Ditemukan 15838 data
112 — 67
., Kapten Kav / 11960018281170 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa ijin dari otoritas Bandar Udara berada di daerah tertentu di Bandar Udara. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah
Pembanding/Penggugat II : JALALLUDIN Diwakili Oleh : Jecky Haryanto, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ABDUL RASIS Diwakili Oleh : Jecky Haryanto, S.H.
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR BENGKULU Diwakili Oleh : Roseffendi, S.H., M.Hum
Terbanding/Tergugat II : LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Diwakili Oleh : AGUS SOEWONDO, S.H.
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU Diwakili Oleh : IMMANUEL SIANIPAR, S.H.
751 — 290
Ajarlis
Tergugat:
PT Kerinci Merangin Hidro
176 — 132
1.ZULPAN EFENDI RAMBE
2.SYAMSUL BAHRI SIREGAR
3.DEDI HALOMOAN RAMBE
4.IMAM MAHADY HASIBUAN
5.SOFYAN NASUTION
6.SRI HARIATI HASIBUAN
7.RAHMAT EFENDI SIREGAR
8.EDO SYAHPUTRA DALIMUNTHE
9.ASRYA ANINGSIH RITONGA
10.AIDIL ADLIN
Tergugat:
1.PT. PULO PADANG SAWIT PERMAI (PT. PPSP)
2.2. PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU CQ DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.3. PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU CQ DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU
4.4. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU
5.NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6.NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
7.NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
8.NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
9.NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SUMATERA UTARA
10.NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. M
254 — 169
Yayasan Lembaga Bantuan hukum bela rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. PKS ANUGERAH TANJUNG MEDAN
138 — 0
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. MUTIARA NUSA AGRO SEJAHTERA (MAS)
82 — 0
Terbanding/Penggugat : DUSMAD
223 — 23
1.HARIANTO
2.JALALLUDIN
3.ABDUL RASIS
Tergugat:
1.GUBERNUR BENGKULU
2.LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
Intervensi:
PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU
1552 — 930
1.SAWALUDIN
2.MUHDORI
3.TAKRIL
4.SAMAN
5.TAJUL ARIFIN
6.JOKO DWIYONO
7.WATIASIH
8.WAHIDIN
9.SUCIPTO
10.SITI MASITOH
11.KOMARUDIN
12.AYU ASYARI
13.KASNITI
14.NURJAYANTI
Tergugat:
1.PT. GLOBAL AIR SOLUSINDO
2.MUHAEMIN BIN SALEH
Turut Tergugat:
1.PT.MULTI JAYA ABADI GASINDO
2.PEMERINTAHAN DESA KEDUNGKELOR
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PERMUKIMAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN
630 — 196
DEPI
Tergugat:
WALIKOTA PADANG
Intervensi:
Ir. Wibowo Iman Sumantri
662 — 502
Trans Ritel Properti selain mengakibatkan kemacetan akan tetapijuga menimbulkan polusi udara dan polusi suara yang merugikanPENGGUGAT;5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, PENGGUGAT berkepentinganuntuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap KEPUTUSAN WALIKOTAPADANG NOMOR: 555 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGANRENCANA PEMBANGUNAN HOTEL DAN PUSAT PERBELANJAANTRANSMART CARREFOUR PT.
Trans Ritel Properti selain mengakibatkan kemacetan akan tetapijJugamenimbulkan polusi udara dan polusi suara yang merugikanPENGGUGAT;Dalil tersebut tidak riil dan konkrit dijabarkan untuk mendukung kepentinganPenggugat yang terganggu secara langsung, yang dapat menggambarkanbetapa pentingnya Penggugat mengajukan gugatan, selaku pemegang haklegal standing in casu ;3.
Selain itu. menurut PENGGUGAT,pembangunan Hotel dan Pusat Pembelanjaan Transmart Carrefour juga telahmenyebabkan Polusi Udara dan Polusi Suara. Bahwa yang menjadi pertanyaanadalah apakah PENGGUGAT termasuk dalam kategori Seseorangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?
TransRitel Properti selain mengakibatkan kemacetan akan tetapi juga menimbulkanpolusi udara dan polusi Suara yang merugikan Penggugat, dalil tersebut tidak riildan konkrit dijabarkan untuk mendukung kepentingan Penggugat yang terganggusecara langsung yang dapat menggambarkan betapa pentingnya Penggugatmengajukan gugatan, serta dari sekian banyak warga masyarakat yang melewatijalan Khatib Sulaiman menggunakan kendaraan apa hanya Penggugat sendiriyang kepentingannya dirugikan, bahwa tampak jelas ada
Trans Ritel Properti selain mengakibatkankemacetan juga menimbulkan polusi udara dan polusi suara yang sangatmengganggu dan merugikan Penggugat, serta Penggugat merupakan warga yangHalaman 64 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDGberalamat dikomplek Belanti II Blok A/16 RT.002/RW.011, Kelurahan GunungPangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dimana merupakan lokasipembangunan hotel dan pusat perbelanjaan Transmart Carrefour berdasarkanobjek gugatan a quo, sebagaimana sebelumnya
411 — 286
Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 140/ /K.10/2016 tanggal 02 Desember2016, TURUT TERGUGAT mengundang PARA PENGGUGAT danPimpinan TERGUGAT Perihal menghadap Kepala Kampung Untoro danPARA PENGGUGAT, Ketua BPK, Perwakilan dari TERGUGAT membahasPerihal Limbah Pabrik yang menimbulkan polusi udara (debu Kotoran dari hasil produksi dari Pabrik TERGUGAT) dan pemberian Kompensasi bagiPARA PENGGUGAT yang terkena dampak Polusi Udara tersebut dansolusi penanggulangan penyebaran polusi udara yang ditandatangani
Bahwa selain itu pada sekitar bulan Mei tahun 2018 juga telah dilakukanbeberapa Analisis Kualitas Udara di sejumlah titik, yang akan kamiuraikan sebagai berikut :16.1. ANALISIS KUALITAS UDARA No. 304/Ud/Lab/POLTEKES/2018,tertanggal 22 Mei 2018, di titik Areal Perusahaan; No. PARAMETER BML DASAR HASIL METODEANALISISA PARAMETER FISIK1 SUHU @C) 32,50 2 Kelembaban (%RH) 59,90 3 Kecepatan Angin m/det) 0,080 4 Tekanan Udara (mm Hg) 760 5 Arah Angin US 6 Cuaca Cerah B PARAMETER KIMIA7 NOx (ug/Nm?
ANALISIS KUALITAS UDARA No. 305/Ud/Lab/POLTEKES/2018,tertanggal 22 Mei 2018, di Area Bongkar Gabah ; No. PARAMETER BML DASAR HASIL METODEANALISISA PARAMETER FISIK1 SUHU @C) 32,30 2 Kelembaban (%RH) 60,40 3 Kecepatan Angin m/det) 0,090 4 Tekanan Udara (mm Hg) 760 5 Arah Angin US 6 Cuaca Cerah B PARAMETER KIMIA7 Debu (ug/Nm) 230 138 Gravimetri8 Kebisingan 80 KepMen LH No. 65 6648 tahun 1996 16.4. ANALISIS KUALITAS UDARA No. 305/Ud/Lab/POLTEKES/2018,tertanggal 22 Mei 2018, di Area Workshop ; No.
Bahwa dari hasil hasil Pengujian Kualitas udara berdasarkan AnalisisKualitas Udara yang dilakukan oleh pada tahun 2017 dan 2018 dibeberapa titik di lokasi Pabrik TERGUGAT, sebagaimana kami uraikan diatas terbukti bahwa kandungan Debu dalam Kualitas Udara di pabrikTERGUGAT yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT dalamgugatannya jauh di bawah ambang batas yang diperkenankan oleh Undang undang.Dengan demikian dalil dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakanbahwa telah terjadi Polusi atau Pencemaran Udara
Hasil analisa kualitas udara ambient yang dilakukanoleh pemrakarsa juga menunjukkan bahwa kualitas udara ambientmasih memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan dalam PP no 41tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.4.
Lembaga Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara
Tergugat:
PT. Multiagro Sumatera Jaya (MSJ)
58 — 0
532 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.HARI BOEDI HARTONO
2.EDDY SUSANTO
Tergugat:
1.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA SURABAYA
2.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Intervensi:
PT SHELL INDONESIA
853 — 330
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. Sirata-rata Alas Tonga
63 — 0
439 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKATAN UDARA;;
236 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU, dk. vs HENGKI HALIM;
BUPATI KEPULAUANSIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) C.q.PANITIA PENGADAAN TANAH~ UNTUKPEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDARUDARA) SIAU tahun= anggaran = 2014,berkedudukan di Ondong, diwakili olehEvangelian Sasingen, S.E., selaku Bupati danDrs.
Menyatakan sah meletakkan sita jaminan (consevatoir bes/ag) atas objeksengketa pembuatan bandara udara tersebut;5. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan takluk atas putusanint:6.
PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUKPEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU,2. PEMERINTAH RI C.g. PRESIDEN RI C.g. MENTERI PERHUBUNGANDIRJEN PERHUBUNGAN DARAT C.g. KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI SULAWESI UTARA, C.g.
PANITIAPENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA(BANDAR UDARA) SIAU, 2. PEMERINTAH RI C.g. PRESIDEN RI C.q.MENTERI PERHUBUNGAN C.q. DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT C.q.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI UTARA, C.q.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO (SITARO) tersebut;2.
192 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HUSEIN SASTRANEGARA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG., 2. IRFAN MINARDO ALLAGAN;;
180 — 57
Menyatakan bahwa 5 (lima) unit bangunan rumah dinas Bandar Udara (bandara) Usman Sadik yang dibangun Tergugat di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi tanah seluas 7.771 m2 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Hidayat Nomor 002, Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik No.00482 atas nama Ny. Ita Salmon kepada Ahli Waris Ny.
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, CQ KEPALA BANDAR UDARA (BANDARA) USMAN SADIK lawanRUSTAM SALMON, S.E
PUTUSANNomor 45/PDT/2020/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQDIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, CQ KEPALABANDAR UDARA (BANDARA) USMAN SADIK, berkedudukan diJalan Bandara Oesman Syah, Desa Hidayat, Kecamatan BacanKabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal
Menyatakan bahwa 5 (lima) unit bangunan rumah dinas Bandar Udara (bandara)Usman Sadik yang dibangun Tergugat di atas tanah milik Penggugat adalahPerbutan Melawan Hukum, oleh karenanya patut untuk dikosongkan;4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesarRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakanisi putusan ini terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;5. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh terhadap isi putusan ini;6.
, oleh karena itupertimbangan tersebut akan diambil alin dan menjadi pertimbangan sendiriPengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, terkecuali halhal yang akandipertimbangkan berikut ini;Menimbang, bahwa setelah menelitidengan seksama dalil gugatan Penggugatdan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlumemperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa amar putusan yang hanya Menyatakan 5 (lima) unit bangunan rumahdinas Bandar Udara
Menyatakan bahwa 5 (lima) unit bangunan rumah dinas Bandar Udara(bandara) Usman Sadik yang dibangun Tergugatdi atas tanah milik Penggugatadalah perbuatan melawan hukum;4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi tanah seluas 7.771 m2 (tujuh ributujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Raya HidayatNomor 002, Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan,sesuai Sertipikat Hak Milik No.00482 atas nama Ny. lta Salmon kepada AhliWaris Ny.