• KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I UTAMA SENTANI JAYAPURA-PAPUA (TERGUGAT II INTEREVENSI)

  Putusan Nomor 24/B/2018/PTTUN Mks.2.KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR' UDARAKELAS UTAMA SENTANI JAYAPURAPAPUA;Tempat kedudukan: Jalan PLN SentaniJayapura;Dalam hal ini diwakili oleh:Nama : ANTONIUS WIDYO PRAPTONO;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : di Jalan PLN SentaniJayapura;Jabatan : Kepala Kantor UPBU Sentani;Dengan ini memberi kuasa kepada:1.N10.ENDAH PURNAMA SARI;Jabatan: Kepala Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;GIDEON P.M.

  BUTARBUTAR;Jabatan Kasubag Advokasi Hukum Ditjen Perhubungan Udara;YUNIZA DIANTINI;Jabatan: Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;ROBERT AMBROSIUS;Jabatan Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;IKA WAHYUNINGS IH;Jabatan: Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;ALNOAN SIRATT;Jabatan Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;ZAINUR RWAL;Jabatan: Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;ASLAM ZAKRONI;Jabatan Staf UPBU Kelas Utama Sentani Jayapura;RISDIYONO;Jabatan: Staf UPBU Kelas Utama

  Sentani Jayapura;ARIE CAHYA SAPUTRA;Jabatan: Staf UPBU Kelas Utama Sentani Jayapura;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara Kelas Utama Sentani JayapuraPapua,berkedudukan di JALAN PLN SENTANIJAYAPURA, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: KP.014/ 07.25 VIVUPBU.STN2017, tanggal 25 AGUSTUS 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI

• Direktorat Jendral Perhubungan Udara

• Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) meter Kabel udara telkom yang belum dikupas 2 (dua) meter kabel udara telkom yang telah dikupas 4 (empat) Gulung kabel udara telkom yang sudah dikupasDikembalikan kepada saksi SUMEDI Bin PONIMAN 1 (satu) buah mobil Avanza Tahun 2014 No.Pol. H-8625-FS Warna Kuning Metalik; 1 ( satu ) buah HP Merk Nokia Seri 220 warna hijauDikembalikan kepada saudara MASKURI melalui terdakwa6.

  telkom yang belum dikupase 2 (dua) meter kabel udara telkom yang telah dikupase 4 (empat) Gulung kabel udara telkom yang sudah dikupasDikembalikan kepada saksi SUMEDI Bin PONIMANe 1(satu ) buah mobil Avanza Tahun 2014e 1 (satu ) buah HP Merk Nokia Seri 220 warna hijauDikembalikan kepada saudara MASKURI melalui terdakwa4.

  pengemudi kendaraan Avanza tersebutmengakui bahwa 4 (empat) gulungan kabel tersebut adalah kebel telp udara milikTelkom yang diambil oleh teman terdakwa yang bernama Sdr.Pa Did danSdr.OMABahwa kabel udara yang terpasang dan kemudian di ambil oleh terdakwa danRekannya tersebut adalah masih AktifBahwa terdakwa dan Rekannya dalam mengambil Kabel telpon Udara milikTelkom tersebut tidak ada ijin dari saksi maupun dari pihak managementPT.TelkomHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 325 / Pid.B / 2015/PN.Kbme

  mobilAvanza warna Kuning metalik dengan Nomor polisi H 8635 FS yang padaawalnya mondarmandir dan selaniutnya berhenti di depan PKU MuhamadiyahGombong, bahwa setelah di lakukan pengecekan ditemukan 4 (empat) gulungkabel Udara yang telah di kupase Bahwa terdakwa Ragil Sutopo sebagai pengemudi kendaraan Avanza tersebutmengakui bahwa 4 (empat) gulungan kabel tersebut adalah kebel telp udara milikTelkom yang diambil oleh teman terdakwa yang bernama Sdr.Pa Did danSdr.OMAe Bahwa kabel udara uang terpasang

  telkom yangbelum dikupas, 2 (dua) meter kabel udara telkom yang telah dikupas, 4 (empat) Gulungkabel udara telkom yang sudah dikupas dikembalikan kepada P.

  telkom yang belum dikupase 2 (dua) meter kabel udara telkom yang telah dikupase 4(empat) Gulung kabel udara telkom yang sudah dikupasDikembalikan kepada saksi SUMEDI Bin PONIMANHalaman 19 dari 20 Putusan Nomor 325 / Pid.B / 2015 / PN.Kbme 1 (Satu) buah mobil Avanza Tahun 2014 No.Pol.

• PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA
  2.PEMERINTAH RI. Cq. BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO

  Kepulauan Siau selaku penanggung jawab PembuatanBandar udara Sitaro di Ondong,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il dalam hal ini Para TERGUGAT, telah memberikan kuasa kepada : NICZEMALFA WENGEN,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah Register No. 11/SK/2018/PN.THN pada tanggal 24 Januari 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;Telah mendengar keterangan kedua pihak

  Bahwa penggugat , penggugat II adalah satu pihak yang mempunyaitanah kebun ditempat bernama Balirang, wilayah kecamatan Siau TimurSelatan Kabupaten Sitaro, dimana tanah kebun milik penggugat I, IImasuk dalam area Bandar Udara Sitaro;2. Bahwa sesuai bukti tanah kebun milik penggugat I, Il masuk area BandarUdara Sitaro, maka panitia pembebasan tanah Bandara telah melakukanHalaman 3 dari 24 putusan nomor : 194 / PDT.G /2017 / PN.

  Bahwa Penggugat dan II menerangkan berdasarkan bukti tanahkebun milik penggugat dan II masuk di area Bandar udara sitarodan masuk dalam daftar nominatif nomor 5, 6, 7 bidang tanah 58a,58b, 58c yang didalamnya termasuk juga atas nama HengkyHalim.Bahwa sebenarnya dalam dalil nomor 2 (dua) Penggugat dan IIsudah memperjelas, kenapa Pihak Panitia Tanah belummelakukan ganti rugi lahan tanah kepada Penggugat dan IIBahwa Penggugat dan II masih memiliki sengketa KepemilikanTanah dengan Hengky Halim sehingga

  Bahwa rekomendasi untuk pencarian uang tentang kepemilikantanah di lahan pembangunan Bandar udara sitaro belum bisakeluarkan untuk mencairkan uang ganti rugi Penggugat dan Ilkarena masih terkait sengketa Kepemilikan dengan Hengki Halimdkk, berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor.108/Pdt.p/2014/PN.Thn di Pengadilan Negeri Tahunamenerangkan bahwa Penggugat dan II (Alexander Tumuli danAntonius) masih bersengketa kepemilikan tanah dengan HengkyHalim, Costansi Muhea.

  Panitia Pengadaantanah Belum bisa mencairkan atau membayar uang ganti rugilahan dalam pembangunan Bandar udara yang masih bersengketatentang Kepemilikan tanah dengan orang lain.Bahwa Panitia Pengadaan tanah akan tetap membayarkan uangganti rugi tanah yang masuk kearea pembangunan Bandar udarasetelah ada penetapan hukum yang sah dari pengadilan NegeriTahuna yang memutuskan tentang kepemilikan yang sah dariobjek yang disengketakan.

• Dokumen/Surat, yaitu:1. 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir dokumen SURAT KEPUTUSAN BUPATI POSO Nomor: 188.45/0769/2011 tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberian Hibah Tanah Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Melalui Bandar Udara Kasiguncu Poso Kab.

  Poso Nomor: AU.102/C.295/PSO/PHB-2013 tanggal 25 Oktober 2013 Perihal Permohonan Persertifikatan Tanah Lokasi Bandar Udara Kasiguncu Poso;------------------------------------------------------------------------------------------8. 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Tentang KEGIATAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH BANDAR UDARA KASIGUNCU POSO TAHUN ANGGARAN 2013 Nomor: SPK.05/KU.003/C.190/PSO/PHB2013, Tanggal 12 Desember 2013 KEPALA BANDAR UDARA KASIGUNCU

  Poso , Tanggal 11 Desember 2013 Biaya Pendaftaran SK HAK Bandar Udara Kasiguncu Biaya Pengukuran 1.412.293 M2 , dan Biaya Pendaftaran SK HAK Rumah dinas Bandar Udara Kasiguncu 9009 M2 oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan pemetaan;-----------------------------------------------------------------------------------28. 1 (satu) lembar dokumen foto Copy yang dilegalisir Rincian Rencana Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Lokasi Bandar Udara Kasiguncu Kab.

  DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KASIGUNCU Poso, oleh Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;-------------------------------33. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas Lapangan Nomor : 21/St19.04/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 Tentang Pelaksanaan tugas peninjauan lokasi untuk keperluan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan penetapan lokasi Bandar Udara Kasiguncu dan perumahan Dinas Bandar Udara kasiguncu kab.

  udara kasiguncu dan Perumahan Dinas Bandar Udara kasiguncu Kab.

  DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA KASIGUNCU Poso, oleh Plt.

  Poso dari PihakBandar Udara Kasiguncu Poso.

  kasiguncu danRumah dinas Bandar udara kasiguncu Kab.

  Melalui Bandar Udara Kasiguncu PosoKab.

  MelaluiBandar Udara Kasiguncu Poso Kab.

• Penggugat:
  PT BUMI LAMPUNG PERSADA
  Tergugat:
  1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
  2.Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
  3.Kepala Biro Layanan Pengadaan

  dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
  4.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
  Turut Tergugat:
  Menteri Perhubungan Republik Indonesia

• Menyatakan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) meter Kabel udara Telkom yang belum dikupas ;- 2 (dua) meter kabel udara Telkom yang telah dikupas ;- 4 (empat) Gulung kabel udara Ttelkom yang sudah dikupas ;Dikembalikan kepada PT. Telkom Cabang Gombong melalui saksi Sumedi ;- 1 ( satu ) buah mobil Toyota Avanza Tahun 2014 ;Telah dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Ragil Sutopo dan dikembalikan kepada Sdr.

  pelakumembutuhkan wakiu sekitar 1 minggu ;Bahwa setahu saksi, kabel udara tersebut tidak ada aliran setrumnya, danyang mengetahui pencurian kabel udara tersebut adalah Sdr.

  telkom yang belum dikupas2 (dua) meter kabel udara telkom yang telah dikupas4 (empat) Gulung kabel udara telkom yang sudah dikupas1 ( satu ) buah mobil Avanza Tahun 20141 ( satu ) buah HP Merk Nokia Seri 220 warna hijauBahwa saksi menemukan barang bukti berupa 4 gulung kabel udara milikPT.

  Bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pengelupasan dan memotongkabel udara tersbut dari mulai melakukan pemotongan hingga pengelupasankabel udara 5 pal kurang dari2jam ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) meter Kabel udara telkom yang belum dikupasdua) meter kabel udara telkom yang telah dikupasempat) Gulung kabel udara telkom yang sudah dikupas(2 (du4 ((1 ( satu ) buah mobil Avanza Tahun 2014( satu ) buah HP Merk Nokia Seri 220

  Bahwa benar cara terdakwa mengambil kabel udara milik PT.

  Diman als PakDi mengambil kabel udara milik PT.

• 
  Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

  Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

  Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

  Menetapkan barang bukti berupa surat:

  - 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim P, yang ditanda tangani oleh Kaurdal Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim P a.n.

• 
  Tergugat:
  1.Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda (LANUDAL)
  2.BUPATI Kabupaten Sidoarjo
  Turut Tergugat:
  Markas Besar TNI Angkatan Laut

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa EDI GIBAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Mencelakakan Dan Merusak Pesawat Udara Yang Menimbulkan Bahaya Bagi Nyawa Orang Lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa

  buah baju kaos dengan bercorak loreng

• 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pada tanggal 7 10:20 2023 tetiden bakgaha pubean yan soalko : Rp. 200.000 digiru : Senin : Rp.100.000 nona blibew Rp. 300.000 jumlah Rp. 600:000

Dirampas untuk dimusnahkan

• 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,-

Dirampas untuk negara

• 1 (satu) lembar Salinan (foto copy) Dokumen Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara

  Sipil PK-YSC Model Pesawat B737-59D nomor seri pesawat 26421, dengan nomor Pendaftaran 4269 dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoprasian Pesawat Udara, diterbitkan tanggal 16 September 2020 dan berlaku sampai 15 September 2023.

• 1 (satu) lembar Salinan (foto copy) Dokumen Sertifikat Kelaikudaraan Standard kategori Transport dengan pendaftar PK-YSC Model Pesawat B737-59D nomor seri pesawat 26421, dengan nomor Pendaftaran 4269 dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, diterbitkan tanggal 16 September 2022 dan berlaku sampai 15 September 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6.

• Penggugat:
  CV BERKAH TIADA HENTI
  Tergugat:
  1.Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda (LANUDAL)
  2.BUPATI Kabupaten Sidoarjo
  Turut Tergugat:
  Markas Besar TNI Angkatan Laut

• DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONALYOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON,KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA, dk vs WITONO

  ., ProjectManager PT Angkasa Pura (Persero) Proyek PersiapanPembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta,berkedudukan di Jalan Solo Km. 9 Yogyakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016, memberikuasa kepada Tony T Spontana, S.H., M.Hum., KepalaKejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku JaksaPengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusitanggal 10 Agustus 2016 dan Kuasa Substitusi Kembalikepada Nur Wijaya, S.H., dan kawankawan, Para JaksaPengacara Negara, berdasarkan Surat

  Tanda Pencatatan UsahaPembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimanadiatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (UndangUndangNomor 13 Tahun 2012);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan PermohonanKasasi dari Pemohon Kasasi I: DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA (PERSERO) PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR UDARA

  kasasi pada tanggal 21 September 2016, dengan demikianwalaupun dalam memori kasasi tertulis Direktur Utama PT Angkasa Pura (Persero) Pusat cq Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan BandarUdara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon, KabupatenKulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta sebagaiPemohon Kasasi Il, namun sebagaimana tanggal Akta Permohonan Kasasimaka Direktur Utama PT Angkasa Pura (Persero) Pusat cq Project ManagerProyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara

• TIM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT LINGKAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK/LOMBOK INTERNASIONAL AIRPORT (LIA)

  TIM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT LINGKARBANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK/LOMBOKINTERNASIONAL AIRPORT (LIA), Berkedudukan di JalanGajah Mada Nomor 109 Praya, Kabupaten Lombok Tengah:Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No183.1/10/HKM tanggal 26 Februari 2018, memberikan KuasaK@Pada : 222 222222 non nnn nn nn nnn nnn nnn nen ee cee nnn nnn nne1. H. MUTAWALLIS.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabLombok Tengah 5 ncn nnn nnn nnn ncn nne nnn anes2.

• Husein Alm
  3.SYAIPUL Bin ABDURAHMAN Alm
  Termohon:
  Kepolisian Daerah Lampung Direktorat Perairan dan Udara

• Menetapkan barang bukti berupa surat:

  • 33 (tiga puluh tiga) lembar Daftar Absensi Skadron Udara 12 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pa. Tatib Skadron Udara 12 Lettu Lek Enggar Pradytia Sugiman NRP 11719410546499.

  Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

  4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

  5.

• (Persero) Angkasa Pura I Nomor: KEP. 59/KU.20.2.4/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang ralat Keputusan Direksi Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang di kelola PT. (persero) Angkasa Pura I;9. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : KEP. 15/KB.03/2010 tentang Usaha Kegiatan Pelayanan jasa terkait Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang dikelola PT. (persero) Angkasa Pura I;10. Akte Pendirian PT.

  (Persero) Angkasa Pura I Nomor :KEP-89/OM.00/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;12. Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: KEP.100/KU.20.8/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Tarif Pas (Tanda Ijin Masuk) di Lingkungan Bandar Udara yang dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;13. Surat Direktur Utama PT.

  (Persero) Angkasa Pura I Nomor: Kep-105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang di Kelola PT (Persero) Angkasa Pura I;18. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: Kep.110/PL.10/2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I;19. Keputusan Direksi PT.

  Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: SP.13.1.I/KU.20.2.5/2001-DU tanggal 1 Oktober 2001;25. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;26. Addendum 1 Nomor: 27/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 4 April 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;27.

  Addendum 2 Nomor: 156/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 10 Agustus 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;28. Addendum 3 Nomor: 224/SPPP/KU.20.6/2008 tanggal 07 Oktober 2008 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;29.

  (Persero) Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali denganRevenue Sharing, PT.

  Bandar Udara NgurahRai Bali, bertentangan dengan:UndangUndang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan pada pasal 1 ayat(1) menyebutkan bahwa definisi Penerbangan adalah segala sesuatu yangberkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara,angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan danfasilitas penunjang yang terkait, kemudian diperjelas sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dalampasal 27 ayat (2) b point

  (Persero)Angkasa Pural Nomor : KEP. 15/KB.03/2010tentang Usaha Kegiatan Pelayanan jasa terkait Bandar Udara di LingkunganBandar Udara yang dikelola PT. (persero) Angkasa Pura ;Akte Pendirian PT.

  sesuatuyang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara,angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan danfasilitas penunjang yang terkait, kemudian diperjelas sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dalam pasal27 ayat (2) b point 3 menyatakan bahwa pelayanan jasa penunjang kegiatanBandar udara meliputi jasa penempatan kendaraan bermotor (parkir) dan padapasal 28 huruf b disebutkan bahwa pelaksana kegiatan

  (Persero) Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali, telahmelawan hukum, bertentangan dengan: UndangUndang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan pada pasal 1 ayat(1)menyebutkan bahwa definisi Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitandengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara,keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjangyang terkait, kemudian diperjelas sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNo. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan

1. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan-1 (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.

1. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 01 04 & Rekapitulasi (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2.

2. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan-1 Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.

1. Gambar Pengawasan, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT. UNGGUL SARANA KONTRUKSI.

1. Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Beringin Muara Teweh ; As Build Drawing, Program : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Udara, Paket Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3300 M2, Tahun Anggaran 2014.

• Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Keamanan Penerbangan

• ATJE SOEMANTRI, CS VS Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq Kepala Staff Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Cq Komandan DENMA MABES AU

  Para Penggugat ;MELAWAN1 Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kementerian Pertahanan RepublikIndonesia Cq Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq Kepala Staff Tentara NasionalIndonesia Angkatan Udara Cq Komandan DENMA MABES AU , yang beralamat diMarkas Besar TNI AU Cilangkap Jakarta Timur .Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2012 telahmenunjuk dan memberikan kuasa kepada :127Agus Mulyadi,SH.MH.

  Para Penggugat adalahpara purnawirawan/pensiunan personel TNI AU, para isteri(warakawuri) serta anakanak dari purnawirawan/pensiunan,dimana pada saat mereka dulu masih berdinas aktif ditempatkanoleh TNI Angkatan Udara untuk menempati rumah dinas TNI AUKompleks Dwikora Kel. Cilangkap Kec. Cimanggis Depok.b. Bahwa obyek gugatan perkara ini yaitu tanah Kompleks TNI AU DwikoraKel. Cilangkap Kec. Cimanggis Depok dengan Sertipikat Hak Pakainomor 02/Kel.

  Cilangkap dan Sertipikat Hak Pakai nomor 03/Kel.Cilangkap adalah tanah/bangunan milik Dephankam/ABRI Cq TNIAngkatan Udara dan terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negaradengan Registrasi IKN Nomor 50101026 dan 50101027.

  Cimanggis Depok hanya diperuntukan bagi prajuritTNI Angkatan Udara yang masih berdinas aktif dan penempatan rumahdinas hanya sah apabila penghuninya memiliki surat jin penempatan atasnamanya sendiri. Dengan demikian jelas secara hukum parapenggugat sudah tidak memiliki hak apapun untuk tinggal diRumah dinas Kompleks Dwikora Kel. Cilangkap Kec.

  Kewajiban para penghuni rumah dinas untuk membayarPBB diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 danSurat Keputusan Kasau Nomor Skep/101/VI/2004 tentang Pertunjuk TeknisPengelolaan Panggon/Rumah Dinas di Lingkungan TNI Angkatan Udara. Sedangkan mengenai keberadaan Para Penggugat di Kompleks Rumah DinasTNI AU Dwikora, disampaikan tanggapan bahwa keberadaan para Pengugatyang menghuni perumahan dinas komplek TNI AU Dwikora Kel.

• Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang berupa :

  1. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah);

• Mut'ah berupa perhiasan emas murni 24 karat seberat 38 gram dan seperangkat alat shalat;
• Nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
• Menetapkan bahwa pinjaman pada Koperasi Kantor Otoritas Bandar Udara

  Wilayah I Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah harta bersama yang berupa "kewajiban" yang harus ditanggung dan dibagi dua sama besar oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

• Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana nomor 3 diatas kepada Koperasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, masing-masing Rp3.500.000.00

  AG/2014 tanggal 24September 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyektersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Pembanding pada KoperasiKantornya pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah)Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa ia telah meminjamuang sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dari Koperasi Kantor OtoritasBandar Udara

  Wilayah Bandar Udara Internasional SoekarnoHatta ditempat iabekerja pada bulan Oktober 2017 (bukti T 20) dimana Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan, dan pinjaman tersebut ataspersetujuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya pinjaman tersebut merupakanbagian dari harta bersama yang ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut TergugatRekonvensi mendalilkan bahwa pinjaman tersebut (tanpa sepengetahuan

  Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat denganapa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim TingkatHal. 13 dari hal. 16 salinan Putusan No 0065/Pdt.G/2018/PTA.BtnPertama tersebut, karena obyek harta yang berupa "pinjaman" tersebut adalahmerupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding menetapkanbahwa pinjaman Penggugat Rekonvensi pada Koperasi Kantor Otoritas BandarUdara Wilayah Bandar Udara

  Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000, (Sepuluhjuta rupiah);en Menetapkan bahwa pinjaman pada Koperasi Kantor OtoritasBandar Udara Wilayah Bandar Udara Internasional SoekarnoHattapada bulan Oktober 2017 sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah)adalah harta bersama yang berupa "kewajiban yang harus ditanggungdan dibagi dua sama besar oleh Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi;4.

  Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonpensiuntuk mengembalikan pinjaman sebagaimana nomor 3 diatas kepadaKoperasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Bandar UdaraInternasional SoekarnoHatta, masingmasing Rp 3.500.000, (tiga jutalima ratus ribu rupiah) ;5.