Ditemukan 39518 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan kapolda sulawesi selatan H. m. darwis vs i. gubernur sulawesi selatan. Ii. kepala kantor dinas sosial provinsi sulawesi selatan; Pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat (pt. bank sulselbar) Direktur jenderal pajak vs pt bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat Muh. andhika kaliwiraatmadja vs kepala kepolisian daerah sulawesi selatan; Kpud sulawesi tenggara Pilkada sumatera selatan Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan Tanah Pontianak selatan Ir. abdul haris m M Si vs gubernur sulawesi selatan;
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 30-06-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sgm
Tanggal 12 Juli 2022 — Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Cabang Gowa
Tergugat:
Arsul Amir Hamzah
26 — 15
  • Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Cabang Gowa
    Tergugat:
    Arsul Amir Hamzah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-05-2005 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2477K/PDT/2003
Tanggal 4 Mei 2005 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT GOWA; KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Cq. Kejaksaan Negeri Sungguminasa; MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA; KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN SULAWESI SELATAN, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT GOWA; KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Cq. Kejaksaan Negeri Sungguminasa; MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA; KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHANSULAWESI SELATAN, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
    Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,Cq. Kejaksaan Negeri Sungguminasa, berkedudukan di Jl. Usman Salengke, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, KabupatenGowa.6. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No.9 13 Jakarta.7. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHANSULAWESI SELATAN, Cq.
    Ngitung selaku Terdakwa tunggaldalam perkara pidana No.17/Pid.B/1989/PN.Sungg. yang diputus pada tanggal 23 Maret 1989 kini selaku Tergugat II jugatelah melakukan upaya hukum banding, namun oleh PengadilanTinggi Sulawesi Selatan telah menjatuhkan putusannya dalamperkara No.174/Pid/1989/PT.Uj.Pdg. tertanggal 29 Juli 1989 dankedua perkara tersebut (P.5 P.6) telah berkekuatan hukumtetap.Bahwa tanah kebun milik Penggugat yang semula luasnya+ 15.000 M? sebagian telah dijual kepada masingmasing :1.
    Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hinggakini dianggarkan sebesar Rp.435.000, (empat ratus tiga puluhlima ribu rupiah).Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Isampai dengan V telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dengan putusannya tanggal 2 Desember 2002No.225/ Pdt/2002/PT.Mks.Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadapara Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 April 2003 kemudianterhadapnya oleh para Penggugat/Pembanding diajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-01-2010 — Upload : 10-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2009
Tanggal 25 Januari 2010 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN; H. AMIRUDDIN PASE VS SURIANTI NAIM; WELLY ENGRIWAN
117 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN; H. AMIRUDDIN PASE VS SURIANTI NAIM; WELLY ENGRIWAN
    PUTUSANNo. 43 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Cenderawasih No. 438, Makassar,dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mirzan Yahya, SH.
    ,dkk, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember2008;. H.
    Amiruddin Pase) untuk mengajukan permohonan penerbitansertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar;Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 5705201153.012007, tanggal 21November 2007 tersebut, Penggugat terima pada hari Rabu, tanggal 28November 2007.
    Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 5705201153.012007, tanggal 21 November 2007 secara frontal bertentangan denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 36/G.TUN/Hal. 5 dari 29 hal.
    Menyatakan batal Surat keputusan Tata Usaha Negara disengketakanyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 5705201153.012007,tanggal 21 November 2007, tentang Pembatalan PendaftaranPeralihan Sertifikat Hak Milik No. 2802/Kelurahan Tamalanrea atasnama Hj. Hamsiah Dg.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Mks
Tanggal 8 Juni 2018 — KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik
28 — 17
  • KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Mks
Tanggal 30 Oktober 2018 — LANAFI
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN
65 — 24
  • Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sulawesi Selatan, selaku Termohon ;
  • Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil ;
    • LANAFI
    Termohon:
    DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN
    Direktur Reserse Kriminal Khusus PolisiDaerah Sulawesi Selatan yang beralamat di JI.
    PerintisKemerdekaan KM 16, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242,selanjutnya disebut SebDagal ..............c:cceeceeeeeeees TERMOHON.Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri MakassarNomor 10/Pid.Pra/2018/PN Mks tanggal 26 September 2018 tentangpenunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah membaca surat dari pemohon
    Adapun kewenangan untuk melakukanpenyelidikan serta penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukanoleh Pemohon seharusnya dilakukan oleh Kepolisian yang berada Timikadan bukan di wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan daerah hukumTermohon.Ill. 2.
    Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, cq.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sulawesi Selatan, selakuTermohon ;2.
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 16-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mak
Tanggal 16 Agustus 2019 — Pemohon:
MARIA BANNE ALA alias MAMA LIA
Termohon:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
20 — 0
  • Pemohon:
    MARIA BANNE ALA alias MAMA LIA
    Termohon:
    KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 22-12-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mks
Tanggal 6 Februari 2024 — Four D
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
9 — 8
  • Four D
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 11-06-2024 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 06-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2024 —
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
11 — 12

  • Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 29-11-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 29-01-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Mks
Tanggal 9 Januari 2024 — Sukmawati Haruna
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
20 — 16
  • Sukmawati Haruna
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-07-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1135 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — GUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI SELATAN cq. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN TINGKAT I PROVINSI SULAWESI SELATAN cq. BALAI BENIH PUNAGA GOWA,
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI SELATAN cq. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN TINGKAT I PROVINSI SULAWESI SELATAN cq. BALAI BENIH PUNAGA GOWA,
    GUBERNUR KEPALADAERAH SULAWESI SELATAN cq. DINAS PERTANIANTANAMAN PANGAN TINGKAT I PROVINSI SULAWESISELATAN cq.
    Rompang Bin Juma karenaRompang Bin Juma dan anakanaknya pernah tinggal diatas tanah sengketa, tapi itudulu (sebelum tahun 1953), namun tanah sengketa beserta tanamannya tersebut(sesuai bukti T.2 yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi Tergugat Bukkuru),pada tanggal 13 Mei 1953 telah dibeli oleh Tergugat (Pemerintah Daerah PropinsiSulawesi Selatan) dari Rompang dengan harga Rp2.638, sehingga sejak tanggal 13Mei 1953 hingga sekarang tanah tersebut dimiliki/dikuasai oleh Tergugat(Pemerintah Propinsi Sulawesi
    Selatan) dan dijadikan sebagai Balai Benih PunagaGowa (hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6), adalahmerupakan pertimbangan yang salah menerapkan hukum dan melanggar hukumyang berlaku;Alasannya:Bahwa Judex Facti dalam hal ini tidak dapat membuktikan secara formalmengenai adanya jual beli tersebut, tapi sematamata hanya mengacu bukti T.2,sementara bukti T.2 ini bukanlah bukti jual beli, melainkan adalah hasilpenukaran hak atas tanah antara Kepala Pemerintah Negeri Hadat
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 06-02-2023 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 34/B/2023/PT.TUN.MKS
Tanggal 14 Maret 2023 — Pembanding/Tergugat : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTAKARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Terbanding/Penggugat : PT GUNAKARYA NUSANTARA
121 — 28
  • Pembanding/Tergugat : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTAKARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
    Terbanding/Penggugat : PT GUNAKARYA NUSANTARA
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 280/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 6 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
Terbanding/Penggugat : LAI SAKKE ALIAS NE ANA
123 — 76
  • Pembanding/Tergugat : KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
    Terbanding/Penggugat : LAI SAKKE ALIAS NE ANA
    KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perdata pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat JenderalPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Sulawesi, beralamat di Gedung PusatPengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Lt 4 JalanPerintis Kemerdekaan km 17 Sudiang, Makassar, Sulawesi
    Selatan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-07-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 80/G/2022/PTUN.MKS
Tanggal 22 Desember 2022 — Penggugat:
PT GUNAKARYA NUSANTARA
Tergugat:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTAKARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
218 — 97
  • Penggugat:
    PT GUNAKARYA NUSANTARA
    Tergugat:
    KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTAKARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 08-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 149/B/2016/PTTUN.MKS
Tanggal 21 Desember 2016 — Abdul Malik sebagai PENGGUGAT; Melawan: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Sebagai TERGUGAT
69 — 16
  • Abdul Malik sebagai PENGGUGAT; Melawan: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Sebagai TERGUGAT
    GUNAWAN HAMID, A.Ptnh, MH; Kepala Sub SeksiPengkajian Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan,Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. MUHAMMAD NUR FAJAR INFANSYAH, SH; Kepala SeksiPengkajian dan Penanganan perkara Pertanahan , KantorWilayah Provinsi Sulawesi Selatan ; . DWI JUANITA, SH; Staff Seksi Pengkajian danPenanganan, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ;.
    NUGROHO HASAN PUTERA, SH Staf Seksi Pengkajiandan Penanganan Perkara pertanahan Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat padaKantor KANWIL BPN Provinsi Sulawesi Selatan di JalanCenderawasih Nomor 438, Kota Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 823/1973/V/2016, tanggal 25 MeiBOA IG aaUntuk selanjutnya disebut sebagaia wen en nce ne nee cen concen concen consents TERGUGAT /TERBANDING;Halaman 2 dari 19 hal.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hukum administrasi ; Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan TataRuang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor WilayahPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/opn73/2016tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian seluas 75.708Me (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.Abdul Malik dan luas 96.611 M?
    Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKSmengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknyaeksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), eksepsitentang Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dengan alasanbahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala BadanPertanahan Nasional RI dan bukan hanya Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebab Keputusan Kepala KantorWilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan
    Selatan menerbitkanobjek sengketa berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimanatersebut dalam Pasal 74 yang oleh Pasal 75 menegaskan bahwa dalammelaksanakan tugas Pasal 74 Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah atas nama Menteri Agraria/BadanPertanahan Nasional.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-01-2006 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38PK/TUN/2002
Tanggal 27 Januari 2006 — PETER DAVID ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN.
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PETER DAVID ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN.
    Bahwa dengan menyatakan objek sengketa pernah disengketakan adalahpenggunaan bahasa pertimbangan hukum yang tidak benar, karena objeksengketa masih sementara dalam proses peradilan, dan belum adakeputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (saat inimasih dalam proses pemeriksaan kasasi) , sedangkan mengenai SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan dan SuratKeputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandangsifatnya menurut hukum ada merupakan penghunian
    No. 38 PK/TUN/2002maka secara yuridis telah kadaluarsa (vide pasal 55 UndangUndangNo. 5 tahun 1986), padahal sertifikat obyektum litis terbit tanggal 27 Juli1997, sehingga bila diajukan tanggal 4 Februari 1998 telah kadaluarsa; Bahwa berdasarkan halhal tersebut maka gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Eksepsi Tergugat II : Bahwa gugatan Penggugat belum lengkap karena tidak melibatkan pihakPemda Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan selaku pihak yang menerbitkanSurat
    Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNational Propinsi Sulawesi Selatan tanggal O8 Juli, No. 1/961/453/5301/97, belum bersifat final, oleh sebab itu Surat Keputusan tersebut tidakdapat dijadikan obyek sengketa, maka berdasarkan hal tersebut, KakanwilBPN Prop. Sulsel tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Subyek gugatandalam perkara a quo.2. Dalam Pokok Sengketaa.
    No. 38 PK/TUN/20021996/PN.Uj.Pdg belum berkekuatan hukum tetap, maka TIDAKSEPATUTNYA Kakanwil BPN Sulawesi Selatan mengeluarkan SK tanggal08 Juli 1997, yang menjadi dasar terbitnya SHM No. 1/Sawerigadingtanggal 23 Juli 1997.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2536 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Februari 2014 — GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq. WALIKOTA PALOPO vs ANDI BASO MATTOTORANG
86 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq. WALIKOTA PALOPO, tersebut;
    GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq. WALIKOTA PALOPO vs ANDI BASO MATTOTORANG
    GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq.WALIKOTA PALOPO, sekarang dijabat oleh Drs. H.P.ATENRIAJENG, M.Si., berkedudukan di Jalan Andi Djemma No.66 Kota Palopo, dalam hal ini memberi kuasa kepada UmarLaila, SH.,MH., Advokat, beralamat di BTN Anggrek Blok D/5Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6September 2012;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding/T erbanding;melawanANDI BASO MATTOTORANG, diwakili oleh anaknya yangbernama BUYA ANDI IKHSAN B.
    GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq.
    GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq. WALIKOTAPALOPO, tersebut;. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor78/PDT/ 2013/PT.MKS tanggal 30 April 2013 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Plp tanggal 25 Februari 2013 sehingga amar selengkapnyasebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:i.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-07-2013 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor NOMOR : 02 / G / 2013 / PT.TUN.MKS
Tanggal 1 Juli 2013 — - DRS.H.ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG, PENGGUGAT ;------------- M E L A W A N : - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SULAWESI SELATAN, TERGUGAT ; -
38 — 0
  • - DRS.H.ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG, PENGGUGAT ;------------- M E L A W A N :- KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SULAWESI SELATAN, TERGUGAT ; -
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 13-05-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Mks
Tanggal 27 Juni 2024 — BIO MARAJA NUSANTARA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
13 — 8
  • BIO MARAJA NUSANTARA
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-05-2024 — Putus : 30-07-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS
Tanggal 30 Juli 2024 — Penggugat:
1.Rendra Darwis
2.Dedy Irfan Bachri
Tergugat:
Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
16 — 12
  • Penggugat:
    1.Rendra Darwis
    2.Dedy Irfan Bachri
    Tergugat:
    Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 17-07-2024 — Putus : 17-07-2024 — Upload : 22-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Mks
Tanggal 17 Juli 2024 — CELEBES PANGAN INDONESIA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
11 — 0
  • CELEBES PANGAN INDONESIA
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan