Ditemukan 31885 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-08-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 30/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 24 Oktober 2013 — DWI YULIANTY VS Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Area Pos III
6731
  • DWI YULIANTY VS Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Area Pos III
    Bahwa Direksi PT Pos Indonesia (Persero) sesuai dengan UndangundangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T6) dan AnggaranDasar sebagai Perseroan Terbatas (Bukti T7) bukan merupakan pejabatadministrasi negara sehingga Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia(Persero) tidak bisa dikategorikan sebagai keputusan pejabat administrasinegara (beschikking);5.
    T4: Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No.SK 476/AREA III/SDM/0513 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena DitahanPihak Yang Berwajib.5. T5 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor 14157/Pengaturan SDM2/A/1/1998 tentang Pengangkatan menjadi calon PenataMuda P0%. 292292 2222222 n 222 ==6. T6: Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007tentang PerseroanTerbatas.7.
    Pos Indonesia (Persero) Kantor Area Pos III yangberkedudukan di Palembang) berupa Surat Keputusan Direksi PT.
    Pos IndonesiaNomor 117 tanggal 20 Juni 1995 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwastatus Pos Indonesia yang sebelumnya adalah berbentuk Perusahaan Umum (Perum)telah berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dimana Perseroan tersebutdiurus dan dipimpin oleh suatu Direksi (vide Bukti T7) ; Menimbang, bahwa karena objek sengketa diterbitkan oleh Direksi PT.
    PosIndonesia (Persero) selain mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku,Direksi PT. Pos Indonesia juga menerbitkan keputusan yang terkait dengan pemutusanhubungan kerja di lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero) ; Menimbang, bahwa dalam Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)Nomor: KD.55/DIRUT/0712 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pemutusan Hubungan KerjaDi Lingkungan PT.
Putus : 13-09-2021 — Upload : 31-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 PK/Pdt/2021
Tanggal 13 September 2021 — NJOO SWIE YONG alias YONGKY JUANDA VS DIREKSI PT DIAN PERMANA, DKK
4015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NJOO SWIE YONG alias YONGKY JUANDA VS DIREKSI PT DIAN PERMANA, DKK
Register : 24-05-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat:
ANDRIAS TITA
Tergugat:
DIREKSI PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
980
  • Penggugat:
    ANDRIAS TITA
    Tergugat:
    DIREKSI PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3082 K/Pdt/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKSI UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, dkk
5434 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKSI UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, dkk
    DIREKSI UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO) Tbk., berkedudukan di Kantor PusatJakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kapling 1 cqPIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)Tbk.
Register : 20-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 295/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 13 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : direksi PT Anugerah Global Superintending
Terbanding/Tergugat : PT RESULTANT
5623
  • Pembanding/Penggugat : direksi PT Anugerah Global Superintending
    Terbanding/Tergugat : PT RESULTANT
Putus : 08-04-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2656 K/Pdt/2014
Tanggal 8 April 2015 — VS Direksi PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, DK
1812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VSDireksi PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, DK
Putus : 28-05-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Mei 2015 — ., vs DIREKSI PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
3111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., vs DIREKSI PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
    Bahwa berdasarkan kebijakan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk yang lazim, expejabat tinggi yang sudah berakhir masa baktinya (pensiun) bagi merekayang mendiami rumah dinas, diadakan perhitungan ganti rugi pembangunandan pemeliharaan rumah serta biaya pindah;. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 1997s/d 1998 secara bertahap melakukan renovasi terhadap rumah dinas yangditempati yang menelan biaya sesuai perhitungan konsultan bangunansebesar:a.
    gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kinisekitar sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan Putusan Nomor 447/PDT/2009/PT.DKI tanggal 19 Februari2009 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi Direksi
    BNI (Persero) Tbk, dengankonsekuensi ia harus mengembalikan segala fasilitas kantor, termasuk objeksengketa, vide surat keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tok NomorKP/096/Dir/R tanggal 23 Maret 2001 jo Surat Keputusan Direksi PT.
Putus : 20-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — DUNUNG WIJANARKO, dkk. vs PT.ABB SAKTI INDUSTRI, yang diwakili oleh Direksi
291243 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DUNUNG WIJANARKO, dkk. vs PT.ABB SAKTI INDUSTRI, yang diwakili oleh Direksi
    ., dan kawankawan,para Advokat, berkedudukan di Jalan PramukaRaya No.46 Jakarta Timur, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 30 Maret 2012;Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;melawanPT.ABB SAKTI INDUSTRI, yang diwakili oleh Direksi, Karuna Murdaya,berkedudukan di Gedung World Trade Center I, Lantai 15, Jalan Jend.Sudirman, Kavling 2931, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada IrsanPardosi, SH., Advokat, dari Kantor Hukum PARDOSI & Partners, berkantordi Cikini Raya No. 69Jakarta;Hal. 1 dari
    Bank Hasil Merger wajibmendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan danmengumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;Pasal 19 ayat (3) PP No. 28/1999:Direksi Bank hasil merger dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), wajib mendaftarkan Akta Merger dan Akta Perubahan AnggaranDasar dalam Daftar Perusahaan, serta mengumumkan dalam Tambahan BeritaNegara;Judex
    Hal mana substansi dalam Pasal 18 jo.Pasal 19 ayat (3) PP No. 28/1999 pun bukanlah mengenai pengumuman tentangmerger, melainkan mengenai wajib daftar Akta Perubahan Anggaran Dasar yangtelah disetujui oleh Menteri dan Akta Merger dalam Daftar Perusahaan sertakewajiban untuk mengumumkannya dalam Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia oleh Direksi Bank hasil merger, nyata ketentuan tersebut mewajibkanDireksi Bank hasil merger yang dalam hal ini Termohon Kasasi/ Tergugat bukanlahsuatu Bank hasil
    peserta penggabungan usaha;Bahwa berdasarkan rancangan penggabungan usaha pada Bab XI mengenai tatacara penyelesaian status hak dan kewajiban Anggota Direksi, Dewan Komisarisdan Karyawan huruf B pada bagian karyawan maka dapat disimpulkan:1 Bagi yang setuju untuk bergabung:e Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha akan menerima semuaPekerja, maka;e Pada tanggal efektif, Pekerja yang setuju bergabung denganPerusahaan Hasil Penggabungan usaha, akan bergabung denganPerusahaan Hasil Penggabungan Usaha;2
    Penyelesaian Status, Hak dan Kewajiban Anggota Direksi,Dewan Komisaris dan Karyawan, huruf B pada bagian Karyawan, Karyawanyang menolak untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan HasilPenggabungan Usaha akan mengikuti Program Pengunduran Diri sebagaimanaKeputusan Direksi masingmasing perusahaan peserta penggabungan dan akandiberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan;Bahwa Program Pengunduran Diri sebagaimana Rancangan PenggabunganUsaha pada Bab XI Mengenai Tata Cara Penyelesaian
Putus : 10-12-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 63/PDT.G/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Desember 2013 — PANIN BANK, Direksi PT. PANIN BANK, EDI GINTING
275
  • PANIN BANK, Direksi PT. PANIN BANK, EDI GINTING
    Direksi PT. PANIN BANK Kantor Pusat Jakarta C.q PimpinanCabang PT. PANIN BANK Pekanbaru C.q Managing Banking PT.PANIN BANK Cabang Pekanbaru alamat Jalan Jend. SudirmanNo. PekanbaruHal. dari 27 Hal. Putusan Perkara No.63/PDT.G/2013/PN.PBRSCDAGAL raccecaececceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseneneenenaes TERGUGATI;4. EDI GINTING , dalam Jabatannya sebagai Marketing PT. PANINBANK Cabang Pekanbaru beralamat di Jalan Jend.
