Ditemukan 15823 data
1.SYAMSU YONI SUPRAPTO, S.H.
2.Mikha Dewiyanti Putri,S.H.
3.Danang Sucahyo SH., M.H.
Terdakwa:
1.AZA ALFITO DINOFA Bin TAAT FAJAR
2.MUHAMMAD FARIS ZAIRI Bin DODY FAISAL
3.FIRMAN GUSFAKHUL MAULANA Bin FAIZIN
101 — 66
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa I Aza Alfito Dinofa Bin Taat Fajar, Terdakwa II Muhammad Faris Zairi Bin Dody Faisal dan Terdakwa III Firman Gusfakhul Maulana Bin Faizin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain
Muhammad Faris Zairi Bin Dody Faisal dan Terdakwa III Firman Gusfakhul Maulana Bin Faizin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana denda masing=masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba 16 GB warna Putih yang berisi rekaman video Balon Udara
yang diterbangkan;
- Menyatakan Terdakwa I Aza Alfito Dinofa Bin Taat Fajar, Terdakwa II Muhammad Faris Zairi Bin Dody Faisal dan Terdakwa III Firman Gusfakhul Maulana Bin Faizin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain
- 1 (satu) buah balon udara ukuran sekira tinggi 9 meter dan diameter 6 meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Sudarsono Hari Prasetyo, SH
Terdakwa:
OLIVAR SIDJABAT bin SELAMAT SIDJABAT
112 — 53
.961 TAHUN 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara atas pelantikan Sdr.
OLIVAR ( NIP 19561206 198302 1 001 ) Selaku Kepala Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan menduduki jabatan dengan nomor : SP.884 TAHUN 2014 tertanggal 4 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara atas telah menduduki jabatan sdr.
OLIVAR ( NIP 19561206 198302 1 001 ) Selaku Kepala Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan menjalankan tugas dengan nomor : SP.781 TAHUN 2014 tertanggal 25 Juli 2014 Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara atas telah menjalankan tugas OLIVAR (NIP 19561206 198302 1 001) Selaku Kepala Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap;
- 2 (dua) lembar
ASLI PETIKAN Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementrian Perhubungan dengan Nomor: SK. 370 TAHUN 2014 tertanggal 16 Juni 2014 a.n OLIVAR (NIP 19581206 198302 1 001) selaku Kepala Bandar Udara Kelas lll Tunggul Wulung Cilacap;
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : SP. 961 TAHUN 2014 a.n OLIVAR (NIP 19581206 198302 1 001) selaku Kepala Bandar Udara Kelas lll Tunggul Wulung Cilacap dan telah
lembar ASLI Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dengan nomor : KP. 3449 Tahun 2015 tertanggal 27 November 2015 a.n OLIVAR (NIP 19581206 198302 1 001) Selaku Seksi Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara,Subdit Prasarana Bandar Udara,Direktorat Bandar Udara;
- 4 (empat) lembar Asli Penyampaian Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara yang di keluarkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbandaharaan Negara
Tetap terlampir dalam berkas perkara
Dikembalikan kepada terdakwa OLIVAR SIDJABAT bin SELAMET SIDJABAT
85 — 14
TIM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT LINGKAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK/LOMBOK INTERNASIONAL AIRPORT (LIA)
TIM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT LINGKARBANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK/LOMBOKINTERNASIONAL AIRPORT (LIA), Berkedudukan di JalanGajah Mada Nomor 109 Praya, Kabupaten Lombok Tengah:Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No183.1/10/HKM tanggal 26 Februari 2018, memberikan KuasaK@Pada : 222 222222 non nnn nn nn nnn nnn nnn nen ee cee nnn nnn nne1. H. MUTAWALLIS.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabLombok Tengah 5 ncn nnn nnn nnn ncn nne nnn anes2.
3.SYAIPUL Bin ABDURAHMAN Alm
Termohon:
Kepolisian Daerah Lampung Direktorat Perairan dan Udara
39 — 8
Husein Alm
3.SYAIPUL Bin ABDURAHMAN Alm
Termohon:
Kepolisian Daerah Lampung Direktorat Perairan dan Udara
Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari
Terbanding/ Intervensi I : PT. Belibis Raya Group
Terbanding/ : Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
100 — 135
,CPCLE
Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari
Terbanding/ Intervensi I : PT. Belibis Raya Group
Terbanding/ : Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
2.PEMERINTAH RI. Cq. BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO
129 — 78
PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA
2.PEMERINTAH RI. Cq. BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SITAROKepulauan Siau selaku penanggung jawab PembuatanBandar udara Sitaro di Ondong,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il dalam hal ini Para TERGUGAT, telah memberikan kuasa kepada : NICZEMALFA WENGEN,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah Register No. 11/SK/2018/PN.THN pada tanggal 24 Januari 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;Telah mendengar keterangan kedua pihak
Bahwa penggugat , penggugat II adalah satu pihak yang mempunyaitanah kebun ditempat bernama Balirang, wilayah kecamatan Siau TimurSelatan Kabupaten Sitaro, dimana tanah kebun milik penggugat I, IImasuk dalam area Bandar Udara Sitaro;2. Bahwa sesuai bukti tanah kebun milik penggugat I, Il masuk area BandarUdara Sitaro, maka panitia pembebasan tanah Bandara telah melakukanHalaman 3 dari 24 putusan nomor : 194 / PDT.G /2017 / PN.
Bahwa Penggugat dan II menerangkan berdasarkan bukti tanahkebun milik penggugat dan II masuk di area Bandar udara sitarodan masuk dalam daftar nominatif nomor 5, 6, 7 bidang tanah 58a,58b, 58c yang didalamnya termasuk juga atas nama HengkyHalim.Bahwa sebenarnya dalam dalil nomor 2 (dua) Penggugat dan IIsudah memperjelas, kenapa Pihak Panitia Tanah belummelakukan ganti rugi lahan tanah kepada Penggugat dan IIBahwa Penggugat dan II masih memiliki sengketa KepemilikanTanah dengan Hengky Halim sehingga
Bahwa rekomendasi untuk pencarian uang tentang kepemilikantanah di lahan pembangunan Bandar udara sitaro belum bisakeluarkan untuk mencairkan uang ganti rugi Penggugat dan Ilkarena masih terkait sengketa Kepemilikan dengan Hengki Halimdkk, berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor.108/Pdt.p/2014/PN.Thn di Pengadilan Negeri Tahunamenerangkan bahwa Penggugat dan II (Alexander Tumuli danAntonius) masih bersengketa kepemilikan tanah dengan HengkyHalim, Costansi Muhea.
Panitia Pengadaantanah Belum bisa mencairkan atau membayar uang ganti rugilahan dalam pembangunan Bandar udara yang masih bersengketatentang Kepemilikan tanah dengan orang lain.Bahwa Panitia Pengadaan tanah akan tetap membayarkan uangganti rugi tanah yang masuk kearea pembangunan Bandar udarasetelah ada penetapan hukum yang sah dari pengadilan NegeriTahuna yang memutuskan tentang kepemilikan yang sah dariobjek yang disengketakan.
89 — 31
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I UTAMA SENTANI JAYAPURA-PAPUA (TERGUGAT II INTEREVENSI)
Putusan Nomor 24/B/2018/PTTUN Mks.2.KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR' UDARAKELAS UTAMA SENTANI JAYAPURAPAPUA;Tempat kedudukan: Jalan PLN SentaniJayapura;Dalam hal ini diwakili oleh:Nama : ANTONIUS WIDYO PRAPTONO;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : di Jalan PLN SentaniJayapura;Jabatan : Kepala Kantor UPBU Sentani;Dengan ini memberi kuasa kepada:1.N10.ENDAH PURNAMA SARI;Jabatan: Kepala Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;GIDEON P.M.
BUTARBUTAR;Jabatan Kasubag Advokasi Hukum Ditjen Perhubungan Udara;YUNIZA DIANTINI;Jabatan: Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;ROBERT AMBROSIUS;Jabatan Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;IKA WAHYUNINGS IH;Jabatan: Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;ALNOAN SIRATT;Jabatan Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;ZAINUR RWAL;Jabatan: Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;ASLAM ZAKRONI;Jabatan Staf UPBU Kelas Utama Sentani Jayapura;RISDIYONO;Jabatan: Staf UPBU Kelas Utama
Sentani Jayapura;ARIE CAHYA SAPUTRA;Jabatan: Staf UPBU Kelas Utama Sentani Jayapura;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara Kelas Utama Sentani JayapuraPapua,berkedudukan di JALAN PLN SENTANIJAYAPURA, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: KP.014/ 07.25 VIVUPBU.STN2017, tanggal 25 AGUSTUS 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI
PT BUMI LAMPUNG PERSADA
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
2.Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3.Kepala Biro Layanan Pengadaan
15 — 7
Penggugat:
PT BUMI LAMPUNG PERSADA
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
2.Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3.Kepala Biro Layanan Pengadaandan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Tergugat:
1.Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda (LANUDAL)
2.BUPATI Kabupaten Sidoarjo
Turut Tergugat:
Markas Besar TNI Angkatan Laut
45 — 14
Tergugat:
1.Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda (LANUDAL)
2.BUPATI Kabupaten Sidoarjo
Turut Tergugat:
Markas Besar TNI Angkatan Laut
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PERHUBUNGAN UDARA CQ. KANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN NTB MATARAM CQ. KEPALA KANTOR BANDARA MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA vs H. MANSYUR H. ACHMAD, dkk
., berkantor di Bandar Udara M.Salahuddin Bima, JI. St. Salahuddin No. 22, Bima, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2010;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat V;melawan:H. MANSYUR H.
MENTERI PERHUBUNGAN DI JAKARTA CQ.DIREKTUR PERHUBUNGAN UDARA CQ. KANWIL DEPARTEMENPERHUBUNGAN NTB MATARAM CQ.
Abidin sekarang Bandar Udara MuhammadSalahuddin;e Barat dulu dengan empang BO sekarang dengan Bandar Udara MuhammadSalahuddin;Bahwa putusan telah keliru karena bertentangan dan berlainan denganbatasbatas tanah yang dinyatakan oleh Saksi H. Muhammad Umar dan H.Jakariah Sulaiman sebagai Saksi dari pihak Penggugat dan Saksi M. TahirHasan dan H.
Abidin sekarang Bandar Udara MuhammadSalahuddin;e Barat dulu dengan empang BO sekarang dengan Bandar Udara MuhammadSalahuddin;Bahwa dengan berbedanya batasbatas tanah sengketa yang diputus olehMajelis Hakim dengan batasbatas tanah yang dituntut oleh para Pengugat danketerangan Para Saksi tersebut menyebabkan putusan tidak jelas dimana lokasitanah yang benar dan putusan tidak dapat dieksekusi karena adanya bedabatasbatas tanah yang diputus, sehingga putusan Majelis Hakim telah kelirudan patut untuk
DIREKTUIPERHUBUNGAN UDARA CQ. KANWIL DEPARTEME!PERHUBUNGAN NTB MATARAM CQ.
28 — 4
Menyatakan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) meter Kabel udara Telkom yang belum dikupas ;- 2 (dua) meter kabel udara Telkom yang telah dikupas ;- 4 (empat) Gulung kabel udara Ttelkom yang sudah dikupas ;Dikembalikan kepada PT. Telkom Cabang Gombong melalui saksi Sumedi ;- 1 ( satu ) buah mobil Toyota Avanza Tahun 2014 ;Telah dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Ragil Sutopo dan dikembalikan kepada Sdr.
pelakumembutuhkan wakiu sekitar 1 minggu ;Bahwa setahu saksi, kabel udara tersebut tidak ada aliran setrumnya, danyang mengetahui pencurian kabel udara tersebut adalah Sdr.
telkom yang belum dikupas2 (dua) meter kabel udara telkom yang telah dikupas4 (empat) Gulung kabel udara telkom yang sudah dikupas1 ( satu ) buah mobil Avanza Tahun 20141 ( satu ) buah HP Merk Nokia Seri 220 warna hijauBahwa saksi menemukan barang bukti berupa 4 gulung kabel udara milikPT.
Bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pengelupasan dan memotongkabel udara tersbut dari mulai melakukan pemotongan hingga pengelupasankabel udara 5 pal kurang dari2jam ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) meter Kabel udara telkom yang belum dikupasdua) meter kabel udara telkom yang telah dikupasempat) Gulung kabel udara telkom yang sudah dikupas(2 (du4 ((1 ( satu ) buah mobil Avanza Tahun 2014( satu ) buah HP Merk Nokia Seri 220
Bahwa benar cara terdakwa mengambil kabel udara milik PT.
Diman als PakDi mengambil kabel udara milik PT.
RISWANDONO, SH
Terdakwa:
Adi Purnomo
92 — 18
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim P, yang ditanda tangani oleh Kaurdal Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim P a.n.
1.Bangun Dwi Sugiartono, S.H., M.H.
2.Tri Endah Murdiningrum, S.H.
3.Yanti Kristiana, S.H.
4.Endah Dwi Hastuti, S.H.
5.Sustine Pridawati, S.H.
6.I Putu Rudina Artana, S.H.
7.Andy Agustian, S.H.
8.Ramdhani, S.H.
Terdakwa:
Agustinus Sujatmiko, S.T., M.Si. Bin Ignatius Soenarto
152 — 35
- Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan-1 (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.
- Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 01 04 & Rekapitulasi (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2.
- Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan-1 Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
- Gambar Pengawasan, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT. UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
- Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Beringin Muara Teweh ; As Build Drawing, Program : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Udara, Paket Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3300 M2, Tahun Anggaran 2014.
Margrith Ellains Duwiri, S.H
Terdakwa:
Edi Giban
198 — 63
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa EDI GIBAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Mencelakakan Dan Merusak Pesawat Udara Yang Menimbulkan Bahaya Bagi Nyawa Orang Lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa
buah baju kaos dengan bercorak loreng
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pada tanggal 7 10:20 2023 tetiden bakgaha pubean yan soalko : Rp. 200.000 digiru : Senin : Rp.100.000 nona blibew Rp. 300.000 jumlah Rp. 600:000
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,-
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) lembar Salinan (foto copy) Dokumen Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara
Sipil PK-YSC Model Pesawat B737-59D nomor seri pesawat 26421, dengan nomor Pendaftaran 4269 dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoprasian Pesawat Udara, diterbitkan tanggal 16 September 2020 dan berlaku sampai 15 September 2023.
- 1 (satu) lembar Salinan (foto copy) Dokumen Sertifikat Kelaikudaraan Standard kategori Transport dengan pendaftar PK-YSC Model Pesawat B737-59D nomor seri pesawat 26421, dengan nomor Pendaftaran 4269 dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, diterbitkan tanggal 16 September 2022 dan berlaku sampai 15 September 2023
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6.
CV BERKAH TIADA HENTI
Tergugat:
1.Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda (LANUDAL)
2.BUPATI Kabupaten Sidoarjo
Turut Tergugat:
Markas Besar TNI Angkatan Laut
27 — 25
Penggugat:
CV BERKAH TIADA HENTI
Tergugat:
1.Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda (LANUDAL)
2.BUPATI Kabupaten Sidoarjo
Turut Tergugat:
Markas Besar TNI Angkatan Laut
57 — 24
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau, - 2. Bupati Kabupaten Buton, DKK
Tingkat Il Buton tanggal 07 Nopember 1978hingga diatasnya kemudian didirikanLapanganTerbang Perintis Betoambari hinggasaat ini menjadi Bandar Udara Betoambari.
Kepala Bandara Udara Betoambari Baubau tidak pernahHalaman 22 dari 100 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN. Baumenganggarkan untuk pembayaran ganti rugi terhadap pihakpihak yangmengklaim memiliki tanah di dalam kawasan Bandar Udara Betoambari, apalagidalam putusan terhadap gugatan sebelumnya yakni Putusan Nomor31/Pdt/G/1990/PN.BB tanggal 31 Oktober 1991 Jo.
Yurisprudensiini sejalan dengan fakta yang ada karena bandar udara merupakan kawasan yangdi jaga dan harus bersih dari segala aktifitas lain selain aktifitas penerbangan.Dengan kata lain sejak tahun 1975 ketika obyek sengketa resmi ditetapkansebagai bandar udara betoambari tidak mungkin ada aktifitas pertanian di dalamkawasan bandara sebagaimana di dalilkan penggugat. Gugatan ini harus ditolakatau tidak dapat diterima;6.
Perlukami jelaskan bahwa para tergugat tidak pernah melakukan ganti rugi terhadaplokasi Bandar Udara Betoambari.
Bukti P 1 : Fotocopy dari fotocopy, Surat Permohonan PengosonganWilayah Daerah Bandar Udara, tanggal 13 Mei 2008;2. Bukti P2 : Fotocopy dari fotocopy, Surat Permohonan PengosonganWilayah Daerah Bandar Udara, tanggal 01 Maret 2010;3. Bukti P3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Risalah Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Baubau, tanggal 9 Juli 2010;4.
Terbanding/Penggugat : KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDARA UDARA KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YUNUS JAMALUDIN
57 — 43
ALI
Terbanding/Penggugat : KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDARA UDARA KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YUNUS JAMALUDIN
138 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONALYOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON,KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA, dk vs WITONO
., ProjectManager PT Angkasa Pura (Persero) Proyek PersiapanPembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta,berkedudukan di Jalan Solo Km. 9 Yogyakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016, memberikuasa kepada Tony T Spontana, S.H., M.Hum., KepalaKejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku JaksaPengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusitanggal 10 Agustus 2016 dan Kuasa Substitusi Kembalikepada Nur Wijaya, S.H., dan kawankawan, Para JaksaPengacara Negara, berdasarkan Surat
Tanda Pencatatan UsahaPembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimanadiatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (UndangUndangNomor 13 Tahun 2012);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan PermohonanKasasi dari Pemohon Kasasi I: DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA (PERSERO) PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR UDARA
kasasi pada tanggal 21 September 2016, dengan demikianwalaupun dalam memori kasasi tertulis Direktur Utama PT Angkasa Pura (Persero) Pusat cq Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan BandarUdara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon, KabupatenKulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta sebagaiPemohon Kasasi Il, namun sebagaimana tanggal Akta Permohonan Kasasimaka Direktur Utama PT Angkasa Pura (Persero) Pusat cq Project ManagerProyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara
60 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONALYOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON,KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA, dk vs IMAN WAKIDI
., selakuProject Manager PT Angkasa Pura (Persero) ProyekPersiapan Pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta,berkantor di Komplek Angkasa Pura Bandara AdisutjiptoBlok A3 Jalan Solo Km.9 Yogyakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016, memberi kuasakepada Tony T Spontana, S.H., M.Hum., Kepala KejaksaanTinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku JaksaPengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusitanggal 10 Agustus 2016 dan Kuasa Substitusi Kembalikepada Herwan Purwoko, S.H., M.H.
Nomor 3290 K/Pdt./2016biasa dalam APBN Tahun 2016, dan hal ini dapat memperlambatpelaksanaan kelanjutan pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta diKulon Progo akibat besarnya belanja anggaran yang tersedot pada tahappembayaran ganti kerugian tanah dalam proyek ini, hal ini juga akanberdampak buruk dan negatif bagi sejumlah ratusan Proyek StrategisNasional lainnya yang sedang berjalan dan menjadi beban AnggaranNegara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini (dalam keadaan/kondisidefisit);Putusan Hakim Pengadilan
bentuk Tanda Pencatatan UsahaPembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimanadiatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (UndangUndangNomor 13 Tahun 2012);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapatbahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dariPemohon Kasasi : DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA (PERSERO)PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNANBANDAR UDARA
kasasi pada tanggal 22 September 2016, dengan demikianwalaupun dalam memori kasasi tertulis Direktur Utama PT Angkasa Pura (Persero) Pusat cq Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan BandarUdara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon, KabupatenKulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta sebagaiPemohon Kasasi Il, namun sebagaimana tanggal Akta Permohonan Kasasimaka Direktur Utama PT Angkasa Pura (Persero) Pusat cq Project ManagerProyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara
56 — 12
Dokumen/Surat, yaitu:1. 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir dokumen SURAT KEPUTUSAN BUPATI POSO Nomor: 188.45/0769/2011 tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberian Hibah Tanah Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Melalui Bandar Udara Kasiguncu Poso Kab.
Poso Nomor: AU.102/C.295/PSO/PHB-2013 tanggal 25 Oktober 2013 Perihal Permohonan Persertifikatan Tanah Lokasi Bandar Udara Kasiguncu Poso;------------------------------------------------------------------------------------------8. 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Tentang KEGIATAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH BANDAR UDARA KASIGUNCU POSO TAHUN ANGGARAN 2013 Nomor: SPK.05/KU.003/C.190/PSO/PHB2013, Tanggal 12 Desember 2013 KEPALA BANDAR UDARA KASIGUNCU
Poso , Tanggal 11 Desember 2013 Biaya Pendaftaran SK HAK Bandar Udara Kasiguncu Biaya Pengukuran 1.412.293 M2 , dan Biaya Pendaftaran SK HAK Rumah dinas Bandar Udara Kasiguncu 9009 M2 oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan pemetaan;-----------------------------------------------------------------------------------28. 1 (satu) lembar dokumen foto Copy yang dilegalisir Rincian Rencana Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Lokasi Bandar Udara Kasiguncu Kab.
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KASIGUNCU Poso, oleh Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;-------------------------------33. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas Lapangan Nomor : 21/St19.04/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 Tentang Pelaksanaan tugas peninjauan lokasi untuk keperluan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan penetapan lokasi Bandar Udara Kasiguncu dan perumahan Dinas Bandar Udara kasiguncu kab.
udara kasiguncu dan Perumahan Dinas Bandar Udara kasiguncu Kab.
DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA KASIGUNCU Poso, oleh Plt.
Poso dari PihakBandar Udara Kasiguncu Poso.
kasiguncu danRumah dinas Bandar udara kasiguncu Kab.
Melalui Bandar Udara Kasiguncu PosoKab.
MelaluiBandar Udara Kasiguncu Poso Kab.