas pembakaran rumah yangTerdakwa laporkan di Polsek Barus pada tanggal 26 bulan Juni tahun2008 dan penikaman di Polsek Medan Baru pada tanggal 29 bulanSeptember tahun 2008 atas diri Terdakwa yang

SERUAN, MABES POLRI, KAPOLDASU, POLRES TAPTENGUSUT TUNTAS TINDAK KEJAHATAN INI, Salam Pergerakan;Bahwa postingan yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2009:Penikaman didepan Gubsu saat memimpin aksi SFPTR menyuarakanPenindasan, penyerobotan lahan yang terjadi di Tapteng olehpemerintah Drs. Tuani Lumban Tobing (kader Domokrat). Dilakukanoleh Koti PP Medan, otak dan dalangnya adalah Baktiar Sibarani (ketuaHanura Tapteng) seorang warga Kec. Barus.

SERUAN, MABES POLRI, KAPOLDASU, POLRESTAPTENG USUT TUNTAS TINDAK KEJAHATAN INI, SalamPergerakan;Bahwa postingan yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2009:Penikaman didepan Gubsu saat memimpin aksi SFPTR menyuarakanPenindasan, penyerobotan lahan yang terjadi di Tapteng olehpemerintah Drs. Tuani Lumban Tobing (kader Domokrat). Dilakukanoleh Koti PP Medan, otak dan dalannya adalah Baktiar Sibarani (ketuaHanura Tapteng) seorang warga Kec. Barus.

Persengkokolan ini telah merugikan warga sekitar yang terdampakoleh adanya pembangunan jalan akeses menuju Apartemen Gunawangsa Tidaruntuk memperkaya diri dan kelompoknyaatas nama pembangunan apapun, jika teyadi praktek manipulasi data,mulai dari dikeluarkanya IMB, mobilisasi warga untuk penandatanganan MoUtentang pernyataan tidak keberatan menyerahkan tanah dan bangunan sertamendukung terhadap pelebaran jalan yang pada akhirnya digunakan sebagaiJalan akses menuju apartemen gunawangsa tidar harus diusut tuntas

Persengkokolan ini telah merugikan warga sekitar yang terdampakoleh adanya pembangunan jalan akeses menuju Apartemen Gunawangsa Tidaruntuk memperkaya diri dan kelompoknyaatas nama pembangunan apapun, jika terjadi praktek manipulasi data,mulai dari dikeluarkanya IMB, mobilisasi warga untuk penandatanganan MoUtentang pernyataan tidak keberatan menyerahkan tanah dan bangunan sertamendukung terhadap pelebaran jalan yang pada akhirnya digunakan sebagaiJalan akses menuju apartemen gunawangsa tidar harus diusut tuntas

dan kelompoknya atas nama pembangunan apapun, jika teradi praktekmanipulasi data, mulai dari dikeluarkanya IMB, mobilisasi warga untukpenandatanganan MoU tentang pernyataan tidak keberatanmenyerahkan tanah dan bangunan serta mendukung terhadappelebaran jalan yang pada akhirnya digunakan sebagai jalan aksesmenuju apartemen gunawangsa tidar harus diusut tuntas dandipertanggungjawabkan secara menyeluruh, Dugaan penyusunan AMDAL dan dikeluarkanya IMB oleh Dinasterkait merupakan produk dari hasil persengkokolan

Persengkokolan initelah merugikan warga sekitar yang terdampak oleh adanyapembangunan jalan akeses menuju Apartemen Gunawangsa Tidaruntuk memperkaya diri dan kelompoknya atas nama pembangunan apapun, jika teradi praktekmanipulasi data, mulai dari dikeluarkanya IMB, mobilisasi warga untukpenandatanganan MoU tentang permyataan tidak keberatanmenyerahkan tanah dan bangunan serta mendukung terhadappelebaran jalan yang pada akhirnya digunakan sebagai jalan aksesmenuju apartemen gunawangsa tidar harus diusut tuntas

terdampak oleh adanyapembangunan jalan akeses menuju Apartemen Gunawangsa Tidaruntuk memperkaya diri dan kelompoknya atas nama pembangunan apapun, jika teradi praktekmanipulasi data, mulai dari dikeluarkanya IMB, mobilisasi warga untukpenandatanganan MoU tentang permyataan tidak keberatanHalaman 16 Putusan Nomor 2317/Pid.B/2020/PN.Sbymenyerahkan tanah dan bangunan serta mendukung terhadappelebaran jalan yang pada akhirnya digunakan sebagai jalan aksesmenuju apartemen gunawangsa tidar harus diusut tuntas

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan dan pengobatan penyakit kelamin Penggugat hingga tuntas kepada Penggugat;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 226) Permendag No. 11 STP No. 2768 telah berakhir demi hukum terhitungsejak tanggal 1 april 2012; Pasal 22 (6) Permendag No. 11 mengatur sebagai berikut:"Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusanperjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapaipenyelesaian secara tuntas (clean break), maka sementara penyelesaiansecara tuntas tetap diu sah akan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipaldapat menunjuk agen, agen tunggal,

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 (3) Permendag No. 11, apabila suatu perjanjiandistribusi berakhir sebelum habisnya masa berlaku STP, maka STPuntuk distributor baru akan diberikan setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break) antara distributor lama dan principal;7. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi denganitikad baik telah meminta Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi.

(clean break) kepada Penggugat Rekonpensi Dengan ini Penggugat Rekonpensi tegaskan bahwa Tergugat Rekonpensi tidakmemi'iki alasan yang dapat dibenarkan untuk menahan penerbitan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi; Berdasarkan halhal yang disebutkan di atas, Tergugat mohon agar MajelisHakim yang mulia memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkansurat penyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi:;II.

Tindakan Tergugat Rekonpensi Tidak Menerbitkan Surat Penyelesaian Secara10.11.Tuntas (Clean break) Tanpa Alasan Yang Jelas Telah Menimbulkan KerugianBagi Penggugat Rekonpensi.Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa tindakan TergugatRekonpensi tidak menerbitkan surat penyelesaian secara tuntas (clean break)tanpa alasan yang jelas telah menghambat proses penunjukkan distributor Penggugat Rekonpensi yang baru ;Dalam hal ini, menurut Permendag No. 11, apabila suatu perjanjian distribusiberakhir

Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkan surat penyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonpensi;5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk secara sekaligus dan seketikamembayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 75.000 Euro (tujuh puluh lima ribu Euro) kepada Penggugat Rekonpensi;6.

Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus,seketika dan tuntas dan membayar segala biayabiaya yang timbul yangpernah dikeluarkan oleh PENGGUGAT berkenaan dengan biaya upayapenyelesaian ini.18.

Bahwaapabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, makaPENGGUGAT akan melakukan penjualan objek jaminan untuk pelunasankewajiban TERGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGAT memohon kepadayang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agarmemerintah TERGUGAT untuk secara sukarela menggosongkan rumahobjek agunan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun jugaselambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangpembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.92.690.093 yang terdiri dari sisapokok sebesar Rp74.702.001, sisa margin sebesar Rp17.988.092 sertabiayabiaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepadaPENGGUGAT selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)5.

Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimanadiatur dalam pasal 5 angka 1 Kontrak Kerja Nomor: 002 / HYCGM / /2015yakni tanggal 1 Oktober 2015,proses pembangunan rumah yangTERGUGAT kerjakan belum tuntas. Pengerjaan Rumah baru diselesaikanoleh TERGUGAT pada tanggal 9 April 2016. Dengan demikianTERGUGAT berkewajiban membayar denda keterlambatan pembangunansesual dengan perjanjian ; = 4.

Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan teguran tertanggal 11 Mei 2016kepada TERGUGAT yang intinya menyatakan agar TERGUGAT membayardenda keterlambatan sesuai dengan perjanjian, serta menyerahkan gambarkonstruksi bangunan kepada PENGGUGAYT; Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak tuntas mengerjakan pembangunanrumah milik PENGGUGAT sampai batas waktu yang ditetapkan merupakanperbuatan wanprestasi yang sangat merugikan PENGGUGAT.

Bahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT tidak dapat menempati danmemanfaatkan rumah akibat pembangunan yang belum tuntas sampaibatas waktu yang ditetapkan.

TERGUGAT telahmenyelesaikan hingga tuntas pembangunan rumah milik PENGGUGATsampai batas waktu yang ditetapbkan. Bahwa hingga Jawaban dan GugatanRekonpensi ini dibuat, PENGGUGAT telah Wanprestasi dengan belummembayar lunas uang pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang ataspengerjaan pembangunan rumah beserta biayabiaya lain yang timbuldalam proses pengerjaan rumah.

dengan tegas dalil yang dinyatakan olehPENGGUGAT dalam angka 8 Gugatan a quo, karena TERGUGAT tidakpernah memungut atau menerima uang pembayaran PPN KMS dariBahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dinyatakan olehPENGGUGAT dalam angka 9 Gugatan a quo, karena dalil PENGGUGATtidak berdasar pada Perjanjian Kontrak Kerja, RAB serta hukum yangSSBahwa pada angka 10 Gugatan a quo dalil PENGGUGAT terkesanmengadaada, PENGGUGAT tidak dapat menempati dan memanfaatkanrumah akibat pembangunan yang belum tuntas

PLN Persero, DAHLAN ISKAN menandatangani SuratPernyataan yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan GarduInduk 150 kV Kadipaten telah tuntas, namun kenyataannya pada Saat itutanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan ;Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangditandatangani oleh DAHLAN ISKAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur Utama PT. PLN (Persero) tersebut maka Menteri Keuanganmengeluarkan izin kontrak multi years No.

Pada saat kontrak ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) seharusnya terdakwa mengetahui jika ternyata lokasitanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyatabelum dibebaskan atau tuntas dan hal tersebut akan menjadikan kendaladidalam pelaksanaan pekerjaan karena pada saat menandatanganikontrak ternyata tidak pernah ada penyerahan lokasi kerja yang didahuluidengan pemeriksaan lapangan bersama dengan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang akan dibangun gardu Induk

Putusan No.45/Pid.SusTPK/2016/PT.DKItidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Perpres 54/2010 angka (4) yangmenyatakan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang padahalmaterial yang dibeli oleh terdakwa tersebut sampai berakhirnya masakontrak belum terpasang karena terkendala tanah atau lokasipembangunan Gardu Induk belum bebas/tuntas ;28. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 kV KadipatenPT.

PLN Persero, DAHLAN ISKAN membuat Surat Pernyataan dari KuasaPengguna Anggaran yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunanGardu Induk 150 kV Kadipaten telah tuntas, namun kenyataannya padasaat itu tanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan ;Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran tersebut maka MenteriKeuangan mengeluarkan izin kontrak multi years No.

penyedia barangmenerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan ruang lingkuppekerjaan yaitu Sbb :1 Disign GarduPengadaan Material Elektrical dan Mekanikal ;Pekerjaan sipil yang terkait ;PeMmasangan j2n nanan nnn e nnn n cence nnn n ccc nennnnnnnesa fF WwW RNTest dan Comisioning ;Pada saat kontrak ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) seharusnya terdakwa mengetahui jika ternyata lokasitanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyata belumdibebaskan atau tuntas

Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, berupa : Kerugian materiil berupa : - Kehilangan keuntungan 5% dari investasi yang diharapkan dari uang sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) = 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas

; - Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama dengan Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas ;7.

Dps.bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, demikian jumlahnya akansemakin bertambah setiap bulannya sampai dengan putusan terlaksanadengan tuntas ; Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dihitung dari Rp.6.760.000.000, (enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau samadengan Rp. 338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiapbulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannyasampai dengan terlaksana dengan tuntas ;B.

Kerugian materiil berupa : Kehilangan keuntungan 5% dari investasi yang diharapkan dari uangsebesar Rp. 6.760.000.000, (enam milyar tujuh ratus enam puluhjuta rupiah) = 338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan jutarupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, demikianjumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampaidengan putusan terlaksana dengan tuntas ; Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp. 6.760.000.000,(enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama dengan Rp

.338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiapbulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiapbulannya sampai dengan terlaksana dengan tuntas ;B.

; Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp. 6.760.000.000,(enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama dengan Rp.338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiapbulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiapbulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas ;7.

Saksi adalah paman kandung Pemohon, di bawah sumpahmenerangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suamiPemohon Dwi Zuwarman, namun ayah Pemohon menolak menjadi walinikah Pemohon; Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohondisebabkan perselisihan antara ibu Pemohon dengan ayah Pemohondalam persoalan harta bersama mereka yang belum tuntas akibatperceraian ayah dan ibu Pemohon.

Saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suamiPemohon Dwi Zuwarman, namun ayah Pemohon menolak menjadi walinikah Pemohon; Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohondisebabkan perselisihan antara ibu Pemohon dengan ayah Pemohondalam persoalan harta bersama mereka yang belum tuntas akibatperceraian ayah dan ibu Pemohon. Ayah Pemohon tidak mauHim. 4 dari 11 hlm. Pen.

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;Menimbang, kedua saksi Pemohon di persidangan telah memberikanketerangan yang relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keteranganmana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan tentang maksudPemohon untuk menikah dengan Dwi Zuwarman bin Zulterman, sedangkanayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena ayah dan ibuPemohon telah bercerai dan diantara mereka belum tuntas

DBM sebagai jaminan uji tuntas. Namundalam perkembangannya kesepatan jual beli saham tersebutdibatalkan, sehingga PT. DBM berkewajiban mengembalikan danajaminan uji tuntas sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratusjuta rupiah).Kemudian sekitar bulan Desember 2016, saksi ANGGA SEPTIANdihubungi oleh pihak PT. Cakrawala Bintang Mandiri (CBM) yangmengajukan penawaran mengenai pembelian saham PT. DBM,kemudian saksi ANGGA SEPTIAN diundang oleh terdakwa selakuDirektur Utama PT.

DBM sebagai jaminan uji tuntas. Namundalam perkembangannya kesepatan jual beli saham tersebutdibatalkan, sehingga PT. DBM berkewajiban mengembalikan danajaminan uji tuntas sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratusjuta rupiah). Kemudian sekitar bulan Desember 2016, saksi ANGGA SEPTIANdihubungi oleh pihak PT. Cakrawala Bintang Mandiri (CBM) yangmengajukan penawaran mengenai pembelian saham PT.

Secara sesuaimenurut hukum (according to the law/due process of law), adil (fair and justtrial) yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkaraa quo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksadan diputus;.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baik pihakPenggugat maupun Tergugat telah menimbulkan problematik Yuridis yangharus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlaku danuntuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpang tindih(over laping) dan saling bertentangan kelak, yang memungkinkan semakinkompleksnya permasalahan dalam perkara a quo, dan guna dapatmenetapkan dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara a quo.

Secarakomprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalampermasalahan di maksud dan guna menetapkan hakhak pihak yang terlibatatas obyek tanah terperkara pihakpihak terkait adalah sangat esensiil danmerupakan conditio sine quonon dengan penyelesaian secara komprehensifdan tuntas permasalahan perkara a quo;.

karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Slw.Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju semua permasalahan diantara PENGGUGATPENGGUGAT Il, TERGUGAT dan TERGUGAT Il terkait dengan Perkara iniselesai dan tuntas seluruhnya, dengan demikian Para Pihak dengan alasan apapuntidak akan saling menuntut dan/atau mempermasalahkan dalam bentuk dan caraapapun baik sekarang maupun dikemudian han.Pasal VBahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dan wajib mematuhi seluruh ketentuandalam Akta Perdamaian ini, dan karenanya Para Pihak sepakat bahwa seluruh syaratdan

apapun dan dar pihakmanapun, dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan tuntutan dalam bentukapapun dikemudian har, baik di antara Para Pihak sendiri maupun kepada badanbadan peradilan dan/atau intansi lainnya yang berwenang, dan Para Pihak apabilaterdapat tuntutan/gugatan/keberatan/upaya hukum di kemudian hari terhadap Perkarainimaka akan menjadi nebis in idem.Pasal VIBahwa dengan dilaksanakannya Perdamaian ini, maka perselisihan dan ataupermasalahan hukum menyangkut Perkara ini telan selesai tuntas