Register : 25-01-2018 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Bjn
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat:
Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
Tergugat:
WARSITO
3211
  • Penggugat:
    Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
    Tergugat:
    WARSITO
Putus : 17-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2855 K/Pdt/2020
Tanggal 17 Nopember 2020 — VS DIREKSI PT PERTAMINA REGIONAL II SUMBANGSEL DK
890 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS DIREKSI PT PERTAMINA REGIONAL IISUMBANGSEL DK
Putus : 17-11-2021 — Upload : 15-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 17 Nopember 2021 — DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., DKK VS DIAN RATNA
13287 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., 2. PIMPINAN WILAYAH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., MEDAN, 3. PIMPINAN CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG LUBUK PAKAM, tersebut;
    DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., DKK VS DIAN RATNA
    ., mulai dari tingkat Direksi, Kepala Wilayah dan Cabang, sama sekali tidakmenarik PT Outsourcing Indonesia (PT Outsoursindo) sebagai Tergugat;Bahwa menimbang berdasarkan Pasal 1925 KUHPdt pengakuansebagai bukti yang sempuma, maka gugatan Penggugat yang tidakmengikutsertakan PT Outsourcing Indonesia selaku Tergugat merupakangugatan kurang pihak sehingga tidak dapat diterima (N.O);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan
    DIREKSI PT BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., 2. PIMPINAN WILAYAH PT BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., MEDAN, 3.
Register : 25-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
SCURRAH CHRIS ANDREW
Tergugat:
DIREKSI PT.PUTERA KARYASINDO PRAKARSA
13479
  • Penggugat:
    SCURRAH CHRIS ANDREW
    Tergugat:
    DIREKSI PT.PUTERA KARYASINDO PRAKARSA
Register : 20-02-2018 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN SUKABUMI Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN SKB
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat:
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
Tergugat:
ETI RAHMAWATI
127
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Sukabumi Timur; --------------------------------------------------

    Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5999-VI/KC/ADK/12/2017 tanggal 18 Desember 2017, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA

    Penggugat:
    DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
    Tergugat:
    ETI RAHMAWATI
Register : 17-01-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor NOMOR 5/PDT/2019/PT PLK
Direksi Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dkk
5629
  • Direksi Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dkk
Putus : 31-01-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/Pdt/2019
Tanggal 31 Januari 2019 — ., selaku Direksi PT. BINTANG PUTRA
301107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku Direksi PT. BINTANG PUTRA
Putus : 28-04-2008 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1286 K/PDT/2005
Tanggal 28 April 2008 — MARTONO ; DADIK HERWANTO ; DIREKSI BANK JATIM cq. PIMPINAN BANK JATIM CABANG NGAWI, dkk.
3817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARTONO ; DADIK HERWANTO ; DIREKSI BANK JATIM cq. PIMPINAN BANK JATIM CABANG NGAWI, dkk.
    DIREKSI BANK JATIM cq. PIMPINAN BANK JATIM CABANGNGAWI, berkantor di JI. A. Yani No. 2, Ngawi,3. KEPALA KANTOR BADAN URUSAN PIUTANG DANLELANG NEGARA, KANTOR PELAYANAN PENGURUSANPIUTANG NEGARA MALANG, berkantor di JI.
Putus : 04-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 K/Pdt/2019
Tanggal 4 Juli 2019 — DIREKSI/PIMPINAN PT BANK BRI (Persero) KANTOR CABANG MAKASSAR PANAKUKANG, dkk
10560 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKSI/PIMPINAN PT BANK BRI (Persero) KANTOR CABANG MAKASSAR PANAKUKANG, dkk
    DIREKSI/PIMPINAN PT FABER CASTEL INTERNASIONALINDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. DR. LatumentenNomor 50 Blok AA 10, Jakarta Barat, diwakili oleh YandraminHalim, Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasakepada Donald S Sengkey, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Jalan Onta Nomor 3A Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018:4.
Register : 20-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SUKABUMI Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN SKB
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat:
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
Tergugat:
NONENG SUPRIATI
530
  • Penggugat:
    DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
    Tergugat:
    NONENG SUPRIATI
Register : 22-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PT JAYAPURA Nomor 45/PDT/2023/PT JAP
Tanggal 8 Agustus 2023 — Pembanding/Penggugat : Petrus Mote
Terbanding/Tergugat : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
6536
  • Pembanding/Penggugat : Petrus Mote
    Terbanding/Tergugat : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua