Ditemukan 31885 data
67 — 31
DWI YULIANTY VS Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Area Pos III
Bahwa Direksi PT Pos Indonesia (Persero) sesuai dengan UndangundangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T6) dan AnggaranDasar sebagai Perseroan Terbatas (Bukti T7) bukan merupakan pejabatadministrasi negara sehingga Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia(Persero) tidak bisa dikategorikan sebagai keputusan pejabat administrasinegara (beschikking);5.
T4: Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No.SK 476/AREA III/SDM/0513 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena DitahanPihak Yang Berwajib.5. T5 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor 14157/Pengaturan SDM2/A/1/1998 tentang Pengangkatan menjadi calon PenataMuda P0%. 292292 2222222 n 222 ==6. T6: Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007tentang PerseroanTerbatas.7.
Pos Indonesia (Persero) Kantor Area Pos III yangberkedudukan di Palembang) berupa Surat Keputusan Direksi PT.
Pos IndonesiaNomor 117 tanggal 20 Juni 1995 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwastatus Pos Indonesia yang sebelumnya adalah berbentuk Perusahaan Umum (Perum)telah berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dimana Perseroan tersebutdiurus dan dipimpin oleh suatu Direksi (vide Bukti T7) ; Menimbang, bahwa karena objek sengketa diterbitkan oleh Direksi PT.
PosIndonesia (Persero) selain mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku,Direksi PT. Pos Indonesia juga menerbitkan keputusan yang terkait dengan pemutusanhubungan kerja di lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero) ; Menimbang, bahwa dalam Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)Nomor: KD.55/DIRUT/0712 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pemutusan Hubungan KerjaDi Lingkungan PT.
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
NJOO SWIE YONG alias YONGKY JUANDA VS DIREKSI PT DIAN PERMANA, DKK
ANDRIAS TITA
Tergugat:
DIREKSI PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
98 — 0
Penggugat:
ANDRIAS TITA
Tergugat:
DIREKSI PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, dkk
DIREKSI UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO) Tbk., berkedudukan di Kantor PusatJakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kapling 1 cqPIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)Tbk.
Terbanding/Tergugat : PT RESULTANT
56 — 23
Pembanding/Penggugat : direksi PT Anugerah Global Superintending
Terbanding/Tergugat : PT RESULTANT
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
VSDireksi PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, DK
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
., vs DIREKSI PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
Bahwa berdasarkan kebijakan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk yang lazim, expejabat tinggi yang sudah berakhir masa baktinya (pensiun) bagi merekayang mendiami rumah dinas, diadakan perhitungan ganti rugi pembangunandan pemeliharaan rumah serta biaya pindah;. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 1997s/d 1998 secara bertahap melakukan renovasi terhadap rumah dinas yangditempati yang menelan biaya sesuai perhitungan konsultan bangunansebesar:a.
gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kinisekitar sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan Putusan Nomor 447/PDT/2009/PT.DKI tanggal 19 Februari2009 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi Direksi
BNI (Persero) Tbk, dengankonsekuensi ia harus mengembalikan segala fasilitas kantor, termasuk objeksengketa, vide surat keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tok NomorKP/096/Dir/R tanggal 23 Maret 2001 jo Surat Keputusan Direksi PT.
291 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUNUNG WIJANARKO, dkk. vs PT.ABB SAKTI INDUSTRI, yang diwakili oleh Direksi
., dan kawankawan,para Advokat, berkedudukan di Jalan PramukaRaya No.46 Jakarta Timur, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 30 Maret 2012;Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;melawanPT.ABB SAKTI INDUSTRI, yang diwakili oleh Direksi, Karuna Murdaya,berkedudukan di Gedung World Trade Center I, Lantai 15, Jalan Jend.Sudirman, Kavling 2931, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada IrsanPardosi, SH., Advokat, dari Kantor Hukum PARDOSI & Partners, berkantordi Cikini Raya No. 69Jakarta;Hal. 1 dari
Bank Hasil Merger wajibmendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan danmengumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;Pasal 19 ayat (3) PP No. 28/1999:Direksi Bank hasil merger dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), wajib mendaftarkan Akta Merger dan Akta Perubahan AnggaranDasar dalam Daftar Perusahaan, serta mengumumkan dalam Tambahan BeritaNegara;Judex
Hal mana substansi dalam Pasal 18 jo.Pasal 19 ayat (3) PP No. 28/1999 pun bukanlah mengenai pengumuman tentangmerger, melainkan mengenai wajib daftar Akta Perubahan Anggaran Dasar yangtelah disetujui oleh Menteri dan Akta Merger dalam Daftar Perusahaan sertakewajiban untuk mengumumkannya dalam Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia oleh Direksi Bank hasil merger, nyata ketentuan tersebut mewajibkanDireksi Bank hasil merger yang dalam hal ini Termohon Kasasi/ Tergugat bukanlahsuatu Bank hasil
peserta penggabungan usaha;Bahwa berdasarkan rancangan penggabungan usaha pada Bab XI mengenai tatacara penyelesaian status hak dan kewajiban Anggota Direksi, Dewan Komisarisdan Karyawan huruf B pada bagian karyawan maka dapat disimpulkan:1 Bagi yang setuju untuk bergabung:e Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha akan menerima semuaPekerja, maka;e Pada tanggal efektif, Pekerja yang setuju bergabung denganPerusahaan Hasil Penggabungan usaha, akan bergabung denganPerusahaan Hasil Penggabungan Usaha;2
Penyelesaian Status, Hak dan Kewajiban Anggota Direksi,Dewan Komisaris dan Karyawan, huruf B pada bagian Karyawan, Karyawanyang menolak untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan HasilPenggabungan Usaha akan mengikuti Program Pengunduran Diri sebagaimanaKeputusan Direksi masingmasing perusahaan peserta penggabungan dan akandiberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan;Bahwa Program Pengunduran Diri sebagaimana Rancangan PenggabunganUsaha pada Bab XI Mengenai Tata Cara Penyelesaian
27 — 5
PANIN BANK, Direksi PT. PANIN BANK, EDI GINTING
Direksi PT. PANIN BANK Kantor Pusat Jakarta C.q PimpinanCabang PT. PANIN BANK Pekanbaru C.q Managing Banking PT.PANIN BANK Cabang Pekanbaru alamat Jalan Jend. SudirmanNo. PekanbaruHal. dari 27 Hal. Putusan Perkara No.63/PDT.G/2013/PN.PBRSCDAGAL raccecaececceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseneneenenaes TERGUGATI;4. EDI GINTING , dalam Jabatannya sebagai Marketing PT. PANINBANK Cabang Pekanbaru beralamat di Jalan Jend.
Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
Tergugat:
WARSITO
32 — 11
Penggugat:
Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
Tergugat:
WARSITO
89 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS DIREKSI PT PERTAMINA REGIONAL IISUMBANGSEL DK
132 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., 2. PIMPINAN WILAYAH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., MEDAN, 3. PIMPINAN CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG LUBUK PAKAM, tersebut;
DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., DKK VS DIAN RATNA
., mulai dari tingkat Direksi, Kepala Wilayah dan Cabang, sama sekali tidakmenarik PT Outsourcing Indonesia (PT Outsoursindo) sebagai Tergugat;Bahwa menimbang berdasarkan Pasal 1925 KUHPdt pengakuansebagai bukti yang sempuma, maka gugatan Penggugat yang tidakmengikutsertakan PT Outsourcing Indonesia selaku Tergugat merupakangugatan kurang pihak sehingga tidak dapat diterima (N.O);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan
DIREKSI PT BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., 2. PIMPINAN WILAYAH PT BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., MEDAN, 3.
SCURRAH CHRIS ANDREW
Tergugat:
DIREKSI PT.PUTERA KARYASINDO PRAKARSA
134 — 79
Penggugat:
SCURRAH CHRIS ANDREW
Tergugat:
DIREKSI PT.PUTERA KARYASINDO PRAKARSA
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
Tergugat:
ETI RAHMAWATI
12 — 7
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Sukabumi Timur; --------------------------------------------------
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5999-VI/KC/ADK/12/2017 tanggal 18 Desember 2017, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA
Penggugat:
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
Tergugat:
ETI RAHMAWATI
56 — 29
Direksi Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dkk
301 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Direksi PT. BINTANG PUTRA
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARTONO ; DADIK HERWANTO ; DIREKSI BANK JATIM cq. PIMPINAN BANK JATIM CABANG NGAWI, dkk.
DIREKSI BANK JATIM cq. PIMPINAN BANK JATIM CABANGNGAWI, berkantor di JI. A. Yani No. 2, Ngawi,3. KEPALA KANTOR BADAN URUSAN PIUTANG DANLELANG NEGARA, KANTOR PELAYANAN PENGURUSANPIUTANG NEGARA MALANG, berkantor di JI.
105 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI/PIMPINAN PT BANK BRI (Persero) KANTOR CABANG MAKASSAR PANAKUKANG, dkk
DIREKSI/PIMPINAN PT FABER CASTEL INTERNASIONALINDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. DR. LatumentenNomor 50 Blok AA 10, Jakarta Barat, diwakili oleh YandraminHalim, Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasakepada Donald S Sengkey, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Jalan Onta Nomor 3A Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018:4.
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
Tergugat:
NONENG SUPRIATI
53 — 0
Penggugat:
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
Tergugat:
NONENG SUPRIATI
Terbanding/Tergugat : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
65 — 36
Pembanding/Penggugat : Petrus Mote
Terbanding/Tergugat : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua