Ditemukan 11304 data
BAGAS AMANG SIMON SABEX
15 — 1
;Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohonmenyatakan tidak mengajukan suatu apaapa lagi dan pada akhirnya mohonPenetapan ;Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini,maka segala kejadian di persidangan telah dicantumkan dalam berita acara dandianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti terurai diatas ;Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslan
24 — 9
., menyatakan bahwa Akta otentik merupakan buktiyang sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohondihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh faktabahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon yang sepatutnya haruslan sama, mengingat alat bukti surat berupaKutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Kelulusan Sekolah semuanya adalahdokumen resmi yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen
Edward
13 — 3
Pasal 72ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan /pencabutan Akta Kelahiran haruslan dengan penetapan Pengadilan Negeri,sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama aquo menjadikewenangan absolut dari
SUNARTI A.MA
13 — 8
Pemohon dikabulkan makaberdasarkan Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan menilai bahwa adalah tidakbertentangan dengan hukum acara apabila dalam amar putusan diperintahkan pulaagar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Registerakta yang dimaksud;Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair,maka biayabiaya yang timbul haruslan
LIM CHUNG KI
79 — 14
Bahwa menurut administrasikependudukan semua dokumen Warga Negara Indonesia haruslan sama,karena menyangkut sistem data kependudukan.4. Bahwa apabila identitas diriPemohon berbeda antara satu dan yang lain maka akan menyulitkanPemohon dalam mengurus administrasi di Kantor Pemerintah danMembingungkan.5.
LUIS LEMUS VERDIAL
41 — 12
nama LEOPOLDINASOARES;Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon pada Paspor Nomor : A6351017 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Atambua atas Nama LUISLEMUS VERDIAL lahir di Betano pada tanggal 01 Juni 1966 dan ingin merubahmenjadi LUIS VERDIAL lahir di Betano pada tanggal 01 Juni 1966 mengikutinama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda PendudukPemohon;Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama tersebut sangatdibutuhkan ;Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut haruslan
Herlinah Latief
67 — 12
lahir 10 September 1968,namun yang sebenarnya adalah Herlinah Latief, Tanggal 10 September 1965hal ini sesuai dengan Akta Kelahiran (bukti P2) Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dandidasarkan pada halhal yang diperbolehkan dalam Undangundang sehinggasudah sepatutnya permohon ini dikabulkan; Menimbang bahwa karena permohonan pemohon ini dikabulkan, makasegala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslan
1.I Made Oka Arsana
2.Ni Luh Sri Astuti
14 — 5
PandeWiguna;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon maupun saksisaksi yang diajukan menerangkan bahwa oleh karena anak Para pemohontersebut sering sakitsakitan dan tidak kunjung sembuh, yang kemudian setelahberusaha melalui jalur alternative dengan menanyakan kepada orang pintardisarankan merubah nama anak para pemohon yang semula bernama : KetutRiskyraditya Putra Pande diganti menjadi Putu Pande Wiguna;Menimbang, bahwa sementara itu atas perubahan nama seseorang warganegara Indonesia, haruslan
Eliana
84 — 24
berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakimpada Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat bahwa permohonan Pemohontersebut terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan, sehingga oleh karenanya patut dan adil jika dikabulkansebagaimana amar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebutbersifat exparte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksivoluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslan
AGUS AHMAD
47 — 11
Keluarga (KK) No.7604022310110001 tertanggal 25022019, Kartu Tanda Penduduk (EKTP) NIK 7604021707630001 tertanggal 25022019, dan Kutipan AktaKelahiran No. 162/IS/VIII/1988 tertanggal 18081988 yang dikeluarkanDinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar,maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslan adaPenetapan dari Pengadilan Negeri Polewali; Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonanini dibebankan kepada Pemohon.
15 — 2
KHI pasal 14, oleh karenanya pernikahanPemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mengetengahkan dalil sebagaimana tersebutdalam kitab anatut Tholibin juz 4 halaman 354 yang kemudian diambil alih sebagaipendapat majelis yang berbunyi :Artinya : Dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan,haruslan dapat menyebut syarat dan sahnya pernikahan itu seperti wali dandua orang saksi yang adil Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
ulin bainana
28 — 3
Bahwa untuk hal tersebut haruslan ada penetapan dari PengadilanNegeri;Menimbang, bahwa dari buktibukti dan saksisaksi tersebut di atasternyata benar bahwa tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, AktaKelahiran, tertanggal 14 Agustus 2002 dan ljazah Terakhir tertanggal 22Oktober 2001;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapatdibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,oleh karena itu patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
15 — 8
digunakan untukmenembak;Barang bukti tersebut pada Bab butr 2 di atas (PB) adalah amunisisenjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm, PB yangdiuji aktif dan dapat meledak;Menimbang, bahwa selaniuinya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telan moelakukan suatutindak pidana, maka perouatan orang tersebut haruslan
terhadap Terdakwa makaperu diperimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perouatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesal atas perouatannya berjanji tidak mengulanginya;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, MaielisHakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampumemberikan kepastian hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukantindak pidana haruslan
ISMAIL HASAN
37 — 12
adalah keliru karena nama sebenarnyapemohon adalah REZAL HASAN ;Bahwa Nama ISMAIL HASAN tersebut Nama yang di beri Oleh orang tuapemohon pada hari pertama lahir,(nama Unthe) atau pemberian nama tradisigorontalo yang merupakan Nama tidak resmi;Bahwa mengenai tempat lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirandan Kartu Keluarga adalah lahir di Bongo Ill dan hal itu adalah keliru karenaBongo III hanyalah nama desa padahal biasanya tempat lahir yang tercantumdalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga haruslan
15 — 5
Akan tetapi, haruslan ada bukti atau saksi bagi yangmenuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan).
Kamaruddin
19 — 7
Pasal 72ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan /pencabutan Akta Kelahiran haruslan dengan penetapan Pengadilan Negeri,sehingga dalam hal ini permohonan memperbaiki tanggal lahir Pemohon menjadikewenangan
SIMON
22 — 5
Brt.4.Bahwa Pemohon bermaksud ingin menambah nama belakang Pemohon dariSIMON menjadi SIMON SENNARDO dan selanjutnya akan menyebut dirinyamenjadi SIMON SENNARDO sebagai nama lengkapnya;Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menambah nama belakang karenadipercaya ada kesalahan ketik pada akte lahir dan untuk menyelaraskandengan dokumen dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)Kartu Keluarga (KK) Paspor & ljazah;Bahwa untuk menambah nama belakang Pemohon tersebut, Pemohonterlebin dahulu haruslan mendapatkan
BELTSAZAR SIALLAGAN
14 — 3
ROSINTAN SIHITE.Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN PtkBahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti namayang semula bernama BILY, SE menjadi BELTSAZAR SIALLAGAN;:Bahwa di dalam Suratsurat seperti Kepemilikan surat lainnya sertasehariharinya Pemohon telah menggunakan nama BELTSAZARSIALLAGAN;Bahwa untuk Legalitas suratsurat tersebut, untuk itu Pemohonbermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut;Akan tetapi karena sebagaimana ketentuan UndangUndang yanberlaku terlebih dahulu haruslan
25 — 5
cncBahwa oleh karena dalam kehidupan Pemohon di Daerah tempat tinggal SuamiPemohon yaitu di Desa Kaligondo Pemohon sehariharinya dalam kehidupan didalam Masyarakat tersebut telah dipanggil dengan panggilan nama Pemohon yangbarutersebut ;Bahwa demi untuk kepentingan bagi Pemohon tersebut,m maka Pemohonberkeinginan untuk merubah/mengganti nama kecil Pemohon bernamaSUPRIANA, dengan menjadi ; CORALINECREAZIANIE ;nnn nnn nnnBahwa guna untuk mendapatkan perubahan hal tersebut diatas, maka terlebihdahulu haruslan
LIE HUI SUAN
17 — 4
Bahwa untuk melegalitaskan Pemohon sangat memerlukan PenetapanPenambahan Marga tersebut, untuk itu. pemohon bermaksud akanmenambah nama Marga orang Tua Pemohon tersebut didalam AktaKelahiran Pemohon, dari nama HUI SUAN ditambah menjadi LIE HUISUAN, akan tetapi karena sebagaimana ketentuan UndangUndang yangberlaku terlebin dahulu' haruslan memperoleh izin/Penetapan daripengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon masuk dalam Wilayah hukumpengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan