MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum kondisi untuk pelanggan, surat pernyataan dan faktur-faktur, serta surat jalan (Periode November 2018);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tuntas

Kasus penyerbuan Kantor TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako Gorontalo yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Kasus penyerbuan Kantor TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako Gorontalo yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh KepolisianDaerah Gorontalo.. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan..

Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp. 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Adhan Dambea;Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo;Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaan anggaranRp 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan;.

NASIR semasa hidupnya yang juga diakukan olehTERGUGAT 3 atas tindakannya yang sama sekali tidak menghargai hakwaris Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, sehinggamengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian moriil yang ditaksirsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harusdibayar secara tunai dan tuntas secara tanggung renteng ahli waris dariSayid Muhamad, Sayid Usen dan Daeng Moh Nasir ( Tergugat 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan Tergugat 20 ) serta

MAHSUN (suami dan ayah dari Tergugat 17, 18, 19 dan 20)semasa hidupnya dan terakhir oleh TERGUGAT 3 dan 4 yaitu selama +50 tahun X Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) = Rp. 750.000.000,maka dengan demikian kerugian materii yang dialami oleh ParaPenggugat yaitu sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) yang harus dibayar secara tunai dan tuntas secara tanggungrenteng oleh ahli waris dari almarhum SAYID MUHAMAD, SAYID USEN,DAENG MOH. NASIR dan H.

MAHSUN yaitu Tergugat 11, 12, 13, 14, 1, 16, 17, 18, 19 dan Tergugat20 secara tunai dan lunas serta tuntas secara tanggung renteng yangterhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;43.Bahwa perbuatan hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah beranimembeli dan/atau menerima Tanah Sengketa 3.a tanpa dasar dan alasPutusan No. 122/Pdt.G/2015/PN Sel halaman 14 dari 45hak yang sah dari yang tidak berhak dan begitu juga halnya denganTergugat 3 yang telah berani membeli Obyek Sengketa

NASIR semasahidupnya yang juga diakukan oleh TERGUGAT 3, Almarhum H.MAHSUN, TERGUGAT 17 yang dibantu oleh TERGUGAT 4 atastindakannya yang sama sekali tidak menghargai hak waris ParaPenggugat mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian moriilyang ditaksir sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang harus dibayar secara tunai dan tuntas secara tanggung renteng ahliwaris dari Sayid Muhamad, Sayid Usen dan Daeng Moh Nasir ( TergugatPutusan No. 122/Pdt.G/2015/PN Sel halaman 20

MAHSUN (suami dan ayah dari Tergugat 17, 18, 19 dan 20)yang harus dibayar secara tunai dan tuntas secara tanggung renteng olehahli waris dari almarhum SAYID MUHAMAD, SAYID USEN, DAENGMOH. NASIR dan H.

Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut, setelan selesai pekerjaannyaakan saksi bayar dengan diperhitungkan uanguang yang telah di gunakanterdakwa.Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Plig Bahwa pekerjaan yang saksi berikan kepada terdakwa banyak sekali yangtidak selesai dan ada yang selesai tapi tidak tuntas yang akhirnya harus saksisendiri yang menyelesaikannya; Bahwa oleh karena banyak pekerjaan terdakwa yang tidak selesai dan adayang selesai tapi tidak tuntas yang akhirnya harus

yang dikerjakan terdakwa sudah sampai dimana danperjanjian bagaimana; Bahwa menurut perhitungannya terdakwa sudah berkerja selama 3 bulan yangkalau diperhitungkan diperkirakan sudah mendapatkan Rp. 135.000.000,(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan berencana akan membeli mobil Livigna,itu tidak benat, Karena pekerjaannyapun belum selesai dan uang saksi korbanHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Pigyang telah dipakai juga sudah cukup banyak, bahkan karena pekerjaan terdakwatidak tuntas

, saksi korban harus menyelesaikannya sendiri; Bahwa tentang terdakwa yang bayar pajak mobil satu kali itu pakai uang saksikorban tapi yang membayarkannya memang terdakwa, dan selanjutnya karenayang pakai mobil adalah terdakwa, sudah semestinya yang membayar pajakadalah terdakwa; Bahwa tentang mengapa mobil baru di permasalahkan tahun 2018, karenasampai dengan saat ini urusan pengurusan perizinan pembangunan TowerProvider yang dilakukan oleh terdakwa tidak beres dan tidak tuntas;Atas keterangan saksi

Pol D 602 yang baru dibelinya dari adik iparnya Fauwaz untuk dipakaioperasional dalam pengurusan perijinan pembangunan Tower Provider dimaksud.Bahwa pengurusan perijinan tersebut cukup banyak di beberapa lokasi,danternyata dari pengurusan ijin tersebut banyak yang tidak sesuai dan ada yangselesai tapi tidak tuntas dan akhirnya harus diselesaikan sendiri oleh saksi korbanAde Irawan.

sebelumnya pada saatterdakwa membangun ruko ;Menimbang bahwa dari keterangan saksi Setyo Budhi Utomo, ST danketerangan terdakwa dan juga bukti surat dan para saksi jelas terungkap pokokpermasalahan antara saksi Setyo Budhi Utomo,ST dengan terdakwa adalahsengketa mengenai kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4603 ;Menimbang bahwa sengketa mengenai kepemilikan harus diselesaikanmelalui jalur gugatan sebab dengan putusan perdata penyelesaian mengenaisengketa kepemilikan dapat diselesaikan secara tuntas

tentang siapa yangpaling berhak atas tanah sengketa dan dengan eksekusi tanah sengketadiserahkan kepada yang paling berhak ;Menimbang bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan melalui jalur pidanatidak dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan secara tuntas karena dalamHal 6 dari 8 hal Put.No.192/Pid/2017/PT SMGperkara pidana tidak dapat ditentukan siapa yang paling berhak atas tanahsengketa dan tidak ada perintah pengosongan untuk diserahkan kepada yangpaling berhak ;Menimbang bahwa oleh karena pokok

.330.894.000,00 yangkemudian dibulatkan menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)dikenakan bunga sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan bulanDesember 2019, berarti sudah berjalan selama 28 bulan x 2% xRp.300.000.000,00 = Rp.168.000.000,00 (Seratus enam puluh delapan jutarupiah);Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka PARATERGUGAT harus~ dihukum untuk membayar bunga sebesarRp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayarsecara tunai, lunas dan tuntas

dan mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan sebagai hukum, bahwa PARA TERGUGAT tidak mempunyaiitikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang PARAPENGGUGAT sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehinggaPARA TERGUGAT harus dinyatakan wanprestasi;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkaN diatas OBYEKSENGKETA;Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan uang milik PARAPENGGUGAT sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secaratunai, lunas dan tuntas

SENGKETA secara paksadengan menggunakan kekuatan alat negara yaitu Polisi/TNI/Pol PP;Meletakkan sita jaminan atas semua harta kekayaan PARA TERGUGAT, baikyang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai jaminan ataskekuarangan sisa pembayaran uang milik PARA PENGGUGAT daripenyerahan dan/atau hasil penjualan OBYEK SENGKETA;Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar bunga atas kerugian PARAPENGGUGAT sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh jutarupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas

ketika perkara inisudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya jasa Pengacarasebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secaratunai, lunas dan tuntas;Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut ParaTergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;DALAM EKSEPSI:1.Bahwa gugatan para Penggugat Tidak Lengkap / Sempurna, karena belummemenuhi

sebagai pelacur,namun terhadap alasan ini Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa Termohonbekerja di komplek sebagai pelacur, karena tidak didukung dengan bukti yangkuat, dua orang saksi yang dihadirkan tidak ada satu pun saksi yang mengetahuilangsung bahwa Termohon bekerja di komplek sebagai pelacur, oleh karena ituMajelis Hakim menilai bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon tersebutdiawali karena adanya kesalahfahaman halhal tertentu, hal mana terhadapkesalahfaham tersebut tidak diselesaikan sampai tuntas

bulanSeptember 2017 yang akhirnya Pemohon menikah sirri dengan wanita tetanggaTermohon dan kemudian pada bulan Nopember 2017 Termohon mulai tinggal dirumah orang tua Termohon hingga sekarang (proses pemeriksaan perkara hinggadiputus bulan April 2018) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihanrumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena diawali dengan adanyasalahfaham yang berkepanjangan yang tidak diselesaikan secara tuntas

telah terjadiperselisihan serius sehingga menyebabkan rumah tangga tersebut sulitdirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana terurai di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi sebagaimana terurai diatas, maka dapat dimaknai Pemohon dengan Termohon terbukti telah terus10menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di rukunkan yangdisebabkan karena adanya kesalahfahaman kedua belah pihak yang berlarutlarutsampai 3 tahun yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas

Ada semacam pembagian kerjadengan tanggung jawab yang dibebankan pada kelompok secara tuntas memenuhi semuaunsur delik.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwauntuk berpurapura melihat keadaan dalam toko dengan berpurapura membeli barangadalah merupakan pembagian kerja sampai terwujudnya delik pencurian secara tuntas;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 362 joPasal 56 ke1 KUHP tidak terbukti karena unsur perbantuan yang dilakukan olehTerdakwa tidak terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa untukberpurapura melihat keadaan dalam toko dengan

Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawabyang dibebankan pada kelompok secara tuntas memenuhi semuaunsur delik.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukanoleh para Terdakwa untuk berpurapura melihat keadaan dalam tokodengan berpurapura membeli barang adalah merupakan pembagiankerja sampai terwujudnya delik pencurian secara tuntas;e Bahwa dimulai dari adanya niat para Terdakwa (keenam Terdakwa)dari Manado ke Gorontalo adalah untuk melakukan pencuriankarena sesampainya di Gorontalo tidak pernah ada seseorang yangakan ditemui oleh keenam Terdakwa dan jika Terdakwa KasmanMooduto (melarikan diri dari Rutan

Dan perkara tuntas sampai disitu ;Catatan khususKami/Penggugat (Soedarmi alias Darmi) iniakan mengambil langkah lain yaitu~= = mintakepada Allah Yang Maha Mengetahui & MahaMelihat untuk memberikan laknat duniaakhirat kepada pihak yang tidak jujur dalamperkara ini ; Selain itu. juga kami akan mengadukanTergugat a.n.

Perkara tuntas sudah (sesuaisifat litis Decisoir dari SumpahPemutus yang kami tuntut yakni sesuaiPasal 156) ;b. Sebaliknya bilamana Termohon PeninjauanKembali / Tergugat = a.n. Ruslan takutmengucapkan sumpah pemutus karena memangberbuat kebohongan betul dalam perkaraterdahulu) tersebut dimuka, dan sumpahpemutus dikembalikan kepada PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat, dan :b.1.

Perkara ini selesai tuntas, sesuaidengan sifat litis Decisoir(menuntaskan perkara) dari sumpahpemutus tersebut ;7. Jika Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat = a.n.Ruslan tidak merasa membohongi hakim 3 (tiga)Strata dalam perkara gugatannya dulu itu, secaralogika semestinya7.1. Semestinya Termohon PeninjauanKembali/Tergugat a.n.

Pasti perkara gugatan kamiNo.129/Pdt.G/2009/PN.Bwi. melawanRuslan/Termohon Peninjauan Kembali semulaTergugat tuntas secara singkat ;7.3. Tetapi fakta berbicara Termohon PeninjauanKembali / Tergugat = a.n. Ruslan : Takutsetengah hati mengucapkan = sumpah, yangdituntut oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, buktinya yang tak bisa dibantahadalah. Fakta fakta hukum yang terungkap' dipersidanganberbicara bahwa :8.1.

agarmemperoleh izin dalam melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 02, tanggal 3 November 2010, atas nama PT Kemakmuran Swarubuluroto.Bahwa selanjutnya proses pengurusan permohonan izin sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Pihak Kedua.Catatan: Penjual dalam pasal tersebut mengacu pada Penggugat, sementara pihakkedua mengacu pada Tergugat.7 Tergugat dan Turut Tergugat menyanggupi untuk melakukan segalapengurusan perizinan yang diperlukan guna pemenuhan proses jual belitersebut secara tuntas

Penggugat, melalui kuasanya, selalumenanyakan kepada Tergugat melalui berbagai cara komunikasi baiklisan maupun tulisan untuk segera menandatangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan kesepakatan yangdiperjanjikan dan terlebih lagi, supaya jual beli tersebut tuntas dan diakuioleh hukum, namun usaha Penggugat tidak pernah membuahkan hasil;9 Bahwa telah diperjanjikan secara jelas kewajiban Tergugat sebagaipembeli tidaklah selesai dengan dilakukannya pembayaran; melainkanpembayaran

tersebut harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu, tatacara dan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 1 Butir 4 APJB JunctoPasal 6 Akta Pelunasan;10 Bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 6Akta Pelunasan tersebut dengan membuatkan surat permohonan ke BadanPertanahan Nasional untuk kepentingan Tergugat agar Tergugat dapatsegera melakukan proses pengurusan izin, dan agar jual beli diantaramereka tersebut tuntas, sah dan mengikat secara hukum; namun padakenyataannya Tergugat

yangkami cantumkan berikut ini: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hakyang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan datayuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan bukutanah hak yang bersangkutan.Bahwa berdasarkan uraian dari segi hukum tersebut di atas, Tergugatsecara jelas belum memiliki hak atas tanah Sertifikat HGU, dan jual beliantara Penggugat dan Tergugat karenanya belum dianggap tuntas

Berdasarkan buktibukti Pemohon Untuk Kasasi bukti Pl4 berupa suratpernyataan dari Ridwan Rajo Dipadang yang dibuat pada tanggal 5Januari 1991 menyatakan uang pembelian langsung diterima SamadPanderede dari Nursipah Yasir istri Penggugat dan Ridwan RajoDipadang dalam surat pernyataan juga beramanat kepada ahli warisSomad Panderade gelar Rajo Bungsu untuk menyelesaikan dengan baik/tuntas.

"judexfacti mengambil kesimpulan dalam pasal 2 perjanjian tersebut bahwa hanyabaru ada kehendak untuk melakukan jual beli namun judex factimengabaikan surat bukti Pl4 yang sesuai dengan aslinya berupa suratpernyataan yang dibuat Ridwan Rajo Dipadang pada tanggal 5 Januari 1991dan memberi amanat kepada ahli waris Samad Panderade untukmenyelesaikan akta jual beli sampai tuntas yang seharusnya ditindaklanjutidan menjadi pertimbangan oleh judex facti/Pengadilan Tinggi SumateraBarat sehingga tercapailah

Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang bersifat deklaratif sangattidak efektif dan tidak menyelesaikan sengketa dengan tuntas dan tidakmemberi penyelesaian apaapa kepada Penggugat/Terbanding/PemohonKasasi.

terlebin dahulu dengan menjual hartapeninggalan berupa tanah pekarangan seluas + 2.500 m2 (+ 25 are) danrumah semi permanen di atasnya tersebut, jika terdapat ada kelebihan darisisa pembayaran hutang almarhum, maka kelebihan itu dibagi sebagai hartawarisan dan begitu pula sebaliknya jika terdapat kekurangan, makakekurangan itu harus dipikul bersama dan menjadi tanggung jawabPenggugat dan para Tergugat 1 s/d 7 selaku ahli waris almarhum H.M Getulbin Amag Nusasih untuk menyelesaikannya dengan baik dan tuntas

Getul bin AmaqNusasih (+) yang harus dibagi dan dipertanggungjawabkanpenyelesaiannya hingga tuntas oleh Penggugat dan para Tergugat 1 s/d 7selaku ahli waris almarhum H.M. Getul bin Amag Nusasih (+);e. Menetapkan porsi bagian yang menjadi warisan/tanggungjawab darimasingmasing ahli waris (Penggugat dan para Tergugat 1 s/d 7) ataspeninggalan almarhum H.M. Getul bin Amag Nusasih (+) tersebut;f. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai hartapeninggalan almarhum H.M.

Getul bin Amaq Nusasih pada BRICabang Mataram serta membayar biaya perawatan dan obatobatanselama almarhum dirawat di rumah sakit, jika ada kelebihan akandikembalikan kepada ahli waris untuk dibagi waris dan jika sebaliknyakekurangan, maka menjadi tanggungjawab para ahli waris untukmembayar serta menyelesaikannya secara tuntas;g. Menyatakan sita jaminan (CB) yang telah diletakan oleh PengadilanAgama Giri Menang adalah sah dan berharga;h.

Melakukan penyelesaian hingga lunas tuntas terhadap kewajibanhutang bahwa sdr.GAGAN SUGANDI dan sdri.MIMIN AMINAH padahari Senin tanggal 05 Agustus 2019, sejumlah sisa dari sisa kewajibanyang telah dikurangi pembayaran pada tanggal 12 Juli 2019 ;Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mempertimbangkanisi Kesepakatan perdamaian ini Kemudian memohon kepada Hakim Tunggalyang memeriksa perkara perdata nomor : 29 / Pdt.G.S / 2019 / PN Cbd ,Akta Perdamaian nomor 29/ Padt.G.S /2019/PN Cbd.

Nomor 3002 K/Pdt/2013Bahwa mengingat sengketa perdata harus dapat menyelesaikan suatusengketa antara pihakpihak yang terlibat di dalamnya, secara sesuaimenurut hukum (According to the law/due process of law), adil (fair and justtrial) yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkaraa quo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru diantara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksadan diputus;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan

baikpihak Penggugat maupun Tergugat telah menimbulkan problematik yuridisyang harus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlakudan untuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpangtindin (over laping) dan saling bertentangan kelak, yang memungkinkansemakin kompleksnya permasalahan dalam perkara a quo, dan guna dapatmenetapkan dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara a quo.Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak yangterlibat atas objek tanah

terperkara pihakpihak terkait adalah sangatesensial dan merupakan conditio sine quanon dengan penyelesaian secarakomprehnsif dan tuntas permasalahan perkara a quo;Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (exeptio obscuri libell) sebagaimanaketentuan hukum acara yang berlaku gugatan harus dibuat secara jelas,secara cermat, benar dan lengkap sehingga gugatan tidak menjadi kabur,Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan tidak lengkap karena di dalamposita dan petitumnya tidak secara limitatif mengenai pokok

ada klarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tangunbagaikan,Anjing menggonggong Kafilah berlalu; Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tangun yangdemikian juga jelas memperlinatkan keberpihakan dan hal initelah melanggar pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) PeraturanBupati Rokan Hulu Nomor; 25 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Dan Biaya Pemilihnan Kepala Desa, BagianKeempat Tentang Penelitian Kelengkapan dan KlarifikasiPersyarat Administrasi; Bahwa Surat Keterangan Tuntas

HALIMAN Tuntas dari TemuanInspektorat Kabupataen Rokan Hulu, yang diajukan olehHALIMAN sebagai salah satu syarat menjadi calon kepala desadari Pengumuman Panitia PILKADES No.12/Panpilkades/X/2016tanggal 25 September 2016 yaitu angka 3 huruf (s) berbunyiSurat yang menyatakan tuntas temuan dari Inspektorat bagiKepala Desa, Pimpinan atau anggota BPD yang mencalonkandiri, adalah sangat aneh dan janggal patut dipertanyakan, karenanyatanyata terang dan jelas yang bersangkutan telah tersangkutdugaan kasus

Korupsi APBDES Ta. 2015 dan LaporanPertanggung jawabanya selaku kepala Desa Tangun Tahun2015 juga ditolak oleh BPD dan saat ini masih sedang diprosesdan disidik oleh Kejaksaan ROHUL; Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor :17/G/2017/PTUN.PBR14.15.16.17.Bahwa tindakan Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yangmengeluarkan surat tuntas tersebut juga adalah tindakan yangcerobah dan sewenangwenang, berlawanan dengan fakta yangsebenarnya, hal ini juga mengindikasikan adanya sesuatupersekongkolan yang tidak dibenarkan

tanpa buktidan/atau alasan yang sah;Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka serta tidak berterus terang kepadaPenggugat, yakni ia pernah menerima kiriman uang atas hasil kerjaPenggugat, dimana keuangan tersebut tidak dipergunakan sebagaimanatujuannya oleh Tergugat;Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ialebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dananaknya, seperti memenuhi keperluan dan kebutuhan rumah tangga,dimana Tergugat selalu minta untuk beres dan tuntas

No. 6217/Pdt.G/2015/PA.Bwidimana Tergugat selalu minta untuk beres dan tuntas, Namun tidak mautahu atas kesulitannya Penggugat dalam menyelesaikannya;2.

SutrisnoLukito Disastro dengan mengatakan bahwa Sanusi Wijaya alias RonnyAndreas Franky Paulus adalah orang kepercayaan Direksi dan KomisarisBank Mandiri dan Bank Mandiri pasti akan menerbitkan Credit Line danpasti selesai, apabila tidak tuntas uang administrasi tersebut akandikembalikan, dan juga mengatakan bahwa Sanusi Wijaya alias RonnyAndreas Franky Paulus adalah orang yang sangat sibuk dan sebentar lagiakan dilantik sebagai Kakanwil Bank Mandiri di Medan Sumatera Utara,selain itu Terdakwa 1

Sutrisno Lukito Disastro dengan mengatakan bahwa Sanusi Wijayaalias Ronny Andreas Franky Paulus menjamin dan sanggup untukmengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahap pertamasebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampaiRp1.300.000.000.000,00 (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah), jangan ragudan takut pasti berhasil asalkan ada biaya administrasinya sebesarRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kKemudian Sanusi Wijaya aliasRonny Andreas Franky Paulus menyampaikan

ADAM MAULANA, dalam pertemuantersebut Terdakwa kembali menjelaskan bahwa Sanusi Wijaya alias RonnyAndreas Franky Paulus adalah orang Bank Mandiri, selanjutnya SanusiWijaya alias Ronny Andreas Franky Paulus yang datang dalam pertemuantersebut menggunakan seragam Bank Mandiri mengaku sebagai karyawanBank Mandiri dengan jabatan Auditor menyatakan menjamin dan sanggupuntuk mengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahappertama sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampaiRp1.300.000.000.000,00

Sutrisno Lukito Disastro dengan mengatakan bahwaSanusi Wijaya alias Ronny Andreas Franky Paulus menjamin dan sanggupuntuk mengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahappertama sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampaiRp1.300.000.000.000,00 (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah), jangan ragudan takut pasti berhasil asalkan ada biaya administrasinya sebesarRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian Sanusi Wijaya aliasRonny Andreas Franky Paulus menyampaikan

Sel50.51.52.53.menghasilkan 7 ton x Rp. 2.800.000,/ton x 19 tahun = Rp. 372.400.000,sehingga dengan demikian jumlah kerugian materiil yang dialami oleh ParaPenggugat yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas olehTERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebesar Rp. 1.654.900.000,yang dibayarkan ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap ;Bahwa atas penguasaan Tanah Sengketa 2.b yang dilakukan secaramelawan hukum oleh Almarhum SAYID MUHAMAD, SAYID USEN, danDAENG MOH.

MUSTAFA (T.3) dan H.AHMAD ZULYADAEN,SH (T.4) sejak tahun 1981 sampai kesekarang telahberjalan selama 35 tahun kesekarang sehingga selama itu pula ParaPenggugat menderita kerugian materiil yang dalam setiap tahunnya TanahSengketa bisa disewakan dengan harga Rp. 15.000.000, x 35 tahun = Rp.585.000.000, yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas secaratanggung renteng oleh TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan oleh ahli warisdari SAYID MUHAMAD, SAYID USEN, DAENG MOH. NASIR, H.

Rp.1.654.900.000, (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta sembilanratus rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas secaratanggung renteng kepada Para Penggugat ketika perkara ini telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;Menghukum TERGUGAT 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 danTERGUGAT 20 untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh ParaPenggugat sebagai akibat penguasaan dan pengalihan Tanah Sengketa2.6 yang dilakukan secara melawan hukum sejak tahun

NASIR sebesar Rp. 240.000.000, (dua ratus empat puluhjuta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas secaratanggung renteng kepada Para Penggugat ketika perkara ini telahmempunyai kekuatan hokum yang tetap dan mengikat;Menghukum TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 untuk membayar kerugianmateriil yang dialami oleh Para Penggugat akibat penguasaan TanahSengketa 2.0 secara melawan hukum sejak tahun 1997 sampai dengantahun 2016 yang dilakukan oleh TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4sebesar Rp. 285.000.000

, (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yangharus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas secara tanggung rentengkepada Para Penggugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatanhokum yang tetap dan mengikat;Mengukum TERGUGAT 1, 2, 3 dan TERGUGAT 4 untuk menyerahkankedua Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik danHalaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2016/PN.

kepada Penggugat;

Penggugat bersamasama dengan lembagalembaga yang fokusterhadap isuisu Hak Asasi Manusia telah konsisten melakukanpengawasan dan advokasi pengungkapan kasus pembunuhanMunir sejak awal terjadinya peristiwa pembunuhan Munir sampaidengan saat ini dalam = rangka =menuntut adanyapertanggungjawaban dari pelaku pembunuhan Munir sampai kelevel pelaku intelektual dan memastikan pemerintah telahmaksimal dan sungguhsungguh dalam mengungkap tuntas kasuspembunuhan Munir;8.

Oleh karenanya Masyarakat tidakdapat menerima Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Pollycarpusdikarenakan Negara belum tuntas mengungkap pelakuintelektualdibalik pembunuhan Munir;b) Masyarakat tidak dapat menerima Pembebasan BersyaratPollycarpus atas dasar adanya kekhawatiran sebagai akibat belummaksimalnya pemidanaan terhadap Pollycarpus dan belumtercapainya tujuan Pemidanaan;saya tidak bersalah, saya tidak membunuh Munir;(Pollycarpus Budihari Priyanto, menjawab pertanyaan wartawansaat keluar dari

Akan tetapi sampai saatini Negara belum maksimal dalam menghormati Hak Asasi Manusiayang tercermin dalam tindakannya yang masih belum mampumengungkap tuntas kasus pembunuhan Munir;Selain itu dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/PID/2007a.n Pollycarpus Budihari Priyanto pada tanggal 25 Januari 2007,perbuatan Pollycarpus dianggap sebagai perbuatan yang sangat kejiHalaman 16 dari 49 halaman.

bagi seluruh pelaku yang terlibatsampai ke level tertinggi, memberikan pemulihan efektif bagi keluargakorban dan perlindungan sungguhsungguh bagi seluruh masyarakatIndonesia atas adanya ancaman terulangnya peristiwa pembunuhanMunir;Bahwa Tergugat melalui Surat Keputusan Tergugat telah memberikanPembebasan Bersyarat kepada Pollycarpus adalah bentuk rendahnyakomitmen negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HakAsasi Manusia karena selain masih gagal mengungkap kasuspembunuhan Munir secara tuntas

Selainitu, tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat keputusan merupakansuatu tindakan yang kontraproduktif dengan tujuan pemidanaan.Dimana hal itu adalah selain merupakan tindakan yang tidak beralasanhukum juga perbuatan yang tidak perlu karena, dengan dikeluarkannyaSurat Keputusan Tergugat tersebut tidak memberikan implikasi positifterhadap penegakan hukum khususnya pengungkapan kasuspembunuhan Munir secara tuntas;Bahwa Tergugat juga keliru dalam memahami hak memperolehPembebasan Bersyarat yang